POLITIK
1. Berdasarkan hasil survei periodik Litbang Kompas yang dirilis hari ini, citra positif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di urutan terbawah dari lima lembaga penegak hukum: KPK 72,6%, Kejaksaan 70%, Mahkamah Konstitusi 69,1%, Mahkamah Agung 69%, dan Polri 67%. Lima institusi dengan penilaian tertinggi adalah TNI 94,2%, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 81,6%, KPU 80,3%, DPD 73,6%, dan KPK 72,6%. Citra positif DPR 67%, lebih tinggi daripada Polri. Survei ini menggunakan metode survei periodik wawancara tatap muka yang digelar Litbang Kompas dari 4-10 Januari 2025, dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error ± 3,10% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
2. Lembaga kajian Center of Economic and Law Studies atau Celios memberi nilai rapor merah terhadap kinerja 100 hari pertama kabinet pemerintahan Prabowo. Rapor merah juga didapatkan empat menteri di kabinet merah putih. Berdasarkan hasil survei Celios, kinerja Prabowo mendapat nilai 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran mendapat nilai 3 dari 10. Menteri HAM Natalius Pigai mendapat nilai terburuk -113 poin. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie -61 poin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia -41 poin, dan Menteri Kehutanan Raja Juli -36 poin.
3. Di dalam draf revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang menjadi inisiatif DPR, wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam atau batubara, selain diberikan kepada perguruan tinggi juga kepada badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Pemberian IUP bisa melalui cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas.
Rencana pemberian IUP kepada perguruan tinggi ini menuai kontroversi. Forum Rektor menyatakan setuju, karena akan memberi pemasukan kepada universitas sehingga bisa mengurangi biaya pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa. Sebaliknya, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, tegas menolak usulan tersebut. Menurut dia, fokus perguruan tinggi adalah mendidik dan mengajar, bukan terlibat dalam aktivitas bisnis seperti pengelolaan tambang.
4. Pemerintah menargetkan sampai tahun 2029 akan membangun 40 Sekolah Unggulan Garuda, tingkat SMA, di seluruh provinsi di Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satrio Brodjonegoro mengatakan, SMA Garuda secara khusus dibuka untuk siswa super pintar yang disiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bereputasi kelas dunia. Sekolah ini berada di bawah kendali langsung Kemendiktisaintek, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Komisi X DPR, kemarin, menyetujui rencana pembangunan 4 Sekolah Unggulan Garuda di empat wilayah, yakni di Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.
5. Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, akan menggandeng Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti menjadi penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk untuk akselerasi pembangunan daerah sesuai bidang keahlian masing-masing. Jonan yang mantan menteri perhubungan, kata Dedi, akan menjadi penasihat bidang transportasi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjadi penasihat bidang kelautan.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No. 1/2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Inpres tersebut menetapkan pemangkasan anggaran belanja senilai Rp 306,69 triliun, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp 50,59 triliun. Namun, belanja pegawai dan bantuan sosial tak mengalami penghematan. Pimpinan K/L akan mengidentifikasi rencana efisiensinya dan diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran. Jika sudah disetujui DPR, masing-masing K/L melaporkan rencana efisien anggaran tersebut ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari 2025. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, penghematan itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, meyakini implikasi logis dari penghematan tersebut adalah peredaran uang akan semakin sedikit, terutama di daerah. Dia melihat potensi beberapa proyek infrastruktur daerah bisa terhambat. Bhima menilai, keputusan penghematan tersebut menunjukkan pemerintah belum bisa berinovasi dari sisi penerimaan negara. Meski pemerintah telah menerapkan aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan, tetapi efeknya belum bisa dirasakan dalam waktu dekat.
2. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo melakukan evaluasi setelah investor ramai-ramai menunda proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah harus mengundang para investor yang proyeknya mandek di IKN untuk mengetahui hambatan yang ada di IKN. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkap banyak proyek swasta di IKN yang belum dilanjutkan. Pembangunan IKN sudah memakan anggaran Rp 147,41 triliun, sekitar Rp 89 triliun dari APBN. Sementara swasta baru Rp 58,41 triliun, jauh di bawah target investasi IKN 2024 sebesar Rp 100 triliun. Mimpi Jokowi pembangunan IKN senilai Rp 460 triliun hingga 2045, akan dibiayai dari APBN 20%, dan 80% sisanya dari investasi swasta.
HUKUM
KPK mengaku telah menangkap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) Paulus Tannos yang berstatus buron, dan saat ini ditahan di Singapura. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, hari ini mengatakan, KPK sedang melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk dapat mengekstradisi Tanos ke Indonesia. Tannos diketahui sudah mengubah nama dan kewarganegaraannya. Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Agustus 2019. Perusahaan dia disebut menerima Rp 145,8 miliar dari proyek tersebut, yang menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Sejumlah orang yang terlibat dalam kasus itu, antara lain mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang sudah lebih dulu mendekam di bui.
TRENDING MEDSOS
1. Brand “Erspo” dan kata “jersey” trending di X, setelah Erspo selaku mitra PSSI yang menyediakan pakaian Timnas Indonesia meluncurkan jersey baru dengan tema Indonesia Pusaka: Semarak Kebanggaan Indonesia, yang akan tersedia untuk umum melalui platform daring atau online mulai 14 Februari 2025. Warganet di X ramai memberi respons positif terhadap peluncuran jersey baru tersebut.
2. The Daddies trending di X, setelah Ganda putra bulu tangkis senior Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan atau yang akrab disebut The Daddies, resmi pamit dari kancah badminton usai kalah pada babak 16 besar Indonesia Masters 2025 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/1/2025). Warganet di X ramai memberikan ucapan terima kasih dan salam perpisahan untuk mereka.
HIGHLIGHT
Kemendiktisaintek membuat “terobosan” dengan rencana pengadaan Sekolah Unggulan Garuda, setingkat SMA, di seluruh provinsi. Sekolah ini dikhususkan untuk siswa super pintar yang disiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bereputasi kelas dunia. Ini demi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Sekolah ini berada di bawah kendali Kemendiktisaintek, bukan Kemendikdasmen. Tujuan program tersebut jelas sangat baik. Namun, apakah Kemendiktisaintek sudah memikirkan masak-masak tentang penambahan beban baru tersebut, mengurus SMA, sementara ada begitu banyak masalah di wilayah kewenangan Kemendiktisaintek, yang masih butuh penanganan serius. Sekadar contoh, bidang riset yang selama ini diabaikan, sehingga Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan tetangga terdekat, Malaysia, apalagi Singapura. Di sisi lain, penempatan SMA Garuda di bawah Kemendiktisaintek menunjukkan ketidaktaatan pemerintah dalam pembidangan kerja. Level sekolah tersebut, jika mengikuti nomenklatur, seharusnya berada di bawah Kemendikdasmen. Tumpang tindih ini berisiko menambah kerumitan birokrasi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 24 Januari 2025