POLITIK
1. Presiden Prabowo Subianto minta kepada para koruptor untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara, dan mereka mungkin akan dimaafkan. Hal itu ia sampaikan saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, kemarin. Prabowo mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curian, dan pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam agar tidak ketahuan. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di Yogyakarta hari ini, Prabowo sudah membahas rencana tersebut bersama menteri dalam rapat kabinet.
Menanggapi rencana Prabowo tersebut, pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, menilainya sebagai gagasan yang menarik dalam pemberantasan korupsi. Namun menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan efek jera bagi koruptor dalam menerapkan gagasan itu. Selain itu, Feri mengingatkan Prabowo agar menunjukkan bukti dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar ucapan di hadapan publik.
2. Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) menyatakan akan terus melanjutkan rangkaian Pra-MLB NU yang bakal dilaksanakan di Surabaya, Jumat-Sabtu, 20-21 Desember 2024. Mereka mengaku tak takut dengan ancaman pembubaran. Pengurus Besar NU sudah melaporkan ke kepolisian bahwa kegiatan tersebut ilegal. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan MLB NU yang digaungkan eks pengurus, Abdussalam Shohib, sulit terlaksana. Saifullah menegaskan, secara historis tidak ada MLB NU. Sesuai dengan aturan organisasi, MLB harus diselenggarakan PBNU dengan didukung sekurang-kurangnya 50 plus 1 pemilik suara wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU).
3. Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024, Thomas “Tommy” Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antara gereja dengan negara demi terciptanya Indonesia sejahtera dan beretika. Pernyataan itu disampaikan Tommy, yang Wakil Menkeu, dalam pidato pembukaan Seminar Natal Nasional 2024, di Kantor Kementerian Agama di Jakarta, hari ini. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada umat beragama untuk menjaga toleransi, yang merupakan perwujudan dari semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetap satu).
HUKUM
1. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dipanggil sebagai saksi, di Gedung Bareskrim Polri. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, ternyata menjalani pemeriksaan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Namun belum ada informasi mengenai kasusnya. Wakil Kepala Kortas Tipikor, Brigjen Arief Adiharsa menjelaskan, sebenarnya kasus tersebut ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun, untuk pejabat tinggi negara, termasuk menteri, pemeriksaan biasanya dilakukan di Mabes Polri. Polda Metro Jaya sedang mengusut kasus jaringan pelindung judi online yang melibatkan 11 pegawai Komdigi – dulu bernama Kominfo – saat dipimpin Budi Arie.
2. Ketum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno, menyebut ada 251 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2024. Hal itu ia sampaikan dalam Catatan Akhir Tahun 2024, kemarin. SBMI sudah menerima pengaduan dan menangani 456 kasus berdasarkan berbagai sektor pekerjaan, antara lain, awak kapal perikanan (AKP) migran sebanyak 196 kasus (43,0%), pekerja rumah tangga (PRT) 80 kasus (17,5%), dan online scam/forced scam 62 kasus (13,6%). Hariyanto menyebut, buruh migran di Indonesia merupakan sektor yang signifikan, karena jutaan warga negara yang bekerja di luar negeri telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian melalui remitansi. Di sisi lain, buruh migran Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi dan penyalahgunaan hak ketenagakerjaan serta pelanggaran HAM.
EKONOMI
1. Utang pemerintah pada akhir November 2024 sebanyak Rp 8.680,13 triliun, naik sekitar 1,39% dibanding posisi per 31 Oktober 2024 sebesar Rp 8.560,36 triliun. Jumlah utang tersebut membuat rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio menjadi 39,20%, naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,66%. Mayoritas utang pemerintah masih didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yakni 88,12%, dan sisanya pinjaman 11,88%. Jumlah utang dalam bentuk SBN Rp 7.648,87 triliun, terdiri dari SBN domestik Rp 6.173,37 triliun dan SBN valuta asing Rp 1.475,50 triliun. Sementara dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.031,26 triliun, terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp 42,88 triliun, dan pinjaman luar negeri Rp 988,38 triliun.
2. Hari ini, rupiah dibuka melemah 0,28% di angka Rp 16.130/USD. Selang 4 menit sejak perdagangan dibuka, rupiah menyentuh level Rp16.200/USD. Pukul 09.43 WIB rupiah turun 1,12% di Rp 16.265/USD, terlemah sejak 30 Juli 2024. Sementara itu, sejumlah bank di Indonesia sudah menjual dolar dengan harga di atas Rp 16.400. Pelemahan ini sejalan dengan kenaikan indeks dolar AS, DXY yang naik tipis 0,01% ke level 108,04 dari posisi kemarin, 108,03. Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Fitra Jusdiman, memastikan BI akan selalu menjaga kestabilan nilai tukar, antara lain melalui intervensi secara terukur dan tepat waktu.
Menurut Bank Indonesia (BI), pelemahan rupiah disebabkan semakin tingginya kondisi ketidakpastian global, utamanya terkait arah kebijakan AS, penguatan mata uang dolar AS secara luas, serta risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolio ke AS. Selain itu tekanan pada rupiah, ternyata turut dipengaruhi sentimen negatif pelaku pasar keuangan terhadap perkembangan kasus dugaan korupsi penggunaan dana CSR program sosial Bank Indonesia, yang sedang disidik KPK.
3. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hari ini memastikan, pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, tidak akan membuat harga minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menyebut, pihaknya masih mengkaji dampak kenaikan PPN terhadap harga BBM yang mereka jual, dan akan berkoordinasi dengan pemerintah.
TRENDING MEDSOS
#TolakPPN12Persen & #PajakMencekik masih trending di X, setelah netizen semakin ramai memposting poster penolakan kenaikan PPN menjadi 12%. Beberapa akun penggemar K-Pop juga turut memposting foto saat ikut turun mengawal penyerahan petisi ke Istana Negara. Sampai hari ini pukul 15.52 WIB, petisi yang meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% tersebut, sudah ditandatangani oleh 119.463 orang.
HIGHLIGHTS
1. Sebagai presiden yang baru dua bulan menjabat, wajar saja Prabowo mengumbar rencana atau janji, seperti makan bergizi gratis, kepala daerah dipilih DPRD, dan yang terbaru pengampunan kepada koruptor yang bersedia mengembalikan uang yang dikorupsi. Dan memang penting rencana dan janji itu disampaikan sedari dini, supaya bisa menjadi pegangan publik untuk melihat seberapa konsisten ia merealisasikan janji-janji tersebut kelak. Tugas selanjutnya ada di tangan para pembantu presiden untuk mengurai janji atau rencana itu, dalam bentuk kebijakan yang konkret bisa direalisasikan. Terkait janji pengampunan kepada koruptor, misalnya, jelas dibutuhkan kerja sama sejumlah kementerian dan lembaga negara untuk mewujudkannya. Namun, selama ini kerja sama atau koordinasi antarsejumlah lembaga negara justru kerap kali menjadi masalah besar yang menyebabkan program atau kebijakan tidak kunjung terwujud atau malah salah arah. Masalah tersebut harus diatasi oleh Prabowo sebagai kepala eksekutif, supaya apa yang dijanjikan sekarang, kelak tidak dinilai hanya sebagai omon-omon.
2. Kita sedang menguji komitmen rezim Prabowo terkait pemberantasan judi online. Pemanggilan polisi terhadap eks Menkominfo Budi Arie Setiadi, terkait jaringan kasus judi online yang melibatkan 11 eks bawahannya di kementerian, harus kita sikapi secara skeptis. Jika memang ada kemauan kuat melakukan bersih-bersih, seharusnya polisi dan pemangku kewenangan lain, menyampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan Budi Arie kepada publik, apa pun peran dalam kasus tersebut, maupun kapasitasnya saat diperiksa. Publik bisa saja berpraduga, jangan-jangan gaduh kabinet teriak-teriak pemberantasan judi online yang akhir-akhir ini digembar-gemborkan rezim Prabowo, hanya permainan isu saja. Publik berharap, kalau serius dengan tindakan hukum, jangan sampai penindakan terhadap ‘mafia judol’, hanya berhenti di tingkat pelaku lapangan saja. Dan jangan pula isu pemberantasan judol, hanya sebatas drama, yang nantinya akan tenggelam oleh isu-isu lain lagi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 19 Desember 2024
