POLITIK
1. Presiden Prabowo dikabarkan memerintahkan pembangunan proyek-proyek besar infrastruktur baru yang menggunakan APBN, dihentikan sementara, termasuk jalan tol. Kabar itu diungkapkan oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, kemarin. Pembangunan jalan tol yang dihentikan sementara, kata Sony, adalah yang belum dimulai, sedangkan yang sudah masuk tahap konstruksi, atau sudah masuk tahap pelelangan, tetap dijalankan. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan Ruas Tol Kulon Progo-Cilacap.
2. Mendagri Tito Karnavian hari ini mengungkapkan, hampir separuh dari 1.057 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia, mengalami bleeding, alias terancam bangkrut. Data itu, kata Tito, didapat dari asesmen yang dilakukan Kemendagri. Kondisi keuangan BUMD yang mengkhawatirkan itu bisa terjadi, kata Tito, akibat dari pengelolaan oleh Pemda tidak sesuai aturan, alias tidak profesional. Pengelolanya, ujar Tito, adalah anggota keluarga, teman, dan saudara pejabat Pemda. Kemendagri pun sudah mengeluarkan surat edaran agar tidak perlu menyelamatkan BUMD yang terancam bangkrut.
3. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengaku, sampai hari ini belum mendapat kejelasan tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dijanjikan Presiden Jokowi tahun lalu. Jelang Pilpres Februari 2024, Jokowi menjanjikan pemberian IUP batubara untuk ormas keagamaan. Saat ini, baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang sudah mendapat jatah yakni eks lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sabtu pekan lalu, IUP untuk Muhammadiyah sedang diproses. PP Muhammadiyah dijanjikan mendapat eks lahan PT Adaro Energy Tbk.
4. KPK mengungkapkan, baru 72 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih yang sudah menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN). Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2019-2024, di Jakarta, kemarin. Ia memerinci, sebanyak 36 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga setingkat Menteri telah menyampaikan laporan, sedangkan Wakil Menteri/Wakil Kepala Lembaga setingkat Menteri, sebanyak 30 dari 57 yang telah melaporkan, dan sebanyak 6 dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus juga telah memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN.
EKONOMI
1. Pemerintah mengkaji penurunan ambang batas atau threshold omzet pelaku UMKM yang bebas pajak dari level saat ini Rp 4,8 miliar, menjadi Rp 3,6 miliar. Sekretaris Kemenko Ekonomi, Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah mendapatkan catatan dari OECD agar ambang batas menyesuaikan praktik di negara lain. Menurut OECD, ambang batas Rp 4,8 miliar atau USD 300.000, dinilai lebih tinggi dibanding sebagian negara OECD, dan jauh di atas Thailand dan Filipina, yakni sekitar USD 50.000.
2. Direktur Riset Bright Institute, M Andri Perdana, memperkirakan tekanan inflasi 2025 bisa mencapai 4,8%, dari yang saat ini di bawah 2%, karena kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Menurut dia, Bright Institute telah menghitung potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan kembali turun menjadi di bawah 4,8%, lebih rendah dari 2023. Dengan besarnya tekanan inflasi itu, Andri memperkirakan, ekonomi kelas menengah akan kembali tertekan. Andri menjelaskan, menaikkan tarif PPN menjadi 12% terhadap barang-barang premium yang sebelumnya dibebaskan PPN, sangat berpotensi mendorong harga barang non-premium ikut naik. Sebab, kenaikan harga barang premium bisa mendorong peralihan permintaan dari barang premium ke non-premium, sehingga ikut menaikkan harga barang non-premium.
3. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6%, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Rupiah tertekan beberapa hari terakhir. Hari ini, sekitar pukul 10.43 WIB, rupiah terdepresiasi 0,28% di level Rp 16.105 per dolar AS.
HUKUM
Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, KPK telah melakukan 36 kali operasi tangkap tangan (OTT). Data itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2019-2024, di Jakarta, kemarin. Ia memerinci, pada 2020 tercatat terjadi 8 kali OTT, 2021 sebanyak 6 kali, 2022 sebanyak 10 kali, 2023 sebanyak 7 kali, dan 5 kali OTT pada 2024. Sedangkan total tersangka yang ditetapkan KPK sepanjang 2020-2024 adalah sebanyak 691 orang.
TRENDING MEDSOS
1. #TolakPPN12Persen dan #PajakMencekik trending di X, setelah sebanyak 66.787 orang telah menandatangani petisi buatan akun @barengwarga per hari ini, pukul 16.19 WIB. Petisi tersebut mendesak agar Presiden Prabowo membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, pada 1 Januari 2025. Agenda penyerahan petisi akan dilaksanakan pada Kamis siang, 19 Desember 2024, di Istana Negara. Netizen di X ramai mencuitkan ajakan untuk ikut turun mengawal penyerahan petisi sekaligus berunjuk rasa. Beberapa akun juga membuka donasi untuk keperluan logistik bagi warga yang turun ke Istana Negara.
2. Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai Mary Jane, setelah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, dipulangkan ke negeri asalnya, Filipina, pada Selasa (17/12/2024). Mary Jane sudah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta selama 15 tahun.
HIGHLIGHTS
1. Hampir separuh dari 1.057 BUMD di seluruh Indonesia, mengalami bleeding, alias terancam bangkrut. Data yang dipaparkan oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut, jelas memprihatinkan. Badan usaha yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi daerah, justru menjadi beban. Salah kelola yang menjadi penyebabnya. Karena, para pimpinan Pemda menganggap BUMD seperti miliknya, sehingga dengan seenaknya menempatkan kerabat, dan teman di pucuk pimpinan, tanpa melihat kompetensi dan kapabilitas orang tersebut. Namun bisa jadi, para pejabat daerah itu juga meniru kelakuan pejabat pusat dalam mengurus BUMN. Berdasarkan data Kementerian BUMN pada 2024, ada sebanyak 14 perusahaan yang tidak dapat diselamatkan alias harus gulung tikar. Para petinggi pusat juga menggunakan kepentingannya dalam memilih para pimpinan BUMN. Jadi, kelakuan pejabat pusat dan daerah sama saja.
2. Rasionalisasi anggaran dengan menghentikan proyek-proyek besar infrastruktur, layak didukung sebagai penerapan skala prioritas menghadapi pelambatan ekonomi global dan regional. Jika perlu, Pemerintah juga melakukan kajian-kajian mendalam dan komprehensif terkait kelanjutan pembangunan proyek mercusuar IKN. Pemerintah perlu realistis untuk lebih memikirkan kebutuhan pokok warga, yang diprediksi sejumlah pakar berbagai disiplin ilmu bahwa kita akan menghadapi situasi yang makin berat di tahun 2025.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 18 Desember 2024
