POLITIK
1. Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada kedua pesaing yakni Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, karena tidak mengajukan gugatan hasil Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua pasangan itu semula berniat mengajukan gugatan ke MK terhadap hasil penghitungan KPU Jakarta yang menetapkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih suara 2.183.239 (50,07%), Ridwan Kamil-Suswono 1.718.160 suara (39,40%), dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 459.230 suara (10,53%). Namun, hingga waktu pendaftaran gugatan ke MK berakhir kemarin malam, dua pasangan itu tidak mengajukan berkas gugatan. Pramono melanjutkan, jika tak ada gugatan ke MK dan tidak ada pilkada putaran kedua, Jakarta bisa segera berbenah.
2. Setelah ada kepastian pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak mengajukan gugatan ke MK, DPW PSI DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada calon gubernur-wakil gubernur Pramono Anung-Rano Karno yang ditetapkan KPU sebagai paslon dengan suara tertinggi pada Pilkada Jakarta 2024. Ucapan selamat itu disampaikan oleh Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina. Ketua PPP DKI Jakarta, Saiful R Dasuki, dan Ketua DPW Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andrino, juga menyampaikan ucapan yang sama. Dalam Pilgub Jakarta 27 November lalu, tiga parpol tersebut mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
3. TNI AU mengaku sudah melakukan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di pangkalan udara TNI AU Tipe A, yaitu Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Halim Perdana Kusuma, Lanud Hasanudin, dan Lanud Roesmin Nurjadin. Kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri, uji coba dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi makan bergizi gratis, sebagaimana arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Tandyo Budi Revita, minta agar Satuan Tempur TNI AD dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan optimalisasi ketahanan pangan.
4. Terkait program MBG yang akan dilaksanakan tahun depan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menilai anggaran Rp 10.000 per anak setiap hari, terlalu kecil. Pendapat Megawati itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi buku karya Todung Mulya Lubis berjudul ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’, di Jakarta, hari ini. Semula pemerintah menganggarkan Rp 15.000, tapi kemudian ditetapkan menjadi Rp 10.000. Megawati mendukung program tersebut, tapi ia minta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali besaran anggarannya.
EKONOMI
1. Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2025, sesuai amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025, yang menetapkan kenaikan sebesar 6,5%. Dari semua provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan besaran UMP tertinggi di Indonesia yakni Rp 5.396.760, naik dari Rp 5.067.381. Untuk wilayah Pulau Jawa, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling rendah besaran UMP-nya yakni Rp 2.169.348 naik dari Rp 2.036.947, disusul Jawa Barat Rp 2.191.232, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 2.264.080, Jawa Timur Rp 2.305.984, dan Banten Rp 2.905.119.
2. Pemerintah menetapkan, kuota penyaluran BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite sebanyak 31,2 juta kiloliter (KL) dan Solar sebesar 18,8 juta KL. Kuota ini turun tipis dibandingkan 2024, yakni Pertalite 31,7 juta KL dan Solar 19 juta KL. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menuturkan, penurunan ini karena ada skema baru penyaluran subsidi BBM tahun depan. Hingga saat ini, penyaluran Solar telah mencapai 86% dan Pertalite sekitar 86-87% dari kuota 2024. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pengalihan subsidi BBM menjadi BLT akan dilakukan secara blended. Artinya, subsidi BBM sebagian dialihkan ke format BLT, dan sisanya tetap menggunakan skema subsidi berbasis kuota.
3. Mulai 5 Januari 2025, pemerintah akan memungut dua pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor. Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ketetapan itu berdasarkan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Pemilik kendaraan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB ini, bersama dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.
TRENDING MEDSOS
Terdapat lebih dari 200 ribu pencarian di Google mengenai ChatGPT, setelah layanan artificial intelligence buatan OpenAI, ChatGPT, tidak dapat diakses sejak Kamis (12/12/2024) pukul 06.17 WIB. Sejumlah layanan AI lain dari OpenAI, seperti generator video Sora dan akses GPT melalui API (application programming interface) juga tidak dapat diakses. Melalui akun X resminya, OpenAI mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi masalah dan sedang melakukan perbaikan secepat mungkin.
HIGHLIGHTS
1. Mulai 5 Januari 2025, pemerintah akan memungut dua pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor. Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), yang besarnya 66% dihitung dari besaran pajak terutang. Misalnya, PKB Rp 1 juta, opsen PKB sebesar Rp 660.000, jadi total PKB Rp 1.660.000. Ketetapan itu berdasarkan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan baru ini, tentu bakal mengagetkan pemilik kendaraan bermotor, mengingat sosialisasinya sangat minim. Meskipun ketentuan itu sudah ditetapkan melalui UU tahun 2022, tapi bisa dipastikan sangat sedikit orang yang membaca dan memahami UU itu. Seharusnya pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu dan Kemendagri, gencar mensosialisasikan peraturan yang menyangkut kepentingan orang banyak tersebut.
2. TNI masing-masing matra menampakkan ketertarikan untuk dilibatkan dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak dipungkiri bahwa untuk menyelesaikan kerja-kerja massal dan padat karya, TNI memang layak diandalkan karena memiliki SDM yang siap kerja cepat dan disiplin tinggi. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, jika MBG nantinya diserahkan ke TNI maka proyek besar nasional di seantero tanah air yang memakan dana sangat besar tersebut, tidak mempunyai dampak apapun untuk menghidupkan sektor UMKM dan ekonomi rakyat. Selain itu usulan dari Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, agar Pemerintah menghitung kembali besaran anggaran MBG, juga perlu dipertimbangkan karena bisa jadi di daerah-daerah tertentu di kawasan terpencil, anggaran Rp 10 ribu per jiwa tidak memadai untuk pengadaan MBG.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 12 Desember 2024
