POLITIK
1. Universitas Indonesia (UI) kemarin memutuskan untuk menangguhkan kelulusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari program doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama empat organ utama di UI. Merespons keputusan UI tersebut, Bahlil mengaku belum mendapat informasi resmi. Ia mengaku, memang belum dinyatakan lulus karena masih harus melakukan revisi disertasinya.
Keriuhan publik terjadi, setelah Bahlil menjalani sidang terbuka promosi doktor pada 16 Oktober 2024. Banyak pihak meragukan kemampuan Bahlil dalam menyelesaikan studi doktoral kurang dari 2 tahun, mengingat kesibukan dia sebagai menteri dan ketua umum Golkar. Ada pula pihak yang menuding disertasi Bahlil yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”, merupakan jiplakan. Organisasi lingkungan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), bahkan sudah mengirimkan surat keberatan kepada UI karena informasi dari Jatam dijadikan sumber utama dalam disertasi Bahlil, padahal Jatam merasa tidak pernah diwawancarai Bahlil.
2. Personel TNI/Polri dan pejabat daerah yang terbukti bertindak menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada, bisa dipidana penjara. Aturan ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini mengabulkan permohonan No. 136/PUU-XXII/2024 yang meminta dimasukkannya frasa “TNI/Polri” dan “pejabat daerah” dalam Pasal 188 Undang-Undang Pilkada No. 1 Tahun 2015. Pasal ini semula hanya memuat objek pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah, yang dapat dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, jika terbukti berpihak dalam Pilkada. Hakim MK sepakat dengan pemohon bahwa TNI/Polri dan pejabat daerah wajib dimasukkan dalam pasal tersebut.
3. Pemerintah minta platform digital membantu dalam memerangi judi online. Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, hari ini, dalam jumpa pers bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meutya menyebut, Meta (yang merupakan induk dari Instagram, Facebook, dan Whatsapp), Tiktok, X, dan lainnya, wajib berkontribusi dalam program pemerintah tersebut, karena mereka sudah mendulang untung dari besarnya pengguna internet dan media sosial di Indonesia.
4. Mantan Presiden Jokowi berkampanye untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo nomor urut 2, Respati Ardi-Astrid Widayani, hari ini, dengan cara blusukan di Pasar Klithikan. Mereka bertiga berkeliling ke kios-kios di pasar yang banyak menjual barang-barang bekas di kota itu.
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan selain judi online, Indonesia saat ini juga menghadapi darurat pornografi anak. Komisioner KPAI, Kawiyan, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga harus turut memberantas konten pornografi yang melibatkan anak. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak, Nahar, mengatakan pengaduan terhadap perlindungan anak atas kasus kejahatan digital, mencapai 7 ribu laporan sejak Januari-September 2024. Data ini berbanding lurus dengan data konsumsi anak terhadap internet dan digital, yaitu sebanyak 74,85%, sisanya baru orang dewasa.
HUKUM
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hari ini mengungkap, selama 2023-2024 Polri telah menangkap 181 tersangka teroris. Mereka ditangkap dengan bukti-bukti yang cukup sebelum melakukan aksi terorisme. Karena itu, sepanjang kurun waktu tersebut tidak terjadi tindak terorisme.
2. Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan, selama 4 tahun terakhir, total transaksi tindak pidana penyelundupan mencapai Rp 216 triliun. Data tersebut diperoleh dari Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang berada di bawah Menko Polkam. Desk itu juga sudah memetakan modus-modus operandi yang biasa digunakan para pelaku penyelundupan, antara lain ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, dan mekanisme pencucian uang.
3. Sepanjang Januari-November 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu telah menindak 31.275 penyelundupan dengan nilai Rp 6,1 triliun dan potensi kerugian negara mencapai Rp 3,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani merinci, di bidang impor sebanyak 12.495 penindakan senilai Rp 4,6 triliun dengan komoditas terbanyak tekstil dan produk tekstil. Di bidang ekspor, ada 382 kasus dengan nilai barang Rp 255 miliar dan komoditas dominan flora dan fauna, termasuk benih bening lobster (BBL) total 1.488.405 ekor senilai Rp 163,7 miliar. Serta, lima kali penindakan pasir timah dengan nilai Rp 10,9 miliar, dan 178 penindakan di bidang fasilitas senilai Rp 38 miliar. Sementara di bidang cukai, 18.225 penindakan senilai Rp 1,1 triliun, dengan komoditas dominan rokok.
EKONOMI
1. Menkeu Sri Mulyani mengaku, pemerintah tidak membayar semua utang yang jatuh tempo di 2024 sebesar Rp 433,45 triliun. Sebab, keseluruhan utang tersebut dilakukan revolving, ‘investor memilih tetap berinvestasi dalam obligasi pemerintah daripada mencairkan investasi mereka’. Ia menjelaskan, para pemegang Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo pada 2024 merasa masih membutuhkan instrumen tersebut. Sehingga, ketika pihaknya menerbitkan utang baru, mereka langsung membeli kembali obligasi yang ditawarkan, sebab para pemegang surat utang masih tertarik berinvestasi di Indonesia.
2. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan membutuhkan pasokan susu segar dalam jumlah besar. Namun, kondisi industri susu dalam negeri yang tergantung pada impor membuat program ini berisiko memperbesar ketergantungan pada produk susu impor. Akan ada tambahan 5,4 juta ton susu segar per tahun, untuk 82,9 juta anak. Diperkirakan akan ada lonjakan impor susu dengan nilai mencapai Rp 28,5 triliun/tahun. Dengan kebutuhan yang besar ini, pemerintah harus membangun industri peternakan sapi dalam negeri.
Di sisi lain, Dwi menyoroti pentingnya kebijakan harga yang menguntungkan peternak. Saat ini, harga jual susu segar lokal sekitar Rp 7.600/liter, belum cukup menguntungkan peternak. Untuk itu, ia mengusulkan penerapan tarif impor susu – yang sekarang 0% – guna menyetarakan harga susu hasil produksi peternak lokal diserap dengan harga layak, seperti halnya produk impor.
TRENDING MEDSOS
1. Nama “Bahlil” trending di X dibarengi dengan lebih dari 10 ribu pencarian di Google terkait namanya. Universitas Indonesia (UI) meminta maaf kepada masyarakat dan menangguhkan kelulusan gelar doktor Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. UI juga melakukan moratorium (penundaan sementara) penerimaan mahasiswa baru Program Doktor SKSG, hingga audit komprehensif terhadap tata kelola di program tersebut selesai dilaksanakan.
2. Nama “Tom Lembong” kembali trending di X, setelah anggota Komisi III DPR RI kompak meminta penjelasan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, terkait kasus impor gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Tom Lembong. Legislator menilai, penetapan Tom sebagai tersangka terkesan buru-buru.
HIGHLIGHTS
1. Keputusan Universitas Indonesia (UI) menangguhkan kelulusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dari program doktoral di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, patut diapresiasi mengingat kasus tersebut sudah menimbulkan citra kurang baik pada UI. Putusan ini mengisyaratkan ditemukan masalah pada proses studi Bahlil, dan substansi disertasinya. Publik pun menunggu putusan final atas kasus tersebut, yang akan menjadi batu uji bagi kredibilitas UI. Di sisi lain, Bahlil seharusnya berani terbuka melakukan klarifikasi untuk menjawab keraguan banyak pihak terhadap otentisitas disertasinya.
2. Putusan MK mengenai sanksi pidana untuk personel TNI/Polri dan pejabat daerah yang terlibat atau menguntungkan salah satu paslon dalam Pilkada, akan sulit diwujudkan jika tidak ada kemauan politik bersama untuk menegakkan demokrasi. Ajakan atau kampanye yang dilakukan Presiden Prabowo dalam Pilgub Jateng misalnya, akan menjadi contoh jelas bahwa keberpihakan pejabat negara dilakukan secara terbuka dan telanjang mendukung paslon, namun tidak ada tindakan yang sepadan sesuai aturan Pemilu dari penyelenggara dan pengawas Pilkada. Dengan demikian, maka keputusan MK sekalipun, hanya akan menjadi bagian dari retorika politik, bahwa seolah-olah semua pihak telah mendukung pelaksanaan demokrasi secara ideal, namun tidak berdampak apapun dalam praktik pelaksanaannya.
3. Kebutuhan makan siang gratis dengan minum susu, diperkirakan akan memunculkan lonjakan impor susu senilai 28,5 trilyun. Sebaiknya pemikiran tambahan impor tersebut, dipertimbangkan matang dengan terlebih dahulu memprioritaskan produksi susu lokal, daripada dibuang-buang oleh peternak.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 14 November 2024
