POLITIK
1. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras penyerangan puluhan anggota TNI terhadap warga sebuah desa di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), yang mengakibatkan seorang warga tewas dan 8 warga mengalami luka berat. Perbuatan mereka sudah jelas melanggar hukum. Selain itu, Usman menyayangkan sikap Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyampaikan pembenaran atas perbuatan para anggotanya dalam peristiwa tersebut. Agus mengatakan, peristiwa itu dipicu oleh anak-anak muda yang melakukan kebut-kebutan dengan sepeda motor. Penyerangan terjadi pada Jumat lalu (8/11/2024).
2. Dalam pertemuan dengan kalangan pebisnis Amerika Serikat-Indonesia di Washington DC, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, tidak akan memberi toleransi terhadap praktik korupsi. Prabowo mempersilakan kepada para investor AS itu untuk menelepon dirinya, jika menemukan praktik korupsi atau ada yang membuat masalah. Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam pertemuan Prabowo dengan para pebisnis AS-Indonesia yang diselenggarakan oleh The United States Indonesia Society (USINDO), kemarin. Dalam pertemuan itu, hadir beberapa pimpinan perusahaan besar AS seperti Freeport Mcmoran, S&P Global, Boeing, BP America, Exxonmobil, Citi dan Caterpillar.
3. Setelah DPR mendapat surat dari Presiden Prabowo untuk memproses pemilihan pimpinan KPK dan Dewan KPK, Wakil Ketua DPR Adies Kadir, memastikan bahwa sebelum DPR reses pada 6 Desember mendatang, pimpinan KPK sudah dipastikan. Surat dari Presiden Prabowo untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 calon pimpinan KPK, dan 10 calon anggota Dewas KPK, kata Adies, berisi nama-nama calon yang sama dengan yang dikirimkan Presiden Jokowi ke DPR sebelum masa jabatannya berakhir 20 Oktober lalu. Namun, surat dari Jokowi tidak diproses oleh DPR. Dari proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, akan dipilih 5 orang pimpinan KPK periode 2024-2029, yang akan menggantikan pimpinan KPK periode sekarang yang masa jabatannya selesai pada 20 Desember 2024.
HUKUM
1. Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus Menko Polkam, Budi Gunawan, mengaku terus mengikuti perkembangan kasus dugaan pemerasan yang menjerat eks Ketua KPK, Firli Bahuri. Hal itu ia sampaikan merespons pertanyaan awak media mengenai kasus Firli yang mandek di Polda Metro Jaya. Firli telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 22 September 2023 atas dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang saat itu menjadi tersangka di KPK. Namun, hingga kemarin Firli belum ditahan dan berkas perkaranya tak kunjung dilimpahkan ke Kejaksaan. Padahal pada 30 Oktober 2024, Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyebut bahwa kasus Firli kini telah memasuki tahap penyelesaian akhir.
2. Tim hukum pasangan Pramono Anung-Rano Karno, hari ini melayangkan somasi terbuka kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi karena dia menyebut seorang tersangka judi online berinisial “T”, merupakan anggota Tim Pemenangan Pramono-Rano. Anggota Bidang Hukum Tim Pemenangan Pramono-Rano, Bhirawa J Arifi mengatakan, dalam timnya tidak ada orang yang dimaksud Budi Arie. Karena itu, pihaknya minta Budi Ari mencabut pernyataannya dalam waktu 3 x 24 jam, dan akan melakukan gugatan pidana dan perdata jika ia tidak menaati somasi itu. Budi Arie tengah menjadi sorotan, setelah sebanyak 12 pegawai Kemenkomdigi (dulu Kemenkominfo saat dipimpin Budi Arie) menjadi tersangka kasus judi online. Kata Budi Arie, kemarin, salah satu di antara tersangka itu adalah anggota Tim Pemenangan Pramono-Rano.
EKONOMI
1. Dewan Persusuan Nasional (DPN) menilai, keputusan Kementan mewajibkan pelaku industri menyerap seluruh susu dari peternak nasional sudah sejalan dengan keinginan DPN. Ketua DPN, Teguh Boediyana, meminta pemerintah menerbitkan peraturan untuk memberi kepastian hukum dan jaminan, agar susu peternak diserap industri pengolahan susu (IPS). DPN juga minta pemerintah segera memberlakukan kembali kebijakan untuk mengatur rasio antara izin impor dengan penyerapan dari petani. Dulu ada Instruksi Presiden No. 2/1985 yang mengatur rasio tersebut. Namun, peraturan itu dicabut pada awal 1998 karena mengikuti letter of intent (LoI) antara pemerintah RI dengan IMF.
Terkait hal itu, Menkop Budi Arie Setiadi mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendag untuk meninjau regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 166/2011 yang membebaskan bea masuk susu impor dari Selandia Baru dan Australia. Peraturan itu lahir, setelah Indonesia dan negara Asean lainnya menyetujui perjanjian perdagangan bebas dalam kawasan Asean-Australia-Selandia Baru (AANZFTA). Selain itu, Kemenkop akan berkoordinasi dengan koperasi susu dan IPS di seluruh Indonesia untuk menjamin penyerapan produksi susu koperasi.
2. Kinerja penjualan eceran pada Oktober 2024 diperkirakan mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2024 yang diperkirakan mencapai 209,5 atau tumbuh melambat 1,0% (yoy). Namun, secara bulanan IPR Oktober mengalami kontraksi 0,5% (mtm). IPR Oktober 2024 ini lebih rendah dari IPR bulan September lalu yang mencapai 210,6. Bank Indonesia (BI) menyebut, kinerja penjualan eceran pada bulan Oktober ditopang oleh peningkatan penjualan Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, Suku Cadang dan Aksesori, serta Subkelompok Sandang.
Pada September 2024, BI merekam IPR tetap tumbuh, mencapai 210,6 atau tumbuh sebesar 4,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 5,8% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan penjualan Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Suku Cadang dan Aksesori. Namun, secara bulanan, penjualan eceran pada September 2024 terkontraksi 2,5% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 1,7% (mtm).
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, dari empat indikator perekonomian utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di era Presiden Jokowi, diperkirakan tidak ada target yang tercapai. Keempat indikator itu, pertama target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2%-6,5%, namun pada 2023 pertumbuhan hanya 5,05%. Kedua, pertumbuhan investasi di kisaran 6,6%-7%, tapi capaian pada 2023 hanya sebesar 4,4%. Ketiga, share industri pengolahan sebesar 21%, tapi capaian pada 2023 hanya sebesar 18,67%. Keempat, tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6%-4,3%, tapi capaian pada 2023 sebesar 5,32%.
TRENDING MEDSOS
1. China trending di X, setelah Indonesia dan China menyepakati proyek pendanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. Kesepakatan itu merupakan salah satu hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China pekan lalu. Netizen pun ramai mencuitkan keresahan terhadap kesepakatan tersebut.
2. Cipularang trending di X, setelah terjadi kecelakaan beruntun melibatkan 21 kendaraan di Tol Cipularang KM 92 arah Jakarta, yang menyebabkan satu orang tewas dan 29 orang luka-luka pada Senin (11/11/2024). Video pascakecelakaan beruntun tersebar di media sosial, memperlihatkan sejumlah mobil dan truk ringsek dan bertindihan.
HIGHLIGHTS
1. Kasus peternak susu sapi yang protes karena produk mereka tidak bisa diserap seluruhnya oleh industri pengolahan susu (IPS), bisa menjadi gambaran gamblang tentang akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan komitmen perdagangan bebas. Demi mengikuti tata perdagangan bebas kawasan, Indonesia membebaskan bea masuk susu dari Australia dan Selandia Baru. Akibatnya, industri pengolahan susu (IPS) lebih mengutamakan susu impor, yang lebih murah harganya, dan konon kualitasnya lebih baik daripada susu lokal. Dari kasus itu terlihat tidak ada peran pemerintah, dalam hal ini Kementan. Seharusnya, sebelum menyepakati perjanjian perdagangan bebas, pemerintah memastikan dan bisa menjalankan perannya dalam membuat produk lokal mampu bersaing dengan produk impor. Dalam kasus susu tersebut, misalnya, Kementan seharusnya sejak dulu melakukan pembinaan kepada peternak sapi perah dan memfasilitasi mereka supaya produk susu mereka punya kualitas sama atau lebih baik daripada susu impor. Masih banyak produk lokal yang mengalami nasib seperti susu, karena pemerintah hanya menjadi penonton dalam arena pertarungan bebas.
2. Musim buka-bukaan sepertinya akan segera dimulai. Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bahwa dari empat indikator perekonomian utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di era rezim Jokowi, seluruhnya gagal memenuhi target, adalah bukti nyata bahwa rezim baru tidak mau menanggung ulah pencitraan rezim sebelumnya. Terlepas dari potensi terjadinya guncangan-guncangan, sebaiknya menteri-menteri lainnya melakukan hal serupa sebagai ‘responsibility report’ kepada rakyat atas kinerja pemerintah 10 tahun terakhir, yang selalu menepuk dada telah banyak mendulang keberhasilan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 12 November 2024
