POLITIK
1. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke luar negeri hari ini, untuk kunjungan ke sejumlah negara hingga dua pekan mendatang. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menjelaskan, negara pertama yang akan dikunjungi Prabowo adalah China karena China sudah melayangkan undangan sejak lama, dan berharap Prabowo berkunjung ke negara itu sebelum mengikuti APEC dan KTT G20. Selanjutnya, Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat, kemudian hadir pada KTT APEC di Peru, dan KTT G20 di Brasil. Lawatan dilanjutkan ke Inggris, dan kemungkinan di beberapa negara Timur Tengah. Selama Prabowo berada di luar negeri, pemerintahan dalam negeri dipegang oleh Wapres Gibran.
2. Setelah melakukan analisis terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, baik yang diucapkan secara lisan maupun tertulis, Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM menyimpulkan, bahwa arahnya tidak jelas. Karena, kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, tidak ada peta jalannya, dan tidak ada satu pun program yang bersifat konkret. Oleh karena itu, Pukat UGM memberikan 5 butir rekomendasi. Antara lain: janji pemberantasan korupsi harus dituangkan dalam target terukur, misalnya skor Indeks Persepsi Korupsi yang ingin dicapai di akhir pemerintahan pada 2029; mengembalikan independensi KPK melalui revisi UU KPK 2019 yang telah melemahkan dan menundukkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif; dan perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
3. Struktur Dewan Pimpinan Partai (DPP) Golkar akhirnya punya personel lengkap. Dari sejak Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi dalam Munaslub Golkar pada 21 Agustus 2024, baru kemarin, 7 November 2024, struktur DPP diisi personel lengkap. Sebelum mengumumkan personel DPP, Bahlil sempat mengatakan akan ada kejutan, tapi tidak dijelaskan yang dimaksud. Ada 2 eks napi kasus korupsi di jajaran DPP yakni Idrus Marham, yang terkena kasus korupsi proyek PLTU Riau-1, sebagai Wakil Ketum; dan Fahd A Rafiq, yang terjerat kasus korupsi proyek pengadaan Alquran 2011-2012 di Kemenag, sebagai Ketua DPP Bidang Hubungan Ormas.
Selain itu, dari banyak personel DPP, terdapat nama-nama yang merupakan anak tokoh Golkar. Ketua DPP Golkar Bidang Kewiraswastaan, Solihin Kalla, adalah anak mantan Ketum Jusuf Kalla. Sekretaris Departemen Kewirausahaan, Fitri Krisnawati Tanjung, adalah anak mantan Ketum Akbar Tanjung. Ada 2 Wakil Bendahara Umum yakni Ravindra Hartarto adalah anak mantan Ketum Airlangga Hartarto; dan Gavriel Putranto Novanto adalah anak mantan Ketum Setya Novanto yang sekarang masih mendekam di penjara karena korupsi proyek E-KTP.
4. Pemerintah berencana menetapkan libur nasional pada hari pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hari ini mengatakan, rencana tersebut sedang dibahas Sekneg dengan KPU dan Kemendagri. Beberapa waktu lalu, kalangan DPR sudah menyuarakan harapan supaya pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai libur nasional.
HUKUM
1. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sudah mengajukan surat keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) terkait pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, hari ini menjelaskan, dalam disertasi Bahlil yang diuji dalam sidang terbuka pada 16 Oktober 2024 di UI, disebut Jatam sebagai salah satu informan utama. Padahal, kata Melky, Jatam tidak pernah diwawancarai oleh Bahlil.
Jatam pernah diwawancarai oleh 2 orang yang mengaku sebagai peneliti dari Lembaga Demografi UI pada 28 Agustus 2024. Mereka mengaku, tengah melakukan penelitian mengenai hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap masyarakat. Melky menduga, hasil wawancara itu digunakan untuk disertasi Bahlil, yang ia nilai merupakan praktik perjokian karya ilmiah. Kelulusan Bahlil sebagai doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI tersebut, sudah menimbulkan tanda tanya. Salah satunya, karena dia bisa menyelesaikan program tersebut kurang dari 2 tahun. Selain itu, disertasinya disebut-sebut menyontek karya orang lain.
2. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo mempersilakan DPR melaksanakan fit and proper test 10 nama capim dan dewas KPK yang dikirim Jokowi. Keputusan itu, kata dia, merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK soal masa jabatan pimpinan KPK juga dipatuhi. Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 30 UU KPK dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir Desember 2024. Sementara pertimbangan hukum putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan, presiden hanya diberi kesempatan sekali mengajukan nama-nama capim KPK ke DPR.
EKONOMI
1. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, situasi manufaktur Indonesia cukup mengkhawatirkan. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di level kontraksi selama 4 bulan beruntun, terakhir di level 49,2. Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia tertinggal. Filipina, Vietnam, Thailand bahkan Singapura sudah masuk zona ekspansif, di level 50. Hanya India yang mampu tumbuh paling tinggi di dunia. Kata Sri Mulyani, ini menjadi perhatian Presiden Prabowo. Kepada jajaran kabinet, Prabowo meminta agar persoalan manufaktur diurus lebih serius.
2. Bank Indonesia disarankan tetap menahan suku bunga acuan di level 6%, meski Bank Sentral AS, The Fed, memutuskan kembali memangkas suku bunga sebesar 25 bps menjadi 4,50-4,75% pada November 2024. Chief of Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Banjaran Surya mengingatkan, belakangan indeks dolar AS sedang menguat. Jika BI memangkas suku bunga acuan, ditakutkan terjadi aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia. Kendati inflasi masih terjaga, ia menggarisbawahi bahwa sedang terjadi eskalasi ketidakpastian global sehingga BI harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
3. Realisasi APBN hingga akhir Oktober 2024 tercatat defisit Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, defisit APBN masih dalam rentang yang terkendali. Dalam UU APBN 2024, defisit dipatok 2,29%. Defisit terjadi karena belanja negara sudah mencapai Rp 2.556,7 triliun (76,9%) atau tumbuh 14,1%. Sedangkan penerimaan Rp 2.247,5 triliun (80,2%) atau tumbuh 0,3%.
TRENDING MEDSOS
1. Peringatan darurat dan PIK 2 trending di X, setelah beredarnya video puluhan truk tanah proyek strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 dijarah oleh ratusan warga Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi itu dilakukan warga, akibat dari truk tambang melintas di luar jam operasional dan telah menyebabkan kecelakaan yang membuat 2 orang warga sekitar mengalami luka berat.
2. Terdapat lebih dari 100 ribu pencarian di Google mengenai banjir di Jawa Barat, setelah tiga wilayah di Jabar dilanda banjir dan longsor, yakni Sukabumi, Bandung, dan Garut akibat hujan deras yang terjadi pada Selasa (5/11/2024).
HIGHLIGHTS
Analisis Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM yang menyimpulkan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam bidang pemberantasan korupsi arahnya tidak jelas, patut menjadi perhatian pemerintah. Sebab, bagi publik pemberantasan korupsi sudah sangat mendesak dilakukan. Dari banyak kajian ilmiah, juga sudah menyimpulkan bahwa korupsi menjadi salah satu biang kerok kemiskinan dan ketimpangan kekayaan.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 8 November 2024
