POLITIK
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan di kementeriannya. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2027 ini menyebut, sejumlah hal baik yang sudah ada bisa saja dilanjutkan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengatakan sejumlah kebijakan yang sedang dievaluasi di antaranya adalah Ujian Nasional (UN) hingga Kurikulum Merdeka. Atip mengatakan, hal baik dari UN akan dipertahankan.
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak berlaku lagi, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan perihal pengupahan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak konstitusional. Untuk mengisi kekosongan hukum perihal pengupahan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal mengusulkan, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan segera, mengingat penentuan Upah Minimum Provinsi 2025 harus ditetapkan 60 hari sebelum diberlakukan.
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memberi kebebasan bagi penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk berkarya di mana pun, termasuk jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik di luar negeri. Karena, kata Satryo, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Yang penting, kata Mendikti Saintek, jiwa mereka merah putih.
4. Nasib calon pimpinan KPK periode 2024-2029, sampai hari ini belum jelas. Berdasarkan hasil proses seleksi di era pemerintahan Presiden Jokowi, sudah ditetapkan 10 nama calon pimpinan KPK. Presiden Jokowi kala itu sudah mengirim surat kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test terhadap para calon tersebut untuk ditetapkan 5 orang pimpinan definitif KPK. Namun, sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir 20 Oktober lalu, DPR tidak merespons. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, seleksi lanjutan di DPR masih menunggu sikap pemerintah (Presiden Prabowo). Padahal, masa tugas pimpinan KPK periode sekarang akan berakhir Desember 2024. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, tak menutup kemungkinan bahwa nama-nama calon pimpinan KPK bisa berubah.
HUKUM
1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebut bahwa kecenderungan transaksi judi online (judol) pada 2024 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp 404 triliun hingga akhir 2024. Hal itu ia ungkapkan dalam paparannya di Komisi III DPR hari ini. Ivan menyebut, perputaran transaksi judol dari tahun ke tahun terus meningkat: pada 2021 mencapai Rp 57,91 triliun, 2022 Rp 104,42 triliun, 2023 Rp 327,05 triliun, dan pada semester pertama 2024 mencapai Rp 174,56 triliun. Ivan menyebut, beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan transaksi judol salah satunya, yakni banyak bandar judi yang memecah transaksi judol dengan nominal yang lebih kecil, sehingga transaksi judol semakin menyasar masyarakat kecil.
2. Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melarikan diri setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 6 Oktober 2024. Hal itu terungkap dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jaksel, kemarin. Tim Biro Hukum KPK, Indah, menyebut tim penyidik KPK telah melakukan pencarian di sejumlah lokasi, namun tidak menemukan Sahbirin. Pengacara Sahbirin, Soesilo, mengaku tidak mengetahui lokasi kliennya. KPK menetapkan Sahbirin sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel. KPK telah menyita uang sebesar Rp 12,1 miliar yang diduga merupakan bagian dari fee proyek 5% untuk Sahbirin.
EKONOMI
1. Menteri UMKM, Maman Abdurahman mengatakan, kebijakan penghapusan hak tagih utang macet UKM mencapai Rp 10 triliun. Presiden Prabowo sudah menandatangani peraturan pemerintah mengenai penghapusan tersebut, Selasa (6/11/2024). Menurut Maman, fasilitas ini hanya akan diberikan kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan UMKM lain yang benar-benar tidak memiliki kemampuan lagi, dan utang tersebut sudah macet lebih dari 10 tahun. Selain itu, utang tersebut sudah dihapusbukukan oleh bank. Hapus tagih kredit macet UMKM maksimal Rp300 juta bagi perorangan, dan Rp500 juta bagi badan usaha.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan industri tekstil tidak sedang meredup. Buktinya, data terbaru BPS menunjukkan subsektor industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan 7,43% pada kuartal III-2024. Ia memastikan industri tekstil tidak mengalami ‘sunset’. Ia menyebut, perusahaan tekstil asing bahkan berbondong-bondong ingin berinvestasi di Indonesia. Baru-baru ini, asosiasi tekstil Taiwan mempertimbangkan membangun pabrik di Indonesia.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir ada 30 pabrik tutup. Yang terbaru, kata dia, adalah BUMN PT Primissima. Ia menyebut, penutupan pabrik tersebut menyebabkan lebih dari 11.207 orang pekerja kehilangan pekerjaannya. Angka ini belum mencakup secara total keseluruhan PHK, karena ada perusahaan yang jumlah PHK-nya tidak diketahui.
TRENDING MEDSOS
America, Trump, dan Harris trending di X dibarengi dengan lebih dari 70 ribu pencarian di Google mengenai Pemilihan Presiden Amerika 2024. Media terkemuka Amerika Serikat (AS), Fox News, mengumumkan capres Partai Republik, sekaligus Presiden AS 2017-2021, Donald Trump, sebagai pemenang Pilpres AS 2024 mengalahkan capres Partai Demokrat, Kamala Harris. Fox News dalam proyeksinya menyebut, Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.
HIGHLIGHTS
Isu judi online (judol) mengemuka kembali setelah Presiden Prabowo perintahkan Kapolri berantas judol. Tak berapa lama kemudian, polisi membekuk 11 pegawai Kemenkomdigi (dulu Kemenkominfo) yang diduga menjadi pengawal situs judol. Para pegawai itu seharusnya bertugas memblokir, tapi malahan menjaga situs supaya tidak diblokir, dengan upah mencapai sekitar Rp 8 miliar per bulan. Perkara judol ini sudah riuh rendah ramainya, ketika Presiden Jokowi pada Juni lalu membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Judol). Satgas itu dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Harian Pencegahan. Setelah satu bulan bekerja, Budi Arie mengaku telah berhasil menekan hingga 50% akses ke sarana judi online di Indonesia, melalui pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo. Ketika itu, isu judol menenggelamkan isu korupsi penambangan timah milik PT Timah yang menurut Kejagung merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Namun, data dari PPATK, lembaga yang bertugas melakukan analisis atas seluruh transaksi keuangan elektronik di Indonesia, ternyata menunjukkan sebaliknya. PPAT mengungkap, pada semester pertama 2024 transaksi judol sebesar Rp 174,56 triliun, dan diprediksi mencapai Rp 404 triliun hingga akhir 2024. Dari data tersebut, jelas tergambar hasil kerja Satgas Judol tidak seindah laporan Budi Arie. Namun, sangat mungkin isu judol ini bakal sepi kembali, dan judol tetap bergulir, mengingat bisnis itu mendatangkan duit besar sekali bagi mereka yang tahu celah “bermain” di negeri ini.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 6 Oktober 2024
