POLITIK
1. Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, hari ini mengabarkan bahwa Presiden ke-5 RI yang juga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI 2024-2029 di MPR besok, Minggu, 20 Oktober 2024. Pertemuan Prabowo-Megawati yang semula direncanakan sebelum hari pelantikan Prabowo juga batal terlaksana. Rencana pertemuan 2 pemimpin parpol itu sudah lama disiapkan oleh elite kedua parpol. Bahkan Prabowo sudah pernah menyatakan ingin bertemu dengan Megawati sebelum hari pelantikan dirinya.
Menurut Muzani, faktor kesehatan Megawati yang sedang tidak baik menjadi penyebab batalnya pertemuan dengan Prabowo. Itu terlihat ketika dalam menghadiri sidang terbuka promosi doktor Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di kampus UI kemarin, Megawati mengenakan masker. Megawati kurang sehat setelah pulang dari kunjungan ke Uzbekistan dalam rangka napak tilas perjalanan Bung Karno, sekaligus ziarah di makam Imam Bukhari. Sementara itu, kemarin Hasto mengatakan bahwa rencana pertemuan Megawati-Prabowo tidak ada hambatan.
2. Setelah para menteri kabinet Prabowo dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024, mereka akan menjalani outbound dan pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, yang juga akan berlanjut sebagai anggota kabinet Prabowo, mengatakan bahwa pemberitahuan kegiatan di Akmil disampaikan saat pembekalan di Hambalang, Kamis lalu. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, outbound di Akmil itu mungkin akan digelar selama 3 hari, mulai Jumat-Minggu, 25-27 Oktober 2024.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dinyatakan sebagai doktor program studi kajian strategis dan global dengan predikat cumlaude, setelah menjalani ujian terbuka di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jabar, Jumat kemarin (18/10/2024). Disertasi Hasto berjudul “Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan”. Hasto menyelesaikan program doktoralnya di Sekolah Kajian Strategis dan Global UI selama 3 tahun. Ia juga sudah meraih gelar doktor bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI, pada Juni 2022.
4. Desainer Didit Hediprasetyo, yang merupakan anak tunggal Prabowo Subianto-Titiek Soeharto, menjadi perancang dekorasi di Rapat Paripurna I Gedung DPR/MPR, tempat acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, besok. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, nuansa hijau dipilih Didit sebagai tema dekorasi.
HUKUM
1. Kakak dan adik Rafael Alun Trisambodo mengajukan gugatan terkait perampasan aset oleh KPK. Sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis lalu. Menanggapi itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, mengatakan gugatan itu menjadi sinyal bahwa ada urgensi RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan. Seira mengaku, ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil telah mendesak agar RUU Perampasan Aset segera masuk ke dalam prolegnas agar bisa ditindaklanjuti. Tetapi, tidak ada inisiatif dari DPR untuk memprosesnya. Ia menduga, itu karena banyak anggota DPR dan pejabat publik lain yang khawatir jika RUU tersebut disahkan.
2. ICW menyebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata punya hal yang bisa meringankan dalam kasus pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang menjadi tersangka KPK. Peneliti ICW, Diky Anindya mengatakan, yang meringankan adalah pertemuan tersebut diketahui pimpinan KPK lainnya, dan ada pegawai yang ikut hadir.
Menurut Diky, jika kedua fakta itu benar, bisa membantu Alex untuk membuktikan dirinya tidak memiliki niat jahat atau mens rea saat menemui Eko. Oleh karena itu, polisi harus membuktikan keterangan Alex bahwa pertemuan tersebut diketahui dan dihadiri insan KPK lainnya, serta harus memperjelas ada tidaknya unsur niat jahat dalam pertemuan itu. Ini yang membedakan dengan kasus Firli bertemu Syahrul Yasin Limpo. Niat jahat itu terlihat dengan dugaan permintaan uang.
EKONOMI
1. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, yang terpisah dari Kemenkeu, kemungkinan akan tertunda. Sebab, Sri Mulyani yang ditunjuk sebagai menteri keuangan menolak wacana tersebut. Setelah dipanggil ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Senin lalu, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan masih satu. Menurut Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional, Anggawira, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonominya.
2. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto perlu fokus menyerap angkatan kerja di sektor formal agar tidak beralih ke sektor informal. Menurut dia, pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahun berkisar antara 3-4 juta. Sementara ketersediaan lapangan kerja formal, hanya mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi, hanya mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Dengan PDB di kisaran 5%, maka sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 1-1,2 juta tenaga kerja per tahun. Akibatnya, banyak yang memilih bekerja di sektor informal, mulai dari buruh harian hingga ojek online.
TRENDING MEDSOS
Percakapan tentang gelar doktor yang diraih Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu lalu, masih mewarnai sejumlah platform media sosial. Perbincangan yang mengemuka soal dugaan disertai Bahlil yang mencontek karya orang lain, dan karya contekan itu ditulis oleh orang lain, bukan Bahlil. Penulis itu diduga sebagai pegawai Kementerian Investasi, yang pernah dipimpin Bahlil sebelum dia bergeser menjadi menteri ESDM. Selain itu, disebut karya ilmiah Bahlil yang dimuat di jurnal ilmiah, ternyata jurnal abal-abal.
HIGHLIGHTS
Batalnya rencana pertemuan Megawati-Prabowo sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden RI 2024-2029, bisa jadi merupakan cara Megawati dalam menyikapi dinamika di internal partainya. Menurut petinggi PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto, di internal partainya terdapat 3 pendapat dalam menyikapi pemerintahan Prabowo: masuk kabinet, di luar kabinet, dan menunggu perkembangan nanti. Jika Megawati bertemu Prabowo sebelum pelantikan, sangat mungkin terjadi persepsi di internal partainya bahwa Megawati mengambil posisi memenangkan salah satu pihak. Di sisi lain, Prabowo juga mungkin menjaga perasaan Jokowi, yang tidak ingin Prabowo mengajak serta PDIP di dalam kabinetnya. Imbas relasi buruk Megawati dengan Jokowi akibat dari Pilpres 2024, masih sangat mewarnai komunikasi Megawati dengan Prabowo.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 19 Oktober 2024