Nasdem Tidak Gabung Kabinet Prabowo, RI belum Serius Tindak Koruptor, dan Utang LN Naik
POLITIK
1. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, hari ini membantah anggapan bahwa alasan partainya tidak bergabung dalam kabinet Prabowo karena tidak mendapat tawaran posisi kementerian strategis atau kementerian yang sesuai dengan keinginan Nasdem. Kabar Nasdem tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo disampaikan oleh Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim kemarin, setelah mempertimbangkan banyak hal. Meskipun tidak bergabung di kabinet, Nasdem tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Saan Mustopa mengatakan, partainya mawas diri, sebab pada Pilpres 2024 lalu tidak mendukung Prabowo-Gibran. Nasdem bersama PKS dan PKB mengusung Anies-Muhaimin.
2. Dua capres dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sudah mendapat undangan dari MPR untuk menghadiri pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres RI 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan bahwa Anies akan hadir untuk menunjukkan semangat persatuan. Ganjar juga menyatakan akan hadir.
3. Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, tidak akan menghadiri pelantikan Prabowo Subianto, tapi mengirim utusan sebanyak 6 orang yang dipimpin oleh Perwakilan AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Linda Thomas-Greenfield. Lima orang lainnya adalah Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves, Komandan Pasukan Indo-Pasifik Admiral Samuel Paparo, Asisten Menteri Menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel J Kritenbrink, serta Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oceania Dewan Keamanan Nasional Mira Rapp-Hooper.
4. Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka, pada Minggu (13/10/2024), mengadakan pertemuan tertutup di rumah Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Mensesneg Pratikno mengatakan, pertemuan itu membahas isu kebersamaan dan keberlanjutan. Sedangkan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut pertemuan itu membicarakan soal pelantikan. Ia tidak ikut pergi ke Solo.
5. Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal dunia akibat speedboat yang ia tumpangi terbakar, setelah terjadi ledakan saat perahu itu diisi bahan bakar pada Sabtu (12/10/2024). Selain Benny, ada 5 orang lainnya meninggal dunia. Delapan partai pengusung pasangan Benny Laos-Sarbin Sehe, yakni Nasdem, Demokrat, PKB, PPP, PAN, Partai Gelora, PSI, dan Partai Buruh, sepakat menunjuk istri Benny yakni Sherly Tjoanda, sebagai pengganti Benny. Sherly juga berada di dalam perahu tersebut, namun selamat meskipun mengalami luka bakar.
HUKUM
1. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding yang memperberat hukumannya. Selain SYL, dua mantan anak buahnya, mantan Sekjen Kementan, Subagyono, dan mantan Direktur Kementan, M Hatta, juga mengajukan kasasi. Sebelumnya, hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Total pemerasan terhadap anak buah sebanyak Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu, namun hakim menyebut yang dinikmati SYL dan keluarganya Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu. KPK pun mengajukan banding. Di Pengadilan Tinggi DKI, hakim memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, ditambah uang pengganti Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu.
2. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, Indonesia belum serius menindak pelaku korupsi. Berdasarkan buku laporan ICW, sepanjang 2023 rata-rata hukuman penjara koruptor hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Angka tersebut didapatkan berdasarkan pemantauan terhadap 866 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor dengan 898 orang terdakwa. ICW membagi vonis menjadi tiga kategori; ringan (di bawah 4 tahun), sedang (4-10 tahun), dan berat (di atas 10 tahun). Mayoritas perkara korupsi divonis ringan, yakni 615 terdakwa. Vonis berat hanya dikenakan kepada 10 terdakwa.
Selama 2023, total denda yang dijatuhkan sebesar Rp 149 miliar, lebih rendah dari 2021 yang mencapai Rp 202 miliar. Total kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2023 sebesar Rp 56 triliun. Terbesar, kasus alih fungsi hutan oleh Surya Darmadi dengan nilai kerugian Rp 41 triliun. Jumlah itu naik dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 48 triliun.
EKONOMI
1. Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) sebesar USD 425,1 miliar per akhir Agustus 2024, setara Rp 6.635,39 triliun, naik dibandingkan ULN Juli USD 414,3 miliar. Angka itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. ULN pemerintah, termasuk BI, tercatat USD 200,4 miliar, tumbuh 4,6% yoy. Lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy. Pertumbuhan utang terutama dari aliran modal asing pada SBN domestik. Posisi ULN pemerintah didominasi tenor jangka panjang, mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah. Sedangkan ULN swasta, termasuk BUMN, sebesar USD 197,8 miliar, tumbuh 1,3% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% yoy.
2. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi, pemerintah kemungkinan bakal membuka peluang untuk kembali memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga setelah Desember 2024 kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Bahlil mengatakan, larangan ekspor kembali diundur 1-2 bulan dari tenggat Desember 2024. Hal ini dilakukan, karena smelter katoda tembaga yang dibangun oleh kedua perseroan belum dapat berproduksi 100% pada akhir tahun ini. Walhasil, keran ekspor konsentrat tembaga bakal diberikan sebesar volume yang belum mampu diserap oleh smelter.
TRENDING MEDSOS
1. Buzzer meramaikan trending #LokaPrajaSamrakshana di X, setelah Polri menganugerahkan medali kehormatan ‘Loka Praja Samrakshana’ yang memiliki arti ‘perlindungan terhadap rakyat dan publik’ kepada Presiden Jokowi di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada hari ini. Medali ini merupakan bentuk apresiasi Polri kepada Presiden Jokowi yang dinilai berperan besar dalam pengembangan organisasi Korps Bhayangkara.
2. Nasdem trending di X, setelah Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menyebut partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
HIGHLIGHTS
1. Sikap Nasdem yang tidak mau bergabung dalam kabinet Prabowo meskipun mendukung penuh pemerintahan Prabowo, menarik perhatian. Alasannya, mawas diri atau tahu diri, karena dalam Pilpres 2024 lalu tidak mengusung Prabowo-Gibran. Sikap Nasdem ini menjadi menarik, karena diumumkan di saat “tawar-menawar” kursi kabinet sudah mendekati final, jelang diumumkan minggu depan. Jika mawas diri atau etika dijadikan alasan tidak bergabung dalam kabinet, tentunya alasan itu sudah dikemukakan jauh hari. Sebab, Ketum Nasdem Surya Paloh merupakan ketum parpol pertama dari parpol-parpol di luar koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran, yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran setelah KPU mengumumkan hasil pilpres yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran pada Maret silam. Namun, mengapa sikap itu baru diumumkan sekarang? Publik hanya bisa menduga atas peristiwa di balik pintu.
2. Pelemahan KPK telah terjadi sejak Pemerintah Presiden Joko Widodo dan DPR menyepakati perubahan UU KPK akhir 2019. Kinerja KPK semakin merosot, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020 pun mengkonfirmasi hal itu. Kata Peneliti ICW, dari 615 terdakwa hanya 10 yang mendapatkan vonis berat. Apa predikat yang tepat untuk Jokowi?
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 14 Oktober 2024