100 Juta Orang Hidup tak Layak Huni, Ipda Rudy Dipecat, dan Daya Beli Masyarakat Melemah

POLITIK

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, yang akan mulai bertugas 20 Oktober mendatang. Kepastian berkoalisi itu disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf, Jumat malam kemarin, setelah dia bersama sejumlah petinggi PKS menemui Prabowo di rumah Prabowo, di Jakarta.

Salim mengatakan, alasan PKS bergabung antara lain, karena ingin turut mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan stabilitas politik nasional. Prabowo pun menyambut baik. Ia menyebut, PKS kawan lama, yang pernah mendukungnya pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2024, PKS menjadi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, bersama Nasdem dan PKB. Dua parpol ini juga dikabarkan berpindah posisi, menjadi pendukung pemerintahan Prabowo.

2. Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo kelak dikabarkan sebanyak 46, lebih gemuk dibandingkan kabinet sekarang 34. Merespons hal tersebut, pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi Prabowo untuk mengoperasikan jumlah kementerian lebih dari jumlah yang ada sekarang.

Feri menilai, itu cuma bagi-bagi kekuasaan mengingat gemuknya koalisi pendukung Prabowo. Per hari ini, semua parpol pemilik kursi di DPR sudah dipastikan bergabung dalam koalisi pemerintahan, kecuali PDIP. Pendapat serupa disampaikan oleh Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar. Usep menyebut bahwa semula jumlah kementerian 41, tapi kemudian ditambah jadi 46 setelah ada kemungkinan PDIP bergabung.

3. Kepastian sikap PDIP akan berada di dalam pemerintahan Prabowo atau di luar, menunggu hasil pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, yang dikabarkan akan dilaksanakan sebelum 20 Oktober 2024. Menurut Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, keberadaan PDIP di luar pemerintahan akan mewujudkan fungsi check and balances, mengingat posisi PDIP sebagai partai politik pemenang di pemilihan legislatif lalu, serta kadernya menjadi Ketua DPR, Puan Maharani. Menurut Usep, meski amat berat bagi PDIP di luar pemerintahan, tapi sikap PDIP akan menjadi investasi suara bagi kontestasi elektoral di 2029.

4. Dalam sambutan di acara peluncuran buku “Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)” yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis malam (10/10/2024), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, selama 10 tahun memerintah tidak pernah melakukan selingkuh terhadap konstitusi. Buku tersebut disusun oleh Paguyuban Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, yang merupakan perkumpulan para menteri di era periode pertama pemerintahan SBY 2004-2009. Di dalam buku tersebut diuraikan tentang sejumlah masalah bangsa yang berhasil diatasi, antara lain berhasil lepas dari utang IMF 2 tahun lebih cepat.

HUKUM

1. Polda NTT memecat mantan Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polresta Kupang Kota, Ipda Rudy Soik, yang mengungkap praktik penimbunan BBM di Kota Kupang. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy mengatakan, Rudy diberhentikan tidak dengan hormat karena pelanggaran Kode Etik Profesi (KEP) Polri, berupa ketidakprofesionalan dengan memasang police line di lokasi milik terduga penimbun BBM di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Menurut Ariasandy, di lokasi tersebut tidak ditemukan barang bukti.

Rudy mengaku kaget dengan keputusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) tersebut. Padahal, yang dilakukannya merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan. Itu pun atas perintah Kapolresta Kota, Kombes Aldinan Manurung. Ia menyayangkan tidak diberi ruang untuk menjelaskan latar belakang pemasangan police line. Juga menyayangkan KKEP tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM.

Anggota MPR sekaligus Ketua Umum JarNas Anti-TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengecam putusan terhadap Ipda Rudy Soik. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan kemunduran institusi penegakan hukum. Selama ini, kata dia, Rudy berhasil menangani kasus-kasus perdagangan orang di NTT, dan juga mengungkap kasus mafia BBM. Seharusnya kepolisian memberikan apresiasi atas kerja anggota seperti Rudy.

2. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Kamis (10/10/2024), 4 hari setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Dalam gugatannya, Sahbirin menyebut penetapan dia sebagai tersangka sebagai tindakan sewenang-wenang serta tidak sesuai prosedur. Sahbirin menjadi tersangka menyusul 6 pelaku lain yang tertangkap dalam OTT di Banjarbaru, Minggu (6/10/2024). Menanggapi gugatan itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, KPK menghormati upaya itu.

EKONOMI

1. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono mengatakan, pelemahan daya beli masyarakat makin mengkhawatirkan. Penyebabnya karena banyak PHK, terutama di sektor padat karya. Menurut dia, kondisi ini tak lepas dari situasi geopolitik dunia. Namun, kebijakan pemerintah menambah buruk situasi. Ia merujuk banyaknya pungutan seperti kewajiban pekerja menabung. Akibatnya, pelaku usaha cenderung menunggu, yang memicu perlambatan (slow down). Ia mendorong pemerintah agar memperbanyak pelaku industri menengah, sehingga gap industri kecil dan besar dipersempit.

2. Ketua Satgas Perumahan pemerintahan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, hingga kini ada total 37-44 juta keluarga di Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari keadaan tempat tinggal keluarga tersebut. Selain itu, ada sekitar 27 juta rumah tidak layak huni (RTLH). Tidak ada lantai, tidak ada air bersih, dan tidak ada listrik. Dengan begitu, kurang lebih ada 100 juta orang yang tinggal di tempat yang tidak layak. Ini menurutnya, bisa mempengaruhi kualitas SDM Indonesia. Ia menyebut, Prabowo akan membangun 3 juta unit rumah setiap tahun, 2 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di perkotaan.

3. Hasil survei BI menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan kinerja penjualan eceran, masing-masing turun 0,9% dan 2,5% secara bulanan pada September 2024. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai penurunan dua indikator itu mengindikasikan tekanan ekonomi yang signifikan. Ia menyarankan pemerintah mengambil langkah strategis. Salah satunya, memberikan stimulus fiskal berupa subsidi langsung kepada kelompok masyarakat paling terdampak. Juga kebijakan moneter yang akomodatif dari BI, dengan menurunkan kembali suku bunga untuk mendorong kredit dan investasi. Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga dan mempercepat proyek-proyek ekonomi strategis.

TRENDING MEDSOS

1. Artis Sandra Dewi trending di X, setelah ia memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi tata niaga di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022, yang menjerat suaminya, Harvey Moeis, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024). Netizen menyoroti kesaksian Sandra Dewi yang “aneh”, karena mengaku tidak mengenal Suparta tapi pernah meminjamkan uang Rp 10 miliar kepada Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) itu, pada 5 Desember 2019, yang ditransfer melalui rekening pribadinya ke rekening istri Suparta.

2. Terdapat lebih dari 2.000 pencarian di Google mengenai harga emas, setelah harga logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung tercatat sebesar Rp 1.495.000, atau naik Rp 14.000 per gram pada Sabtu (12/10/2024). Harga emas Antam di level saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, setelah sebelumnya Rp 1.491.000 per gram pada 8 Oktober 2024.

HIGHLIGHTS

1. Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa ada sekitar 100 juta orang Indonesia yang hidup di tempat tinggal yang tidak layak huni. Kriteria tidak layak huni antara lain, tidak ada lantai, tidak ada air bersih, dan tidak ada listrik. Dibandingkan dengan total jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak sekitar 283 juta orang, maka bisa dikatakan 1 dari 2,8 orang Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni. Dia bilang, pemerintahan Prabowo nanti akan membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk mengatasi hal tersebut. Tentu saja rencana tersebut patut diapresiasi. Namun sebaiknya, sebelum mewujudkan rencana itu, harus dilakukan evaluasi mendalam atas masalah yang dihadapi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Jangan sampai rencana pengadaan rumah hanya sekadar mengejar target jumlah, sehingga yang terjadi rumah yang dibangun tidak dihuni oleh mereka yang membutuhkan gara-gara lokasi perumahan sangat jauh dari tempat kerja, kualitas rumah jelek, dan sebagainya. Kondisi ini banyak terjadi di berbagai daerah.

2. Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik oleh Polda NTT, seharusnya menjadi perhatian luas. Kompolnas seharusnya turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara independen, transparan dan imparsial untuk mencari kepastian apakah Rudy yang ceroboh dan menyalahgunakan kewenangan, atau sebaliknya justru Polda NTT yang melakukan itu. Penyelidikan tersebut perlu dilakukan untuk menegakkan rasa keadilan bagi semua pihak, apalagi kasus tersebut menyangkut penegak hukum yang rawan dengan tekanan pihak-pihak tertentu.

3. Kekhawatiran akan melemahnya daya beli masyarakat seperti dikemukakan Ketua Apindo, Sutrisno Iwantono, tak bisa dianggap enteng. Sebelum itu sudah ada sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia juga merosot cukup tajam. Kini, ditambah dengan banyaknya pungutan termasuk kewajiban pekerja menabung. Kenyataan ini menandai kondisi ekonomi yang sungguh “tidak baik-baik saja” di era transisi dari pemerintahan yang masih tersisa ke pemerintahan baru.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 12 Oktober 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 348