Polisi Tangkap Pembubar Paksa Diskusi, Usulan Subsidi BBM jadi BLT, dan Polemik Dr HC Raffi Ahmad

POLITIK

1. DPR periode 2019-2024 melakukan sidang paripurna terakhir sekaligus akhir masa jabatan mereka, hari ini, yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat terakhir ini dihadiri secara fisik 217 orang dari 541 anggota DPR. Besok, 1 Oktober 2024, akan dilakukan pelantikan DPR periode 2024-2029 hasil dari Pemilu 2024 sebanyak 580 anggota. Mengacu pada UU MD3, posisi ketua DPR mendatang diisi oleh partai pemilik kursi terbanyak di DPR dari pemilu terakhir. Berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP mendapat 110 kursi, Golkar 102 kursi dan Gerindra 86 kursi. Dengan demikian, kursi ketua DPR akan diduduki oleh PDIP. Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, calon ketua DPR yang ditetapkan PDIP adalah Puan Maharani. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa penentuan posisi pimpinan DPR mengacu pada UU MD3.

2. Polda Metro Jaya, kemarin menetapkan 2 orang sebagai tersangka pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9/2024). Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, eks Danjen Kopassus Soenarko, dan Marwan Batubara. Sejumlah orang merangsek masuk ke ruang diskusi sebelum acara dimulai. Alasannya, diskusi itu digelar tanpa izin kepolisian. Mereka merampas spanduk dan poster di ruang diskusi, dan memaksa peserta menghentikan kegiatan.

Aksi mereka viral di media sosial. Polisi lantas menangkap 5 orang, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka perusakan dan penganiayaan. Setara Institute mengecam keras aksi premanisme itu. Aksi mereka merupakan teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap dan mengusut tuntas dalang pembubaran diskusi tersebut. Selain itu, dia juga meminta agar kepolisian bisa memberikan sanksi tegas kepada sejumlah petugas di lapangan yang dinilai melakukan pembiaran terhadap peristiwa kericuhan. Bahkan, kata dia, petugas malah berangkulan dan bersalaman dengan pelaku.

3. Sidang Paripurna DPR, hari ini menyetujui kesimpulan panitia khusus (Pansus) Haji 2024. Pansus ini dibentuk untuk menyelidiki penyelenggaraan Haji 2024 yang dinilai kacau. Pansus menghasilkan 9 kesimpulan dan 3 rekomendasi, yang dibacakan oleh Ketua Pansus Haji, Nusron Wahid. Salah satu rekomendasi adalah, mengharapkan pemerintahan mendatang mengisi posisi Kementerian Agama dengan figur yang lebih cakap dan kompeten dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjalankan penyelidikan, Pansus tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang selalu mangkir dari panggilan Pansus dengan berbagai alasan.

4. Cucu Presiden pertama RI Soekarno, Hendra Rahtomo “Romy” Soekarno (52 tahun), mendapat kursi DPR 2024-2029 setelah 2 orang yang meraih suara lebih banyak di atasnya dalam Pemilu 2024, mengundurkan diri. Dalam Pemilu lalu di Dapil Jawa Timur VI, PDIP mendapat 2 kursi. Kursi pertama diraih Pulung Agustanto dengan 165.869 suara. Peraih suara di bawah Pulung berturut-turut adalah Sri Rahayu, Arteria Dahlan yang anggota Komisi III DPR, dan Romy. Namun, kemudian Sri Rahayu dan Arteria mengundurkan diri, sehingga Romy yang punya 51.245 suara, mengisi kursi kedua yang didapat PDIP. Arteria yang dikenal vokal, mengaku mengundurkan diri demi Romy mendapat kursi, karena ingin membalas budi kepada keluarga Soekarno. Romy adalah keponakan Megawati Soekarnoputri, anak dari adik Megawati yakni mendiang Rachmawati Soekarnoputri dengan pasangannya, Martomo Pariatman Marzuki.

HUKUM

1. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai Rp 450 miliar milik PT Asset Pacific terkait kasus korupsi dan pencucian uang korporasi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar mengatakan, penyitaan itu merupakan hasil pengembangan perkara korupsi yang melibatkan Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsil Rahmat, yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 7 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Korporasi itu adalah, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.

2. Komisi Yudisial (KY) akan menginisiasi forum pertemuan antarlembaga, untuk menindaklanjuti rencana cuti massal hakim yang menuntut kesejahteraan melalui gaji dan tunjangan. Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya telah lebih dulu melakukan pertemuan dengan Kemenkeu, Jumat lalu, untuk membahas gaji, dan lain-lain. Ia menjelaskan, KY pada dasarnya memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim. KY bersama MA, kata dia, berkomitmen mengupayakan agar tujuan itu tercapai.

Sementara Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, KY telah bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, KY sudah menyampaikan kepada Prabowo sejumlah usulan yang bisa direalisasikan pada pemerintahan mendatang. Meski tak detil, kata dia, Prabowo-Gibran memang menjanjikan akan adanya peningkatan kesejahteraan bagi para hakim. Sebanyak 1.326 hakim akan mengajukan cuti massal pada 7-11 Oktober 2024, sebagai bentuk protes atas rendahnya kesejahteraan mereka.

EKONOMI

1. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, jika penyaluran subsidi BBM akan diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT), maka cakupan penerimanya harus diperluas. Tidak hanya kelompok miskin, tapi juga kelompok rentan miskin serta aspiring middle class yang jumlahnya mencapai 137,5 juta orang atau 50% populasi Indonesia. Bhima mengingatkan, kelompok kelas menengah rentan ini dapat jatuh miskin jika subsidi BBM dihapuskan, karena selama ini mereka mengandalkan harga subsidi untuk menjaga pengeluaran tetap stabil. Jika coverage BLT terbatas, akan terjadi pelemahan daya beli yang signifikan. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah mengatakan, Prabowo akan mengubah skema penyaluran subsidi energi menjadi BLT agar lebih tepat sasaran.

2. Indonesia sudah mengalami deflasi 4 bulan beruntun pada Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Besok, BPS dijadwalkan merilis data inflasi periode September. Konsensus pasar yang dihimpun Bloomberg dengan melibatkan 13 ekonom/analis, menghasilkan median proyeksi terjadi deflasi tipis 0,01% pada September dibandingkan bulan sebelumnya (mtm). Jika benar, maka Indonesia akan mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Catatan ini mendekati rekor terpanjang yaitu 7 bulan tanpa putus pada 1999, kala krisis ekonomi-sosial-politik. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, deflasi apapun sebabnya, merupakan hal negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, tendensi bahwa deflasi dipicu oleh penurunan daya beli sangat kuat, apalagi itu terjadi sepanjang 4 bulan.

TRENDING MEDSOS

Nama “Raffi” dan kata “kampus” trending di X, setelah selebriti Raffi Ahmad menerima gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa (Dr HC) dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand. Netizen ramai menyoroti kampus UIPM, setelah dua pengguna X yang berdomisili di Bekasi dan Thailand mencuitkan hasil penelusurannya, dan mendapati bahwa alamat kampus UIPM yang tertera di website, ternyata merupakan sebuah ruang rapat di salah satu lantai gedung perkantoran Bekasi dan hotel di Thailand. Temuan ini mendapat banyak respons negatif dari netizen untuk Raffi Ahmad karena dianggap mendapat gelar dari kampus bodong.

HIGHLIGHTS

1. Langkah Polda Metro Jaya menetapkan pelaku pembubaran paksa diskusi yang digelar masyarakat Sabtu lalu sebagai tersangka, patut mendapat apresiasi. Langkah diambil relatif cepat, dalam waktu sehari setelah kejadian. Sudah semestinya, polisi mengambil langkah tersebut mengingat tindakan pembubaran paksa oleh orang sipil terhadap kegiatan orang sipil, jelas melanggar UU. Selain menetapkan pelaku sebagai tersangka perusakan dan penganiayaan, seharusnya polisi juga menggali keterangan, adakah aktor yang menyuruh para pelaku tersebut. Karena, materi yang akan didiskusikan menyangkut tema politik yang kontra dengan pemerintahan sekarang. Maka, pembubaran itu sangat mungkin berlatar belakang motif supaya materi diskusi tidak dibahas, sehingga tidak tersebar ke publik yang lebih luas. Apakah motif itu ada pada pelaku atau orang lain yang menyuruh pelaku tersebut? Itulah yang juga perlu digali oleh polisi, supaya kasus semacam itu tidak berulang.

2. Usulan bahwa perubahan skema subsidi BBM juga harus mencakup perluasan target, adalah usulan yang realistis. Dalam kondisi seperti ini, subsidi tepat sasaran tidak hanya melulu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi, jika nantinya subsidi itu akan semakin membuat MBR tergantung dan menggantungkan subsidi sebagai tambahan penghasilan atau pendapatan permanen. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai macam subsidi kepada MBR telah menciptakan masalah besar dengan jatuhnya kelas menengah yang kurang tersentuh perhatian negara. Padahal, mereka juga rentan menjadi masyarakat miskin lagi, jika usaha-usaha yang mereka rintis ambruk dihantam berbagai subsidi yang hanya diberikan kepada MBR, sementara pemerintah tak lagi membantu produk usaha kalangan menengah.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 30 September 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 348