Kabinet Jumbo Prabowo, Rencana Pembatasan BBM, dan Roy Suryo Dilaporkan ke Bareskrim

Untuk edisi akhir pekan ini sekaligus akhir bulan September, Brief Update menyajikan review atas peristiwa yang paling menjadi perhatian publik pada bulan ini.

POLITIK

1. Tinggal sekitar 3 pekan lagi, Indonesia punya pemerintahan baru di bawah pimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengakhiri pemerintahan 2 periode Presiden Jokowi. Perhatian publik dalam bulan ini terarah pada postur kabinet Prabowo, dan arah kebijakannya selama 5 tahun mendatang.

Isyarat kuat sudah disampaikan oleh kalangan dekat Prabowo, dan petinggi parpol dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bahwa jumlah kementerian/lembaga 44, lebih gemuk dari kabinet Jokowi sekarang yang punya 36 menteri. Penggemukan kabinet sudah diizinkan setelah revisi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disahkan DPR pada 19 September lalu. Pada Pasal 15 UU itu memberi keleluasaan presiden menentukan jumlah kementerian, tak lagi maksimal 36 berdasarkan rumusan sebelumnya.

Jumlah kementerian/badan yang bertambah itu, antara lain karena ada pemisahan kementerian. Salah satunya yang sudah diungkap petinggi Partai Gerindra adalah Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang semula berada di bawah payung Kemenkeu akan disatukan dalam Badan Penerimaan Negara (BPN). Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Kementerian Perumahan, yang sekarang fungsi itu dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Prabowo juga akan membentuk badan atau kementerian yang mengurusi makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulannya.

Selain soal jumlah kementerian, mengemuka juga di bulan ini wacana postur kabinet yang dikatakan oleh petinggi Gerindra akan berupa kabinet zaken. Menurut pengertian umum, kabinet jenis ini merupakan pemerintahan yang para menterinya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka di bidang tertentu, dan bukan karena afiliasi politik mereka. Terhadap wacana kabinet zaken tersebut, banyak pihak sangat berharap hal itu benar-benar bisa diwujudkan. Sebab, kondisi saat ini dan mendatang, khususnya di bidang perekonomian, sangat membutuhkan menteri yang sungguh-sungguh profesional dan kapabel. Pilihan atas sosok menteri-menteri yang mengurus bidang perekonomian, akan sangat menentukan kepercayaan investor dan dunia keuangan dalam negeri maupun luar negeri.

Di sisi lain, ada keraguan terhadap janji berupa kabinet zaken, mengingat Prabowo harus mengakomodasi parpol yang sudah berhimpun dalam KIM, ditambah lagi parpol susulan. Parpol dalam KIM: Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Parpol tambahan adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Dengan sedemikian banyak parpol pendukung, otomatis Prabowo harus menambah isi kabinetnya. Maka jumlah kementerian/badan yang diwacanakan sebanyak 44, merupakan jalan untuk mengakomodasi gerbong sebanyak itu. Jika penggemukan kabinet untuk tujuan tersebut, maka kabinet mendatang sulit disebut zaken.

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian mengenai kabinet mendatang adalah, pembiayaan untuk pengadaan kementerian baru. Berarti harus ada penambahan belanja pegawai. Belum lagi pengeluaran untuk pengadaan fasilitas fisik, dan sebagainya. Padahal, APBN yang sudah disusun defisit, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya defisit tidak semakin membengkak.

Dengan penambahan dan atau penggabungan kementerian, sudah barang tentu memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kerja kementerian tersebut. Berdasarkan pengalaman yang lalu, kementerian baru membutuhkan waktu yang tidak pendek untuk melakukan konsolidasi internal, seperti pengadaan sistem kerja, formasi pegawai, pengadaan kelengkapan kerja, penggajian, dan sebagainya. Dikhawatirkan proses internal itu akan menyita perhatian sang menteri, sehingga pekerjaan utamanya terabaikan.

2. Perhatian publik pada akun Kaskus @fufufafa sangat kuat selama bulan ini. Kondisi ini tercermin dalam perbincangan di aneka platform media sosial, dan pemberitaan di media arus utama. Inti dari keriuhan ini adalah komentar-komentar yang ditulis di akun fufufafa di medsos Kaskus, banyak berisi serangan atau hinaan pribadi ke Prabowo. Komentar-komentar itu ditulis saat berlangsung Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, yang menyajikan kontestasi Jokowi vs Prabowo, yang dimenangkan Jokowi.

Berdasarkan hasil penelusuran netizen, akun fufufafa itu diduga kuat milik putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Roy Suryo yang mengaku sebagai pakar TI, berani memastikan bahwa pemilik akun itu adalah Gibran. Menkominfo Budi Arie sudah membantah, Gibran pun hanya bilang “tanya saja pada yang punya akun itu” ketika ditanya wartawan tentang akun itu. Isi komentar akun itu, dan pemilik akun tersebut, menjadi isu besar karena sangat erat dengan status Gibran yang akan menjadi pendamping Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Banyak netizen menilai bahwa komentar-komentar Gibran di medsos tersebut mencerminkan seseorang yang labil emosinya, sehingga diragukan kemampuannya sebagai wakil presiden. Apalagi, Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden melalui peraturan yang diubah secara melanggar etik berat di Mahkamah Konstitusi. Meskipun secara legal formal dia sah terpilih sebagai wakil presiden, tapi dia membawa cacat etik, yang oleh Tempo dijuluki sebagai “anak haram konstitusi”.

EKONOMI

Pembatasan pembelian BBM bersubsidi, yang rencananya mulai 1 Oktober 2024, lagi-lagi batal. Ini kedua kalinya setelah sebelumnya, 17 Agustus 2024, juga ditunda. Subsidi BBM jenis tertentu, Solar dan Pertalite, memang semakin membebani anggaran negara. Dalam perkiraan pemerintah, subsidi energi hingga akhir tahun yang dalam APBN 2024 dipatok Rp 185,9 triliun bakal membengkak jadi Rp 192,75 triliun. Untuk BBM dan LPG diperkirakan Rp 112,02 triliun, sementara listrik Rp 80,72 triliun. Ini membebani anggaran negara.

Pemerintah berulang kali menyebut subsidi tersebut tak tepat sasaran. Menkeu Sri Mulyani pernah menyebut, subsidi BBM Solar 89% dinikmati dunia usaha, hanya 1% yang dinikmati rumah tangga. Dari yang 1% itu pun, sebanyak 95% rumah tangga mampu, dan hanya 5% rumah tangga miskin seperti petani dan nelayan. Sementara Pertalite 86% dinikmati kalangan rumah tangga. Dari porsi rumah tangga itu, 80% dinikmati rumah tangga mampu, dan hanya 20% rumah tangga miskin. Jika tepat sasaran, menurut perkiraan Kemenkeu, bisa menghemat Rp 90 triliun.

Kementerian ESDM sebetulnya sudah siap dengan skema pembatasan. Nantinya, Pertalite hanya boleh digunakan mobil bermesin di bawah 1.400 cc dan sepeda motor di bawah 250 cc. Pertamina sudah siap dengan penggunaan QR Code lewat aplikasi MyPertamina. Pertamina mengeklaim, saat ini sudah 3,9 juta kendaraan yang terdata memiliki QR Code ini.

Pemerintah tampaknya gamang untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Selain masalah-masalah ekonomi yang memang tak terlalu bagus, ditandai dengan turunnya jumlah kelas menengah, PMI manufaktur yang berada di zona merah, dan badai PHK yang tahun ini sudah makan korban hingga 52.933 pekerja, juga masalah politik yang kurang menguntungkan Presiden. Banyak serangan terhadap Jokowi terkait langkah politik dan gaya hidup keluarganya. Pembatasan BBM bersubsidi bakal memperburuk citra Jokowi di akhir kekuasaannya.

Namun, subsidi memang harus dibatasi. Pemerintah dan DPR sudah menyepakati subsidi energi 2025 menjadi Rp 203,41 triliun. Jumlah ini dipangkas Rp 1,12 triliun, dari RAPBN yang ditetapkan Agustus lalu sebesar Rp 204,53 triliun. Subsidi BBM dan LPG 3 kg disepakati Rp 113,7 triliun, sementara listrik dianggarkan Rp 89,7 triliun. Bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, anggaran ini tetap menjadi beban di tengah keterbatasan ruang fiskal yang disediakan bagi program-programnya. Maka, isu pengurangan subsidi tetap relevan baginya, apalagi anggaran di masa pemerintahannya dipastikan membengkak dengan kabinet gemuk.

Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, membocorkan rencana Prabowo untuk subsidi energi ini. Subsidi akan diberikan langsung ke masyarakat, bukan ke komoditasnya seperti yang dilakukan selama ini. Itu akan lebih tepat sasaran, kata dia. Dan, negara bisa menghemat Rp 150-200 triliun per tahun, yang bisa dialihkan untuk hal yang lebih produktif mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Sebagai alternatif, kebijakan subsidi langsung ini relatif lebih tepat sasaran. Salah satu yang harus diperhatikan adalah, validitas data masyarakat miskin yang berhak mendapatkan subsidi ini. Di sisi lain, dalam situasi saat ini bukan hanya masyarakat miskin yang perlu mendapatkan perhatian. Ekonomi rumah tangga kelas menengah pun saat ini sudah tertekan. Mereka akan semakin tertekan jika subsidi BBM dicabut dari mereka. Selain pencabutan subsidi, pemerintah harus memikirkan opsi lain untuk membantu masyarakat kelas menengah, terutama yang saat ini jatuh ke kelas di bawahnya.

TRENDING MEDSOS

Roy Suryo dan kata “pasukan” trending di X, setelah Sri Kuntoro Budiyanto yang mengaku sebagai Sekjen Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi, melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim pada Jumat, 27 September 2024. Roy dilaporkan dengan UU ITE, atas pernyataannya yang menyebut bahwa akun Kaskus @fufufafa 99% dipastikan milik Gibran Rakabuming Raka.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 28 September 2024

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 463