Jokowi Hadiri Nikah Anak khofifah, Putusan Sidang AGK Ditunda, dan Harga Beras RI Tinggi

POLITIK

1. Presiden Jokowi batal menghadiri acara penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut) di Stadion Utama Sumut, Deli Serdang, Jumat malam ini. Alasannya, Jokowi akan menjadi saksi akad nikah anak ketiga mantan Gubernur Jawa Timur petahana, Khofifah Indar Parawansa, di Masjid Al Akbar Nasional, Surabaya. Khofifah maju kembali sebagai calon gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam Pilgub Jatim 2024. Untuk mewakili dirinya pada penutupan PON, Jokowi menunjuk Menko PMK, Muhadjir Effendy. PON XXI 2024 di Aceh-Sumut diwarnai dengan banyak masalah antara lain sarana beberapa arena pertandingan belum selesai atau rusak, dan makanan atlet yang tidak layak.

2. Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, mengecam pelantikan seorang anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat, yang menjadi tersangka pencabulan terhadap anak perempuan umur 13 tahun. Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus itu. Dia pun mendorong polisi agar segera menahan tersangka. H Herman (59 tahun) alias H dari PKS bersama anggota DPRD lainnya dari hasil Pemilu 2024, dilantik pada 17 September lalu, padahal ia berstatus tersangka. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, jika sudah ada putusan pengadilan bahwa H terbukti melakukan tindakan asusila, pelantikan H bisa ditunda. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan H terhadap anak perempuan di bawah umur itu terjadi tahun 2023. Polisi beralasan tidak menahan tersangka karena sudah dua kali dipanggil selalu mangkir.

3. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti dan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik keras pembukaan izin ekspor pasir laut, setelah selama 20 tahun dilarang. Pembukaan izin ekspor pasir laut itu tertuang dalam PP No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken Presiden Jokowi. Menurut Susi, seharusnya pasir laut atau sedimen itu digunakan untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa atau lainnya, yang sudah parah terkena abrasi dan bahkan sebagian sudah tenggelam, bukan untuk diekspor. Mulyanto menilai, kebijakan tersebut gegabah dan terlalu terburu-buru dalam pemenuhan target ekspor pemerintah. Jokowi menyebut bahwa yang diekspor bukan pasir laut, tapi sedimen atau endapan di laut yang mengganggu pelayaran. Endapan itu bisa berupa pasir. Tujuan utama, untuk mendapatkan devisa.

PP No. 26/2023 tersebut lantas dibuat aturan turunannya oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam bentuk Permendag No. 20/2024 dan Permendag No. 21/2024 yang mengatur lebih lanjut tentang ekspor barang, termasuk pasir laut. Meskipun aturan turunan tersebut dikeluarkan oleh Kemendag, kata Zulkifli, pelaksanaan ekspor pasir laut merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

HUKUM

1. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga orang tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, Arief Pramuhanto, dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan anak perusahaannya selama periode 2020-2023 yang telah merugikan negara Rp 371 miliar. Kasi Penerangan Hukum Kejati DKI, Syahron Hasibuan mengatakan, Arif memanipulasi laporan keuangan Indofarma tahun buku 2020. Dua tersangka lainnya, Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) periode 2020-2023, Gigik S Raharjo dan Head of Finance PT IGM berinisial CSY. Gigik melakukan penjualan produk panbio ke PT Promedik, anak usaha PT IGM, untuk mencapai target perusahaan pada 2020. Padahal, Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian. Ia memerintahkan CSY membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan nonbank, serta membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif.

2. Sidang putusan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba yang sedianya digelar hari ini, ditunda. Ketua Majelis Hakim PN Ternate, Kadar Noh mengatakan, penundaan dilakukan karena majelis belum selesai membuat isi putusan perkara AGK. Sidang putusan akan digelar Kamis depan (26/9/2024). Sementara, ajudan AGK, Ramadhan Ibrahim, divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ramadhan Ibrahim merupakan satu dari dari 6 orang tersangka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Desember 2023, termasuk AGK. Ketua Majelis Hakim, Kadar Noch menyatakan, selain divonis 4 tahun 6 bulan, Ramadhan juga dibebani membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

EKONOMI

1. Bank Dunia mengungkapkan, harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global. Bahkan saat ini, harga beras dalam negeri merupakan yang tertinggi di kawasan Asean. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk mengatakan, tingginya harga beras terjadi karena kebijakan pemerintah, yakni pembatasan impor, kenaikan biaya produksi, dan pengetatan tata niaga melalui nontarif.

Meski begitu, tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal. Hasil Survei Pertanian Terpadu BPS menunjukkan, pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD 1 per hari, sementara pendapatan per tahun hanya USD 341 atau Rp 5,2 juta. Tingginya harga beras dalam negeri ini, dapat berdampak lebih serius. Saat ini, hanya 31% penduduk yang mampu mendapatkan makanan sehat karena sulit membeli makanan bergizi, seperti daging, telur, ikan, dan sayuran.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani mengatakan, harga beras dalam negeri mahal karena biaya produksi yang besar, akibat dari petani menaikkan harga agar tetap mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan pernyataan survei pertanian BPS di atas, menurut Rachmi, saat ini petani mendapat keuntungan yang cukup karena harga gabah dibeli di atas harga pembelian pemerintah (HPP) dan nilai tukar petani (NTP) khususnya tanaman pangan, juga sedang baik.

2. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik Jokowi yang mengkhawatirkan fenomena gig economy yang bisa melanggengkan praktik pekerja kontrak. Menurut dia, justru Jokowi turut berperan besar memperparah fenomena itu. Peran itu dilakukan Jokowi lewat penerbitan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Huda, UU ini menjadi salah satu biang kerok semakin banyaknya karyawan kontrak. Seharusnya, kata dia, UU Ciptaker lebih mendorong peningkatan perlindungan sosial pekerja gig dengan berbagai skema pembiayaan perlindungan sosial. Tapi sayang, Bab IV UU Ciptaker malah melanggengkan praktik kerja kontrak dan outsourcing.

Saat membuka Kongres ISEI kemarin, Presiden Jokowi mewanti-wanti bahaya gig economy yang mengancam nasib pekerja. Ia mengartikan fenomena ini sebagai ekonomi serabutan yang timbul seiring pesatnya kemajuan teknologi. Mengacu dari berbagai sumber, gig economy merujuk pada sistem kerja di mana pekerja dipekerjakan untuk proyek-proyek jangka pendek atau kontrak sementara. Istilah gig berasal dari bahasa Inggris, yang menggambarkan pekerjaan seperti musisi yang dibayar per penampilan, bukan per bulan.

TRENDING MEDSOS

1. Buzzer pro Istana terlihat aktif membentuk trending “maling teriak maling” di X. Narasi yang muncul adalah, serangan balik ke pihak pengkritik Kaesang yang dianggap menerima gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Buzzer menyebut, bahwa tokoh lain seperti Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Puan, dan Megawati harus dipanggil KPK, karena juga menikmati fasilitas jet pribadi, yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan selama mereka menjadi pejabat publik. Terlihat, buzzer hanya menyerang tokoh PDIP atau yang dekat dengan PDIP.

2. Kata “pelaku” trending di X yang dibarengi dengan lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai pembunuh terhadap perempuan penjual gorengan. Tersangka IS, pembunuh gadis penjual gorengan inisial NK di Padang Pariaman, Sumatera Barat, diringkus aparat kepolisian pada Kamis (19/9/2024) kemarin. Proses penangkapan tersangka IS disaksikan langsung oleh ratusan warga dan mendapat banyak sorotan dari pengguna X.

HIGHLIGHTS

1. Presiden Jokowi lebih memprioritaskan hadir dalam acara akad nikah anak Khofifah, ketimbang penutupan event nasional PON XXI 2024 Aceh-Sumut, malam ini. Tentu Jokowi punya alasan tersendiri atas pilihan tersebut. Yang pasti, penyelenggaraan PON kali ini yang menelan uang rakyat sebesar Rp 3,94 triliun mendapat banyak sorotan negatif; mulai dari banyak arena olahraga yang belum selesai dibangun, sampai makanan untuk atlet yang kerap telat tersedia dan menunya tidak layak. Menpora Dito Ariotedjo pun sampai meminta maaf di DPR, Kamis lalu. Apalagi, pertandingan tidak menghasilkan prestasi yang fenomenal. Tidak ada penilaian positif dari publik maupun insan olahraga terhadap penyelenggaraan PON tersebut.

2. Bank Dunia menyebut bahwa harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global, dan tertinggi di kawasan Asean. Selain itu, hanya 31% penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat karena sulit membeli makanan bergizi, seperti daging, telur, ikan, dan sayuran. Dari data tersebut, tergambar bagaimana hasil dari kebijakan pangan pemerintah selama ini.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 20 September 2024

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 498