Kaesang Datang ke KPK, Rencana Muktamar Luar Biasa NU, dan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut

POLITIK

1. Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berada di dalam gedung KPK, Kuningan, Jaksel, selama sekitar satu jam. Anak bungsu Presiden Jokowi itu, mengaku datang ke KPK atas inisiatif sendiri untuk memberi klarifikasi mengenai perjalanan dia dan istrinya ke Amerika Serikat pada 8 Agustus 2024, dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Ia mengaku numpang atau nebeng pesawat milik temannya. Namun, Kaesang tidak mau menyebut nama temannya itu. Ia datang ke KPK didampingi dua pengacara dan Sekjen PSI yang juga Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, menyulut heboh, karena diduga merupakan gratifikasi. Berdasarkan informasi yang beredar, pesawat pribadi itu milik sebuah perusahaan yang mengelola e-commerce Shopee dan menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo, yang dipimpin Kaesang. Heboh itu mendorong KPK untuk memeriksa Kaesang. Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyebut, KPK bisa memeriksa Kaesang dengan dugaan perdagangan pengaruh atau trading in influence. Jubir KPK, Tessa Mahardhika mengatakan, Direktorat Gratifikasi KPK akan melakukan penelaahan soal klarifikasi dari Kaesang itu selama maksimal 30 hari.

2. Presiden Jokowi hari ini meminta agar kekisruhan pergantian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, diselesaikan secara internal. Dia tidak ingin bola panas polemik itu diarahkan kepadanya. Kisruh itu dipicu oleh Munaslub Kadin Indonesia yang mendepak Arsjad Rasjid dari kursi ketua umum, digantikan oleh Anindya Bakrie. Pimpinan Munaslub, Nurdin Halid mengungkapkan, Arsjad Rasjid dicopot karena melanggar aturan Kadin, yakni menjadi Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Arsjad yang didukung sejumlah pengurus daerah Kadin tidak terima, dengan alasan Munaslub itu menyalahi AD/ART, dan berniat mengadu kepada Presiden Jokowi.

3. Makin mengemuka gerakan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU). Sekretaris Steering Committee MLB NU, Abdussalam Shohib (Gus Salam) mengungkapkan, wacana MLB itu sudah lama disuarakan semenjak Bendahara Umum PBNU dalam kepengurusan PBNU 2022-2027, Mardani H Maming, menjadi pasien KPK karena diduga melakukan tindak korupsi. PBNU mencopot Mardani dari jabatannya pada September 2023, setelah statusnya menjadi terpidana.

Selain itu, kata Gus Salam, banyak masalah lain yang menyebabkan keresahan di kalangan NU struktural maupun kultural. Gus Salam menyebut, sebanyak 326 Pengurus Cabang (PCNU), 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU), dan 12 Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) dari luar negeri telah siap berpartisipasi dalam MLB ini. Gerakan MLB NU ini, berbareng dengan upaya Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk mengembalikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar ke NU, karena dinilai sudah melenceng dari khitah NU.

HUKUM

1. Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, menyebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai balas dendam karena gagal memenjarakan dirinya pada perkara pertama. Sebab, kata dia, tuntutan 15 tahun untuk nilai gratifikasi Rp 200 juta tidak masuk akal. Tudingan itu disampaikan dalam pledoinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hari ini. Ia membandingkan beberapa perkara sejenis dengan gratifikasi lebih besar, tapi tuntutannya di bawah 15 tahun. Sebelumnya, Jaksa menuntut Gazalba dengan 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider kurungan enam bulan, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti USD 18.000 dan Rp 1.588.085.000. Ia dinilai menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 62,8 miliar dalam pengurusan perkara di MA.

EKONOMI

1. Kebijakan pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut lewat Permendag No. 21/2024, mendapat kritik keras karena merusak lingkungan. Menanggapi kritik itu, Presiden Jokowi mengatakan, izin ekspor yang dibuka itu untuk hasil sedimentasi laut yang mengganggu alur kapal. Bukan pasir laut meski bentuknya pasir. Setelah terbitnya Permendag tersebut, sedikitnya 66 perusahaan sudah mengajukan izin pengelolaan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil, Walhi, Parid Ridwanuddin menyebut, pemerintah menjual kedaulatan negara dengan kebijakan ekspor pasir laut ini. Menurut dia, penambangan pasir laut membuat wilayah Indonesia mengecil, sementara negara lain yang mendapat pasir laut semakin luas daratannya. Menurut Walhi, sudah 26 pulau kecil – di Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, hingga Jakarta – tenggelam akibat penambangan pasir laut.

2. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar USD 2,90 miliar pada Agustus 2024 ini, naik USD 2,40 miliar dibandingkan Juli 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, ini surplus selama 52 bulan berturut-turut. Surplus lebih ditopang oleh nonmigas sebesar USD 4,34 miliar, dengan komoditas utama bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja.

Ekspor sepanjang Agustus 2024 tercatat USD 23,56 miliar, naik 5,97% dibandingkan Juli 2024 yang USD 22,24 miliar. Dibanding periode Agustus 2023 juga naik 7,13% dari USD 22 miliar. Ekspor migas tercatat USD 1,20 miliar, turun 15,41% dari Juli 2024. Sedangkan ekspor nonmigas naik 7,43%, dari USD 20,81 miliar menjadi USD 22,36 miliar. Nilai impor pada Agustus 2024 terkontraksi 4,93%, dari USD 21,74 miliar pada Juli, menjadi USD 20,67 miliar. Penurunan kinerja impor ini terjadi pada kelompok migas dan nonmigas, masing-masing 25,56% dan 0,89%.

3. Ekonom memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 bps, dari semula 6,25% menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, pekan ini. Kepala Riset PT Bahana Sekuritas, Putera Satria Sambijantoro menjelaskan, bank sentral memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan, karena harga minyak yang lebih rendah, deflasi domestik, serta data global yang lemah, terutama dari China. Hal terpentingnya adalah potensi kejutan dovish dari The Fed. Dia mengatakan, pemangkasan BI Rate akan diikuti oleh pelonggaran kebijakan kumulatif sebesar 50 bps pada kuartal IV 2024. Sehingga, suku bunga BI akan berada pada 5,5% di akhir tahun.

TRENDING MEDSOS

1. Perbincangan di X mengarah kepada Kaesang Pangarep yang pada hari ini datang ke kantor KPK. Kaesang menjelaskan, bahwa dia datang ke KPK bukan karena undangan atau panggilan, namun atas inisiatif sendiri. Netizen terlihat menantang KPK untuk membuktikan kredibilitas dan netralitasnya. Namun terdapat juga narasi pesimis terhadap KPK yang dinilai tidak akan berani menindak Kaesang.

2. Kata “puncak” trending di X, setelah jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, mengalami kemacetan parah pada Minggu (15/9/2024). Kemacetan itu terjadi karena tingginya volume kendaraan wisatawan yang lalu-lalang di sepanjang jalur Puncak Bogor selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, mulai Sabtu (14/9/24) hingga Senin kemarin (16/9/2024).

HIGHLIGHTS

1. Setelah terjadi perubahan peta politik di level nasional dari hasil Pemilu Februari 2024, terjadi pula rencana atau sudah terjadi “kudeta” di tubuh parpol dan ormas. Sebut saja, PBNU yang berniat mengambil alih PKB dengan menggelar “muktamar” sebagai tandingan terhadap muktamar PKB 25 Agustus lalu, yang menempatkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum. Namun, muktamar tandingan yang semula akan digelar awal September ini ternyata belum terealisasi. Sebaliknya, mengemuka wacana muktamar luar biasa (MLB) NU untuk mengganti kepengurusan PBNU yang dipimpin Gus Yahya. “Kudeta” di tubuh PKB dan PBNU belum atau tidak terjadi. Yang sudah terjadi yaitu di tubuh Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid digulingkan oleh Anindya Bakrie. Terlalu naif untuk menerima argumen bahwa gonjang-ganjing di NU dan Kadin Indonesia, steril dari konstelasi politik level nasional.

2. Ekspor pasir laut yang kembali dilakukan, apapun alasannya, sangat mengecewakan. Upaya mencegah kerusakan lingkungan yang telah dijaga selama ini, jadi runtuh. Kerusakan alam, kini di depan mata. Patgulipat ekspor dengan alasan mengganggu jalur lalu lintas laut atau apapun, membuat kekayaan alam kita dikeruk habis. Harus muncul gerakan kritis untuk melawan kebijakan merugikan tersebut.