Jumlah Menteri Kabinet Prabowo 44 Orang, KPK Geledah Rumah Menteri Desa, dan Impor Minyak 1 Juta BpH
POLITIK
1. Jumlah menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kemungkinan berjumlah 44 orang, lebih banyak dari kabinet Jokowi-Ma’ruf yang sebanyak 34. Hal tersebut dikatakan Ketum PAN Zulkifli Hasan, hari ini, seakan membenarkan informasi yang diungkap politisi Golkar sekaligus Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), kemarin. Bamsoet mengaku mendengar kabar bahwa jumlah menteri dalam pemerintahan mendatang 44 orang, dan PAN mendapat jatah 5 kursi. UU Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian maksimal 34, namun UU ini sedang dalam proses revisi di DPR untuk menghilangkan batasan jumlah kementerian.
2. Presiden Jokowi hari ini melantik Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Jawa Timur. Mengenai pengganti Risma, Gus Ipul yang bukan dari kader PDIP, Politisi PDIP Pramono Anung, yang juga Menteri Sekretaris Kabinet, menyatakan tidak masalah. Penunjukan menteri, kata Pramono, adalah hak prerogatif presiden. Pramono juga akan mundur dari kabinet pada 22 September 2024, karena menjadi calon gubernur dalam Pilkada Jakarta November mendatang.
3. Bila dari hasil Pilkada 2024 kotak kosong yang menang dari pasangan calon tunggal, maka pemilihan kepala daerah di daerah yang kotak kosong menang, akan dilakukan pilkada susulan tahun depan atau 2025. Begitu hasil kesimpulan sementara dari rapat konsultasi KPU dengan DPR, kemarin. Berdasarkan data KPU, pasangan calon tunggal melawan kotak kosong terjadi di 1 provinsi, 35 kabupaten, dan 5 kota, dengan total 41.
HUKUM
1. Personel KPK menggeledah rumah kediaman Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, pada Jumat (6/9/2024). Penggeledahan tersebut, berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, kemarin mengatakan tim penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dan barang bukti elektronik (BBE). Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah lebih dulu menyita sejumlah dokumen dan BBE di lingkungan Pemprov Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Kota Surabaya, pada Jumat (16/8/2024).
2. Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK, Muhammad Yusuf Ateh, hari ini mengumumkan 20 nama calon Dewan Pengawas (Dewas) dan 20 nama calon Pimpinan (Capim) KPK yang lolos profile assessment. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, yang ikut seleksi Capim KPK, tidak lolos. Berikut nama 20 Capim KPK: Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Didik Agung Widjanarko, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Harli Siregar, I Nyoman Wara, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johan Budi Sapto Prabowo, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Muhammad Yusuf, Pahala Nainggolan, Poengky Indarti, Sang Made Mahendrajaya, Setyo Budiyanto, Sugeng Purnomo, Wawan Wardiana, dan Yanuar Nugroho. Nama para Capim dan calon Dewas KPK itu, kemudian akan diserahkan kepada Presiden untuk dipilih masing-masing 10 nama, yang selanjutnya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.
EKONOMI
1. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebutkan, saat ini Indonesia masih mengimpor hingga 1 juta barel minyak per hari (bph) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri, karena produksi minyak di dalam negeri terus mengalami penurunan. Bahlil mengatakan, Indonesia sempat memiliki produksi minyak hingga mencapai 1,6 juta bph dengan konsumsi hanya 700 ribu bph. Sekarang, lifting hanya 600 ribu bph, sementara konsumsi sekitar 1,6 juta bph. Selain itu, Indonesia masih mengimpor liquefied petroleum gas (LPG) sekitar 7 juta ton, sementara kemampuan produksi dalam negeri hanya sebesar 1,9 juta ton. Itu menjadi tantangan bagi Indonesia.
2. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menyampaikan, tidak ada pembahasan atau tawaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bergabung di kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Senin lalu, Thomas bersama Sri Mulyani menemui Prabowo, salah satunya membahas perkembangan RUU APBN 2025. Menurut Thomas tidak ada bahasan mengenai posisi, baik antara Sri Mulyani dan Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet. Ia menegaskan, dalam pertemuan tersebut, hanya membicarakan terkait substansi RAPBN 2025, yang sebelumnya telah dibahas dengan DPR RI.
TRENDING MEDSOS
1. Fufufafa masih trending di X, setelah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, buka suara soal akun Kaskus @fufufafa yang ramai di media sosial, karena banyak isinya menjelekkan Prabowo Subianto. Gibran mengaku tak tahu menahu soal akun itu, dan meminta wartawan untuk bertanya ke pemilik akun tersebut. Netizen menuding akun itu milik Gibran.
2. Menkominfo, Kaesang dan Erina trending di X, setelah Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa jet pribadi yang digunakan Kaesang dan Erina pergi ke AS merupakan pinjaman dari teman Kaesang, dan Erina tidak bisa menggunakan pesawat umum, karena ia sedang hamil. Netizen ramai menanggapi pernyataan Budi dengan sindiran serta mencapnya sebagai “penjilat” dan “jubir keluarga Mulyono”, sebab ia berkomentar untuk sesuatu yang bukan ranah pekerjaannya sebagai Menkominfo.
3. Penggeledahan oleh petugas KPK di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang juga kakak dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, trending di X. Penggeledahan ini dilakukan, dalam rangka penyelidikan kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim 2019-2022. Netizen mengaitkan penyidikan ini dengan upaya rezim menekan PKB.
4. Terdapat lebih dari 10 ribu pencarian di Google mengenai Gus Ipul, setelah Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, hari ini. Gus Ipul dikenal sebagai Sekjen PBNU dan juga menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 26 Februari 2021.
HIGHLIGHTS
Jika memang benar jumlah menteri sebanyak 44 orang dalam kabinet Prabowo-Gibran, sebagaimana dikatakan Bamsoet dan Zulhas, tentu ini penambahan jumlah yang signifikan dari posisi sekarang yang sebanyak 34. Bahwa kewenangan membentuk kementerian ada di tangan Presiden, memang sudah digariskan oleh UU Kementerian Negara. Soal jumlah kementerian juga disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Namun, Presiden juga seharusnya memertimbangkan kemampuan anggaran, yang masih juga defisit, yang terpaksa harus ditambal dengan utang. Di sisi lain, sulit untuk mengabaikan kesan bahwa penambahan jumlah kursi menteri itu sebagai konsekuensi dari Prabowo yang menghimpun partai dalam koalisi ‘gemoy’. Dia harus membagi “kue” yang semakin banyak, supaya pemerintahannya dapat berlangsung dengan lancar dan adem.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 11 September 2024
