Anies Gagal Maju Pilgub, DPR akan Evaluasi MK, dan Janji KPK Panggil Kaesang Terkait Pesawat Jet Pribadi

POLITIK

1. Anies Baswedan gagal mendapat tiket dari PDIP untuk maju di Pilgub Jawa Barat, setelah kegagalan serupa untuk Pilgub Jakarta. Padahal sampai malam jelang penutupan pendaftaran di KPUD Jabar kemarin, beredar luas nama Anies akan dipasangkan dengan Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jabar, yang diusung PDIP. Namun, pada menit terakhir, nama yang didaftarkan PDIP di KPUD Jabar adalah Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja. Jeje adalah mantan Bupati Pangandaran, Jabar; dan Ronal dikenal sebagai aktor-komedian.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hari ini menjelaskan, komunikasi DPP PDIP dengan Anies sudah berlangsung intens, tapi ada upaya perintangan dari pemegang kekuasaan yang akhirnya menjadi penghalang kerjasama PDIP dengan Anies. Secara lebih lugas, Ono Surono menyebut penjegalan terhadap Anies itu berasal dari “Mulyono dan geng”. Nama Mulyono, yang belakangan ini populer di media sosial, merujuk pada Presiden Jokowi. Tudingan tersebut dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Dia minta agar tidak selalu mengait-ngaitkan persoalan yang terjadi di internal partai politik dengan ‘cawe-cawe’ Presiden.

2. Menteri Sosial Tri Rismaharini, pagi hari ini sudah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Kemarin Risma bilang, akan mengundurkan diri dari kabinet setelah ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur, berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans). Pasangan ini diusung oleh PDIP, yang akan bersaing dengan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, yang diusung Gerindra, Golkar dan sejumlah parpol lainnya; serta Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, yang diusung PKB. Setelah pertemuan tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Mensos.

3. Nasib sial menimpa Bupati Kendal, Dico Ganinduto. Pendaftaran dia dengan pasangannya, Ali Nurudin, untuk ikut dalam Pilkada Kendal, Jawa Tengah, ditolak oleh KPU Kabupaten Kendal, kemarin malam. Alasannya, surat dukungan dari PKB untuk pasangan ini tidak berlaku karena DPP PKB sudah memasukkan lebih dulu surat dukungan untuk pasangan Dyah Kartika dan Benny Karnadi. Semula, Dico yang kader Golkar, disebut-sebut mendapat sokongan dari putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menduduki kursi wali kota Semarang, dengan kendaraan Golkar dan PSI. Namun, jelang jadwal pendaftaran calon, Golkar dan PSI belok arah ke pasangan Yoyok Sukawi dan Joko Santoso.

4. Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewenangannya. Ia mencontohkan, saat memutus uji materi UU No. 10/2016 tentang Pilkada, MK justru turut masuk pada hal-hal teknis, sehingga dianggap melampaui batas kewenangannya. Selain itu, banyak putusan yang mengambil kewenangan DPR dan pemerintah selaku pembuat UU. Oleh sebab itu, DPR akan mengubah hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, karena putusan MK bersifat final dan mengikat.

HUKUM

1. KPK akan memanggil putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk diminta klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi yang digunakan saat berpergian ke AS. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, surat panggilan segera dikirimkan. Kata Alex, Kaesang dipersilakan untuk mendeklarasikan penyewaan jet pribadi itu sebelum dipanggil untuk klarifikasi. Dia juga diharapkan membawa bukti jika memang hal tersebut tidak berkaitan dengan jabatan keluarganya.

Dalam perkembangan terkait, seorang warga negara Singapura bernama Septian Hartono, telah melaporkan dugaan keterlibatan Garena Online (Private) Ltd soal jet pribadi untuk Kaesang ke KPK-nya Singapura, CPIB (The Corrupt Practices Investigation Bureau). Septian mengaku telah mengisi laporan tersebut melalui formulir online CPIB, soal dugaan keterkaitan antara Garena Singapura dengan jet pribadi yang digunakan oleh Kaesang dan Erina.

Kasus itu gara-gara Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, dikabarkan menggunakan pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE saat pergi ke AS. Diduga, pesawat tersebut dimiliki Garena Online Ltd, salah satu anak usaha SEA Limited yang juga menaungi Shopee. PT Shopee Internasional Indonesia diketahui menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Solo pada 2021, yang saat itu dipimpin oleh Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang. Isi perjanjiannya adalah mendirikan kantor dan pusat gaming di atas lahan Pemkot Solo.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, menemukan ada dugaan pelanggaran tindak pidana pencatutan KTP warga Jakarta oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Quin Pegagan mengatakan, Bawaslu telah memberi rekomendasi kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana itu. Selain dugaan pelanggaran tindak pidana, Bawaslu DKI juga menemukan ada dugaan pelanggaran administrasi dan sudah merekomendasikan dugaan ini ke KPU DKI Jakarta.

EKONOMI

1. Pemerintah dalam waktu dekat bakal melakukan pembatasan penjual bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Berikut tanggapan ekonom mengenai kebijakan tersebut.

Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengungkapkan, potensi biaya sosial dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada 2024 dapat lebih besar karena sedang berlangsung Pilkada serentak. Keterbatasan akses BBM saat pesta demokrasi serentak, memicu permasalahan vertikal dan horizontal. Ia mengatakan, kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi dapat lebih optimal jika dilakukan melalui mekanisme subsidi langsung kepada individu penerima manfaat.

CEO Think Policy, Andhyta Firselly Utami menilai, pemerintah seharusnya mereformasi kebijakan subsidi karena selama ini pemanfaatannya tidak efektif dan salah sasaran. Kebocoran BBM bersubsidi, terlihat dari distribusi bahan bakar Pertalite dan Solar yang banyak dinikmati kelas menengah atas. Anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

Ekonom Universitas Mataram, Muhammad Firmansyah, menyarankan pemerintah mengutamakan penyiapan transportasi publik daripada membatasi BBM bersubsidi. Ia menyebut, BBM bersubsidi banyak dinikmati kalangan kelas menengah yang menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas produktif lainnya. Salah satu alternatif tersebut adalah pemerintah menyediakan transportasi publik yang layak dan masif di Jabodetabek dan beberapa daerah besar Pulau Jawa.

2. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo menilai, banyaknya kelas menengah yang turun ke kelas ekonomi lebih rendah disebabkan perubahan struktur pekerja. Ia melihat fenomena baru peningkatan pekerja sektor informal. Sektor informal yang banyak digeluti kelas menengah di antaranya ojek online dan berdagang di e-commerce. Namun, ia ragu pergeseran itu menunjukkan peningkatan produktivitas pekerja di Indonesia. Ia melihat banyaknya pekerja informal, terjadi justru karena belum pulihnya beberapa sektor industri dan perdagangan setelah pandemi, yang membuat pendapatan masyarakat khususnya kelas menengah tertekan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pekerja sektor informal relatif mendapatkan upah yang lebih rendah dibanding pekerja sektor formal. Masa pandemi Covid-19 memperburuk situasi. Masalah itu diperkeruh dengan kebijakan pemerintah yang membebani tingkat pengeluaran kelas menengah. Contohnya, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022. Baik Bhima maupun Yusuf menilai, jaring pengaman sosial tak menyentuh kelas menengah.

TRENDING MEDSOS

1. Pernyataan Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengenai alasan Anies Baswedan batal diusung di Pilkada Jabar menjadi trending X. Ono blak-blakan menyebut nama “Mulyono dan geng” yang tidak menginginkan Anies maju. Sementara itu, jubir Anies, Sahrin Hamid, mengklaim bahwa Anies tidak mencalonkan diri karena tidak ada aspirasi dari masyarakat Jabar untuk dia maju di Pilgub Jabar. Pengguna X kemudian ramai mempertanyakan perbedaan klaim antara Ono dan jubir Anies.

2. Kata Abah dan Jabar juga trending di X, dibarengi dengan lebih dari 50 ribu pencarian di Google terkait Jeje Wiradinata, yang berpasangan dengan Ronal Surapradja, didaftarkan oleh PDIP sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, kemarin malam (29/8/2024).

HIGHLIGHTS

1. Janji KPK yang akan memanggil Kaesang untuk diminta klarifikasi mengenai penggunaan pesawat jet pribadi, yang diduga disediakan oleh perusahaan asal Singapura yang punya bisnis di Solo, patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan, KPK responsif dengan desakan masyarakat supaya kasus tersebut dibikin terang-benderang. Tentu saja, publik menanti janji itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, publik tentu juga menanti tindak lanjut laporan dari seorang warga Singapura kepada KPK-nya Singapura, supaya juga melakukan penyelidikan terhadap kasus penggunaan pesawat milik sebuah perusahaan Singapura kepada Kaesang. Dalam kasus tersebut memang sebaiknya Kaesang melakukan klarifikasi.

2. DPR seharusnya tak perlu kembali menyulut kemarahan publik dengan menyoal kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Fakta politis saat ini, usia masa bakti DPR periode 2019-2024 tinggal 1,5 bulan saja, sehingga sudah ringkih untuk mengambil keputusan penting. Apalagi ‘serangan’ DPR yang akan mengevaluasi kewenangan MK hanya gara-gara memutus uji materi No. 10/2016, sangat kontroversial. Putusan soal batas usia peserta pilkada yang merugikan Kaesang itu disoal, namun DPR sama sekali tidak menyoal putusan MK sebelumnya soal batas usia peserta Pilpres 2024 yang menguntungkan Gibran.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 30 Agustus 2024