Projo: Jokowi tak Ditinggal Para Ketum Parpol, Golkar Menyempal dari KIM, dan Bawaslu Harus Tegas ke Dharma-Kun
POLITIK
1. Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, hari ini membantah kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi ditinggalkan oleh para ketua umum partai politik pendukung koalisi pemerintah. Menurut Budi Arie, pernyataan Presiden di Kongres Nasdem pada Minggu (25/8/2024), soal kecenderungan seorang pemimpin akan ramai-ramai ditinggalkan pendukungnya jelang masa jabatannya berakhir, hanya merupakan gambaran umum yang terjadi.
2. Partai Golkar menyempal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam perkara Pilgub Banten, setelah kadernya, Airin Rachmi Diany, diusung PDIP. Semula, Airin sudah mendapat restu dari mantan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, untuk maju sebagai calon gubernur Banten. Tapi, setelah Airlangga mengundurkan diri dan digantikan Bahlil Lahadalia, Golkar kembali ke garis KIM yang mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Airin yang ditinggalkan Golkar lantas diusung PDIP, dipasangkan dengan Ade Sumardi, ketua DPD PDIP Banten. Kemarin, pasangan ini diumumkan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kantor DPP PDIP. Dalam acara pengumuman itu, Megawati melontarkan pernyataan supaya Airin bergabung dengan PDIP.
Setelah peristiwa di kantor DPP PDIP itu, hari ini Bahlil mengumumkan dukungan Golkar kepada Airin, yang berarti Golkar mencabut dukungan untuk calon dari KIM, Andra-Dimyati. Bahlil bilang, perubahan sikap partainya itu bukan karena pernyataan Megawati kepada Airin. Bahlil berharap Partai Gerindra dapat memahami keputusannya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, tidak peduli dengan perubahan sikap Golkar tersebut. Ia menegaskan, PDIP tetap akan mengusung Airin-Ade dengan atau tanpa dukungan dari DPP Golkar.
3. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, keputusan Golkar menyempal dari KIM dengan mendukung kembali Airin, menegaskan bahwa Golkar tidak mau kehilangan kader terbaik mereka. Terlebih, keluarga besar Airin merupakan lokomotif Golkar di Banten, yang membuat Golkar dominan di wilayah tersebut. Jadi, kata Adi, Golkar dalam posisi tak punya pilihan, sehingga lebih mengutamakan kepentingan partainya sendiri daripada kepentingan KIM. Adi menilai, balik badan parpol dalam KIM masih mungkin terjadi lagi setelah ketentuan pencalonan lebih longgar berkat putusan MK No. 60/2024.
4. Pasangan Anies Baswedan-Rano Karno yang santer dikabarkan akan diusung PDIP untuk laga Pilgub Jakarta, ternyata tidak ada dalam daftar calon yang didukung PDIP yang diumumkan DPP PDIP, kemarin. Jubir Badan Pemenangan Pilkada PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, PDIP memang sengaja akan mengumumkan jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024 di masa akhir pendaftaran, yang dibuka KPU hari ini (27/8/2024) hingga Kamis, 29 Agustus 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun menyatakan, partainya tidak menutup peluang untuk mendukung tokoh eksternal, meskipun prioritas tetap pada kader internal. Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, Anies Baswedan hampir pasti tidak akan diusung PDIP, karena PDIP merupakan partai kader, sehingga akan memprioritaskan kadernya sendiri untuk maju berlaga di Jakarta.
5. Setelah aksi “Jateng Bergerak” di Semarang yang berlangsung ricuh kemarin, pada hari ini giliran mahasiswa dan elemen masyarakat Yogyakarta lainnya yang turun ke jalan. Aksi “Jogja Memanggil” yang diikuti ribuan orang tersebut berlangsung di Jalan Malioboro. Seruan yang mereka lontarkan antara lain, supaya Jokowi dilengserkan tanpa menunggu masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.
6. Sebanyak 28 anggota Dewan Pakar PKS mengumumkan pengunduran diri mereka sebagai kader PKS, kemarin. Salah seorang yang mundur adalah mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko. Dalam video yang beredar, Soenarko mengungkap 3 alasan penyebab mereka hengkang dari PKS. Pertama, PKS telah bergabung dengan KIM yang dianggap PKS melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. Kedua, sikap PKS yang mendukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut, yang berarti sama saja mendukung politik dinasti. Ketiga, untuk Pilkada November mendatang PKS kurang mendengarkan mayoritas aspirasi rakyat, dan mengutamakan kepentingan elite partai.
HUKUM
1. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tegas dalam kasus pencatutan NIK warga Jakarta yang dilakukan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Ia juga mendesak Bawaslu menyatakan pencalonan Dharma-Kun tidak sah, jika pasangan itu absen pemeriksaan untuk ketiga kalinya. Sebelumnya, Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan, Dharma-Kun telah dipanggil dua kali, yakni pada Jumat dan Sabtu kemarin, namun mereka tidak hadir. Mahfud menyebut, Dharma-Kun bahkan bisa diseret ke ranah pidana, sebab telah melakukan pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), UU ITE, KUHP, dan aturan lainnya.
2. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan tindakan represif aparat dalam penanganan demo di Semarang dan Makassar berisiko melanggar hukum serius. Dalam menangani aksi, aparat melakukan tindakan berlebihan berupa penggunaan gas air mata, penangkapan para pendemo, dan dugaan sweeping hingga ke area mal. Penggunaan gas air mata dan penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas tidak hanya melanggar KUHAP, tapi juga berpotensi mencederai prinsip keadilan yang dijamin UU. Komnas HAM menuntut Polda Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan mengevaluasi penanganan demonstrasi.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengatakan, terdapat 32 siswa SMK dan mahasiswa yang masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang pasca-demonstrasi di depan DPRD Kota Semarang kemarin, yang berakhir ricuh. Mereka ditanyai alasan ikut demo di depan DPRD. Selain itu, polisi juga menyelidiki dugaan vandalisme saat demo. Ia menyebut, upaya tegas kepolisian tersebut sudah sesuai dengan prosedur standar operasional.
3. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai, fasilitas jet pribadi yang diterima anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, tetap merupakan gratifikasi. Oleh sebab itu, Kaesang harus melaporkan pemberian tersebut ke KPK dalam waktu maksimal 30 hari. Lalu KPK akan menentukan, ia boleh menerimanya atau tidak. Jika tidak, Kaesang harus memulangkan atau membayar senilai harga sewa jet pribadi itu kepada negara lewat KPK. Kalau tidak mau, ia akan terkena ketentuan pidana korupsi, dalam hal ini gratifikasi. Konon, pemilik Gulfstream G650ER dengan nomor penerbangan N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.
EKONOMI
1. Pemerintah diperkirakan akan menarik utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada 2025. Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita, menyebut lonjakan utang ini disebabkan ketidakseimbangan yang semakin lebar antara penerimaan dan belanja negara. Menurut dia, ketidakseimbangan ini terjadi karena pemerintah kurang berhasil menaikkan proyeksi tingkat penerimaan negara, namun juga tidak bersedia mengurangi rencana belanja. Sehingga, mau tidak mau utang harus dinaikkan.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah merencanakan penarikan pinjaman senilai Rp 133,3 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 642,6 triliun untuk membiayai sejumlah program APBN. Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 5,2 triliun, dan pinjaman luar negeri Rp 128,1 triliun. Meski kemampuan pemerintah untuk membayar utang saat ini masih tergolong aman, menurut Ronny peningkatan utang Rp 775,9 triliun itu dapat mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif.
2. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di RAPBN 2025 di level Rp 16.100 per dolar AS karena kondisi global dan domestik terjadi ketidakpastian, terutama dalam 6 bulan terakhir. Penjelasan Menkeu itu, merespons pertanyaan sejumlah fraksi di DPR mengenai alasan pemerintah mematok nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS dan suku bunga surat berharga 10 tahun sebesar 7,1%.
TRENDING MEDSOS
1. Perbincangan trending di X hari ini, terbagi menjadi dua narasi. Narasi pertama masih seputar pilkada, yaitu Golkar yang mengubah haluan untuk Pilgub Banten, dari awalnya mendukung Andra Soni-Dimyati, kemudian sekarang bergeser ke Airin-Ade. Narasi kedua adalah perbincangan terkait demonstrasi di Semarang yang berlangsung ricuh. Netizen menyebut, aparat melakukan pengerahan pasukan secara berlebihan untuk menangani aksi mahasiswa.
2. Platform medsos lainnya, gencar membincangkan “Mulyono” yang disebut sebagai nama kecil Presiden Jokowi. Selain itu, gencar pula perbincangan tentang siapa pemilik private jet yang dipakai Kaesang dan istrinya, Erina, untuk bepergian ke Amerika Serikat. Dari penelusuran netizen, jet pribadi itu merupakan milik sebuah perusahaan berbasis di Singapura yang punya bisnis besar di Indonesia, dan mensponsori kegiatan bisnis Kaesang.
HIGHLIGHTS
1. Bantahan Ketum Projo, Budi Arie, tentang kabar bahwa Jokowi ditinggalkan para ketua umum parpol jelang masa berakhir jabatannya, perlu dipahami dengan lebih seksama. Di balik pernyataan verbal, kerap tersembunyi makna lain.
2. Langkah Ketum Golkar Bahlil menyempal dari kesepakatan KIM mengusung calon yang sama untuk Pilgub Banten, mencerminkan sikap yang realistik. Dia lebih mementingkan partainya sendiri di Banten, ketimbang kepentingan KIM yang cenderung dikendalikan oleh Gerindra.
3. Bawaslu harus berani menunjukkan sikap tegas terkait pencatutan KTP oleh calon pasangan independen Pilkada Jakarta. Bawaslu harus menunjukkan integritasnya sebagai wasit yang adil dan independen, jika tak mau disebut cuma sebagai lembaga tukang stempel agenda rezim. Asumsi umum sejauh ini menyebut, bahwa pasangan Dharma-Kun hanyalah boneka rezim agar calon yang diajukan KIM Plus tidak bertarung melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta mendatang.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 27 Agustus 2024
