POLITIK
1. Kabar pergantian menteri kabinet yang sempat berhembus kuat pekan lalu, yang selalu dibantah pihak Istana, hari ini terbukti benar. Presiden melepas menteri dari PDIP, Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham, digantikan oleh Supratman Andi Agtas, politisi dari Partai Gerindra, yang merupakan mantan Ketua Badan Legislatif DPR. Selain itu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang berasal dari jalur profesional, digantikan oleh Bahlil Lahadalia, politisi Golkar; sedangkan kursi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang ditinggalkan Bahlil diisi oleh Rosan Roeslani, mantan Ketum Kadin yang menjadi tim sukses Prabowo-Gibran.
Jokowi juga menambah 1 posisi baru Wakil Menkominfo yang dipegang Angga Raka Prabowo, mantan sekretaris pribadi Prabowo Subianto, sehingga Wamenkominfo ada 2, satunya dijabat oleh Nezar Patria. Selain itu, Presiden juga melantik 2 kepala badan baru yakni Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Satu lagi pejabat yang dilantik adalah Kepala BPOM, Taruna Ikrar. Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang semula santer dikabarkan akan diganti oleh Wamen ATR/BPN Raja Juli, ternyata tak tersentuh reshuffle. Berarti menteri dari Nasdem tetap tinggal satu, Siti Nurbaya, setelah 2 menteri Nasdem lainnya masuk bui terjerat kasus korupsi, yakni Johnny G Plate, dan Syahrul Yasin Limpo.
2. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menilai, penggantian Menkumham Yasonna Laoly menunjukkan Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya, termasuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan. Ia menyebut, penggantian Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi, dalam posisi kuat, karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
Kedua, lanjut Deddy Sitorus, tujuan pertama itu akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan bagi internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam. Ketiga, untuk melumpuhkan parpol-parpol yang akan melakukan kongres/munas/muktamar sebelum pilkada, agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika tidak tunduk akan berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
3. Pendapat Deddy tersebut, sejalan dengan analisis Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Ia menilai, reshuffle atas Menkumham Yasonna Laoly sarat kepentingan politik, khususnya pengkondisian untuk Partai Golkar yang akan mengadakan munas. Posisi Menkumham amat strategis, karena akan membubuhkan tanda tangan pengesahan struktur pengurus ke lembaran negara. Jika struktur kepengurusan tidak disukai, Menkumham bisa menahan legalitas hingga sesuai dengan keinginan penguasa.
4. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar hari ini, yang pendaftarannya dibuka mulai pukul 16.00-22.00. Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas XI Golkar, Adies Kadir, menyampaikan syarat anggota partai untuk menjadi ketua umum Golkar yakni; pertama, pernah menjadi pengurus DPP maupun DPD tingkat provinsi; kedua, telah mendapatkan dukungan minimal 30% dari DPD I dan DPD II. Munas akan digelar pada 18-20 Agustus 2024. Kalangan internal Golkar menyebut, Bahlil akan dipilih secara aklamasi sebagai ketum dalam munas.
5. Pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni Ridwan Kamil (RK)-Suswono, dideklarasikan sore hari ini di Hotel Sultan, Jakarta. KIM yang merupakan kumpulan parpol pengusung Prabowo-Gibran terdiri dari Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Kemudian, bertambah dengan ‘plus’ yakni PKS, PKB dan Nasdem yang dalam pilpres lalu mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, ditambah PPP dan Perindo yang dulu mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dengan demikian, PDIP tidak bisa ikut berlaga Pilgub Jakarta karena kursinya di DPRD Jakarta tidak mencapai 20%, apalagi tak tersisa parpol untuk berkoalisi.
HUKUM
1. MA menolak uji materi yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, berkaitan dengan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) tentang pelaksanaan sidang kode etik. Nurul Ghufron mengajukan uji materi Perdewas No. 3 dan 4 Tahun 2021 ke MA pada April lalu. Menurut Ghufron, Dewas KPK seharusnya tidak membawa lebih lanjut laporan masyarakat terhadap dirinya ke persidangan etik karena dianggap kedaluwarsa. Namun, majelis yang diketuai Irfan Fachruddin dengan hakim anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun, menolak keberatan hak uji materi (HUM) Ghufron.
EKONOMI
1. Ekonom senior Indef, Didik Rachbini menilai, kebijakan utang dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi tergolong ugal-ugalan, sehingga warisannya terbawa pada masa pemerintahan Prabowo. Dengan janji kampanye politik Prabowo yang terbilang banyak, akan sulit bagi Prabowo untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Dengan demikian, ia memprediksi laju penerbitan Surat Utang Negara (SUN) akan terus meningkat dan merusak iklim makro ekonomi RI, karena suku bunga SBN dapat terus meningkat. Dalam RAPBN 2025, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari PDB.
2. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan, bakal mengelola anggaran Rp 71 triliun untuk lembaga yang dikelolanya. Itu termasuk untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran itu termasuk keseluruhan untuk menjalankan lembaganya, juga gaji pegawai. Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, yang sudah diundangkan pada 15 Agustus 2024.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan X hari ini, mengarah kepada reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi. Buzzer mengangkat narasi bahwa reshuffle yang dilakukan Jokowi, merupakan transaksional jabatan untuk mengamankan kepentingan Jokowi, partai pengusung, serta kasus hukum. Terlebih, karena yang mengisi posisi kabinet ini merupakan orang dekat Jokowi dan Prabowo. Netizen juga menyebut, ini adalah bentuk transisi kabinet, dan upaya penggusuran pengaruh PDIP di kabinet.
HIGHLIGHTS
1. Penambahan wakil menteri dan penggantian menteri dan kepala badan pada Juli lalu dan hari ini, menurut Presiden Jokowi merupakan proses transisi supaya pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan mulai berjalan pada 20 Oktober 2024, bisa berlangsung mulus. Karena, pemerintahan baru itu merupakan kelanjutan dari pemerintahannya. Jadi, Jokowi merasa berhak menyiapkan segala sesuatunya. Wajar memang, apalagi pemerintahan baru kelak juga akan dijalankan oleh anak sulungnya, Gibran, sebagai wapres. Secara naluriah tentulah seorang ayah akan berupaya keras membantu anaknya, apalagi kapasitas anaknya diragukan banyak politisi. Dalam konteks ‘naluriah’ inilah, maka penyingkiran Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar untuk diisi Bahlil yang dikenal sebagai proxy Jokowi, menjadi relevan.
2. Upaya keras kalangan sejumlah pihak untuk meyakinkan kembali kepercayaan publik kepada partai politik sebagai pilar demokrasi, serasa menggarami laut. Ulah penguasa dan elite politik dalam dua pekan terakhir, benar-benar meruntuhkan lagi bangunan kepercayaan yang sedang kembali disusun oleh para pecinta demokrasi. Para elite politik mempertontonkan politik dagang sapi, patgulipat penyanderaan lawan, hingga lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada menjaga marwah demokrasi dan komitmen ideologis. Semakin sulit meyakinkan generasi milenial dan Z yang sejak awal memang sudah memandang sinis terhadap praktik politik praktis, untuk bisa melihat dengan pandangan jernih tentang keluhuran politik dan demokrasi yang dipilih oleh Indonesia untuk mengelola negara. Hipokrisi kotor sedang dipertontonkan secara telanjang di hadapan generasi muda, yang sejak awal memang sudah skeptis.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 19 Agustus 2024
