Perseteruan PKB dan PBNU, Program Makan Siang Gratis Perlu Dikaji Ulang, dan Utang Luar Negeri Naik

POLITIK

1. Di tengah suasana hubungan yang memanas antara pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bersama Rais Aam PBNU, Miftahul Akhyar, dan Wakil Rais Aam, Anwar Iskandar, menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, kemarin. Setelah selesai pertemuan selama sekitar 2 jam, Gus Yahya mengaku, tujuan PBNU menemui Presiden adalah untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden selama 10 tahun kepada NU. Presiden Jokowi menanyakan tentang konflik PBNU dan PKB. Gus Yahya mengaku telah memberikan penjelasan, dan Presiden Jokowi dapat memahami situasi tersebut.

Ketum PBNU, Gus Yahya, beberapa waktu lalu mengatakan, PBNU akan mengambil alih PKB untuk dikembalikan ke NU, karena pengurus PKB dinilai telah membawa partai menjauh dari NU, padahal PKB dilahirkan oleh PBNU. Namun, pengurus pusat PKB menolak keras langkah PBNU tersebut. Menurut Cak Imin, PKB dan NU merupakan entitas yang berbeda; PKB adalah partai, sedangkan NU adalah ormas, yang tunduk pada undang-undang masing-masing. Cak Imin pun tidak mau dipanggil oleh PBNU. PKB akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Bali untuk memilih ketua umum periode mendatang, dan merumuskan keputusan strategis. Setelah Gus Yahya bertemu Jokowi, Cak Imin bilang, waspada ada muktamar tandingan.

2. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, hari ini mengonfirmasi pernyataan Ketum Megawati Soekarnoputri, yang mengaku ada pihak yang berupaya merebut partai tersebut. Pengakuan Megawati itu disampaikan kemarin. Hasto menyatakan, bahwa ada satu menteri dalam kabinet saat ini yang mengungkapkan Presiden Jokowi ingin menduduki posisi ketum PDIP, dan informasi ini sudah ia sampaikan ke publik beberapa waktu lalu. Dalam sebuah diskusi pada Selasa (2/4/2024) di Jakarta, Hasto memaparkan, ada seorang menteri yang ditugaskan Jokowi untuk meminta guru besar IPDN Ryaas Rasyid, membujuk Megawati supaya kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi. Pengakuan Megawati tersebut, dibantah oleh Ketum Projo, Budi Arie Setiadi, yang juga Menkominfo. Dia bilang, Jokowi tidak pernah punya niat mengambil PDIP.

3. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menduga, tidak akan ada kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024. Dia memperkirakan, akan ada poros lain yang terbentuk selain dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang sudah memastikan akan mengusung Ridwan Kamil (RK). Jika tidak ada pasangan lain, maka surat suara Pilkada Jakarta November mendatang akan berisi foto RK bersama pasangannya dan kotak kosong. Pemilih punya hak memilih pasangan itu atau kotak kosong. Berdasarkan informasi terakhir, RK akan berpasangan dengan Suswono, kader PKS. Anies Baswedan masih belum mendapat kepastian dukungan partai. Poros lain yang mungkin terjadi adalah pasangan dari jalur independen. Pendaftar dari jalur independen cuma 1 pasangan yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang sedang dalam proses verifikasi KPUD Jakarta.

HUKUM

1. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, batal diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi di Ditjen Kereta Api (DJKA). Hasto menjelaskan, seharusnya dia dipanggil pada Jumat besok. Karena hari itu ada acara pidato kenegaraan dan diskusi, maka ia minta pemeriksaan dilaksanakan hari ini. Namun KPK sibuk, sehingga pemeriksaan akan dialihkan pada Selasa pekan depan. Penjelasan Hasto itu dibenarkan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. Hasto menjelaskan, pemanggilan dirinya terkait dengan Pilpres 2019. Saat itu ada Rumah Aspirasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf, yang biaya operasionalnya dari gotong royong. Belakangan, diketahui salah satu orang yang membantu itu menjadi tersangka, dan di HP-nya terdapat nama Hasto.

2. Kejaksaan Agung melimpahkan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada KPK. Dirdik Jampidsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan perkara itu telah diusut Kejagung sejak 2021, ketika sudah ada para tersangka yang telah diputus. Kemudian pada 18 Maret 2024, ada laporan dari Kemenkeu dengan menyebut 4 perusahaan. Ketika didalami, ternyata KPK juga sudah mengusut perkara tersebut. Untuk itu, pihaknya menyerahkan perkara ini di KPK. Sementara Dirdik KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, dalam penanganan perkara ini pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejagung.

EKONOMI

1. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II-2024 meningkat menjadi USD 408,6 miliar. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, mencatat ULN Indonesia meningkat 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan kuartal I-2024 sebesar 0,2% yoy. Peningkatan itu berasal dari sektor publik maupun swasta. Utang luar negeri pemerintah pada kuartal II-2024 tercatat sebesar USD 191 miliar, mengalami kontraksi 0,8% yoy, melanjutkan kontraksi kuartal I-2023 sebesar 0,9% yoy. Sementara, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD 196,5 miliar, tumbuh 0,3% yoy, setelah mengalami kontraksi pertumbuhan 1,2% yoy pada kuartal I 2024.

Posisi ULN Indonesia pada kuartal II-2024 bila dibandingkan PDB atau external debt to GDP ratio mencapai 29,87%, tertinggi sejak kuartal 1-2023. Angka rasio itu, memang masih di bawah batas yang diatur oleh UU saat ini di 60%. Laporan BI hari ini juga menunjukkan, rasio utang jangka pendek dengan waktu jatuh tempo kurang dari setahun berdasarkan jangka waktu sisa, bila dibandingkan posisi cadangan devisa, angkanya juga meningkat menjadi 52,23%, tertinggi sejak 2015.

2. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan RI surplus USD 0,47 miliar pada Juli 2024. Meski surplus, angkanya USD 1,92 miliar lebih rendah dibandingkan Juni 2024, dan USD 0,82 miliar lebih rendah dibanding Juli 2023. Nilai ekspor Indonesia pada Juli tercatat USD 22,21 miliar, atau naik 6,55% dibandingkan Juni 2024. Sementara, secara tahunan nilai ekspor naik 6,46%. Nilai impor Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar USD 21,74 miliar, atau naik 17,82% dibandingkan Juni 2024. Angka ini naik 11,07% dibandingkan Juli 2023.

BPS juga melaporkan, defisit neraca perdagangan dengan China semakin dalam pada Juli 2024 yakni sebesar USD 1,7 miliar, dibanding defisit bulan sebelumnya yang hanya USD 682 juta. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, komoditas penyumbang defisit terbesar yakni mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84) yang defisit USD 1,5 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85) dengan defisit USD 1,2 miliar, serta kendaraan dan bagiannya (HS87) yang defisit USD 343 juta.

3. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dwi Andreas Santosa mengatakan, program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menimbulkan lonjakan impor pangan. Program tersebut akan langsung diterapkan setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Anggaran 2025 untuk program itu, sudah disiapkan sekitar Rp 71 triliun. Ia memaparkan fakta, bahwa hanya dalam jangka waktu 10 tahun dari 2013-2023, impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah berpikir kembali untuk mempersiapkan mitigasi dampaknya dengan serius.

TRENDING MEDSOS

Trending di X hari ini mengarah kepada ulasan akun media @tempodotco, terkait skenario kotak kosong di Pilkada Jakarta. Dalam ulasannya, disebutkan bahwa Nasdem mulai goyah dalam mendukung Anies Baswedan. Tempo juga menyebut, Surya Paloh mendapat tekanan dari Istana terkait kasus hukum yang menyeret dia. Surya Paloh pun disebut baru saja bertemu dengan Jokowi secara empat mata.

HIGHLIGHTS

1. Perseteruan pengurus PKB dengan PBNU, menjadi atensi menjelang muktamar PKB pekan depan. Kegiatan atau gerak pengurus dari masing-masing lembaga tersebut, sudah tentu menjadi perhatian dari pihak lainnya. Pertemuan Ketum PBNU Gus Yahya dengan Presiden Jokowi sudah pasti tidak bisa diabaikan, meskipun Gus Yahya tidak mengakui pertemuan itu semata-mata membahas konflik PKB-PBNU.

2. Peringatan Guru Besar IPB, Prof Dwi Andreas Santosa, agar rezim Prabowo-Gibran mempertimbangkan dampak janji makan siang gratis, selayaknya mendapat perhatian luas. Pembengkakan impor pangan akan menjadi bencana bagi Indonesia ke depan, di saat utang luar negeri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 15 Agustus 2024

Avatar photo

Makpi Support

Articles: 463