Airlangga Mundur Mendadak dari Ketum Golkar, RI Terjadi Deindustrialisasi dini, dan Prabowo Komitmen Lanjutkan IKN

POLITIK

1. Setelah beredar video berisi rekaman pernyataan Airlangga Hartarto yang mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (11/8/2024), muncul beragam pendapat dari internal maupun eksternal Golkar. Pihak Istana Presiden, melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, hari ini membantah tudingan bahwa Presiden Jokowi ikut campur dalam putusan Airlangga tersebut. Sejumlah pengurus Golkar mengatakan bahwa pengunduran diri Airlangga itu, dengan tujuan supaya dia fokus pada jabatan Menko Perekonomian. Sedangkan Jusuf Hamka, pengurus Golkar yang dijagokan Airlangga sebagai calon wakil gubernur Jakarta, menduga ada kekuatan di luar Golkar yang powerful, sehingga menyebabkan Airlangga mengambil keputusan tersebut.

2. Pada Jumat lalu, atau sehari sebelum mengambil keputusan mundur, yang dilakukan pada Sabtu malam (10/8/2024), Airlangga menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Ia datang pukul 14.07 dan keluar dari Istana pukul 15.49. Merespons pertanyaan wartawan tentang isi pertemuan dengan Presiden, Airlangga hanya menjawab singkat bahwa mereka berdua membahas perkembangan perekonomian terkini.

Dalam rekaman video, Airlangga menyatakan pengunduran dirinya dari kursi Ketum Golkar terhitung sejak Sabtu, 10 Agustus 2024. Alasan pengunduran diri adalah untuk menjaga keutuhan Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan tersebut.

3. Keputusan Airlangga itu, terjadi setelah beberapa hari sebelumnya beredar kabar desakan dari internal Golkar, supaya digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga. Padahal Golkar sudah mengagendakan Munas pada Desember mendatang. Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku kaget mendengar isu Munaslub Golkar. Luhut pun sampai mengeluarkan pernyataan melalui video yang ditujukan kepada internal Golkar, supaya tetap solid di bawah pimpinan Airlangga, dan tetap konsisten dengan jadwal Munas Desember mendatang. Rekaman video yang dibuat pada Kamis (8/8/2024), juga menampilkan Luhut bersama Airlangga.

5. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan pengunduran diri Airlangga memenuhi syarat untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Doli mengatakan, Munaslub mesti digelar untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar definitif yang akan menggantikan Airlangga. Ia menjelaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar mengatur, bahwa Munaslub bisa digelar apabila ketua umum mengalami tiga hal: berhalangan tetap, terkena masalah hukum, atau mengundurkan diri.

6. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkejut mendengar kabar Ketum Golkar Airlangga Hartarto, mengundurkan diri dari jabatannya. Reaksi Megawati tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (11/8/2024), saat ia melaporkan perkembangan tersebut kepada Megawati. Ketum PDIP itu terkejut karena pengunduran diri Airlangga terjadi pada saat situasi nasional sedang dalam rangka pilkada serentak yang akan digelar November mendatang. PDIP pun prihatin dengan perkembangan di Golkar itu.

Hasto menduga, pengunduran diri Airlangga akan mengubah peta politik menjelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Hasto menyebutkan, dinamika politik terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur memang kental dengan skenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan. Hasto menyatakan, pengunduran diri Airlangga tersebut, mengingatkan dia akan rezim pemerintahan Orde Baru yang melakukan intervensi kekuasaan terhadap partainya, yang saat itu bernama PDI. Dia menilai, intervensi itu bertujuan untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

HUKUM

1. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, merespon rumor terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk Airlangga Hartarto dalam kasus izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) di Kemendag periode 2021-2022. Ia mengaku belum ada info soal itu. Ia juga tidak tahu, apakah Airlangga sudah diperiksa pada Jumat (9/8/2024). Termasuk soal informasi Kejagung sudah melakukan gelar perkara untuk menetapkan Airlangga sebagai tersangka. Namun, Harli membantah ada motif politik di balik pemanggilan Airlangga. Menurut dia, pemeriksaan kasus Airlangga merupakan upaya penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik.

Beberapa pengurus Golkar dalam kesempatan berbeda menceritakan, sebelum Airlangga memutuskan mengundurkan diri dari kursi ketua umum, ia menerima surat panggilan dari Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor CPO. Pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa, 13 Agustus 2024. Dalam kasus ini, Airlangga pun sudah diperiksa sebagai saksi selama sekitar 12 jam pada Senin (24/7/2023). Seorang pengurus Golkar menyebut, Airlangga menerima ancaman akan digeledah dan dijemput paksa jika tak segera membuat surat pengunduran diri pada Sabtu lalu. Dia menyebut, pemanggilan Airlangga pada Selasa mendatang masih dalam status saksi.

EKONOMI

1. Sejumlah ekonom menganggap deindustrialisasi dini yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, berimplikasi langsung terhadap bengkaknya data pekerja informal hingga merosotnya setoran pajak. Deindustrialisasi terjadi, tatkala kontribusi industri pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap PDB. Pada 2014, angkanya masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2023 kian merosot menjadi 18,67%.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin melihat, deindustrialisasi mengakibatkan masyarakat terpaksa mencari penghidupan dari pekerjaan informal. Berdasarkan data BPS, proporsi pekerja informal pada 2023 mencapai 60,12% dari total penduduk bekerja. Padahal, pada 2019 hanya 57,27%. Pada periode 2014, jumlah pekerja informal juga masih 59,81%. Seiring dengan itu, data rasio pajak juga jadi stagnan, karena objek pajaknya makin banyak yang tak tersentuh akibat deindustrialisasi. Pada 2023, tax ratio Indonesia hanya 9,6%, sedangkan pada 2014 masih sebesar 11,4%.

Ekonom UI, Ninasapti Triaswati menambahkan, deindustrialisasi disebabkan pemerintahan Jokowi terburu-buru meninggalkan industri padat karya, dan fokus mengembangkan industri padat modal. Itu tercermin dari data realisasi investasi. Berdasarkan data Apindo, pada 2013 investasi yang masuk hanya Rp 398,3 triliun, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.829.950 orang, atau 4.594 orang per triliun. Pada 2014 dari realisasi investasi Rp 463 triliun, tenaga kerja yang terserap 1.430.846 orang atau 3.090 orang per triliun. Namun pada 2019, realisasi investasi Rp 809,2 triliun hanya menyerap 1.033.835 orang atau 1.277 pekerja per triliun. Dan, 2023 dari realisasi investasi Rp 1.418,9 triliun, terserap 1.823.543 orang atau 1.285 orang per triliun.

2. Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya evaluasi segera terhadap pelemahan permintaan domestik, sebagai respons dari penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia, yang kini memasuki level kontraksi setelah berekspansi selama 34 bulan beruntun. Ia minta para menterinya yang hadir dalam rapat kabinet di IKN untuk menjadikan data penurunan PMI manufaktur ini sebagai perhatian serius. Dia juga menyoroti bahwa komponen-komponen yang paling banyak mengalami penurunan adalah sektor produksi (-2,6), pesanan baru (-1,7), dan employment (-1,4).

S&P Global awal bulan ini mengumumkan, PMI Manufaktur Indonesia pada Juli terjerembab ke zona kontraksi di 49,3, dari posisi 50,7 bulan sebelumnya. Ini terendah sejak Agustus 2021, saat Covid-19. Selain itu, indeks produksi (output) terperosok ke 48,8 pada Juli dibandingkan dengan 51,4 pada Juni 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengestimasikan penurunan kinerja manufaktur pada Juli 2024, masih akan terus berlanjut. Menurutnya, PMI manufaktur Indonesia diperkirakan masih akan berada di sekitar angka 49-51 dalam 1-2 bulan ke depan, yang merupakan titik terendahnya. Ia menilai, dampak inflasi pangan dan kurangnya penciptaan lapangan kerja, menjadi faktor yang menghambat pemulihan ekonomi. Akibatnya, terjadi penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, produk-produk impor yang lebih murah turut menekan industri dalam negeri.

3. Presiden terpilih Prabowo Subianto, menyatakan berkomitmen untuk “melanjutkan, dan jika memungkinkan menyelesaikan” Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pernyataan tersebut menghilangkan ketidakpastian mengenai kelanjutan proyek bernilai USD 35 miliar tersebut. Prabowo memperkirakan IKN akan berfungsi dalam 4-5 tahun ke depan. Sementara dalam rapat kabinet pertama di IKN, Jokowi mengungkapkan, di luar anggaran APBN, investasi yang masuk sudah Rp 56,2 triliun.

TRENDING MEDSOS

Perbincangan terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketum Partai Golkar, menjadi trending di X. Netizen menduga bahwa Airlangga tersandera kasus hukum, salah satunya adalah dugaan korupsi yang sedang dalam penyelidikan KPK, terkait penyelundupan bijih nikel. Perbincangan juga mengarah kepada dugaan bahwa ini adalah operasi yang dilakukan Istana melalui Bahlil Lahadalia sebagai operatornya.

HIGHLIGHTS

Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar memang mengejutkan banyak kalangan. Selagi ia dalam posisi kuat di internal Golkar – sudah mendapat komitmen dukungan dari pengurus semua DPD, Golkar berhasil menambah kursi DPR dari 85 menjadi 102 kursi dari hasil Pemilu 2024 – tapi justru mengundurkan diri, ada apa? Beredar spekulasi bahwa tangan kekuasaan yang sangat kuat yang menyebabkan dia menyerah. Tangan itu menggunakan instrumen hukum untuk menekan Airlangga.

Meski pihak Istana membantah Jokowi berperan dalam pengunduran diri Airlangga, tapi kalangan politisi menduga kuat bahwa kursi Ketum Golkar memang diincar untuk mengamankan pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama di arena parlemen (DPR). Secara lebih khusus adalah mengamankan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang akan menjadi wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Meski Gibran diusung Golkar sebagai calon presiden saat pendaftaran Pilpres 2024, tapi Gibran tidak bergabung di partai itu, setelah ia dipecat dari PDIP. Langkah ini mengikuti jejak Jusuf Kalla (JK) yang mengambil Golkar setelah ia menjabat wapres 2004-2009 mendampingi SBY. Dalam Munas Golkar Desember 2024, JK memenangkan kursi Ketum Golkar. Padahal dalam Pilpres 2004, Golkar mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi.

Dalam kasus terbaru ini, kuat beredar kabar bahwa Bahlil Lahadalia menjadi calon terkuat untuk menggantikan Airlangga dalam Munaslub Golkar. Ia diketahui sebagai proxy Jokowi di Golkar, yang dengan demikian akan menjadi pengaman untuk Gibran. Munaslub harus digelar sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024, jika Golkar berniat ikut mencalonkan jagoannya. Sebab, calon yang diusung harus dibuktikan dengan surat dukungan parpol yang ditandatangani ketua umum definitif. Padahal, menurut Jusuf Kalla, untuk menjadi Ketum Golkar paling tidak butuh Rp 600 miliar. Maka, pihak yang sudah mengincar kursi ketum tentu telah menyiapkan amunisi banyak untuk munaslub nanti.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 12 Agustus 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 348