Wapres Tak Setuju Rencana Menag Ubah Izin Rumah Ibadah, Polemik Sewa Mobil 1000 Unit di IKN, dan Densus Tangkap 2 orang
POLITIK
1. Wapres Ma’ruf Amin tidak setuju dengan rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang akan mengubah perizinan rumah ibadah dari saat ini yang memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menjadi cukup diajukan ke Kementerian Agama. Perubahan aturan ini bakal berlaku setelah ada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendirian rumah ibadah. Kata Wapres hari ini di Bantul, Yogyakarta, Menag tidak boleh asal coret begitu saja. Ia menjelaskan aturan pendirian rumah ibadah adalah kesepakatan dari majelis-majelis agama, yang dituangkan dalam keputusan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Ma’ruf mengaku ikut andil dalam membuat kesepakatan tersebut.
2. Terjadi simpang siur pernyataan dari Istana mengenai kabar sewa mobil 1.000 unit untuk acara HUT ke-79 RI di IKN. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur, Damun Kiswanto, mengaku sudah meneken kesepakatan dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk pengadaan kendaraan sebanyak itu, dan Kemensetneg sudah memberi uang muka 50%.
Sebagian dari kendaraan itu harus didatangkan dari luar provinsi, dan harga sewanya pun berlipat kali dari biasa. Sewa mobil Alphard yang biasanya Rp 7 juta, naik menjadi Rp 25 juta per hari. Menurut Kepala KSP Moeldoko, tidak ada kata mahal untuk peringatan hari kemerdekaan. Namun Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, membantah ada kontrak sewa 1.000 kendaraan untuk acara HUT RI di IKN. Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, mengatakan mobilisasi selama di IKN akan menggunakan bus.
3. Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada 5 Agustus 2024. Satgas Percepatan Investasi di IKN dibentuk dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara. Satgas tersebut dipimpin oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dengan wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Anggotanya terdiri dari sejumlah menteri.
4. PDIP tidak akan membiarkan Pilkada Jakarta hanya diisi oleh calon pasangan tunggal. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Karena itu, kata Djarot, PDIP masih berkomunikasi intens dengan PKB. Sejauh ini Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta, sedangkan PKS dan Nasdem berkomitmen mendukung Anies Baswedan. Namun, KIM masih berupaya mengajak PKS, Nasdem dan PKB untuk bergabung menjadi KIM Plus. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengakui ada komunikasi dengan PDIP, tapi juga diajak gabung KIM. Jadi, PKB belum memutuskan sikap. PDIP harus menggandeng parpol lain jika ingin mengajukan calon sendiri, mengingat kursi PDIP di DPRD DKI Jakarta hanya 15, sedangkan persyaratan pencalonan membutuhkan 22 kursi (20% dari seluruh kursi DPRD). Sementara PKB memiliki 10 kursi.
HUKUM
1. Komnas HAM mengecam pembunuhan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru, Glen Malcolm Conning (50) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyebut aksi itu mencederai upaya perdamaian di Papua. Komnas HAM juga meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil di Papua. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pihak berwenang untuk menyeret pelaku pembunuhan pilot tersebut yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Barat. Langkah ini harus dilakukan agar pembunuhan di luar hukum ini diadili, dan insiden serupa tidak terjadi di masa depan.
2. Densus 88 Antiteror menangkap dua tersangka terorisme, RJ dan AM, di kawasan Jakarta Barat. Keduannya disebut telah merakit bahan peledak sebelum ditangkap. Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, tidak merinci jenis bahan peledak tersebut. Tapi ia memastikan, jenisnya berbeda dengan yang dirakit pelajar terduga teroris HOK yang ditangkap di Batu, Malang, yakni Triaceton Triperoxide (TATP) atau Mother of Satan. RJ dan AM diringkus di kawasan Jakarta Barat pada Selasa kemarin. Keduanya disebut terafiliasi dengan Daulah Islamiyah atau ISIS.
3. Koordinator Kelompok Humas PPATK, M Natsir Kongah mengatakan, pada 2024 ada sekitar 303 kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, dan 481 anak korban pornografi. Di sisi lain, dugaan prostitusi anak berjumlah sekitar 24.000 anak di rentang usia 10-18 tahun dengan frekuensi transaksi mencapai 130.000 kali, dan nilai perputaran uang Rp 127,37 miliar. Natsir mengungkapkan upaya PPATK memerangi kejahatan eksploitasi seksual selain di dalam lingkup domestik, juga regional. Dalam pertemuan tahunan Financial Intelligence Consultative Group (FICG) di Melbourne, Mei 2024, proposal PPATK mengenai penyusunan indikator red flag transaksi keuangan terkait kejahatan eksploitasi seksual anak, disetujui dan menjadi bagian proyek strategis FICG 2024-2025.
EKONOMI
1. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritik biaya perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN Nusantara yang amat besar di saat masih banyak persoalan lainnya. Angka Rp 25 miliar hanya untuk transportasi, ditambah akomodasi dan undangan influencer, menurut dia, bisa untuk memberikan 1.000 guru honorer upah layak Rp 2 juta per bulan selama satu tahun, dan peningkatan kesejahteraan ratusan pejuang kemerdekaan. Huda menyebut penggunaan anggaran fantastis ini sebagai miskin empati dan niretika.
2. Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia per akhir Juli sebesar US$ 145,4 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang US$ 140,2 miliar. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama dipengaruhi oleh penarikan utang pemerintah lewat penerbitan sukuk global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan.
TRENDING MEDSOS
Rencana penyewaan 1.000 unit mobil untuk tamu negara saat upacara 17 Agustus di IKN menjadi trending di X. Netizen aktif memberikan kritik, dikarenakan harga sewa yang mahal, seperti 1 unit Alphard Rp 25 juta/hari. Selain itu, kritik juga disebabkan oleh pernyataan Kepala KSP Moeldoko yang menyebut tidak ada yang mahal untuk acara kemerdekaan.
HIGHLIGHTS
1. Semakin kecil peluang janji Menag Yaqut terealisasi untuk mengubah perizinan pendirian rumah ibadah, dengan menghapus keharusan ada rekomendasi dari FKUB. Wapres Ma’ruf menolak rencana Yaqut tersebut. Selama ini memang banyak kasus pendirian rumah ibadah terhambat gara-gara penolakan dari FKUB, dengan berbagai alasan.
2. Terjadi lagi kesimpangsiuran informasi tentang kegiatan pemerintah tentang biaya sewa mobil untuk acara peringatan 17 Agustus di IKN. Ketua DPD Asperda yang mengaku sudah menandatangani kontrak sewa kendaraan dan bahkan sudah mendapatkan pembayaran uang muka (DP), dibantah oleh Kepala Sekretariat Presiden. Kepala KSP Moeldoko menyatakan tidak ada yang mahal untuk acara kemerdekaan. Sekretaris Kemensetneg mengatakan mobilisasi akan menggunakan bus. Sampai hari ini tidak ada klarifikasi informasi yang benar dari pejabat negara yang seharusnya bertanggung jawab terhadap informasi ini. Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan di bawah Presiden.
Terlepas informasi mana yang benar, saat ini sedang dipertontonkan matinya ‘amor patriae’ oleh para pejabat negara di hadapan jutaan rakyat yang sedang terhimpit banyak masalah. Rp 25 miliar akan dibakar setiap hari untuk sewa mobil mewah selama para pejabat negara itu berada di IKN. Karena itu kunjungan kedinasan, maka tentu saja Rp 25 miliar per hari akan dibayar dengan uang negara. Amor patriae (cinta negara) sudah diabaikan, kini yang ditampilkan adalah l’etat c’est moi (negara adalah saya).
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 7 Agustus 2024