POLITIK
1. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini tentang elektabilitas tokoh yang potensial berlaga dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) berada di urutan teratas, dengan elektabilitas 36,6%. Survei dilakukan pada 15-20 Juni 2024, melibatkan 500 responden yang diwawancara secara tatap muka. Posisi di bawah RK adalah, mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi 12,2%, Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor) dan Atalia Praratya sama-sama 1,6%, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu 1,0%. Nama Desy Ratnasari, Deddy Mizwar, dan Alfiansyah Komeng masing-masing 0,8%. Sebanyak 41,0% responden memilih tidak tahu/tidak jawab, dan 3,6% menjawab ‘lainnya’.
2. Untuk wilayah Provinsi Banten, hasil survei Litbang Kompas menyimpulkan elektabilitas Airin Rachmi Diany berada di urutan teratas sebesar 38,3%. Urutan berikutnya di bawah eks Wali Kota Tangerang Selatan adalah Wahidin Halim, eks Gubernur Banten 2017-2022 dengan elektabilitas 18,1%, dan eks Gubernur Banten 2015-2017 Rano Karno 16,5%. Selanjutnya, eks Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah 6,9%; eks Bupati Pandeglang, Irna Narulita 3,7%; eks Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya 3,7%; dan Achmad Dimyati Natakusumah serta Ahmed Zaki Iskandar dengan elektabilitas 2,7%.
3. Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, kemarin menyampaikan permohonan maaf kepada publik, atas tindakan 5 orang aktivis NU yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, beberapa waktu lalu. Lima orang ini adalah, Zainul Maarif, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jakarta; Munawir Aziz sebagai Sekretaris Umum Persatuan Pencak Silat yang juga Sekum Pagar Nusa; Nurul Bahrul Ulum dan Izza Anafisa Dania adalah anggota dari Pimpinan Pusat Fatayat NU; serta Syukron Makmun adalah Ketua Pengurus Wilayah NU Banten. Ia menyatakan, satu-satunya kegiatan yang diperbolehkan adalah membantu rakyat Palestina.
4. Ketua DPP PDIP Said Abdullah berharap, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi calon dalam Pilgub Jakarta November mendatang. Hal itu disampaikan Said merespons hasil survei Litbang Kompas terkini yang menunjukkan Ahok memperoleh elektabilitas tertinggi kedua di bawah Anies Baswedan, eks calon presiden 2024 yang juga bersaing dengan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
5. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina, Anton Aliabbas menilai, pencabutan larangan berbisnis anggota TNI aktif dengan dalih demi meningkatkan kesejahteraan prajurit, tidak relevan karena bisnis militer belum tentu ditujukan untuk kemakmuran para personel. Menurut dia, memberikan jaminan kesejahteraan prajurit TNI adalah tanggung jawab pemerintah. Jika larangan berbisnis anggota TNI aktif dicabut, bakal terjadi pengulangan pola seperti pada Orde Baru. Itu akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan institusi, personel, dan senjata dalam bersaing dengan badan usaha atau pengusaha sipil.
Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro berpendapat, seharusnya yang dilarang adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.
HUKUM
1. Penyidik KPK menggeledah kantor dan rumah Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita). Dikabarkan pula, Ita juga diperiksa di ruangannya. Pemeriksaan terhadap Ita terkait dugaan kasus gratifikasi atau pungutan fee sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) di Pemkot Semarang tahun 2022-2023. KPK juga memeriksa suami Ita, Alwin Basri yang diduga menjadi operator pungutan fee proyek PL tersebut.
2. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), hari ini melaporkan kasus kematian wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara, ke Kantor Staf Presiden (KSP), supaya mendapat perhatian dari Presiden Jokowi. Laporan KKJ itu diwakili oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kontras, dan Amnesty International. Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana mengatakan, alasan melaporkan kasus itu ke KSP agar mendapat pengawalan dalam proses penyidikannya, karena ada indikasi kasus kematian wartawan Tribrata TV ini ‘masuk angin’ apabila tidak dikawal. Rico dan 3 anggota keluarganya tewas dalam kebakaran di rumahnya pada 27 Juni 2024. Berdasarkan penyelidikan polisi, rumah Rico sengaja dibakar. Polisi sudah menetapkan 3 orang tersangka pembakaran. Peristiwa tersebut, diduga terkait dengan pemberitaan judi yang dibuat oleh Rico, yang diduga melibatkan oknum militer.
EKONOMI
1. Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengkritik BUMN yang merugi karena dibebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Whoosh. Salah satunya, PT Wijaya Karya Tbk yang sepanjang 2023 rugi hingga Rp 7,12 triliun. Ia menilai proyek Whoosh melampaui kemampuan BUMN, dan berpotensi membuat perusahaan negara tumbang satu persatu. Jika tak dibereskan, itu akan membebani pemerintahan Prabowo. Ia memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun berpotensi merugi karena proyek KA cepat itu. Per Januari 2024, KAI telah memangkas layanan kereta Argo Parahyangan karena kinerja Whoosh yang tak membaik. Jika dalam 5 tahun kondisinya begitu terus, negara harus mengambil alih secara keseluruhan.
Sebelumnya Dirut Wika, Agung Budi Waskito mengungkapkan, salah satu penyebab kerugian perseroan terjadi pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI merupakan anak usaha PT KAI selaku pemilik mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yakni mencapai 60%. Namun Wijaya Karya menguasai 38% saham PSBI. Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan, penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun. Kemudian yang masih belum dibayar sekitar Rp 5 triliun sehingga total hampir Rp 12 triliun.
2. Menanggapi kabar rencana pemangkasan anggaran program makanan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500 per anak, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga kini alokasi anggaran masih sesuai yang diajukan dalam RAPBN 2025, yakni Rp 15.000. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per anak. Sehingga anggaran Rp 71 triliun bisa mencapai lebih banyak anak.
3. Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 6,25%. Suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro stability untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan tahun 2025. Perry mengungkapkan, fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek untuk penguatan efektivitas nilai tukar rupiah dan menarik aliran modal asing.
TRENDING MEDSOS
Trending terkait PBNU masih tinggi di X. Kali ini, kritik mengarah kepada pernyataan blunder Ketua PBNU, Gus Yahya Staquf. Dia menjelaskan, bahwa 5 cendekiawan NU yang berjumpa Presiden Israel masih di bawah umur, sehingga tidak mengerti geopolitik. Buzzer juga mengunggah video pertemuan Gus Yahya dengan Perdana Menteri Israel pada 2018.
HIGHLIGHTS
1. Mabes TNI menginginkan pasal larangan tentara berbisnis yang tertuang dalam UU TNI dihapus. Usulan ini, menjadi salah satu pokok bahasan dalam Revisi UU TNI yang sedang digodok DPR. Alasan yang dikemukakan Mabes TNI adalah, demi meningkatkan kesejahteraan prajurit. Dalam menyikapi permintaan tersebut, DPR seharusnya tetap berpegang pada fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara, yang mensyaratkan keprofesionalan mutlak. Dengan demikian, prajurit TNI tidak boleh memberi perhatian pada bidang yang tidak mendukung keprofesionalannya. Soal kesejahteraan itu urusan pemerintah.
2. Sebaiknya Yahya C Staquf bisa memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya kepada publik, mengenai kemarahan dia pribadi dan PBNU kepada 5 aktivis NU bertemu Presiden Israel. Yahya juga harus mampu menjelaskan secara gamblang, akan perbedaan pertemuan pribadi dia dengan PM Israel di tahun 2018, dengan pertemuan pribadi 5 aktivis tersebut dengan Presiden Israel saat ini. Jika disebut alasan karena saat ini Israel sedang menggempur Palestina, toh konflik Israel dengan Palestina sudah berlangsung puluhan tahun dan selalu saling menyerang sejak dulu.
3. Kematian wartawan Tribrata TV yang diduga terkait dengan berita yang diangkatnya, harus menjadi perhatian serius. Pers sebagai pilar ke empat demokrasi, menjadi salah satu penanda bagaimana negara secara serius melindungi rakyatnya. Jika wartawan yang secara khusus mendapatkan hak untuk menyebarkan informasi saja dengan gampang dipersekusi sampai meninggal, akan memunculkan ketakutan (teror) bagi masyarakat untuk berani menyuarakan kebenaran. Hal itu membuat negara semakin tidak transparan dan tidak demokratis.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 17 Juli 2024
