POLITIK
1. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hari ini membantah kabar yang menyebut bahwa presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, tidak mau pindah ke IKN Nusantara. Isu Prabowo yang ogah pindah ke IKN mencuat beberapa hari terakhir, bersamaan dengan kepastian bahwa Presiden Jokowi batal berkantor di IKN Juli ini. Pembatalan pindah kantor karena sejumlah fasilitas utama seperti listrik dan air bersih, belum beres. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yakni Soedradjad Djiwandono, pernah mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo bakal lebih mendahulukan program makan bergizi gratis ketimbang IKN.
2. Sekjen PAN Eddy Soeparno, membantah revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sedang digarap DPR untuk diubah menjadi UU Dewan Pertimbangan Agung (DPA) merupakan sarana untuk bagi-bagi jabatan di kalangan pendukung Prabowo-Gibran. Dalam revisi yang tengah bergulir di DPR, muncul usul agar jumlah anggota DPA tidak dibatasi, dan anggotanya bisa berasal dari partai politik. Eddy minta revisi ini tak dipandang dari aspek politis, tapi sebagai kewajaran mengingat di semua negara pasti punya lembaga penasihat presiden.
3. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, hari ini mengatakan, bahwa partainya akan membentuk koalisi atau kerja sama politik bernama koalisi semut di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024, untuk melawan gajah. Istilah “gajah” tertuju kepada koalisi pendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yang diusung 8 parpol, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP dan PKS. Djarot tidak mengungkap nama calon yang akan diusung koalisi semut, tapi DPD PDIP Sumut telah menyodorkan 2 nama ke DPP yakni Nikson Nababan, yang kader PDIP, dan Edy Rahmayadi.
4. PDIP dan Partai Golkar bergandeng tangan untuk mengusung pasangan Airin Rachmi Diany dan Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi, sebagai calon peserta pemilihan gubernur Banten. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, bahwa kerja sama tersebut sudah pasti. Airin adalah kader Golkar yang sudah 2 periode menjadi wali kota Tangerang Selatan.
HUKUM
1. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis hukuman 10 tahun penjara, dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Hakim juga menghukum SYL membayar uang pengganti sekitar Rp 14 miliar dan US$ 30 ribu. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sekitar Rp 44 miliar dan US$ 30 ribu. Melalui pengacaranya, SYL menyatakan pikir-pikir. SYL dan tim hukum memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan sikap atas vonis tersebut.
Dua anak buah SYL, Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono dan Direktur Alsintan Kementan, Muhammad Hatta, divonis masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Hukuman ini juga lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh menyebut hal yang meringankan, keduanya tidak menikmati hasil korupsi.
2. Setelah menetapkan dua tersangka pembakar rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, polisi menangkap satu tersangka baru dalam kasus yang menewaskan Rico dan 3 anggota keluarganya itu. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, tersangka baru itu adalah Bebas Ginting. Penangkapan itu merupakan pengembangan dari keterangan dua tersangka eksekutor pembakar rumah, RAS (37) dan YT (36). Bebas Ginting diduga memerintahkan RAS dan YST membakar rumah Rico, dan memberikan uang Rp 130 ribu untuk membeli bensin Pertalite dan solar.
Dalam pembakaran rumah tersebut, 4 orang meninggal. Mereka adalah Rico, istri Rico Elfrida boru Ginting, anaknya Sudi Investasi Pasaribu (12), dan cucunya Loin Situkur (3). Hasil temuan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan, pembakaran rumah itu terjadi setelah ia menulis berita perjudian yang melibatkan prajurit TNI di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabupaten Karo.
EKONOMI
1. Isu rencana Prabowo menaikkan rasio utang 50% terhadap PDB kembali muncul. Kepada Financial Times, Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo mengatakan, ia yakin negara dapat mempertahankan peringkat layak investasi meski rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50%, dari level saat ini 39%. Syaratnya, jika pemerintah meningkatkan pendapatan pajak. Hashim mengaku sudah bicara dengan Bank Dunia, dan menurut mereka rasio utang 50% adalah tindakan yang bijaksana.
Rencana kontroversial itu muncul pertama kali dalam laporan Bloomberg News, pada Juni lalu, dan memicu guncangan di pasar. Nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp 16.450/US$, terlemah sejak April 2020. Yield obligasi pemerintah bertenor 10 tahun melonjak. Namun isu mereda setelah tim transisi ekonomi Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad dan Thomas Djiwandono membantah rencana Prabowo menaikkan rasio utang secara bertahap hingga 50% selama 5 tahun pemerintahannya.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, membantah pernyataan Menko Marves Luhut B Pandjaitan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Airlangga menegaskan, tidak ada pembatasan itu. Yang ada, kata dia, adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia. Ia menekankan, revisi Perpres No 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Luhut mengatakan pembatasan itu dilakukan supaya penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Ia menilai, dengan adanya pembatasan pemberian BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan di X mengarah kepada kritik netizen kepada Gerindra, yang mencalonkan komika Marshel Widianto sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Terpantau akun influencer hingga komika seperti, Pandji Pragiwaksono mencibir bahwa Marshel bukan merupakan sosok yang kritis dan kompeten untuk dimajukan sebagai calon untuk posisi tersebut.
HIGHLIGHTS
1. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, mulai 17 Agustus 2024 diberlakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, supaya penyaluran BBM dapat tepat sasaran, dan dapat menghemat keuangan negara. Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah Luhut; tidak ada pembatasan pembelian, tapi penurunan kadar sulfur dalam BBM untuk menjaga kualitas udara Indonesia. Kedua orang tersebut punya posisi sejajar di kabinet. Tidak jelas dari kedua menteri itu, siapa yang benar. Padahal, kebijakan tersebut, apapun bentuknya atau namanya, jelas merupakan kebijakan ekonomi yang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Untuk pembuatan kebijakan sepenting itu, memang aneh jika sampai 2 menteri selevel tidak satu suara. Keterpurukan industri tekstil belakangan ini, sudah memberi gambaran jelas tentang ketidaksinkronan kebijakan menteri perdagangan dengan menteri perindustrian, dan menteri keuangan.
2. Pakar hukum tata negara seharusnya menyoroti revisi UU Wantimpres untuk diubah menjadi UU Dewan Pertimbangan Agung. Meskipun secara fungsi hampir sama, namun kedudukan Wantrimpres dengan DPA sangat berbeda. Posisi DPA adalah lembaga tinggi negara setingkat Presiden, DPR, dan lain-lain. Hal yang lebih urgent menjadi sorotan, adalah bahwa keberadaan DPA telah dihapus seiring dilakukannya amandemen UUD 1945. Dengan demikian, menghidupkan lagi DPA berarti menyalahi konstitusi (UUD).
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 11 Juli 2024
