Defisit APBN 2024 Mendekati Batas Alarm, DPR Mendadak Revisi UU Wantimpres, dan Kepastian Jokowi Berkantor di IKN
POLITIK
1. Presiden Jokowi belum bisa memastikan kapan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Padahal Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, sebelumnya memastikan Presiden Jokowi berkantor di IKN mulai Juli tahun ini. Kata Jokowi kemarin, ia akan berkantor di IKN jika fasilitas atau kebutuhan dasar seperti listrik dan air sudah siap. Selain itu, ia juga belum bisa memastikan kapan menerbitkan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Ia menyebut Keppres itu bisa diterbitkan sebelum atau setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang diagendakan pada 20 Oktober 2024.
2. Badan Legislatif (Baleg) DPR, hari ini membahas revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Padahal perubahan UU tersebut tidak ada dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Prolegnas prioritas merupakan daftar RUU yang harus diselesaikan oleh DPR pada periode tertentu, dalam hal ini periode 2024. Menurut Wakil Ketua DPR, Achmad Baidowi (Awiek), dalam politik setiap peluang pembahasan perubahan UU selalu ada, termasuk tiba-tiba membahas UU Wantimpres.
3. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, hari ini mempertanyakan banyaknya dukungan parpol kepada Bobby Nasution (33 tahun) untuk mencalonkan diri pada pemilihan gubernur Sumatera Utara November mendatang. Dukungan itu, apakah karena faktor kapasitas diri Bobby atau pengaruh dari mertua, Presiden Jokowi. Bobby sudah mendapat dukungan 8 parpol, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP dan PKS. Berdasarkan komposisi parpol di DPRD Sumut, tinggal PDIP, Hanura, dan Perindo yang belum memutuskan calon yang akan diusung. Sementara calon potensial pesaing Bobby, Edy Rahmayadi, gubernur 2018-2023, belum mendapat tiket. Padahal dalam Pilgub 2018 yang dimenangkan Edy, dia didukung oleh 8 parpol, yang kini berpindah mendukung Bobby.
4. Sidang paripurna DPR hari ini mengesahkan penggunaan hak angket untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024, yang dinilai banyak masalah. Sudah pula dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menjalankan fungsi tersebut. Pansus evaluasi pelaksanaan haji tersebut beranggotakan 30 orang dari PDIP (7), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (3), Partai Nasdem (3), PKB (3), Partai Demokrat (3), PKS (2), PAN (1) dan PPP (1). Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, Pansus akan bekerja pada masa reses DPR yang mulai berlangsung 12 Juli 2024 hingga nanti dibuka kembali pada sidang tahunan 16 Agustus 2024. Merespons hak angket tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, akan mengikuti proses yang berjalan di Senayan.
5. Presiden Jokowi kemarin memastikan akan meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, yang diberhentikan oleh DKPP pada Rabu, 3 Juli lalu, karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Namun, Jokowi masih belum bisa memberikan kepastian tanggal, sebab menurutnya draf Keppres tersebut belum ia terima. Berdasarkan ketentuan, Keppres harus diterbitkan maksimal 7 hari sejak putusan dibacakan DKPP.
HUKUM
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah pegawainya bermain judi online. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengaku telah memperoleh informasi tersebut. Penelusuran awal oleh Inspektorat, menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan, menyebut judi online merupakan kejahatan yang bisa merusak mental dan mempengaruhi kinerja. Menurut dia, jika pegawai KPK yang bermain judi online tidak ditindak tegas, maka lembaga akan terdampak. Pengawasan makin lemah karena permisif terhadap perbuatan salah.
2. Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Mochamad Hasan, mendukung penuh Polda Sumut dalam mengusut tuntas kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu. Dukungan itu disampaikan Hasan saat menghadiri konferensi pers penetapan tersangka kasus pembakaran rumah Rico, oleh Polda Sumut di Polres Tanah Karo, Senin (8/7/2024). Sebelumnya, kematian Rico bersama istri, anak, dan cucu dalam peristiwa kebakaran rumah pribadi mereka yang terjadi pada 27 Juni dini hari lalu, dikaitkan dengan berita lapak judi. Komite Keselamatan Jurnalis, menduga lapak itu dilindungi oknum TNI. Polisi kemarin telah menangkap dua tersangka pembakar rumah, RAS dan YST.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menilai proyeksi defisit APBN sepanjang 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB masih terbilang aman. Kemarin dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pada semester I-2024 APBN mencatat defisit Rp 77,3 triliun. Pendapatan negara tercatat Rp 1.320,7 triliun, turun 6,2% yoy dari semester I-2023. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun, meningkat 11,3% yoy dari periode yang sama pada tahun lalu. Ia memperkirakan penerimaan negara sepanjang 2024 akan terkumpul Rp 2.802,5 triliun, dan belanja negara Rp 3.412,2 triliun. Dengan outlook tersebut, ia memproyeksikan defisit APBN 2024 sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, rencana defisit 2,7% itu cukup berat. Belum termasuk program presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menilai APBN harus menanggung defisit karena tidak ada lagi windfall harga komoditas, penerimaan PPh badan yang turun, dan tertekannya daya beli kelas menengah karena kenaikan PPN. Ia berharap pelebaran defisit itu tak menjadi alasan menaikkan harga-harga yang diatur pemerintah (administered prices) sehingga menciptakan inflasi lebih tinggi. Ia berharap Prabowo-Gibran menjaga defisit di bawah 2,7% tahun depan, dengan mempertimbangkan program-programnya termasuk makan bergizi gratis.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah, meminta pemerintah mempertimbangkan kembali proyek-proyek yang bersifat “kejar tayang”. Dalam rapat kerja penyampaian laporan APBN semester I-2024 dengan Menkeu, Said meminta, pelaksanaan proyek-proyek yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, dipertimbangkan ulang. Langkah tersebut untuk memastikan ruang fiskal tetap sehat, khususnya di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, dan tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya.
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mempersilakan Mendag Zulkifli Hasan untuk membentuk satgas impor ilegal. Menurut dia, impor ilegal harus ditindak secara hukum. Pemerintah, kata dia, sering membentuk satgas untuk memberantas berbagai bentuk barang impor ilegal. Keberadaan barang impor ilegal dikeluhkan sejumlah asosiasi ritel, antara lain Himpunan Perintel dan Penyewa pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Mereka menuding barang impor ilegal adalah biang kerok keterpurukan ritel dan industri sejenis dalam negeri.
Menindaklanjuti pertemuan dengan sejumlah asosiasi, Zulhas bersama Hippindo berencana membentuk satgas untuk mengurusi masalah produk impor. Tugas satgas ini, lanjut Zulhas, adalah untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di dalam negeri. Selain itu, satgas juga akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi, hingga penegak hukum. Namun ia tak memberikan detail waktu pembentukan satgas karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan berbagai pihak terkait.
3. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengaku tengah mencari tahu isi dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Jika isinya barang jadi, bisa memukul produk lokal karena kalah bersaing dalam harga. Sebagai pembina industri, Menperin berkepentingan mengetahui isi kontainer tersebut, dan wajib memitigasi barang-barang yang masuk ke dalam negeri. Ia sudah menanyakan ke Menteri Keuangan tapi belum ada jawaban. Sebelumnnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah melepaskan 16.451 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan utama Indonesia. Total kontainer yang dilepas per 26 Mei 2024 itu, setara 62,3% dari total kontainer yang telah tertahan sebanyak 26.415.
TRENDING MEDSOS
Perbincangan didominasi narasi batalnya Jokowi berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Jokowi beralasan, hal ini disebabkan infrastruktur seperti listrik, dan air belum siap. Jokowi juga mengatakan tidak mau buru-buru memindahkan IKN, dan bisa dilakukan setelah bulan Oktober. Media, buzzer dan netizen ramai merespons negatif narasi batalnya Jokowi pindah ke IKN.
HIGHLIGHT
1. Proyeksi defisit APBN 2024 sebesar 2,7% terhadap PDB, mendekati batas 3% yang telah ditetapkan, seharusnya menjadi alarm. Ini angka tertinggi sejak 2005, di luar masa pandemi Covid, dan akan menjadi beban bagi pemerintahan yang akan datang. Benar bahwa rendahnya pendapatan negara, hanya naik Rp 18,6 triliun, karena penurunan harga komoditas. Tapi pengeluaran pun melonjak Rp 291 triliun. Salah satu penyebab kenaikan belanja K/L adalah keputusan menaikkan gaji ASN dan TNI serta tunjangan pensiunan sebelum pemilu. Anggaran belanja pegawai tercatat Rp 484,4 triliun, melonjak 17,5% dibandingkan 2023. Sementara belanja non K/L naik, salah satunya disebabkan belanja bantuan sosial (bansos). Sulit dibantah, tudingan pengeluaran itu ada kaitannya dengan Pemilu 2024.
2. Menjadi perhatian, manuver DPR yang mendadak akan melakukan revisi UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Perubahan UU tersebut tidak diagendakan sebelumnya. Wakil Ketua DPR Achmad Baidowi beralasan, dalam politik setiap peluang pembahasan perubahan UU selalu ada, termasuk tiba-tiba membahas UU Wantimpres. Bisa jadi konstelasi politik mendatang membutuhkan UU yang akomodatif. Alasan Awiek tersebut menguatkan dugaan banyak kalangan hukum, yang menyebut bahwa banyak UU dibuat sekadar demi mengakomodasi kepentingan politik tertentu.
3. Tidak ada respons publik yang berlebihan ketika Presiden Jokowi mengatakan belum bisa memastikan kapan dia akan mulai berkantor di IKN. Demikian juga dengan pernyataannya, belum bisa memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota akan diterbitkan. Tak ada respons, bukan berarti karena publik tidak peduli. Bisa jadi, telah terjadi ‘apatisme massal’ karena terlalu seringnya rezim Jokowi tidak menepati janji. Atau juga, publik jauh-jauh hari sudah memprediksi bahwa ‘proyek mercusuar’ bernama IKN itu, tak akan selesai sesuai target waktu seperti yang selama ini sering digembor-gemborkan oleh pemerintah.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 9 Juli 2024
