Rencana Peringatan HUT RI ke 79 di IKN Mungkin Gagal, Polemik Izin Tambang PBNU, dan Pelanggaran HAM di Papua

POLITIK

1. Rencana Presiden Jokowi menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim, tidak bisa direalisasikan penuh. Setelah Presiden menggelar rapat dengan sejumlah menteri pagi hari ini, Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menjelaskan, upacara HUT ke-79 RI akan digelar di IKN dan Jakarta. Presiden Jokowi akan memimpin upacara di IKN didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto, sedangkan Wapres Ma’ruf Amin di Istana Merdeka Jakarta didampingi wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pejabat negara juga akan dibagi di 2 tempat tersebut.

Muhajir enggan menjelaskan alasan perubahan rencana tersebut. Dia hanya memastikan bahwa semua akomodasi siap, termasuk kepastian Bandara IKN bisa digunakan untuk menyambut tamu pada akhir Juli, sehingga tamu tidak perlu singgah di Balikpapan. Selain itu, kepastian jalan tol dari bandara baru ke IKN juga akan diketahui akhir Juli mendatang. Para duta besar negara sahabat mungkin akan diundang hadir di IKN, tapi tidak menginap.

2. Pemimpin bekas ormas FPI, Habib Rizieq Syihab, bebas murni dari hukuman penjara, hari ini. Dia sudah menjalani pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan sejak 20 Juli 2022, atas vonis penjara selama 2 tahun 8 bulan ditambah denda Rp 20 juta, akumulasi dari 3 kasus pidana, yakni tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan, terkait kerumunan di Petamburan, Jakpus; tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan di Megamendung, Jabar; dan tindak pidana menyiarkan berita bohong terkait data swab RS Ummi Bogor. Koordinator Hukum dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Deddy Eduar Eka Saputra hari ini menjelaskan, masa bimbingan Pembebasan Bersyarat (PB) HRS berakhir di tanggal 10 Juni 2024, sehingga dia resmi bebas murni.

3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa penyidik KPK hari ini, selama sekitar 4 jam. Ia hadir memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Harun Masiku, sebagaimana sudah ia janjikan pekan lalu. Ia didampingi 3 pengacara pribadinya yakni Patra Zen, Ronny Talapessy, dan Joy Tobing. Namun, kata Hasto, pemeriksaan belum sampai pokok materi, karena ia keberatan telepon genggamnya disita penyidik. Pengacara Ronny Talapessy, menyatakan, kasus suap Harun Masiku selalu naik ke publik ketika kliennya menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ronny mengaku memiliki data fluktuasi atau naik turunnya isu terkait Harun Masiku dan kasus hukum yang menimpa politisi PDIP itu selama beberapa waktu terakhir.

4. Sebanyak 68 warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin alumni UGM, menyampaikan penolakan terhadap pemberian izin tambang atau konsesi kepada ormas keagamaan, yang tertuang dalam PP 25 Tahun 2024, yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024. Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf beberapa waktu lalu mengatakan, Presiden Jokowi sudah menjanjikan akan memberi konsesi tambang kepada PBNU saat pembukaan Muktamar ke-34 NU di Lampung bulan Desember 2021. Kini NU sudah siap menerima konsesi tambang batubara. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat pekan lalu mengungkapkan, NU akan mendapat tambang dari bekas (eks) penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC), anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik Bakrie Group.

Menurut salah satu dari 68 nahdliyin penolak konsesi tambang kepada ormas keagamaan, Ahmad Rahma Wardhana, pemberian konsesi tambang batubara kepada NU hanya akan menghambat transisi energi di Indonesia. Padahal jelang KTT G-20 yang lalu, kata Peneliti Pusat Studi Energi UGM itu, Indonesia sangat gencar mengampanyekan transisi energi, sehingga mendapat hibah internasional ratusan triliun untuk menutup beberapa pembangkit listrik batubara. Setelah NU mendapat konsesi batubara, kata Ahmad, para pengusaha tambang batubara dan pembangkit listrik batubara jadi ragu untuk meninggalkan batubara, karena NU saja masuk ke batubara.

HUKUM

1. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro menyatakan, permasalahan HAM di Papua menjadi isu prioritas yang harus diperhatikan karena kerawanannya terhadap konflik. Saat merilis Laporan Tahunan Komnas HAM 2023, Atnike mengatakan, selain Papua isu lain yang menjadi prioritas Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat, konflik agraria, kelompok marginal (disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat, pekerja rumah tangga, dan kebebasan beragama), serta bisnis dan HAM.

Atnike juga mengungkapkan, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan. Tercatat ada 771 aduan terkait pelanggaran HAM yang diarahkan kepada Polri sepanjang 2023. Setelah Polri, korporasi menjadi institusi terbanyak kedua yang diadukan, yakni 412 kasus, dan pemerintah daerah (301 kasus). Sepanjang 2023 ada 2.753 aduan, terdiri dari 2.422 aduan yang diterima kantor pusat Komnas HAM, dan 331 aduan diterima 6 kantor perwakilan Komnas HAM di daerah. Paling banyak tentang hak atas kesejahteraan (1.065 aduan), hak memperoleh keadilan (896 aduan), dan hak atas rasa aman (258 aduan).

EKONOMI

1. Keyakinan konsumen pada Mei 2024 menurun dibandingkan April 2024. Hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) menunjukkan, indeks keyakinan konsumen (IKK) Mei sebesar 125,2, lebih rendah dibandingkan 127,7 pada bulan sebelumnya. Penurunan IKK tersebut didorong oleh menurunnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE pada Mei 2024 tercatat sebesar 115,4, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 115,4. Sedangkan, IEK tercatat sebesar 135,0 atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 136,0. Meski menurun, BI menyatakan secara keseluruhan IKK masih berada dalam zona optimistis, atau indeks di atas 100.

2. Produksi beras nasional diprediksi akan anjlok pada semester II-2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, produksi beras dalam negeri diperkirakan sebesar 18,64 juta ton, jauh lebih rendah dibandingkan produksi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 21,11 juta ton. Tren produksi pada periode Januari-Juli 2024 itu menjadi pertanda produksi beras di akhir tahun ini akan anjlok. Arief memprediksi risiko kenaikan harga beras dalam 2-3 bulan mendatang, bahkan kemungkinan hingga di atas harga eceran tertinggi (HET) yang baru ditetapkan Bapanas.

Dalam raker bersama Komisi IV DPR hari ini, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran Rp 20,22 triliun untuk kegiatan bantuan pangan 2025. Tambahan itu antara lain untuk bantuan pangan beras selama 6 bulan sebesar Rp 16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama 6 bulan Rp 834,1 miliar. Lalu, beras stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp 1,5 triliun, jagung SPHP Rp 535 miliar, kedelai SPHP Rp 637,8 miliar dan untuk bencana alam dan darurat selama 1 tahun sebesar Rp 37,9 miliar. Selain itu, juga tambahan anggaran untuk kegiatan reguler 2025 sebesar Rp 589,59 miliar untuk berbagai kegiatan.

TRENDING MEDSOS

1. Polwan, Briptu FN dan Briptu Rian Dwi Wicaksono trending di X, setelah seorang polwan berinisial FN yang berdinas di Polres Mojokerto Kota, diduga membakar hidup-hidup suaminya yang sesama anggota polisi. Polwan itu nekat membakar suaminya, Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW) karena korban kecanduan judi online.

2. Pati masih trending di X, usai kejadian penganiayaan oleh warga Sukolilo, Pati, Jawa Tengah terhadap 4 orang warga Jakarta yang berujung kematian salah seorang bos rental mobil asal Jakarta, pada Kamis (6/6/2024). Saat ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka yang berinisial EN (51), BC (37) dan AG (34), warga Desa Sumbersoko, Sukolilo.

HIGHLIGHTS

1. Rencana peringatan HUT ke-79 RI di IKN yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi sejak tahun lalu, tak sepenuhnya bisa diwujudkan. Padahal semula peringatan tersebut dimaksudkan sebagai penanda ’de facto’ perpindahan ibu kota RI dari Jakarta ke IKN, karena aspek yuridis (undang-undang ibu kota IKN) sudah beres. Fakta pelaksanaan di lapangan, ternyata tak berjalan sesuai rencana. Banyak pihak sudah mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota RI memang tepat, tapi tidak bisa dilakukan secara grusa-grusu, dan semata demi kepentingan legacy personal Presiden Jokowi.

2. PBNU masih punya waktu untuk mempertimbangkan lagi kesanggupannya menerima tawaran rezim Jokowi turut serta menjadi ‘pemain’ tambang dari pihak ormas keagamaan. Selain banyak ormas keagamaan lain yang menolak, para pakar yang merupakan bagian dari jamaah NU juga mendesak pimpinannya untuk membatalkan pengajuan pengelolaan. NU dikhawatirkan akan masuk jebakan sebagai tameng negara melakukan eksploitasi alam, padahal sebelumnya NU pernah mempersoalkan hal tersebut. Di samping itu, Indonesia juga mengampanyekan gerakan transisi energi. Alasan PBNU sedang mencari dana untuk pengembangan pesantren melalui usaha tambang, juga dinilai tidak tepat.

3. Lagi-lagi isu pelanggaran HAM di Papua menyeruak. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, seperti dikutip sejumlah media mengatakan, 41 kasus kekerasan terjadi di Tanah Papua, mulai 1 Januari sampai 1 Juni 2024. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyatakan, permasalahan HAM di Papua menjadi isu prioritas yang harus diperhatikan karena kerawanannya terhadap konflik. Namun isu prioritas ini belum juga dapat diselesaikan oleh pemerintah.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 10 Juni 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187