Sidang Perdana PDIP vs KPU di PTUN, Dewas KPK Tunda Sidang Etik Nurul Ghufron, dan Inflasi April 20224 Turun

POLITIK

1. Sidang perdana gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengenai proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka digelar hari ini, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang pertama yang digelar secara tertutup ini memproses hal teknis, misalnya menentukan siapa pemberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa. PDIP menggugat KPU karena menerima pencalonan Gibran sebagai wakil presiden berdasarkan Peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR, yang berarti perbuatan melawan hukum. Pihak KPU mengaku sudah menyiapkan diri menghadapi gugatan tersebut.

Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun mengungkapkan, PTUN sudah menetapkan gugatan PDIP layak untuk diproses. Menurut Gayus, yang ingin dibuktikan di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum dalam Pemilu 2024. Jika PTUN mengabulkan gugatan tersebut, kata Gayus, memang tidak membatalkan kemenangan Gibran, tapi bisa menjadi pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melantik atau tidak, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

2. Massa berbagai kelompok buruh menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day kemarin, di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus. Peserta aksi membakar baliho bergambar wajah Presiden Jokowi, 5 hakim MK, Ketua KPU Hasyim Asyari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Saat pembakaran dilakukan, sang orator menyebut mereka adalah penjahat demokrasi. Dari hasil Pemilu 2024, Partai Buruh mendapat suara di bawah 1% yakni 972.910 (0,64%), juga Partai Gelora 1.281.991 (0,84%), Partai Hanura 1.094.588 (0,72%), Partai Ummat 642.545 (0,42%), PBB 484.486 (0,32%), Partai Garuda 406.883 (0,27%) dan PKN 326.800 (0,22%).

3. Meskipun tidak mendapatkan kursi di DPR karena perolehan suaranya di bawah 4%, Partai Buruh mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, di sela aksi demo kemarin mengatakan, setelah putusan MK yang menolak gugatan pilpres, pihaknya mempunyai tugas untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Said berharap Prabowo bisa menyerap aspirasi dari kelompok buruh, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), khususnya perihal klaster ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja.

4. Dalam acara pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, pekan lalu, Ketum PSI Kaesang Pangarep menyampaikan pesan dari ayahnya, Presiden Jokowi, supaya kader PSI maju di pilkada yang akan digelar November mendatang. Kata Kaesang, Jokowi juga akan turun membantu PSI di pilkada, karena saat pilkada nanti sudah tidak menjabat presiden. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi hari ini di Kabupaten Sumbawa, NTB, mengatakan bahwa itu urusan PSI.

5. Presiden Jokowi sudah menandatangani Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada 25 April 2024, dan salinan UU itu sudah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, hari ini. Berdasarkan UU terbaru ini, masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua, sehingga total masa jabatan kades bisa mencapai 16 tahun. Aturan ini mengubah pasal dari UU No. 6/2014 yang menetapkan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun.

HUKUM

1. Dewan Pengawas (Dewas) KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, karena ketidakhadirannya. Anggota Dewas, Syamsuddin Haris mengatakan, sidang akan dilaksanakan kembali pada 14 Mei 2024. Jika terlapor tidak juga hadir, sidang etik akan tetap dilanjutkan. Ghufron dilaporkan karena diduga memperdagangkan pengaruhnya saat menangani kasus korupsi di Kementan. Ia disebut meminta seorang ASN di Kementan pusat untuk dimutasi ke Malang, Jawa Timur.

2. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, masih menunggu usulan para anggota berkaitan dengan persoalan 5 orang pimpinan Komisi IV yang disebut menerima THR dari mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Wakil Ketua MKD, Trimedya Panjaitan mengatakan, terbuka kemungkinan untuk memanggil kelima pimpinan Komisi IV DPR tersebut. Kemungkinan dipanggilnya para pimpinan Komisi IV itu semakin besar, jika persoalan ini semakin ramai di publik. Komisi IV merupakan salah satu dari 11 komisi DPR, yang lingkup tugasnya di bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan dan kelautan.

Dalam sidang perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di PN Jakarta Pusat, Senin lalu, Jaksa KPK mengungkapkan SYL pernah mengirimkan THR kepada 5 pimpinan Komisi IV DPR masing-masing Rp 100 juta. Selain itu juga ke sejumlah politisi Nasdem, yakni Ketua Fraksi Nasdem Rp 100 juta, sedangkan anggota Nasdem di Komisi IV masing-masing Rp 50 juta. Uang THR total Rp 750 juta itu diberikan atas perintah SYL, ke Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono. THR diserahkan di ruang kerja Direktur Alsintan, Muhammad Hatta.

EKONOMI

1. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai tukar petani (NTP) pada April 2024 sebesar 116,79 atau turun 2,28% dibandingkan Maret 2024. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (IT) turun 1,74% menjadi 141,78. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani (IB) naik 0,45%, menjadi 121,40. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan IT adalah gabah, jagung, cabai rawit dan cabai merah.

Peningkatan NTP tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik 3,35%. Kenaikan ini terjadi karena IT naik 3,70%, lebih besar dari kenaikan IB yang hanya naik 0,34%. Penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun 7,64%. Penurunan ini terjadi karena IT turun 7,01%, sementara IB naik 0,59%.

2. Inflasi Indonesia pada April 2024 turun dibandingkan bulan sebelumnya. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, inflasi April sebesar 0,25% secara bulanan (mtm), lebih rendah dibanding Maret sebesar 0,52% (mtm). Secara tahunan terjadi inflasi 3% (yoy). Sedangkan inflasi secara tahun kalender (April 2024 terhadap Desember 2023) mencapai 1,19%% year to date (ytd).

Inflasi April ini didorong, terutama oleh komponen harga yang diatur pemerintah yang mengalami inflasi 0,62%, dengan andil terhadap inflasi 0,12%. Komoditasnya adalah tarif angkutan udara, tarif angkutan antarkota, sigaret kretek mesin (SKM), dan tarif kereta api. Komponen lain adalah inflasi inti yang mengalami inflasi 0,29%, dengan andil terhadap inflasi 0,18%. Komponen harga bergejolak mengalami deflasi 0,31%, dengan andil deflasi 0,05%. Komoditasnya adalah cabai merah, beras, telur ayam ras dan cabai rawit.

Komoditas beras mengalami deflasi pada April 2024, setelah inflasi 8 bulan berturut-turut sejak Agustus 2023. Beras mengalami deflasi sebesar 2,72%, memberikan andil deflasi 0,12%. Tingkat inflasi beras yang terus menurun hingga mengalami deflasi ini, dipicu meningkatnya produksi beras nasional. BPS mencatat, deflasi beras terjadi di 28 provinsi di Indonesia, dan 9 provinsi lainnya masih mengalami inflasi. Harga beras stabil di 1 provinsi.

SOSIAL

1. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengusulkan agar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) ditunda hingga usai Pilkada 2024, agar tidak jadi komoditas politik. Usulan itu disampaikan dalam Rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Najih juga menyinggung putusan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di MK, sebagai dasar usulnya. Menurut dia, meski menolak permohonan Anies dan Ganjar, putusan sengketa pilpres MK mengakui bahwa netralitas ASN perlu diperbaiki.

Pemerintah akan membuka pendaftaran CASN untuk tahun 2024, yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada Mei bulan ini. Tahun ini, lowongan yang disediakan sekitar 2,3 juta orang, terdiri atas 429 ribu di instansi pusat dan 1,8 juta di daerah. Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS, dan 1,6 juta untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

TRENDING MEDSOS

1. #Hardiknas trending di X. Hari ini merupakan Hari Pendidikan Nasional, pengguna X ramai mencuitkan ucapan dan doa untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

2. KIPK kembali trending di X. Setelah viralnya mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) bergaya hidup hedon dari Universitas Diponegoro, kini bermunculan akun X yang bertujuan untuk menguak mahasiswa penerima KIPK dari Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan beberapa universitas lain yang kerap pamer gaya hidup hedon dan dianggap tidak layak mendapat bantuan KIPK.

3. Irak trending di X, menjelang pertandingan Indonesia vs Irak, malam ini, pukul 22.30 WIB, dalam perebutan juara ketiga Piala Asia U-23 2024, sekaligus untuk menyegel tiket Olimpiade Paris 2024 lebih cepat.

HIGHLIGHTS

1. Sidang PTUN atas gugatan PDIP terhadap KPU, memang tidak mengundang perhatian publik seheboh sidang sengketa hasil pilpres di MK. Vonis PTUN ini memang tidak akan mengubah putusan MK, namun kelak – apakah menetapkan KPU melanggar/bersalah ataupun tidak – akan menjadi catatan tambahan atas penyelenggaraan Pemilu 2024, yang bermasalah secara etik dan prosedural.

2. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dengan terdakwa mantan Mentan SYL dalam sepekan terakhir ini, membeberkan aneka laku koruptif sang terdakwa saat menjabat menteri. Misalnya untuk sunatan cucu, mobil untuk anak, perawatan apartemen, dicomot dari anggaran kementerian. Ada juga uang THR untuk 5 orang pimpinan Komisi IV DPR, dan anggota komisi itu dari Fraksi Nasdem, total sebanyak Rp 750 juta. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah seharusnya menindaklanjuti informasi tersebut.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 2 Mei 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187