Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDIP, Sprindik Baru Untuk Mantan Wamenkumham, dan Tren Modal Asing Keluar

POLITIK

1. Politisi PDIP Chico Hakim menilai, bukan hal aneh jika partainya tidak lagi menganggap Presiden Jokowi sebagai kadernya. Bagi PDIP, kata dia, loyalitas merupakan hal utama. Kesetiaan tersebut mestinya ditunjukkan dengan sikap tegak lurus terhadap partai pada Pilpres 2024. Chico menyebut, partainya ingin move on dari Jokowi dan Gibran dan melanjutkan agenda politik ke depan. Sebelumnya, Rabu lalu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDIP.

Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, partainya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga tuntas pada Oktober mendatang. Ia mengatakan itu, menanggapi pernyataan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Silfester Matutina, yang meminta PDIP menarik semua menterinya setelah menganggap Jokowi bukan kadernya. Menurut Hendrawan, PDIP tak bisa asal mencabut dukungan bagi pemerintahan Jokowi karena itu merupakan amanat Rakernas IV PDIP yang tertulis di rekomendasi butir 9.

2. Saat memimpin rapat konsolidasi membahas Pilkada 2024, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan kepada para pengurus pusat, kepala daerah-wakil kepala daerah dan kader utama partai. Ia meminta seluruh kader partai, khususnya para kepala daerah, memiliki sejumlah syarat kualitas yang harus diperkuat. Pertama adalah kedisiplinan. Kedua, jujur. Ia mengatakan, lebih baik di satu wilayah tidak ada kader yang duduk sebagai kepala daerah daripada kader berbohong kalau sudah jadi pejabat. Dan ketiga, ia berpesan agar kader berkomitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat.

3. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya belum menentukan posisinya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu, akan diputuskan oleh Majelis Syuro. Sejauh ini PKS, kata Syaikhu di sela acara halal bihalal PKS, masih melakukan silaturahmi politik dengan semua pihak. Sementara, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengungkap dialog tentang rencana silaturahmi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilakukan, dan tinggal mengatur jadwalnya. PKS mengundang Prabowo menghadiri halal bihalal hari ini dengan menggelar karpet merah untuknya. Partai pengusung Anies-Muhaimin lainnya, Nasdem sudah menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, dan PKB mengisyaratkan hal serupa.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai, undangan halal bihalal PKS ke Prabowo Subianto sebagai uluran tangan membuka komunikasi politik. Namun, ia melihat PKS “malu tapi mau” untuk merapat ke Prabowo. Melihat sikap politik PKS, ia meyakini, tidak mungkin partai itu menawarkan diri bergabung ke Prabowo. Namun, PKS akan mempertimbangkan secara serius bila diajak Prabowo gabung koalisi. Prabowo sendiri hari ini tak menghadiri halal bihalal PKS. Menurut Syaikhu, Prabowo sudah punya acara lain.

4. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, Anies Baswedan masih menjadi top priority yang akan diusung partainya untuk Pilkada Jakarta. Tawaran maju Pilkada DKI Jakarta sudah ditawarkan Surya Paloh ke Anies, dan Nasdem masih menunggu keputusan Anies. Selain Anies, pilihan selanjutnya adalah Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Sahroni dan Ketua DPW Jakarta, Wibi Andrino. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengakui, ada peluang partainya mengusung Anies di Pilgub DKI. Namun itu perlu pengkajian.

Sementara Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengungkap, partainya menjagokan tiga nama untuk Pilgub DKI. Yakni mantan Presiden PKS Sohibul Iman, Presiden PKS saat ini Ahmad Syaikhu, dan anggota Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera. Namun, itu bukan berarti tak akan mengusung Anies. Anies, kata Aboe, sudah 25% menjadi tokoh nasional. Sekarang, Anies diharapkan mengantarkan orang PKS untuk jadi cagub DKI. Namun, ia menambahkan, keputusan selanjutnya tergantung situasi yang berkembang. Dalam Pileg DPRD DKI Jakarta 2024, PKS menjadi peraih suara terbanyak.

5. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Laksono, mendukung penyebutan nama kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Dave, prajurit TNI wajib mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugas, dan juga membutuhkan kepastian dalam bertindak di lapangan. Ia mengatakan, perubahan istilah ini adalah kebutuhan yang mendesak sepanjang bisa memberikan kepastian bagi prajurit TNI yang bertugas.

Jumat kemarin, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, penyebutan KKB menjadi OPM seperti perintah Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, adalah agar prajurit di lapangan tidak ragu bertindak. Dia mengatakan, selama ini prajurit TNI yang bertugas di Papua masih ragu-ragu dalam memutuskan suatu tindakan terhadap anggota KKB. Ia mencontohkan, saat melihat KKB membawa senjata, prajurit harus melaporkan dulu karena itu pelanggaran UU. Kalau dianggap OPM, prajurit bisa bertindak karena membahayakan.

HUKUM

1. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengaku belum mendapat informasi dari Deputi Penindakan mengenai belum diterbitkannya surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy). Mengenai dugaan intervensi dalam proses penerbitan sprindik baru, ia tak bisa berkomentar. KPK menetapkan Eddy sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, pemilik konsesi 2.660 hektare tambang nikel di Luwu Timur. Namun ia menang dalam praperadilan di PN Jakarta Selatan, 30 Januari lalu dan status tersangkanya gugur.

Empat pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, dan penuntut telah melakukan gelar perkara dan sepakat kasus itu naik ke penyidikan. Tak hanya soal suap, Eddy juga akan dijerat pasal pencucian uang. Namun itu tak kunjung tereksekusi karena Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro menyimpan laporan kejadian tindak korupsi (LKTPK). Padahal surat itu menjadi syarat penetapan tersangka. Endar tak meneken draf LKTPK dengan alasan mendapat perintah dari Polri agar tak mengutak-atik kasus Eddy Hiariej.

2. Co-founder Sriwijaya Air, Hendry Lie menjadi tersangka baru dalam dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, Hendry ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya selaku beneficiary owner PT TIN. Hendry merupakan satu dari lima tersangka baru. Empat tersangka lainnya yakni Fandy Lingga selaku Marketing PT TIN, Kadis ESDM Prov Bangka Belitung 2015-Maret 2019, Suranto Wibowo, BN selaku Plt Kadis ESDM Maret 2019, dan Kadis ESDM, Amir Syahbana. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut. Dua di antara tersangka adalah Dirut PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan PT RBT.

3. Dewas KPK menyatakan laporan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak dilanjut ke sidang etik. Anggota Dewas Syamsuddin Haris mengatakan, Dewas sudah meminta keterangan Albertina. Hasilnya, tak ada pelanggaran yang dilakukan. Menurut Haris, Dewas sudah memberitahukan keputusan itu kepada Ghufron. Albertina diadukan atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena meminta bukti dugaan suap Jaksa TI yang sebelumnya bertugas di KPK. Jaksa TI dilaporkan atas tuduhan menerima uang Rp 3 miliar dari seorang saksi.

EKONOMI

1. Tren aliran modal asing keluar atau capital outflow di pasar keuangan Indonesia masih berlanjut. BI mencatat, pada periode 22-25 April terjadi capital outflow sebesar Rp 2,47 triliun di pasar keuangan RI. Nilai ini jauh lebih rendah dibanding pekan lalu yang mencapai Rp 21,46 triliun. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono menjelaskan, aliran modal asing paling deras terjadi di pasar saham yakni Rp 2,34 triliun. Lalu, di instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 2,08 triliun. Sementara itu, instrumen sekuritas rupiah BI (SRBI) mencatatkan capital inflow sebesar Rp 1,95 triliun.

2. Menkeu Sri Mulyani Indrawati optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,17% secara tahunan (yoy) pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat hanya sebesar 5,03% yoy. Perkiraan tersebut sejalan dengan kinerja manufaktur yang semakin ekspansif. Tercatat, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2024 berada di level 54,2 poin. Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Maret juga masih stabil 123,8. Selain itu, Mandiri Spending Index masih dalam posisi kuat di 46,9, yang dipengaruhi momen Ramadan dan Idulfitri.

3. Sekretaris Kemenkop UKM, Arif Rahman Hakim, mengklarifikasi pemberitaan terkait dirinya yang ikut mengimbau pengusaha warung Madura untuk mematuhi aturan jam operasional sesuai aturan Perda Klungkung No. 13/2018. Dalam keterangan tertulisnya, Arif mengaku sudah mempelajari Perda tersebut dan tidak menemukan aturan spesifik tentang larangan warung Madura untuk buka 24 jam. Isu ini dipicu protes minimarket yang merasa terganggu karena warung Madura di Klungkung buka 24 jam. Protes itu dilanjutkan Lurah Penatih di Denpasar Timur dengan mengimbau warung Madura tidak berjualan selama 24 jam dengan alasan keamanan.

TRENDING MEDSOS

1. Joko Pinurbo trending di X yang juga dicari sebanyak lebih dari 20 ribu pencarian di Google. Philipus Joko Pinurbo, penyair yang tinggal di Yogyakarta, meninggal dunia dalam usia 61 tahun, hari ini.

2. Madura trending di X, setelah sejumlah pengusaha warung Madura mengaku keberatan dengan imbauan Kementerian Koperasi dan UKM yang meminta warung kelontong seperti warung Madura mengikuti aturan jam operasional agar tidak buka 24 jam di Bali, lantaran banyak minimarket yang merasa tersaingi. Kemenkop UKM sudah mengklarifikasi bahwa aturan Pemerintah Daerah (pemda) Klungkung, Bali hanya membatasi jam operasional untuk minimarket, department store dan supermarket, tidak untuk warung Madura.

HIGHLIGHTS

1. Setelah Nasdem resmi menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran dan PKB mengisyaratkan langkah serupa, PKS meski tak terang-terangan, juga tampaknya akan mengikuti langkah partai-partai sekutunya di kubu paslon Anies-Muhaimin. Jika kemudian nanti hampir semua partai bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, posisi pemerintah akan sangat kuat di hadapan pilar-pilar kekuasaan yang lain. Tanpa ada oposisi di parlemen, sulit bagi masyarakat untuk berharap fungsi checks and balances berjalan. Kita berharap para politisi mulai berpikir dan bertindak demi kepentingan rakyat, bukan sekadar berbagi kekuasaan demi kepentingan partainya.

2. Kelanjutan proses penyidikan kasus mantan Wamenkumham Edward Hiariej di KPK yang dicurigai terhenti karena ada intervensi dari lembaga penegak hukum lain, jika benar sangat memprihatinkan. Setelah kalah di praperadilan, KPK kabarnya akan menerbitkan sprindik baru untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri. Jika benar terhentinya proses itu karena intervensi, bisa dipastikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, termasuk KPK, yang sudah di titik rendah akan sulit terangkat kembali. Ini pertaruhan bagi KPK untuk bisa bersikap independen.

3. Tren aliran modal asing keluar yang masih terus berlanjut, perlu menjadi atensi bersama. Masa transisi kekuasaan dibarengi dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penegakan hukum bisa memicu krisis politik jika fundamen ekonomi turut goyah. Pernyataan Menkeu terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, tidak menjadi jaminan situasi baik-baik saja jika secara riil terjadi capital outflow di pasar keuangan yang terus berlanjut.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 27 April 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187