Akademisi jadi saksi sidang pemilu di MK, KPK panggil Dirut PT Taspen, dan DPR usul pembentukan Panja Investasi
POLITIK
1. Dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, pemohon dari paslon 3 Ganjar-Mahfud menghadirkan sejumlah saksi ahli antara lain, Dosen Teknik Informatika (TI) Universitas Pasundan Leony Lidya, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura; Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno; Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Suharko; dan Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Gusti Putu Artha. Pihak pemohon mendalilkan bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilpres 2024, yang dilakukan oleh penguasa. Oleh karena itu, paslon Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan hasil pilpres dan dilakukan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan Gibran Rakabuming Raka.
Franz Magnis Suseno, yang akrab dipanggil Romo Magnis, menguraikan tentang etika jabatan presiden. Ia menjelaskan, bahwa presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat yang harus sadar bahwa tanggung jawabnya adalah demi keselamatan seluruh bangsa, sehingga tidak boleh menggunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Ia mengibaratkan, seorang presiden tidak ubahnya seperti pemimpin organisasi mafia bila menggunakan kekuasaannya hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk keluarganya.
Mantan Anggota KPU, I Gusti Putu Artha, yang dihadirkan paslon 3 sebagai ahli di sidang MK, menilai KPU salah prosedur dalam melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Karena, lanjut dia, KPU RI tidak mengubah Peraturan KPU (PKPU) No. 19/2023 setelah ada putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan MK pada 16 Oktober 2023, yang mengubah persyaratan capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada saat Prabowo-Gibran mendaftarkan diri ke KPU pada 25 Oktober 2023, KPU masih menggunakan PKPU No. 19/2023. DKPP telah memberikan sanksi peringatan keras kepada seluruh komisioner KPU atas tindakan tersebut.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memanggil 4 menteri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, pada Jumat, 5 April 2024. Menteri-menteri itu adalah, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Mensos Tri Rismaharini. Dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres kemarin, Ketua MK Suhartoyo menjelaskan, pemanggilan para menteri itu merupakan kepentingan para hakim konstitusi untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Karena itu, hanya para Hakim Konstitusi yang bisa mengajukan pertanyaan kepada 4 menteri tersebut. MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Merespons keputusan MK memanggil 4 menteri itu, hari ini Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan memberikan arahan untuk sinkronisasi substansi pernyataan yang akan disampaikan para menteri di sidang MK. Kata Dini, para menteri itu juga tidak perlu minta izin Presiden untuk bersaksi, karena MK punya kewenangan memanggil. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan, pemanggilan 4 menteri itu menjadi berkah terselubung bagi pihaknya, karena keterangan mereka akan menjelaskan kepada publik mengenai bantuan sosial yang selama ini dipersoalkan.
3. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto kemarin mengungkapkan, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pernah berbohong kepada dirinya dan Ketum Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, pada 2 Mei 2023, ia bertanya kepada Gibran apakah akan maju dalam Pilpres 2024. Gibran, kata Hasto, saat itu menyatakan tidak.
Saat rapat konsolidasi seluruh kepala daerah dari PDIP pada Agustus 2023, lanjut Hasto, Megawati juga menanyakan hal yang sama kepada Gibran, yang juga dijawab tidak. Baru belakangan hari, lanjut Hasto, partainya tahu bahwa keluarga Jokowi sudah memutuskan Gibran maju sebagai cawapres pada April 2023. Gibran bersama Prabowo mendaftar ke KPU pada Oktober 2023. Gibran yang hari ini berada di Solo, menolak berkomentar tentang pernyataan Hasto itu. Ia hanya bilang telah pamit baik-baik kepada PDIP.
4. Presiden Jokowi menunjuk Marsekal Madya (Marsma) TNI, Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), menggantikan Marsekal Fadjar Prasetyo, yang akan masuk masa pensiun pada 9 April 2024. Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, hari ini mengungkapkan, penunjukan itu tertuang dalam Keppres No. 20/TNI/Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024. Tonny pernah menjadi Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden Jokowi selama 2020-2022, dan pada Juni 2022 Tony mendapat promosi menjadi komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara (Kodiklatau). Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, Marsma Tonny Harjono merupakan kerabat dari istri Jokowi, Iriana.
5. Dalam pertemuan Presiden China Xi Jinping dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih Indonesia di Beijing, Senin (1/4/2024), menurut keterangan pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Prabowo menyatakan senang sekali memilih Tiongkok (China) sebagai negara pertama yang dikunjungi, setelah terpilih sebagai presiden Indonesia. Selain itu, lanjut Kemlu China, Prabowo ingin belajar dari pengalaman Partai Komunis Tiongkok. Pertemuan itu juga dipakai Prabowo menyampaikan salam dari Presiden Jokowi kepada Xi, dan Prabowo berkomitmen melanjutkan kebijakan Jokowi terhadap China dan menaati kebijakan satu China.
Prabowo Subianto berada di China sejak 31 Maret hingga 2 April 2024, atas undangan Presiden Xi Jinping. Ia diundang sebagai presiden terpilih Indonesia, bukan sebagai menteri pertahanan yang dijabatnya saat ini. Undangan semacam ini, menurut Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, tergolong tidak lazim. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pertemuan Menhan Prabowo dan Presiden Xi Jinping, tidak dipolitisasi. Menurutnya, Prabowo hanya memenuhi undangan Presiden Xi Jinping.
HUKUM
1. KPK memanggil Dirut PT Taspen 2013-2020, Iqbal Latanro sebagai saksi. Iqbal akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen. Selain Iqbal, KPK juga memanggil Ketua Tim Pengelola Investasi PT Insight Investments Management Tahun 2019, Genta Wira Anjalu. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, kasus itu sudah naik ke penyidikan dan sudah ada tersangka. Namun, nama tersangka baru akan diumumkan saat KPK sudah berpendapat alat buktinya cukup.
2. Kejagung menjerat Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kasus korupsi timah. Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi mengatakan, tidak menutup kemungkinan potensi TPPU juga akan menjerat suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis.
Penyidik Kejagung, Senin kemarin menggeledah kediaman Harvey di apartemen The Pakubuwono House. Kapuspenkum, Ketut Sumedana mengungkapkan, tim penyidik menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen, serta dua mobil mewah, yakni Mini Cooper S Countryman F60 merah dan satu Rolls Royce berwarna hitam.
Kemarin, penyidik juga memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya (RBS) untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan Robert dengan PT Refined Bangka Tin (RBT). Setelah diperiksa 9 jam, Robert enggan berkomentar ihwal dugaan keterlibatan dengan PT RBT. PT RBT yang pernah dipimpin Robert itu, menjadi mitra utama PT Timah dan pernah digeledah Kejagung pada 23 Desember 2023.
Berdasarkan perhitungan Ahli Lingkungan IPB, Prof Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian kasus tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah ini mencapai Rp 271 triliun, di luar kerugian negara yang masih dihitung. Kerugian itu yakni, kerugian ekologis Rp 183,7 triliun, ekonomi lingkungan Rp 74,4 triliun dan biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp 12,1 triliun.
3. Mantan jaksa KPK inisial TI dilaporkan ke Dewas KPK, karena diduga memeras saksi Rp 3 miliar. TI ternyata sempat menangani kasus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, saat ini TI sudah dikembalikan ke instansi asal, Kejagung. Menurut Alex, sudah ada SK dari Sekjen untuk pengembalian itu. Berdasarkan aduan yang diterima Dewas, jaksa itu disebut memeras saksi terkait salah satu perkara yang diusut KPK. Dewas KPK menyebut, aduan itu sudah diteruskan ke Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan KPK.
EKONOMI
1. Anggota Komisi VI, Harris Turino, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja atau Panja Investasi, seiring permasalahan investasi, terutama di sektor pertambangan. Usulan itu disampaikan Harris saat raker Komisi VI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemarin. Selain mengusulkan pembentukan Panja Investasi, Harris mencecar Bahlil ihwal dugaan permainan IUP yang menyeret nama Bahlil.
Harris juga meminta Bahlil mengklarifikasi IUP PT Meta Mineral Pradana, yang saham mayoritasnya dimiliki PT Papua Bersama Unggul milik Bahlil. IUP PT Meta Mineral Pradana tidak dicabut meski disinyalir tidak ada aktivitas sama sekali. Menjawab itu, Bahlil mengatakan, IUP perusahaan tersebut tidak dicabut karena sudah mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dan izin tersebut keluar pada 2022.
2. Indeks Manufaktur Indonesia yang diukur dari ekspansi belanja (Purchasing Managers’ Index — PMI), memperlihatkan level ekspansi di atas 50. Berdasarkan S&P Global, Indeks PMI Indonesia pada Maret 2024 naik dari 52,7 pada Februari menjadi 54,2. S&P merekam tiga dari lima sub komponennya, yakni pesanan baru, produksi dan stok pembelian meningkat. Terlihat peningkatan pesanan baru tercepat sejak Agustus 2023. Dari sisi produksi, terjadi ekspansi tajam dan terkuat dalam 27 bulan. Survei mencatat, peningkatan ini didorong permintaan domestik, sementara itu produk ekspor mengalami kontraksi setelah stagnasi pada Februari 2024.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, memprediksi kinerja industri manufaktur akan terus berada di level ekspansi sepanjang 2024. Hal ini didorong permintaan domestik yang terus bergairah. Meski optimistis ekspansi berlanjut, dia melihat pertumbuhan kinerja industri tidak akan setinggi Maret-April mendatang yang ‘extraordinary’ karena disokong konsumsi Ramadan-Lebaran. Setelah April hingga akhir tahun, konsumsi pasar domestik tidak akan setinggi Ramadan-Lebaran, sehingga ekspansi kinerja usaha akan jauh lebih moderat.
TRENDING MEDSOS
1. Romo Magnis dan Presiden trending di X. Romo Franz Magnis Suseno memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, sebagai saksi ahli dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud, hari ini. Ia memaparkan lima pelanggaran etika yang dilakukan dalam kaitan dengan Pemilu 2024. Ia juga bicara mengenai analogi Presiden yang akan mirip pemimpin organisasi mafia jika menggunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi dan keluarganya.
HIGHLIGHTS
1. Presiden Jokowi menunjuk Marsma TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU, menggantikan Marsekal Fadjar Prasetyo. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, istri Tonny masih kerabat dekat Iriana. Selama Presiden menggunakan patokan profesionalitas atau meritokrasi dalam memilih pejabat publik, tentu saja tidak masalah. Namun, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian publik menilai Presiden Jokowi mempraktikkan nepotisme sejak Gibran mencalonkan diri menjadi wapres.
2. Tiada habis masalah yang menerpa KPK. Dalam waktu yang relatif pendek, KPK dirundung masalah akut; ketuanya, Firli Bahuri menjadi tersangka pemerasan, lantas puluhan pegawai rumah tahanannya ketahuan melakukan pungli terhadap tahanan, kini ada mantan jaksa KPK inisial TI yang dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga memeras saksi Rp 3 miliar. Masalah yang menerpa KPK ini, jelas memprihatinkan.
3. Pemerintah China menyatakan, bahwa Prabowo memastikan akan melanjutkan kebijakan rezim Jokowi terhadap China dan menaati kebijakan satu China. Prabowo juga ingin belajar dari pengalaman Partai Komunis China. Jika memang demikian yang disampaikan Probowo kepada Presiden Xi Jinping, maka janji tersebut merupakan pernyataan politik yang sangat prematur dari seorang politikus yang seharusnya memahami sikap kenegarawanan. Hal itu mengingat penetapan Prabowo sebagai capres terpilih oleh KPU, masih belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada proses gugatan dari kedua pesaingnya di pilpres yang menolak hasil Pilpres 2024.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 2 April 2024
