POLITIK
1. Per hari ini, atau sehari menjelang batas akhir penetapan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024, KPU tinggal merekap hasil suara 4 dari 38 provinsi tersisa, yakni Jabar, Maluku, Papua Induk dan Papua Pegunungan. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, setelah penghitungan suara 4 provinsi itu selesai, KPU bisa langsung melakukan penetapan hasil Pemilu 2024 secara nasional, sehari sebelum batas akhir. Seperti Pemilu 2019, kata Hasyim, batas akhir penetapan adalah 22 Mei 2019, tapi bisa ditetapkan 21 Mei 2019.
2. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, menilai hampir mustahil ada kontestan yang mampu memenangkan gugatan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan fakta, sejak 2004 pihak yang kalah pilpres selalu menggugat ke MK, namun berakhir dengan kekalahan. Ia menyebut ada beberapa alasan gugatan pilpres di MK sulit dimenangkan. Antara lain, proses pembuktian yang sulit karena terkendala batasan waktu, dan logika Hakim MK yang masih menitikberatkan kecurangan pilpres dari perhitungan angka. Gugatan pilpres kemungkinan bisa dimenangkan, lanjut dia, jika para hakim MK bisa memiliki lompatan berpikir dengan melihat kecurangan pemilu tidak hanya dari sekadar angka dan hasil perolehan suara.
3. Merespons kabar yang merebak bahwa Presiden Jokowi berniat menjadi ketum Partai Golkar, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, hari ini mengatakan, bahwa Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin pemerintahan sampai berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Ari mengatakan, terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama didesas-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, kata dia, sampai saat ini Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol pun.
4. Presiden Jokowi, kemarin memanggil 2 menterinya dari PKB, yakni Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Mereka bertiga bertemu di Istana Presiden selama sekitar 1 jam 30 menit. Menurut 2 menteri itu, Presiden Jokowi memuji capaian suara PKB dalam Pemilu 2024 yang meningkat.
Peristiwa itu kontan menyulut spekulasi bahwa Presiden sedang menjajaki PKB, yang mengusung paslon Anies-Muhaimin, untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, dan untuk menghentikan niat PKB menggulirkan hak angket di DPR. Namun, Wakil Sekretaris Majelis Syuro PKB, Maman Imanulhaq, membantah spekulasi tersebut.
5. Setelah Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) selesai dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, RUU tersebut kemarin disepakati akan diajukan ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Dari 9 fraksi di DPR, hanya fraksi PKS yang menolak RUU tersebut untuk disahkan. Alasan PKS menolak karena dalam pembahasan RUU tersebut kurang melibatkan partisipasi publik, yang dibantah oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Sikap PKS ini, sejalan dengan penolakannya terhadap UU IKN yang disahkan pada 2022.
6. Penggelembungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), terungkap saat dilakukan rekapitulasi tingkat nasional perolehan suara Pileg DPR 2024 yang digelar KPU, kemarin malam. Saat rekap untuk Provinsi Papua Barat Daya, saksi dari Partai Ummat meminta Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyandingkan data antara formulir D hasil tingkat Kecamatan/Distrik Teminabuan dengan formulir C hasil TPS 002 Wernas. Dari formulir hasil TPS, suara PSI nol, tapi di tingkat kecamatan suara PSI dari TPS itu menjadi 130, dengan rincian 64 coblosan untuk partai, 23 coblosan untuk caleg nomor urut 1, 16 coblosan untuk caleg nomor urut 2 dan 27 coblosan untuk caleg nomor urut 3.
7. Setelah menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat, kemarin, KPU Jabar menetapkan 4 calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jabar. Komedian Alfiansyah Komeng, menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara 5.399.699, diikuti oleh Aanya Rina Casmayanti 1.976.561, Jihan Fahira 1.823.907 dan Agita Nurfianti 1.168.837. Komeng menjadi satu-satunya caleg pria dari 4 anggota terpilih DPD Jabar.
8. Caleg dari PDIP, Said Abdullah tercatat sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia dari hasil Pileg 2024. Ia mendapat dukungan 528.815 suara di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI, atau setara 80,13% dari seluruh perolehan suara PDIP di dapil tersebut. Suara Said naik sekitar 3 kali lipat dibanding Pemilu 2019 sebanyak 176.981, di daerah yang sama. Di bawah Said Abdullah, tercatat caleg Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) meraih 476.618 suara di Dapil Jawa Timur VII. Ketua DPR, yang juga caleg PDIP, Puan Maharani mendapat 297.366 suara di Dapil Jawa Tengah V.
HUKUM
1. KPK hari ini memanggil 2 orang hakim agung sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang (TPPU), Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh. Kedua hakim agung itu adalah Desnayeti dan Yohanes Priyana. Gazalba sebelumnya telah keluar dari Rutan KPK, setelah divonis bebas dalam kasus suap pengurusan perkara di MA. Kini KPK membuka peluang menahan Gazalba lagi dalam kasus lain. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK telah mengumumkan Gazalba sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
2. Sejumlah LSM lingkungan menilai, jumlah kasus dan korban konflik agraria di era Jokowi lebih buruk daripada era SBY. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Rukka Sombolinggi mengatakan, 10 tahun terakhir, kondisi masyarakat adat, petani, buruh tani, nelayan dan perempuan semakin buruk. Penetapan UU Cipta Kerja dan berbagai kebijakan di sektor agraria dan sumber daya alam menjadi sinyal bahwa pemerintahan ini, tidaklah bekerja untuk melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat yang telah dijamin konstitusi.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menambahkan, kebijakan Presiden Jokowi justru membawa ke krisis agraria yang makin akut. Selama 2015-2023, sedikitnya 2.939 konflik agraria seluas 6,3 juta hektare yang berdampak pada 1,7 juta rumah tangga petani dan masyarakat adat. Sebanyak 2.442 orang petani dan pejuang agraria dikriminalisasi, 905 mengalami kekerasan, 84 tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik. Sementara di era SBY, ada 1.520 konflik agraria dengan luas 5,7 juta hektare dan korban terdampak 900 ribu rumah tangga. Terdapat 1.354 orang petani dan pejuang agraria dikriminalisasi, 553 orang mengalami kekerasan, 110 orang tertembak dan 70 orang tewas.
EKONOMI
1. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 15 Maret 2024, APBN 2024 mencatat surplus Rp 22,8 triliun. Surplus anggaran ini, setara 0,1% PDB. Surplus ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat Rp 122,9 triliun. Sri Mulyani menyampaikan, surplus APBN pada pertengahan Maret 2024 ini, berasal dari pendapatan negara yang terkumpul Rp 493,2 triliun. Realisasi ini mencapai 17,6% dari target APBN 2024. Di sisi lain, realisasi belanja negara, hingga pertengahan Maret mencapai Rp 470,3 triliun, atau 14,1% dari pagu. Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer pada pertengahan Maret 2024 juga surplus Rp 132,1 triliun.
2. Dalam rapat terbatas pangan dipimpin Presiden Jokowi, pemerintah memutuskan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium, diperpanjang hingga satu bulan ke depan. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengatakan, relaksasi HET saat ini berlaku 10 Maret-23 Maret, diperpanjang hingga 24 April. Selain agar stok di pasar terjaga, perpanjangan relaksasi HET beras premium, juga sembari menyesuaikan harga gabah kering panen (GKP) turun. HET ini naik Rp 1.000 dari HET sebelumnya, menjadi Rp 14.900 per kg di zona 1 dan tertinggi Rp 15.800 per kg di Maluku dan Papua.
Sementara itu, Dirut Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, harga beras diproyeksikan sulit turun kembali ke harga semula seperti tahun lalu. Menurut dia, ini dipengaruhi kenaikan biaya produksi petani yang terdiri atas ongkos tenaga kerja, sewa lahan, harga pupuk dan benih. Namun, ia belum bisa memastikan di level berapa keseimbangan baru harga beras dan HET. Berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional pagi tadi pukul 07.25 WIB, harga beras premium di tingkat pedagang eceran rata-rata nasional Rp 16.870 per kg. Sementara harga beras medium Rp 14.100 per kg.
3. Fraksi PDIP dan PKS, meminta Menkeu Sri Mulyani menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo beralasan, kondisi daya beli masyarakat saat ini semakin lemah, terutama kelompok kelas menengah berpendapatan Rp 4-5 juta. Kelompok yang sudah ‘makan tabungan’ ini, pendapatannya tak cukup mengakomodasi kenaikan inflasi. Berbeda dengan kelompok miskin yang diberi bansos dalam jumlah besar. Merespons itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tarif PPN 12% bisa dilakukan paling lambat 2025. Namun pihaknya akan menunggu pemerintahan baru.
Peneliti senior Center of Reform on Economics (Core), Ishak Razak menilai, masyarakat belum siap menghadapi kenaikan PPN, karena daya beli belum pulih pasca-Covid 19. Belum siapnya masyarakat tercermin dari data konsumsi. Sebelum pandemi, pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia, biasanya berkisar di angka 5% per tahun. Saat pandemi, pada 2020, pertumbuhan konsumsi rumah tangga -2,63% (yoy). Lalu pada 2021, hanya tumbuh 2,01%. Perlambatan masih bertahan di 2022 dengan 4,94% dan 4,82% pada 2023. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya menunggu daya beli masyarakat pulih di level 5,5%-6%, sebelum membuka opsi kenaikan PPN.
TRENDING MEDSOS
1. Menpora trending di X. Pengguna X ramai mencibir kelakuan Menpora saat sesi foto penyambutan kedatangan atlet Indonesia yang bertanding di All England 2024. Menpora Dito Ariotedjo dan jajarannya memilih untuk berpose di tengah, sementara para atlet bulu tangkis yang meraih juara berada di pinggir.
2. Rest in Peace dan Ade Paloh trending di X, setelah ada kabar meninggalnya pencipta lagu dan vokalis band Sore, Ade Paloh. Dia juga caleg DPRD dari Partai Nasdem, untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 4 pada Pemilu 2024.
HIGHLIGHTS
1. Mengingat Presiden Jokowi jauh hari sebelum pemilu sudah mengatakan akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024, maka wajarlah setelah pemilu setiap gerak dia selalu mendapat atensi dari publik. Tentang masa depan politiknya, tentang mau ambil Golkar, dan penyiapan pemerintahan Prabowo-Gibran, itu antara lain yang menjadi sorotan tentang dia. Maka, pemanggilan 2 menteri dari PKB itu tak luput dari atensi publik terkait konteks gerak politik Jokowi.
2. Terungkapnya penggelembungan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat dilakukan rekapitulasi tingkat nasional perolehan suara Pileg DPR 2024 yang digelar KPU kemarin malam, menjadi catatan kecil dari sejumlah kecurangan yang ditemukan oleh masyarakat, maupun tim pasangan 01 dan 03.
3. Data dari sejumlah LSM lingkungan, yang menyimpulkan bahwa jumlah kasus dan korban konflik agraria di era Jokowi lebih buruk daripada era SBY, tentu saja amat memprihatinkan. Data ini akan menjadi catatan merah dari klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 19 Maret 2024
