Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Prabowo, Sri Mulyani Lapor Kejagung Soal Korupsi LPEI, dan Dampak Rencana PPN 12%

POLITIK

1. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, akan meminta jatah minimal 5 kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, karena punya andil besar dalam memenangkan pasangan itu dalam Pilpres 2024. Waketum Golkar, Melchias Markus Mekeng, hari ini mengatakan, DPP Golkar akan menyampaikan secara resmi permintaan tersebut kepada Prabowo. Meskipun sekarang ini keinginan ketum partainya itu belum dibahas serius di internal Golkar maupun di koalisi pengusung Prabowo-Gibran, lanjut Mekeng, karena proses menuju pelantikan pemerintahan mendatang masih panjang, sampai 20 Oktober 2024.

Merespons sikap Airlangga tersebut, calon Wapres Gibran Rakabuming Raka mengatakan, pembahasan soal susunan kabinet pada pemerintahan RI mendatang akan ada waktunya sendiri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, parpol-parpol yang sudah bekerja maksimal dalam memenangkan Prabowo-Gibran bisa saja mendapat jatah lebih dari 5 kursi kabinet. Namun dia mengingatkan, bahwa Prabowo sebagai Presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya.

2. Menurut pengamat politik dari Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam, Golkar nanti akan menjadi salah satu pemain utama buat menjaga stabilitas politik di legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran, karena perolehan suara legislatif Golkar dalam Pileg 2024 nomor 2 di bawah PDIP. Posisi Golkar tersebut, kata Umam, akan menciptakan semacam ketergantungan Prabowo kepada Golkar.

3. Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen (Purn) Soenarko, memimpin demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakpus, hari ini. Dalam demonstrasi yang dihadiri ratusan orang itu, Soenarko menyoroti pelaksanaan pemilu, terutama Pilpres 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan dan ketidakjujuran yang sudah dimulai sejak sebelum pelaksanaan pemilu.

4. Beredar di media sosial, video seorang perempuan membentangkan poster di dekat Presiden Jokowi saat Presiden melakukan kunjungan di pasar Labuhanbatu, Sumatera Utara, pada Jumat (15/4/2024). Saat perempuan itu mengangkat poster bertuliskan “Kami mau sehat, tidak dicemari PT PPSP”, seorang berbaju merah marun lengan panjang merebut poster itu dari belakang, sehingga menyulut heboh. PT PPSP (Pulo Padang Sawit Permai), merupakan salah satu pabrik sawit yang mendapatkan penolakan dari warga Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumut, karena berada di dekat permukiman warga, dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Asintel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Kolonel Kav Herman Taryaman, hari ini membantah kabar yang menyebut pria yang merebut poster dalam video tersebut adalah anggota Paspampres. Saat melaksanakan tugas pengamanan Presiden Jokowi di Pasar Gelugur Kabupaten Labuhanbatu itu, anggota Paspampres menggunakan baju resmi taktikal lengan panjang warna biru untuk main group dan baju resmi taktikal lengan pendek warna merah marun untuk tim advance.

5. Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat, gubernur Jakarta tetap dipilih melalui pilkada, bukan ditunjuk Presiden, sesuai usulan pemerintah dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, hari ini mengungkapkan, Pilkada DKJ nanti juga hanya berlangsung 1 putaran sama seperti daerah lainnya. Siapa calon yang memperoleh suara terbanyak langsung dinyatakan menang, tidak sama seperti Pilkada 2017 yang mewajibkan putaran ke-2 jika tidak ada calon yang meraih suara 50+1. Selain itu, disepakati gubernur DKJ hanya bisa menjabat 2 periode.

6. Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR, Bacre Waly Ndiaye, menyoroti netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Ia mengungkit tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti kontestasi pilpres. Ndiaye lantas mempertanyakan langkah apa yang diambil Indonesia untuk memastikan pejabat tinggi, termasuk Jokowi, tidak memberikan pengaruh atau intervensi yang berlebihan terhadap proses pemilu. Ia pun bertanya, apakah Indonesia sudah melakukan penyelidikan untuk mengusut dugaan-dugaan itu. Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Tharyat, tidak menjawab pertanyaan Ndiaye. Ia justru menjawab masalah HAM lainnya, seperti soal kasus aktivis Haris dan Fathia yang belum lama dinyatakan bebas dan kasus Panji Gumilang.

HUKUM

1. Menkeu Sri Mulyani menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, untuk menyerahkan laporan dugaan korupsi pemberian kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), senilai Rp 2,504 triliun. Laporan tersebut adalah hasil penelitian tim terpadu, yang terdiri dari BPKP, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Tim menemukan kredit bermasalah yang terindikasi fraud oleh 4 debitur.

Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan, keempat perusahaan itu bergerak di sektor kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel, yakni PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS Rp 216 miliar, PT SPV Rp 144 miliar dan PT PRS senilai Rp 305 miliar. Ia juga mengungkap, masih ada batch kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp 3 triliun dan Rp 85 miliar, masih dalam proses pemeriksaan BPKP dan akan diserahkan kepada JAM Datun dalam rangka asset recovery.

2. Tim Satgas Anti-Mafia Tanah, telah mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp 1,7 triliun yang mencakup tanah seluas 4.569 hektare. Jumlah ini, lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai 60 kasus. Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, upaya pemberantasan mafia tanah dilakukan sejak 2018, melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri dan Kejaksaan Agung RI, dengan membentuk Satgas Anti-Mafia Tanah. Ia juga berkomitmen menegakkan keadilan di internal Kementerian ATR/BPN.

3. Mendagri Tito Karnavian curiga ada ‘permainan’ pengusaha yang membuat kenaikan harga minyak goreng, baik curah maupun Minyakita. Saat ini, menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnubroto, harga Minyakita naik 1%, dari Rp 15.490 per liter menjadi Rp 15.650. Minyak goreng curah naik 1,8% dari Rp15.365 di Februari 2024, ke Rp 15.637 per liter bulan ini. Bambang beralasan, harga naik terkait kewajiban domestic market obligation (DMO) para pengusaha sawit. Saat ini, realisasi DMO baru 18,4% dari target 300 ribu ton.

Tito menyangsikan, dalih realisasi DMO turun karena anjloknya produksi di dalam negeri. Menurutnya, di musim hujan sekarang air seharusnya cukup sehingga kelapa sawit tetap berbuah. Ia curiga karena permintaan internasional meningkat, membuat jatah DMO diekspor ke luar sebab harganya tinggi. Tito mengingatkan, itu bisa menjadi masalah hukum seperti tahun 2022, saat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag menjadi tersangka pemberian fasilitas ekspor CPO. Ia meminta Kemendag untuk mengecek penyebab turunnya realisasi DMO.

EKONOMI

1. Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty, memperkirakan belanja atau konsumsi masyarakat akan semakin tertekan pada 2025, imbas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tengah naiknya pajak-pajak di daerah. Ia mengatakan, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% memang terlihat kecil. Namun, ketika kenaikan tarif itu dikonversikan dalam bentuk harga, maka akan terasa peningkatannya. Apalagi komponen pembentuk harga lainnya, seperti BBM tahun ini juga naik karena kenaikan Pajak BBM Kendaraan Bermotor di daerah. Belum lagi kemungkinan kenaikan tarif listrik dan tol. Ia menyarankan agar penerapannya memperhatikan timing dan harmonisasinya.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan, rencana kenaikan PPN itu akan semakin membebani daya beli masyarakat, yang saat ini masih belum pulih dari dampak Pandemi Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSYFI), Redma Gita Wirawasta juga mengingatkan, kenaikan PPN di tengah rendahnya daya beli masyarakat bisa menekan pembelian produk industri manufaktur dalam negeri, yang penjualan untuk ekspornya juga tengah tertekan akibat perlambatan kondisi ekonomi global. Kedua asosiasi itu meminta agar penerapan kenaikan PPN 12% ditunda.

2. Mendag Zulkifli Hasan mengatakan, masih berdiskusi soal evaluasi atau revisi Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan Impor dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Zulhas mengaku, telah menunda pelaksanaan sebagian dari Permendag itu lantaran banyak respons negatif dari asosiasi dan masyarakat. Permendag ini antara lain, mengatur penataan impor dengan menggeser pengawasan dari post-border ke border dan relaksasi impor barang kiriman pekerja migran. Permendag juga mengatur pembatasan barang impor bawaan penumpang. Peraturan ini, dinilai memberatkan beberapa kelompok pelaku usaha dan dikeluhkan masyarakat yang mempunyai bisnis sampingan jasa titip (jastip).

TRENDING MEDSOS

1. 14 M trending di X, setelah Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan ke media bahwa Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kaget saat melihat rumah menteri di IKN karena ukurannya yang kecil. Banyak pengguna X yang mencuitkan rasa kesalnya terhadap Luhut, sebab anggaran rumah menteri di IKN tersebut mencapai 14 M per rumah.

2. Ginting trending di X, setelah Jonatan Christie juara All England 2024 mengalahkan Anthony Sinisuka Ginting 21-15, 21-14 dalam laga final yang digelar di Utilita Arena Birmingham, Minggu (17/3/2024). Kemenangan Jonatan merupakan yang pertama bagi Indonesia setelah 30 tahun.

HIGHLIGHTS

1. Paspampres membantah orang yang merebut poster yang dipegang seorang emak-emak di sebuah pasar di Labuhanbatu, Sumut, saat Presiden Jokowi mengunjungi pasar tersebut, adalah anggotanya. Sikap yang sama disampaikan Paspampres setelah insiden di Gunungkidul, DIY, ketika seorang berpakain sipil merebut spanduk yang dipegang seorang pemuda, ketika Presiden Jokowi mengunjungi pasar di daerah itu beberapa waktu lalu. Terlepas dari sikap Paspampres tersebut, insiden itu menimbulkan kesan pada publik bahwa ada pihak yang menginginkan Presiden hanya mendapat respons yang baik saat bertemu dengan rakyatnya. Pihak itu bisa saja aparat negara atau orang di sekitar Presiden, atau mungkin malah Presiden sendiri.

2. Jika hasil pemilu sesuai dengan hasil hitung cepat, posisi Golkar kini jauh lebih bertenaga dibandingkan hasil Pemilu 2019. Maka memang wajar, Airlangga Hartarto pasang posisi tinggi untuk deal dengan presiden mendatang soal jatah kursi menteri.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 18 Maret 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 136

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *