Golkar: Jokowi dan Gibran Bisa Gabung Kader, Komnas HAM: Hak Tanah Dilarang Dirampas, dan Harga Beras Naik

POLITIK

1. Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemarin mengatakan, Presiden Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun, keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum karena AD/ART Golkar menetapkan untuk menjadi ketum harus minimal sudah 5 tahun menjadi kader. Jalan lain yang bisa ditempuh, kata Aburizal, yaitu mengubah AD/ART yang harus mendapat persetujuan dari pengurus Golkar dari seluruh provinsi di Indonesia.

Kabar Jokowi akan menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya ke depan, sudah santer beredar. Apalagi menurut jadwal, partai tersebut harus menggelar musyawarah nasional (Munas) 5 tahunan pada akhir tahun ini. Menurut Waketum Golkar Bambang Soesatyo, ada 3 orang selain dirinya, yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum yakni Airlangga Hartarto sebagai petahana, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Bahlil konon sudah mendapat restu dari Jokowi.

2. Pakar politik Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan wacana menjadikan Presiden Jokowi sebagai ketua dalam koalisi besar parpol pendukung pemerintahan mendatang. Wacana tersebut disuarakan oleh PSI. Menurut Ikrar, wacana membentuk koalisi besar seharusnya berasal dari presiden yang diusung oleh koalisi tersebut, dalam hal ini Prabowo Subianto, bukan tiba-tiba menyodorkan nama Jokowi sebagai pemimpin koalisi. Selain itu, menurut Ikrar, sulit bagi Jokowi memimpin koalisi karena ia bukan ketua umum parpol.

3. Juru bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, informasi Kedubes Rusia yang menyebut ada 10 orang WNI sebagai tentara bayaran dalam perang Ukraina-Rusia perlu didalami lebih lanjut. Sementara Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha Gumilar memastikan WNI yang dimaksud bukan dari TNI. Ia menegaskan, anggota TNI tidak ada yang menjadi tentara bayaran, dan UU TNI tidak mengatur soal tentara bayaran.

Kemarin, Kemhan Rusia telah merilis data jumlah ‘tentara bayaran asing’. Dalam data tersebut, yang juga dirilis Kedubes Rusia di Jakarta, sedikitnya 13.387 tentara bayaran telah bertolak ke Ukraina. Dari jumlah itu, ada 10 WNI yang tergabung dalam tentara bayaran untuk Ukraina, dan 4 diantaranya tewas. Dubes Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, menyebut pernyataan Rusia itu bohong, propaganda. Ia malah menyebut banyak warga negara Asia dan Afrika yang menjadi tentara bayaran untuk Rusia, dan ia mengaku memiliki semua bukti itu.

4. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU untuk Provinsi NTB kemarin, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, mendapat suara paling banyak dalam Pileg 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat II, yakni 182.024 suara. Perindo pun menjadi partai pemenang di NTB. Namun mantan gubernur NTB itu, mungkin tak bisa mendapat kursi DPR mengingat perolehan suara nasional Perindo tak mencapai 4%, yang menjadi batas minimal masuk parlemen. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, Perindo cuma meraih sekitar 1,38%.

5. Tiga parpol dalam Koalisi Perubahan yaitu Nasdem, PKB dan PKS yang mengusung paslon Anies-Muhaimin dalam Pilpres 2024, sepakat menunggu langkah PDIP, dalam menggulirkan hak angket DPR mengenai kecurangan Pemilu 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, kemarin menjelaskan, pihaknya bersama PKS dan PKB sepakat menggulirkan hak angket karena menyambut ide dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Kabar terakhir menyebut bahwa PDIP sudah menyiapkan naskah akademik sebagai dasar untuk menggulirkan usulan hak angket DPR.

HUKUM

1. Komnas HAM menegaskan, hak atas tanah tidak boleh dirampas oleh siapapun. Penegasan itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, merespons surat Otoritas IKN (OIKN), yang memerintahkan 200 warga Kecamatan Sepaku untuk membongkar rumahnya karena tak sesuai RTRW IKN. Menurut Uli, jika memang harus diambil untuk kepentingan bersama, harus dipastikan hak kepemilikan atas tanah tidak diambil secara sepihak dan sewenang-wenang. Saat ini Komnas HAM intensif memantau kasus itu dan mendesak pemerintah untuk melindungi hak warga di sekitar IKN.

Senada, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid menilai, tindakan OIKN melanggar hak konstitusional warga dan hak atas tanah masyarakat adat Suku Balik yang mendiami Sepaku. Menurutnya, masyarakat Sepaku berhak menentukan masa depan tempat tinggal mereka. Hak-hak warga harus dilindungi dan negara harus memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi korban kebijakan yang diskriminatif.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, mengakui OIKN sempat mengirim surat yang memerintahkan warga membongkar rumahnya karena tak sesuai ketentuan tata ruang IKN. Namun sudah ditarik dan dianggap gugur. Selama bulan puasa, kata dia, tidak akan terjadi apa-apa. Ia menjanjikan hak masyarakat adat dilindungi di IKN, dan tidak akan ada penggusuran semena-mena.

2. Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), mendesak Komnas HAM untuk segera menetapkan pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Alasannya, pembunuhan itu merupakan kejahatan sistematis dan melibatkan aktor negara. Istri Munir Said Thalib, Suciwati, mengaku lelah dengan janji-janji pengungkapan pembunuhan suaminya 20 tahun lalu. Ia, kemarin diperiksa 5 jam oleh Komnas HAM terkait fakta-fakta kasus pembunuhan Munir. Menurut dia, tindakan yang harus dilakukan Komnas HAM saat ini adalah implementasi dengan menggelar pengadilan ad hoc. Ia juga menuntut Presiden Jokowi membuktikan janjinya, untuk menuntaskan kasus Munir dengan mewujudkan pengadilan HAM ad hoc.

EKONOMI

1. Presiden Jokowi, mengaku menghadapi dilema dalam menjaga harga beras yang terus melonjak. Menurut dia, harga tinggi dibutuhkan petani untuk keuntungan lebih, tapi ibu-ibu mengharap harga yang terjangkau. Di depan penerima bansos beras di Labuhanbatu, Sumut, Jokowi mengatakan, tantangan untuk memenuhi kebutuhan 31 juta ton setahun adalah kondisi iklim dan kesulitan distribusi. Sementara dalam raker Komisi VI DPR dengan Bulog, anggota DPR Mufti Anam menyebut, harga beras mahal tapi petani mengeluh harga gabahnya dibeli murah, Rp 5.000 per kg.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menduga ada 2 sebab harga beras mahal meski sudah Bulog menggerojok ribuan ton ke pasar. Penyebab pertama adalah penyalahgunaan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tapi dikemas ulang sebagai beras komersial. Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), dan dikemas dalam bentuk curah 5 kg. Harganya dipatok antara Rp10.900 sampai Rp11.800 per kilogram. Sebab kedua, menurut Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.

2. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan, hilirisasi dilakukan demi menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif mengatakan, salah satu hambatan sulitnya meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi adalah keterbatasan teknologi yang dimiliki Indonesia untuk mengeksekusi program tersebut.

Ia mencontohkan hilirisasi batu bara, berupa gasifikasi batu bara, yang diharapkan Jokowi untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), yang berniat melakukan gasifikasi akhirnya gagal karena perusahaan asal Amerika Serikat yakni Air Products, yang mempunyai teknologi, mundur dari kerja sama hilirisasi tersebut.

TRENDING MEDSOS

1. Nama Ginting dan Axelsen trending di X. Pebulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan tunggal putra nomor satu dunia, Viktor Axelsen, di perempat final All England 2024, Sabtu dini hari WIB.

2. Nama Usman Hamid menjadi salah satu topik paling dicari di Google dengan lebih 2.000 pencarian. Hari Jumat kemarin mantan anggota TPF kematian Munir itu diminta keterangannya oleh Komnas HAM mengenai fakta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Ia menyebut kesaksian mantan Deputi V BIN Muchdi PR bisa jadi bukti untuk menetapkan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

HIGHLIGHTS

Setelah ramai menjadi pemberitaan media massa dan perbincangan publik, Otoritas IKN akhirnya membatalkan surat ultimatum terhadap warga sejumlah desa untuk angkat kaki karena daerah mereka berada di dalam wilayah penting IKN. Tindakan OIKN tersebut jelas mencerminkan sikap ketergesa-gesaan demi mengejar target, tanpa memperhitungkan aspek sosial kemanusiaan.

2. Wacana Jokowi menjadi ketua koalisi besar parpol pengusung Prabowo-Gibran, yang diusulkan PSI, masih menjadi perhatian publik. Namun, parpol lain dalam koalisi tersebut belum ada yang menanggapi serius wacana tersebut. Alasan mereka, sedang sibuk mengurusi hasil pileg. Bisa jadi mereka juga menunggu arah gerak Jokowi, apalagi santer kabar ia juga mengincar posisi di Golkar. Barangkali dua hal itu dalam satu rangkaian.

3. Keluhan Presiden Jokowi, yang mengaku sedang dalam situasi dilematis terkait tingginya harga beras, bisa jadi hanya cara Jokowi untuk menghindar memberikan penjelasan atau memang dia benar-benar tidak memahami ‘pat-gulipat’ harga komoditi beras dalam negeri, yang seberapa tinggi pun harganya, namun sama sekali tak berpengaruh pada harga beli pada tingkat petani.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 16 Maret 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 136

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *