Mahfud Sudah Membaca Naskah untuk Hak Angket, Ahmad Sahroni Dipanggil KPK, dan Gapkindo Terkait UU Anti-Deforestasi
POLITIK
1. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku sudah memegang dan membaca sebagian dari naskah akademik setebal lebih dari 75 halaman, untuk pengajuan hak angket DPR tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sudah ada nama-nama anggota DPR yang akan mengusulkan hak angket. Namun ia enggan mengungkap siapa saja mereka, lantaran hal itu merupakan urusan partai politik. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat sudah menjelaskan, bahwa partainya tengah menyusun naskah akademik hak angket, yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, kemarin mengatakan, bahwa partainya akan menggulirkan hak angket tanpa harus menunggu PDIP. Langkah itu akan dijalankan, setelah hasil perhitungan suara Pemilu selesai pada 20 Maret 2024. Namun Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menegaskan, bahwa pihaknya tetap menunggu sikap PDIP soal pengajuan hak angket DPR, karena keberadaan PDIP dibutuhkan untuk memenuhi jumlah anggota dewan di parlemen, agar hak angket bisa direalisasikan.
2. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada algoritma yang mengunci suara pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maksimal sebesar 17%. Dalam forum diskusi di kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, kemarin, Hasto mengungkapkan, sistem tersebut terpantau oleh tim Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki oleh internal mereka. Mahfud pun mengaku, sudah mendengar isu yang menyebut perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal dikunci di bawah 17% sejak sebelum hari pemungutan suara 14 Februari lalu.
3. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) berpandangan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum tentu akan melanjutkan semua program dari Presiden Jokowi, karena beban ekonomi yang ditimbulkan dari pemerintahan sekarang sangat berat. Terlebih, kata JK dalam acara Rosi di YouTube Kompas TV, Kamis (7/3/2024), masyarakat kini sudah terbiasa dengan adanya berbagai subsidi dan bantuan sosial (bansos). JK menyebut, sumber pendapatan negara sudah sangat terbatas. JK mengungkap kekhawatirannya itu, lantaran ia berpengalaman di pemerintahan dan juga di bidang bisnis.
4. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai masalah pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tak bisa diatasi, karena KPU sendiri tak memahami sistemnya. Selain itu, kata Mahfud hari ini, server laman Sirekap juga sudah berkali-kali pindah, bukan karena kesengajaan KPU, tapi karena ketidaktahuan. Karena itu, perlu ada audit digital forensik terhadap sistem teknologi informasi KPU. Sejak Selasa lalu, KPU menghentikan penayangan hasil hitung riil Sirekap, dengan alasan ada masalah pada akurasi pembacaan data.
Sementara itu, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow, mendorong KPU untuk membuka besaran anggaran Sirekap ke publik. Pasalnya, sampai saat ini KPU tak pernah memerinci anggaran yang digunakan untuk sistem informasi tersebut. Jeirry mengatakan, keterbukaan anggaran penting untuk mendudukan sumber persoalan Sirekap.
5. PDIP mengeluarkan dana untuk kampanye Pemilu 2024 sebesar Rp 173 miliar, yang merupakan jumlah terbanyak di antara 18 parpol peserta pemilu. Di urutan kedua, Partai Gerindra yang menghabiskan dana sekitar Rp 92 miliar, di bawahnya PSI Rp 80 miliar, urutan keempat Partai Demokrat sekitar Rp 72 miliar dan kelima, Partai Golkar Rp 45 miliar. Besaran dana kampanye yang dibelanjakan parpol-parpol tersebut, tercantum dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang sudah diserahkan 18 parpol peserta Pemilu 2024 ke KPU. Partai Ummat tercatat mengeluarkan dana paling kecil, tak sampai setengah miliar rupiah.
Sedangkan pengeluaran dana kampanye tiga paslon Pilpres 2024, Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tercatat yang paling banyak sebesar sekitar Rp 506 miliar, selanjutnya pasangan Prabowo-Gibran sebesar Rp 207,5 miliar, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghabiskan sekitar Rp 49 miliar.
6. Ratusan perempuan yang menamakan diri Perempuan Indonesia, berunjuk rasa di Monas, Jakpus, hari ini. Mereka menuntut Presiden Jokowi diadili karena secara jelas merusak demokrasi. Aksi demonstrasi itu diawali dari Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jalan Thamrin. Semula mereka akan menuju Istana Presiden, namun Polda Metro Jaya melakukan antisipasi dengan menutup Jalan Medan Merdeka Barat. Massa kemudian diarahkan berunjuk rasa di depan kawasan Monas. Mereka menggelar aksi tersebut, dalam rangka peringatan Hari Perempuan Sedunia.
HUKUM
1. KPK memanggil Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan pencucian uang (TPPU), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun Bendahara Umum Partai Nasdem itu tak hadir. Ia beralasan, surat panggilan baru diterima semalam, dan dia ada kegiatan lain. Juru bicara KPK, Ali Fikri, tidak menjelaskan materi pemeriksaan Sahroni. Pada Oktober 2023 lalu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK menemukan dugaan aliran uang untuk kepentingan Partai Nasdem dalam perkara korupsi SYL. KPK, kata Alex, akan menelusurinya dan meminta bank terkait untuk membuka laporan transaksi ke mana saja uang itu mengalir.
2. Mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, dituntut hukuman 10 tahun dan 3 bulan penjara. Jaksa meyakini, Andhi terbukti menerima gratifikasi sekitar Rp 56 miliar. Selain itu, Jaksa juga menuntut Andhi membayar denda Rp 1 miliar. Hal memberatkan tuntutan itu adalah Andhi tak mengakui perbuatannya, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Sementara hal meringankan tuntutan, Andhi bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.
3. Bareskrim Polri melimpahkan berkas kasus 7 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kuala Lumpur atas dugaan pelanggaran Pemilu 2024, ke kejaksaan. Hari ini, Bareskrim juga melimpahkan tersangka kepada jaksa. Dalam kasus ini, ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, satu di antaranya buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, tersangka yang masuk dalam DPO berinisial MKM. Mereka diduga melakukan pelanggaran administratif penetapan data pemilih. Penetapan data itu, kata dia, hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan parpol.
EKONOMI
1. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), menagih langkah strategis pemerintah untuk menghadapi UU Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Kebijakan yang akan berlaku pada Januari 2025 itu menjadi ancaman, karena membatasi ekspor sejumlah komoditas yang tak lolos uji tuntas deforestasi. Wakil Direktur Eksekutif Gapkindo, Uhendi Haris mengatakan, pemerintah belum memiliki persiapan apa pun untuk menghadapi kebijakan itu agar bisa comply dengan EUDR.
Informasi pemetaan (geolokasi) lahan petani, kata Uhendi, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Juga pendanaan untuk geolokasi lahan petani dan sistem ketertelusurannya. Ia membandingkan dengan Malaysia, yang telah memiliki pembiayaan riset dan pengembangan, hingga subsidi harga. Selain itu, mereka menyiapkan lembaga otoritas Malaysia Rubber Board untuk mengelola industri dari hulu ke hilir, bahkan software untuk melacak dan mengidentifikasi data spesifik produk.
2. Direktur Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA), Enoh T Ebong mengumumkan, AS akan menghibahkan dana USD 2,49 juta kepada Otorita IKN untuk pembangunan berkelanjutan di IKN Nusantara. Ebong mengatakan, dana hibah itu ditujukan untuk bantuan teknis guna mengembangkan desain rinci, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, serta untuk strategi peningkatan kapasitas dalam mendukung pengembangan infrastruktur prioritas kota pintar Nusantara.
Sementara Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Indonesia, Uli Arta Siagian, mengingatkan potensi migrasi penduduk ke IKN, seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berdampak pada deforestasi. Migrasi penduduk akan menyebabkan pembukaan lahan yang lebih luas lagi, seperti pemukiman dan sebagainya. Sebelumnya, penyusutan hutan ini disorot satelit NASA yang memotret perbandingan kawasan hutan Kalimantan pada April 2022 dengan kondisi Februari 2024. Hasilnya, kawasan hutan yang hijau tampak menyusut.
TRENDING MEDSOS
1. Bali dan Nyepi trending di X, setelah cuitan salah satu pengguna X @diankrtn__ , yang tidak setuju bila umat muslim di Bali diwajibkan untuk salat tarawih di rumah. Tahun ini, hari pertama puasa, pada 11 Maret 2024 bertepatan dengan perayaan Nyepi umat Hindu, yang merupakan agama mayoritas penduduk Bali. Banyak pengguna X mencap akun tersebut sebagai seorang yang intoleran, sebab Hari Raya Nyepi hanyalah 1 hari dari 30 hari salat tarawih yang akan dijalankan oleh umat muslim.
2. 207 M trending di X, setelah KPU mengumumkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) peserta Pilpres 2024. Pengeluaran Kampanye paslon 01 AMIN Rp 49 M; paslon 02 Prabowo-Gibran Rp 207 M dan paslon 03 Ganjar-Mahfud Rp 506 M. Banyak pengguna X mencuitkan ketidakpercayaannya terhadap dana kampanye paslon 02 yang hanya sebesar 207 M.
3. Terdapat lebih dari 200 ribu pencarian di Google, mengenai Hari Perempuan Sedunia. Hari ini, 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia yang dirayakan seluruh wanita dari berbagai negara di dunia.
4. Lebih dari 20 ribu pencarian di Google mengenai banjir di Kota Padang. Sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi sejak Kamis siang (7/3/2024). Ratusan rumah terendam hingga ketinggian satu meter lebih.
HIGHLIGHTS
1. Pendapat mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), tentang tantangan berat yang bakal dihadapi pemerintahan mendatang di bawah Prabowo-Gibran, patut menjadi perhatian. Selain masalah keterbatasan anggaran, akibat beban utang yang tinggi serta kebiasaan pemberian bansos yang dilakukan pemerintahan sekarang, juga masalah politik yang bakal lebih rumit.
2. Pemerintah seharusnya merespons desakan dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), guna menghadapi UU Anti-Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang akan diberlakukan pada Januari 2025. Kebijakan tersebut akan menyebabkan komoditas karet atau bahan jadi dari karet Indonesia, tidak bisa dijual ke Uni Eropa jika tidak disertai bukti asal yang memastikan bahwa karet tersebut berasal dari pohon yang ditanam di lahan yang bukan dari penggundulan hutan. Untuk pembuatan bukti itu sudah jelas harus ada keterlibatan langsung pemerintah, tidak bisa hanya dibebankan kepada petani atau perusahaan karet.
3. Krisis kepercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu Serentak 2024, terus membesar. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan luas berbagai kalangan, adalah sengkarut Sirekap yang kian hari kian membuat publik semakin mencurigai adanya permainan suara, namun selalu ditepis KPU sebagai persoalan teknis. Desakan agar KPU membuka secara transparan anggaran Sirekap seharusnya disambut baik oleh KPU, agar semua kecurigaan publik kepada lembaga tersebut, tidak semakin membesar.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Jumat, 8 Maret 2024
