Nasdem dan PDIP Intens Komunikasi Hak Angket, Angka Pernikahan Turun, dan Belasan Milyar Disita KPK di Rumah Hanan
POLITIK
1. Fraksi Partai Nasdem di DPR, mengaku terus berkomunikasi dengan fraksi PDIP secara informal tentang rencana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024. Anggota Fraksi Nasdem, Taufik Basari, hari ini mengabarkan, kedua partai masih dalam proses mematangkan rencana tersebut. Dalam sidang paripurna pertama DPR setelah reses, Selasa lalu, anggota DPR dari 3 fraksi (PDIP, PKB dan PKS) melakukan interupsi supaya pimpinan DPR memberi perhatian pada aspirasi anggota dewan yang menginginkan hak angket. Menurut Taufik Basari, interupsi di paripurna itu merupakan masukan, tapi bukan mekanisme pengajuan hak angket, yang sudah ada tata caranya sendiri melalui komisi DPR.
Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat memastikan, bahwa fraksinya bersungguh-sungguh dalam menggulirkan hak angket tersebut. Saat ini fraksinya tengah menyusun naskah akademik, yang membutuhkan waktu tidak sebentar, apalagi jika naskah akademik yang dibuat lebih dari satu. Sementara itu Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan, sebagian anggota DPR menilai hak angket tidak diperlukan, dan lebih baik menggunakan sisa waktu 8 bulan ini untuk menyelesaikan RUU yang masih menumpuk.
2. Langkah KPU menghilangkan penghitungan suara dari hasil pembacaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs KPU sejak Selasa malam lalu, menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, membuat publik makin bertanya-tanya dan bisa dipastikan tingkat kepercayaan kepada KPU terjun bebas. Menurut Adi, KPU harus memberikan penjelasan yang jernih agar publik tidak berprasangka liar, mengingat Sirekap tengah menjadi sorotan. KPU beralasan, penghentian penghitungan suara Pemilu 2024 dilakukan, karena ada masalah akurasi Sirekap.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai, langkah KPU tersebut membingungkan masyarakat. Sebab menurut Neni, rakyat berhak mengetahui perkembangan proses penghitungan suara Pemilu 2024. Penghentian itu justru semakin memperkuat kecurigaan publik kepada penyelenggara Pemilu, di saat banyaknya laporan masyarakat mengenai penggelembungan suara. Mantan Ketua KPU, Arief Budiman menilai, langkah KPU itu sebuah kemunduran karena bertentangan dengan makna Sirekap yang berarti sistem informasi rekapitulasi.
3. Berdasarkan hasil hitung cepat Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diprediksi menang. Sejumlah kepala negara asing, antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin, sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sampai hari ini belum menyampaikan hal yang sama kepada Prabowo. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Selasa (5/3/2024), mengeluarkan pernyataan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Presiden (Joe Biden), kata Kirby, menantikan keterlibatan awal dengan pemerintahan baru Indonesia, dan memperkuat kerja sama dalam kemitraan strategis.
Prabowo pernah di- black list masuk AS sejak tahun 2000. Menurut laporan New York Times pada Maret 2014, AS berupaya menjauhkan diri dari tokoh-tokoh yang dekat dengan Soeharto, termasuk Prabowo, yang merupakan mantan menantu Soeharto. Apalagi, setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, 3 bulan kemudian, Prabowo diberhentikan dari TNI. Namun, penangkalan terhadap Prabowo dicabut AS pada 2020, setelah Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan dalam kabinet Presiden Jokowi. Pada Agustus 2023, Prabowo berkunjung ke AS dan diterima Menhan AS Lloyd J Austin.
4. Ketua Badan Legislatif DPR, Supratman Andi Agtas, menyebut Jakarta sudah bukan lagi ibu kota pada 15 Februari 2024. Alasannya berpijak pada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN), pasal 41 (2) yang menetapkan bahwa 2 tahun setelah UU ini diundangkan, UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI diubah sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. UU No. 3 Tahun 2022 disahkan dan berlaku pada 15 Februari 2022. Pernyataan Andi Agtas itu, menyulut heboh di media sosial.
Namun dalam UU itu juga, pasal (2) menetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara, sejak tanggal penetapan pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Artinya, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono, perubahan status DKI Jakarta menunggu penerbitan keppres pemindahan ibu kota, sedangkan kapan keppres itu ditetapkan tergantung pada presiden. Dini menjelaskan, penerbitan Keppres pemindahan ibu kota tidak wajib menunggu RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) disahkan. Ia mengatakan, tidak ada kekosongan hukum untuk Jakarta apabila Keppres diketok sebelum RUU DKJ disahkan.
5. Ketua DPD Golkar Jabar, Ace Hasan Syadzili, mengaku sudah berbicara empat mata dan memberi saran kepada Ridwan Kamil, agar lebih memilih maju lagi di pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar, dibanding pilgub DKI Jakarta. Kabar Ridwan Kamil yang kader Golkar itu, akan mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta tahun ini, sudah santer beredar di masyarakat. Menurut Ace, kepemimpinan Ridwan Kamil di Jabar perlu dilanjutkan dan berpeluang besar untuk menang jika mencalonkan kembali.
6. Media berita Yahudi berbasis di Washington DC, Jewish Insider edisi 6 Maret 2024, menulis soal peran Israel dalam membantu penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza pada Oktober-November 2023, saat pasukan Israel menyerang Hamas di Jalur Gaza. Menurut artikel itu, dalam operasi penyelamatan tersebut, pihak Israel menggunakan identitas ‘staf PBB’ karena sensitivitas politik di Indonesia. Menanggapi laporan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas negara dan prioritas politik luar negeri Indonesia. Atas dasar tersebut, Kemlu RI berkomunikasi dengan banyak pihak demi menyelamatkan WNI dari Gaza.
SOSIAL
1. Berdasarkan laporan BPS berjudul Statistik Indonesia 2024, angka pernikahan di Indonesia tahun 2023 sebanyak 1.577.255, turun sekitar 128 ribu dibandingkan angka pernikahan di tahun 2022. Dibandingkan angka pernikahan 10 tahun lalu, jumlah pernikahan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,63%. Data tersebut merupakan data pernikahan seluruh usia untuk agama Islam, yang diperoleh BPS dari Dirjen Bimas Islam yang berasal dari pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA). BPS juga mencatat, pemuda (umur 16-30 tahun) yang menunda pernikahan juga meningkat. Pada 2023, jumlah pemuda yang belum nikah mencapai 68,29%, sedangkan pada 2014 sebanyak 54,11%.
HUKUM
1. KPK menyita uang tunai belasan miliar rupiah dalam penggeledahan rumah pengusaha Hanan Supangkat, di Jakarta Barat, Rabu malam hingga Kamis subuh. Selain uang, KPK menyita catatan pekerjaan terkait proyek Kementan. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, uang tunai dalam bentuk rupiah dan valas itu, diduga ada kaitan langsung dengan perkara dugaan pencucian uang (TPPU), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sumber di KPK menyebut, jumlahnya Rp 15 miliar. Jumat pekan lalu, Hanan diperiksa KPK sebagai saksi. Penyidik mencecar Hanan soal komunikasi dengan SYL, dan perihal dugaan proyek pekerjaannya di Kementan.
2. Mantan Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, didakwa menerima uang USD 2,640 juta (sekitar Rp 40 miliar), terkait kasus proyek BTS 4G Bakti Komindo. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa mengatakan, uang tersebut diterima Qosasi agar dia memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) atas proyek itu. Uang tersebut diterima Qosasi dari mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, yang bersumber dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, atas perintah mantan Dirut Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif.
3. Ketua MK Suhartoyo mengatakan, posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Suhartoyo mengaku telah bertemu dengan MKMK, dan mendapat nasihat-nasihat dari MKMK. Arsul Sani resmi mengucap sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi pada 18 Januari lalu, menggantikan Wahiduddin Adams yang telah memasuki masa pensiun. Sebelumnya, ia adalah politisi PPP.
EKONOMI
1. Presiden Jokowi mengatakan, kontribusi UMKM yang saat ini berjumlah 65 juta terhadap PDB mencapai 61%, dan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Oleh karena itu, kata Presiden saat membuka BRI Microfinance Outlook 2024, sektor tersebut perlu beragam insentif untuk pengembangannya. Salah satunya, lewat subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp 46 triliun. Dengan subsidi tersebut, bunga pinjaman bisa diturunkan, 3% untuk usaha mikro dan 6% untuk usaha kecil.
Di acara yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih sedikitnya UMKM yang bisa mengakses pembiayaan melalui perbankan, yakni hanya 20%. Ia berharap, perbankan bisa mempermudah pelaku UMKM agar bisa mengakses pembiayaan. Menkop UMKM, Teten Masduki mengaku, serapan kredit UMKM untuk sektor unggulan –pertanian, perikanan, hingga perkebunan– masih rendah, baru 31% untuk pertanian dan 2% untuk perikanan. Petani, kata Teten, membutuhkan dukungan, tak hanya dari segi pembiayaan tapi terciptanya ekosistem yang pada akhirnya memberikan jaminan akses pembiayaan bagi petani.
2. BI melaporkan, cadangan devisa Indonesia kembali turun pada Februari 2024. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa pada akhir Februari sebesar USD 144 miliar (setara Rp 2.264,1 triliun). Posisi cadangan devisa itu turun dibanding bulan sebelumnya, yakni sebesar USD 145,1 miliar (Rp 2.281,4 triliun). Seperti pada Januari, penurunan cadangan devisa disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski susut, BI menilai posisi itu masih terjaga. Erwin menyebut, posisi itu setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
3. Menkop UKM, Teten Masduki, menduga ada kepentingan politik di Kemendag di balik aktifnya kembali TikTok Shop. Hal itu lantaran tiga bulan pasca diberikannya masa transisi oleh pemerintah, pemisahan perizinan TikTok sebagai media sosial dan TikTok sebagai e-commerce (TikTok Shop) masih belum terlaksana. Aturan pemisahan itu, tertuang dalam Permendag No. 31/2023. Alasan kecurigaan itu, kata Teten adalah pengakuan Kemendag yang menyebut, TikTok sudah 90% mematuhi Permendag No. 31/2023. Faktanya, TikTok masih melayani transaksi di media sosialnya. Selain itu, kata Teten, sebetulnya di Permendag No. 31 tidak ada aturan tentang masa transisi seperti yang diberikan pada TikTok.
Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan, migrasi sistem yang dilakukan TikTok ke Tokopedia hampir mencapai 90%. Pemisahan TikTok dengan TikTok Shop, kata dia, bersifat backend atau di balik layar tanpa disadari pengguna. Isy menyebut, tak ada larangan strategi pemisahan di belakang layar tersebut di dalam Permendag No. 31/2023. Meski begitu, ia menyebut belum ada rencana mengubah Permendag. Saat ini Kemendag dipimpin Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan wakilnya politisi Golkar, Jerry Sambuaga.
TRENDING MEDSOS
1. Noel trending di X, setelah nyaris baku hantam dengan politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Kejadian itu berlangsung saat Noel atau Immanuel Ebenezer, yang Ketua Relawan Prabowo Mania, bersama Deddy menjadi narasumber pada program “Panggung Demokrasi” di stasiun televisi Metro TV. Saat itu, dua orang tersebut sedang membahas isu politik dinasti Presiden Jokowi.
2. Lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Hanan Supangkat, setelah tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat, pada Rabu malam (6/3/2024). Sebelumnya, Hanan telah diperiksa KPK sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo alias SYL.
3. Lebih dari 10.000 pencarian di Google mengenai Ibukota Indonesia, setelah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menegaskan, DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibukota Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai Ibukota Negara selama Presiden belum menerbitkan Keppres mengenai pemindahan IKN ke Nusantara.
HIGHLIGHTS
1. Banyak warga masyarakat menduga, bahwa hak angket akan langsung digulirkan saat sidang paripurna DPR, Selasa lalu. Penjelasan dari anggota Fraksi Nasdem Taufik Basari dan pengurus DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, memberi gambaran bahwa penggunaan hak angket membutuhkan waktu persiapan yang tidak sebentar, pun harus ditempuh dengan mekanisme yang sudah diatur melalui komisi DPR untuk diagendakan di paripurna.
2. Penghentian laporan Sirekap oleh KPU, dengan alasan sistem itu bermasalah pada akurasi pembacaan data suara, yang memang dikeluhkan banyak kalangan, menunjukkan bahwa KPU gegabah dalam pengadaan sistem tersebut. Untuk pengadaan sistem hitung semacam itu seharusnya KPU menggunakan mekanisme yang ketat, dan hati-hati, sehingga didapat produk yang andal. Jika kemudian sistem yang sudah dibeli dengan harga tidak murah itu tidak digunakan, berarti KPU telah menghamburkan uang rakyat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 7 Maret 2024
