Jokowi Tidak Membantah Pernyataan Connie Tentang Sri Sultan, 12 petugas Rutan KPK Disanksi Etik, dan Beras Langka

POLITIK

1. Presiden Jokowi hari ini, tidak membantah kabar bahwa ia telah meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk menjembatani pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut, bahwa silaturahmi dengan semua tokoh bangsa sangat baik dilakukan. Permintaan Jokowi kepada Sri Sultan itu diungkapkan oleh pengamat militer Connie Bakrie, setelah ia menemui Sri Sultan, yang sudah lebih dulu bertemu Jokowi bulan lalu. Sementara kemarin, Megawati dijadwalkan akan bertemu Sri Sultan.

2. Presiden Jokowi hari ini, mengaku sudah bertemu dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan menyampaikan selamat kemarin atas kemenangan dalam pilpres, setelah muncul hasil hitung cepat quick count. Selain itu, Jokowi mengimbau masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024, dan menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count/QC) Litbang Kompas, Kamis (15/2/2024) pukul 14.20, dari 95,15% sampel suara pilpres yang masuk, diperoleh hasil: Amin 25,29%, Prabowo-Gibran 58,54%, Ganjar-Mahfud 16,17%.

Sedangkan hasil pileg sebagai berikut (urutan berdasarkan persentase terbesar): PDIP 16,31%, Golkar 14,60%, Gerindra 13,61%, PKB 10,91%, Partai Nasdem 9,73%, PKS 8,47%, Partai Demokrat 7,46% dan PAN 7,09%. Dari QC tersebut, PSI tidak mencapai angka minimal 4% untuk lolos ke DPR. Namun, anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka, mengatakan pihaknya juga melakukan QC internal, dengan hasil perolehan mencapai 4% sesuai parliamentary threshold.

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU), meyakini masyarakat paham bahwa hasil perolehan suara Pemilu 2024 yang sah akan diumumkan oleh pihaknya, bukan lembaga lain melalui hitung cepat (quick count). Komisioner KPU RI, Idham Holik menjelaskan, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa hasil resmi perolehan suara pemilu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, serupa dengan yang terjadi pada Pemilu 2019.

5. Untuk memantau penghitungan suara di KPU, bisa dilakukan melalui situs infopemilu.kpu.go.id. Gulir atau scroll sedikit ke bawah, akan tampak bagian “Hasil Hitung Suara dan Rekapitulasi Pemilu 2024”. Ada tombol ‘Lihat’ berwarna merah yang berada di bagian bawah. Klik tombol itu, maka muncul grafik hitung suara dan angka-angka per provinsi yang merupakan real count KPU. Ada pilihan menu untuk melihat hasil hitung pilpres, pileg DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan pileg DPD.

6. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, hari ini menegaskan, PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Hal ini disampaikan, menyusul hasil hitung cepat yang mencatat keunggulan Prabowo-Gibran. Berkaca dari 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi, lanjut Hasto, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Karena itu, PDIP siap menjadi oposisi mengingat sudah punya pengalaman panjang setelah Pemilu 2004 dan 2009.

7. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, kemarin malam, mengungkap ada anomali dalam hitung cepat yang digelar oleh sejumlah lembaga survei, yang mengarah pada adanya indikasi kecurangan yang menyasar Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebab, kata Hasto, berdasarkan hasil QC perolehan suara PDIP untuk pemilihan legislatif (Pileg) berkutat pada 17-19%, sedangkan suara untuk Ganjar-Mahfud, berada di kisaran 16-18%. Indikasi kecurangan terjadi khususnya di daerah yang dikenal sebagai kandang PDIP, antara lain Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Utara.

8. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, hari ini membeberkan ribuan TPS terdapat permasalahan seperti pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, tidak tersedia alat bantu disabilitas netra, atau juga logistik yang tidak lengkap. Selain itu, ditemukan sebanyak 2.271 TPS yang petugas dan pemilihnya mengalami intimidasi, dan sebanyak 3.463 TPS melakukan penghitungan suara sebelum waktu pemungutan suara selesai.

9. Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), menangkap seorang perempuan berinisial FD di Halmahera Barat, Maluku Utara, karena terpergok mencoblos 20 surat suara di dua TPS, Rabu (14/2/2024). Menurut Kasat Intelkam Polres Halmahera Barat, Ipda La Ode M Masri, FD melakukan aksinya bekerja sama dengan oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS terkait.

HUKUM

1. Dewan Pengawas (Dewas) KPK, menjatuhkan sanksi etik kepada 12 petugas Rutan KPK dalam sidang etik kloter kedua. Sebelumnya, Dewas juga sudah menjatuhkan sanksi yang sama kepada 12 orang petugas lainnya. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, ke-12 petugas itu melakukan pungli terhadap tahanan yang menyelundupkan HP dan menggunakannya.

Selain itu juga, pungli fasilitas lain seperti memasukkan makanan ke dalam Rutan. Dewas juga merekomendasikan ke Pejabat Pembinaan Kepegawaian, untuk melakukan pemeriksaan guna menjatuhkan hukuman sesuai aturan yang ada.

2. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menolak permohonan intervensi Denny Indrayana, Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), untuk masuk dalam gugatan Anwar Usman soal pemecatan dari Ketua MK. Itu diketahui dari putusan sela PTUN tertanggal 31 Januari 2024.

Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus menjelaskan, penolakan gugatan kliennya didasari atas perkara pokok gugatan Anwar yang masih berjalan. Ia berkata, putusan itu didasari atas pertimbangan hakim. Padahal, kata Petrus, pihaknya perlu mengintervensi gugatan Anwar Usman yang ingin jadi Ketua MK kembali. Gugatan Anwar Usman masih berlangsung di PTUN Jakarta. Dalam gugatannya, Anwar Usman meminta agar pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK dibatalkan.

EKONOMI

1. Presiden Jokowi minta menteri-menterinya mengatasi kelangkaan dan meroketnya harga beras di pasar. Salah satu arahannya, adalah meminta para menteri membanjiri pasar dan memberikan berapa pun stok beras yang diminta pedagang. Stok beras pemerintah cukup untuk itu. Ia memastikan bansos beras tak terkait dengan kelangkaan beras, melainkan faktor distribusi. Ia menjanjikan satu-dua minggu ini, harga beras akan turun kembali.

Hari ini, BPS mengumumkan, impor beras selama Januari 2024 mencapai 443.910 ton, naik 82,19% dibandingkan Januari 2023 yang sebesar 243.650 ton. Angka itu bahkan lebih tinggi, dibandingkan dengan total volume impor beras sepanjang tahun 2022 yang hanya 429.200 ton. Nilai impor beras Januari 2024 itu mencapai USD 279,2 juta (sekitar 4,3 triliun), naik 135,1% dari Januari 2023. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, beras impor tidak serta merta dilepas ke pasar, tetapi tergantung kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pola impor beras tidak bisa diketahui secara pasti.

2. BI mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV-2023 naik menjadi USD 407,1 miliar, meningkat 2,7% secara tahunan (yoy), dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 2,7% (yoy). Kepala Dept Komunikasi BI, Erwin Haryono, menjelaskan kenaikan utang itu terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Selain itu, ULN pemerintah juga dipengaruhi peningkatan penempatan investasi di pasar SBN. BI memastikan, posisi ULN pemerintah relatif aman mengingat, hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah.

3. BPS mencatat, neraca perdagangan RI surplus USD 2,02 miliar pada Januari 2024. Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2023 yang surplusnya mencapai USD 3,29 miliar. Nilai ekspor Indonesia pada Januari 2024 sebesar USD 20,52 miliar, turun 8,34% dibandingkan Desember 2023. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, penurunan ekspor ini didorong oleh penurunan ekspor nonmigas.

Tercatat, ekspor nonmigas turun 5,49% dengan nilai USD 1,39 miliar. Sementara impor USD 18,51 miliar, turun 3,13% dibandingkan Desember 2023. Impor migas senilai USD 2,70 miliar pada Januari 2024, turun 19,99% dibandingkan bulan sebelumnya. Dan, impor nonmigas USD 15,81 miliar pada Januari 2024, naik 0,48% dibanding bulan sebelumnya.

TRENDING MEDSOS

1. RIP Demokrasi trending di X, terkait kemenangan paslon nomor urut 02 dalam hitung cepat versi sejumlah lembaga survei. Selain itu, PDIP juga trending. Dalam hitung cepat, partai ini masih memimpin dalam pemilihan anggota legislatif, meski capres-cawapres yang diusungnya kalah.

2. Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini membantah informasi yang menyebut Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), telah mengabulkan gugatan Anwar Usman, untuk kembali menjadi ketua MK. Bantahan MK ini, merespons kabar yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa PTUN, telah mengabulkan gugatan pamannya Gibran Rakabuming Raka itu untuk didudukkan kembali sebagai ketua MK.

Anwar dicopot oleh Majelis Kehormatan MK, karena melakukan pelanggaran etik berat dalam proses pembuatan putusan MK No. 90/2023, yang membuka jalan bagi Gibran ikut kontestasi Pilpres 2024. Berdasarkan informasi dari lama PTUN, status gugatan Anwar Usman itu masih dalam proses persidangan.

3. Real count dan Pendukung 01 trending di X. Pendukung paslon nomor urut 1 di X, menyatakan ketidakpercayaannya pada hasil quick count yang beredar dan masih menunggu hasil real count. Mereka berharap, Pemilu 2024 berjalan 2 putaran.

4. Lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Sirekap KPU, setelah beredar banyak video dan foto yang menunjukkan kesalahan input data di sistem Sirekap. KPU dianggap bertanggung jawab atas masifnya kesalahan input data perolehan suara capres-cawapres di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

HIGHLIGHTS

1. Sepanjang gelaran pemilu di Indonesia, pasti selalu ada kejadian kecurangan. Dalam Pemilu 2024 ini, Bawaslu sudah menemukan banyak kecurangan antara lain, berupa intimidasi terhadap penyelenggara pemungutan suara maupun terhadap pemilih. Masyarakat tentu berharap, bahwa kecurangan yang ditemukan Bawaslu tidak dibiarkan begitu saja tanpa sanksi, untuk merespons pandangan negatif yang berkembang di masyarakat bahwa pemilu kali ini tidak bersih, jujur dan adil.

2. Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa partainya siap menjadi oposisi terhadap pemerintahan mendatang tentu sangat diharapkan untuk benar-benar diwujudkan. Berdasarkan pengalaman, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua terbukti ketiadaan partai oposisi yang kuat telah menyebabkan pemerintah dapat berbuat sesuka hati dalam membuat dan menjalankan kebijakannya.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 15 Februari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 304