Jokowi Naikkan Tukin Bawaslu, Connie Bakrie Dilaporkan Ke Bareskrim, dan Mengapa Bansos Bermasalah
POLITIK
1. Presiden Jokowi kemarin menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2024. Kenaikan tukin bervariasi tergantung kelas jabatan, dengan rentang antara 11,44%-16,7% dari tukin 2017. Dengan kenaikan tersebut, pegawai dengan tingkat jabatan tertinggi atau kelas jabatan 17 menerima tukin hingga Rp 29.085.000 per bulan, sedangkan pegawai terendah, kelas jabatan 1, menerima tukin Rp1.968.000 per bulan.
Keputusan Presiden itu mengundang tanya mengingat dilakukan 2 hari menjelang Pemilu 2024, sementara Bawaslu merupakan lembaga yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia. Namun, menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, hari ini kenaikan tukin pegawai Bawaslu sudah direncanakan sejak Oktober 2023 atas usulan Menteri PANRB.
2. Acara nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Dirty Vote yang semula akan digelar di M Bloc Creative Hall di kawasan Blok M, Jaksel, kemarin malam, gagal dilaksanakan. Pengelola gedung melarang dengan alasan bertentangan dengan Peraturan KPU terkait Masa Tenang pada 11-13 Februari 2024, yang tidak mengizinkan aktivitas kampanye terkait pemilu. Acara ini digagas oleh Salam 4 Jari, gerakan yang viral di medsos, yang mengajak masyarakat memilih paslon 01 Anies-Muhaimin atau 03 Ganjar-Mahfud karena menilai paslon 02 Prabowo-Gibran tidak layak.
Acara serupa yang digelar oleh komunitas River Warrior di Gresik, Jatim, juga dibatalkan atas perintah petugas intel dari Polres Gresik, kemarin malam. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur menilai, pelarangan itu menghalangi kebebasan berpendapat berekspresi dan mengemukakan kritik. Pelarangan itu, kata Isnur, merupakan tindakan yang meruntuhkan atau menghancurkan demokrasi.
3. Berdasarkan Pasal 416 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilihan presiden yang diikuti lebih dari 2 pasangan calon (paslon) presiden-wapres, dapat berlangsung satu putaran asalkan memenuhi tiga syarat. Pertama: paslon mendapatkan lebih dari 50% dari total jumlah suara dalam Pilpres 2024; kedua: paslon harus menang di lebih dari setengah provinsi, atau minimal 20 dari 38 provinsi di Indonesia; ketiga: paslon harus meraih minimal 20% suara dari setengah provinsi di Indonesia.
Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka digelar pilpres putaran kedua yang diikuti oleh dua paslon peraih suara terbanyak pertama dan kedua. Pada putaran kedua, penentuan pemenang didasarkan pada peraih suara terbanyak.
4. Sejumlah lembaga survei akan melakukan hitung cepat (quick count) untuk memprediksi hasil pemilu besok. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 24/PUU-XVII/2019, mengatur quick count boleh disiarkan dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Quick Count dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel, jadi bukan seluruh TPS di Indonesia. Hitung cepat ini berfungsi sebagai prediksi, bukan hasil akhir.
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI), menegaskan bahwa ‘serangan fajar’ atau pemberian barang/uang untuk memengaruhi pemilih menjelang pencoblosan di pemilu hukumnya haram. Berdasarkan fatwa MUI yang sudah dikeluarkan beberapa tahun lalu itu, kata Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh, tindakan memberi maupun menerima money politics adalah haram. Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis menegaskan, haram adalah dosa. Maka, pemberi maupun penerima ‘serangan fajar’ masuk neraka.
6. Masyarakat di Distrik Kebo, Paniai, Papua Tengah, membakar ratusan kotak suara Pemilu 2024, karena mendapati tidak ada formulir C1-KWK yang seharusnya disertakan bersama kotak-kotak itu. Formulir C1-KWK adalah sertifikat hasil penghitungan suara. Video-video pembakaran ratusan kotak suara itu pun beredar pada Senin malam (12/2/2024). Terdengar suara perekam video menyebut bahwa formulir C1-KWK telah dibongkar oleh PPD (Panitia Pemungutan Distrik). Dalam video lainnya, terlihat masyarakat di Distrik Yagai, Kab Paniai, membongkar logistik KPU dan mendapati tidak ada juga formulir C1-KWK. Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri, menyebut telah mengetahui peristiwa tersebut dan telah memerintahkan penguatan pengamanan.
HUKUM
1. Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, melaporkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Rosan, Otto Hasibuan mengatakan, laporan tersebut dilakukan atas nama pribadi dan tidak terkait posisi Rosan sebagai Ketua TKN. Pelaporan dilakukan, lantaran Rosan merasa dirugikan oleh pernyataan Connie di media sosial. Selain itu, Rosan merasa dicatut namanya terkait pernyataan Connie yang menyebut Rosan mengatakan Prabowo bakal hanya menjabat presiden selama 2 tahun, dan digantikan Gibran.
Connie pun bersikukuh bahwa informasi tersebut ia peroleh langsung dari omongan Rosan saat mereka bertemu. Selain itu, Connie mengklaim pembagian masa jabatan itu disampaikan langsung oleh Prabowo dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha di Singapura. Dalam pertemuan itu, kata dia, Prabowo mengatakan hanya akan menjabat selama 2 tahun saja setelah dilantik. Connie mengklaim, dengan skenario itu Gibran tetap bisa mengikuti pemilihan presiden dua kali lagi, sehingga total masa jabatannya jadi 12 tahun.
2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, melaporkan dugaan korupsi di Kemenhan terkait pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar ke KPK. Dugaan korupsi itu berupa suap atau gratifikasi oleh penyelenggara di Kemenhan, yang tidak dirinci identitasnya. Koordinator PBHI Julius Ibrani, mengaku telah mengumpulkan berbagai dokumen maupun bukti yang dinilai cukup untuk diserahkan ke KPK. Pelaporan, salah satunya didorong oleh pemberitaan suatu portal news aggregator beberapa hari lalu, mengenai penyelidikan dugaan penerimaan suap oleh Menhan Prabowo Subianto, atas pengadaan 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Penyelidikan itu dilakukan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat tersebut, yang melibatkan perusahaan yang berada dalam yurisdiksi Uni Eropa, dengan Kemhan RI. Disebutkan dalam transaksi itu ada mark up dan kickback 7% dari total nilai transaksi sekitar Rp 12,4 triliun. Jubir Kemhan, Dahnil Azhar Simanjuntak, kemarin menjelaskan, rencana pembelian pesawat itu batal, karena keterbatasan fiskal. Selain melaporkan ke KPK, Koalisi juga melaporkan Menhan Prabowo Subianto ke Ombudsman RI, atas dugaan maladministrasi terkait pembelian alat utama sistem persenjataan melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
EKONOMI
1. Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku tak habis pikir, program bansos dipermasalahkan. Padahal program itu adalah kebijakan yang diputuskan pemerintah bersama DPR. Ia menjelaskan, bahwa program bansos ini telah lama berjalan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dugaan politisasi bansos makin kencang usai penayangan film Dirty Vote, hari Minggu lalu. Film tersebut menunjukkan data-data bagaimana bansos jadi bentuk politik “gentong babi” untuk memenangkan paslon nomor urut 02.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan, kebijakan bansos itu menguntungkan Gibran yang merupakan anak Jokowi. Ia bahkan menilai, politik gentong babi telah dilakukan Jokowi sejak Pilpres 2019. Penyaluran bansos dilakukan tiada henti dalam setahun terakhir. Bukan hanya bansos reguler, tetapi juga bansos ad-hoc. Menurut dia, hal ini jelas bukan upaya penanggulangan kemiskinan atau kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
2. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan, kenaikan harga beras di pasar tradisional dan modern akan berdampak pada inflasi. Ia mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI, harga beras di pasar tradisional dan pasar modern mengalami kenaikan 4,1% year to date (ytd) dan 1,68% ytd. Menurut Josua, setiap kenaikan harga beras 1% akan menyumbang inflasi 0,03%-0,04%. Ia juga menilai, kelangkaan stok beras di ritel modern merupakan dampak penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga ritel modern tak bisa menaikkan harga sesuai kenaikan harga beli dari produsen, dan membuat ritel enggan menyetok beras.
Sementara Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi hari ini menegaskan, tidak ada penyesuaian HET beras. Ia mengakui, harga beras di pasar saat ini sudah dijual di atas HET. Namun hal itu tak cukup jadi alasan bagi pemerintah untuk merelaksasi atau menurunkan HET. Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 7/2023, pemerintah menetapkan HET beras medium Rp 10.900-Rp 11.800 per kg, dan premium Rp 13.900-Rp 14.800 per kg.
TRENDING MEDSOS
1. Dirty Vote masih menduduki trending teratas di X sejak Senin (11/2/2024). Publik ramai mencuitkan pendapatnya, mengenai fakta yang diungkap oleh 3 pakar hukum tata negara dalam film dokumenter tersebut.
2. Gejayan Memanggil trending di X, setelah sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi di jalan Simpang Tiga Gejayan, Sleman, DIY, pada Senin (12/2/2024). Mereka menuntut peradilan terhadap rezim Presiden Jokowi.
3. Lebih dari 10.000 pencarian di Google mengenai Sultan HB X, setelah Sri Sultan HB X membenarkan kabar yang diungkap pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, bahwa ia diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
4. Beras trending di X, publik ramai mencuitkan kekesalannya terhadap kenaikan harga dan kelangkaan beras di pasaran. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Syam Arjayanti menyatakan, kelangkaan beras di beberapa daerah terjadi karena belum meratanya panen serta dampak tingginya permintaan beras untuk bansos menjelang Pemilu 2024.
HIGHLIGHTS
1. Keputusan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan kinerja (tukin), pegawai Bawaslu dua hari menjelang “coblosan” mungkin dimaksudkan sebagai penambah semangat kerja mereka, namun tak urung menyulut tanda tanya mengingat modusnya “beruntun” dengan kenaikan gaji PNS Januari lalu, dan gelontoran bansos selama masa kampanye lalu.
2. Hasil pemilu akan segera diketahui besok, melalui hitung cepat (quick count) yang digelar oleh lembaga-lembaga survei. Metode ini bersifat prediktif, dan mendekati akurat jika penarikan sampel TPS dilakukan secara ilmiah dan teliti. Diharapkan masyarakat juga dapat secara bijak memerhatikan kredibilitas lembaga penyelenggara hitung cepat.
3. Peristiwa pelarangan nonton bareng film dokumenter Dirty Vote di sejumlah tempat, harus disikapi serius. Masyarakat sipil harus disadarkan, bahwa cara-cara Orde Baru telah diterapkan kembali oleh rezim untuk membungkam warga negara yang bersikap kritis terhadap perilaku menyimpang rezim berkuasa. Demokrasi kini dibawa ke tubir jurang oleh penguasa.
4. Peristiwa pembakaran ratusan kotak suara Pemilu di Paniai, Papua Tengah, perlu mendapat perhatian luas. Ketidaklengkapan perangkat penghitungan suara, patut diduga sebagai modus kecurangan pemilu. Seluruh KPPS dan saksi pemilu di seluruh Indonesia yang akan menggelar pemungutan suara serentak pada Rabu besok, harus mencermati lagi secara seksama perihal seluruh kelengkapan penghitungan suara tersebut.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 13 Februari 2024
