Jokowi Dijadwalkan Bertemu Mahfud, Sengketa Almas Dengan Gibran, Hingga Inflasi Januari 2024 2,57%

POLITIK

1. Presiden Jokowi dijadwalkan menerima Mahfud MD yang meminta waktu untuk pamit dari kabinet. Cawapres nomor urut 3 itu, kemarin di Lampung, sudah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam, untuk menghindari benturan kepentingan sebagai menteri dan cawapres. Tokoh penggerak antikorupsi, Erry Rijana Hardjapamekas, memuji sikap Mahfud yang memberikan teladan dalam bersikap menjunjung tinggi etika. Mantan komisioner KPK ini berpandangan, sikap Mahfud tersebut juga merupakan teguran halus bagi sejumlah menteri yang terlibat dalam kontestasi, tapi belum mundur dengan dalih tak ada aturan yang melarang.

Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Mahfud melepas jabatan Menko Polhukam karena kecewa terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga netralitas di Pilpres 2024. Hasto menilai keputusan Mahfud itu bijak, yang didasarkan pada niat baik. Ia berharap, langkah yang diambil Mahfud bisa menular dan ditiru oleh pejabat lainnya yang sedang berkontestasi di Pilpres 2024, khususnya Menhan Prabowo Subianto yang menjadi capres nomor urut 2.

Namun Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani menyarankan kepada capres Prabowo, untuk tidak mundur dari kursi Menhan. Muzani mengatakan, TKN meminta kepada Prabowo untuk menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menhan. Lagipula, kata dia, selama menjadi capres, Prabowo tahu waktu kapan harus cuti dan kapan harus melaksanakan tugas negara. Muzani memastikan, tidak akan terjadi benturan konflik kepentingan walau Prabowo tidak mundur.

2. Jaleswari “Dhani” Pramodhawardani, per hari ini melepas jabatan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), setelah kemarin Mahfud mengumumkan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Dhani mengatakan surat pengunduran dirinya telah diajukan kepada Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Alasan Dhani mengundurkan diri, karena ia perlu menghindari situasi yang dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum, disebabkan pilihan politik pribadinya.

Dhani kini berada di kubu Ganjar-Mahfud sebagai Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Perempuan kelahiran Surabaya, 11 Agustus 1964 ini, sudah memegang posisi Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM KSP sejak 2016. Pemegang gelar master dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia itu, mengawali karier di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang kini dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu tugasnya sebagai Deputi V KSP adalah penyelesaian konflik di Papua.

3. Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni, menyampaikan Petisi Bulaksumur, pada Rabu (31/1/2024). Petisi tersebut, disampaikan secara terbuka untuk Presiden Jokowi yang juga alumni UGM. Petisi dibacakan oleh Guru Besar Psikologi UGM, Koentjoro.

Melalui petisi itu, mereka menilai, semasa pemerintahan Jokowi banyak tindakan yang menyimpang dari nilai demokrasi, antara lain pelanggaran etik di MK, intervensi aparat penegak hukum, serta pernyataan Jokowi tentang Presiden dan menteri boleh kampanye Pemilu 2024. Sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Jokowi sebagai alumnus diingatkan, agar berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta turut memperkuat demokrasi.

4. Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menuntut Presiden Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan, untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan. Tuntutan itu disampaikan oleh Rektor UII, Prof Fathul Wahid, dalam pernyataan sikap sivitas akademika UII di Kampus Terpadu UII, hari ini, Kamis 1 Februari 2024.

UII yang juga merupakan almamater Mahfud MD, mendesak Presiden Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan, untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu capres-cawapres. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.

5. Pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, memprediksi Indonesia akan kembali ke sistem pemilihan umum tertutup jika Prabowo Subianto menang di Pilpres 2024. Ia menuliskan prediksinya bertajuk “An Election to End All Election?” yang dirilis di situs Fulcrum pada Selasa (30/1/2024). Situs ini terafiliasi dengan lembaga think tank ISEAS, Yusof Ishak Institute, Singapura.

Menurut Wilson, jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan Jokowi, ia mungkin akan merasa berani untuk menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca tahun 1999, dan diakhirinya sistem pemilihan langsung. Apalagi partai pimpinan Prabowo, Gerindra, menolak arah reformasi yang bersifat liberal demokratis. Wilson juga memprediksi, di masa kepresidenan Prabowo, bisa jadi tanpa oposisi di DPR yang dilakukan melalui koalisi dan negosiasi antarelite politik.

6. Capres Prabowo Subianto kemarin malam bersama anak tunggalnya, Ragowo “Didit” Hediprasetyo Djojohadikusumo dan mantan istrinya, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, hadir dalam acara bertajuk “Reuni Akbar Rabu Biru untuk Indonesia” di Kemang Village, Jakarta Selatan. Prabowo bercerai dengan Titik, setelah Presiden Soeharto lengser pada 1998. Titik berkiprah di politik, selain sebagai pengusaha. Semula ia berkiprah di Partai Golkar, kemudian di Partai Berkarya, dan kini di Partai Gerindra serta menjadi calon DPR RI untuk daerah pemilihan Yogyakarta.

7. Politikus PDIP Aria Bima, mengaku mendapatkan informasi bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang diperbaiki oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dipakai dalam pembagian bantuan yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2024. Menurut Bima kemarin, informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, yang tidak dilibatkan dalam pengelolaan bansos oleh Presiden Jokowi. Ia bilang, data yang digunakan untuk pembagian bansos kali ini, berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang diambil dari Kemensos tapi tidak tervalidasi secara periodik.

8. DPR RI akan melanjutkan pembahasan Revisi UU No. 6/2014 tentang Desa, usai Pemilu 2024. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisi UU Desa, meski tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. DPR, kata Puan, memutuskan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa, setelah Pemilu 2024 untuk menghindari conflict of interest yang akan membuat kades ikut terpolitisasi. DPR juga mempertimbangkan netralitas kades sehingga memutuskan, lebih baik revisi UU Desa dibahas ketika situasi politik sudah tidak lagi memanas. Kemarin, ribuan kepala desa yang tergabung dalam Apdesi menggelar aksi demo di depan DPR-MPR. Mereka menuntut pengesahan revisi UU Desa sebelum pemilu.

HUKUM

1. Almas Tsaqibbirru yang mengajukan uji materi tentang aturan batas usia capres-cawapres ke MK, yang dikabulkan MK dalam putusan No. 90/2023, yang menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, kini menggugat perdata Gibran melalui Pengadilan Negeri Solo. Alasan gugatan “Wanprestasi” mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta itu, adalah Gibran telah diuntungkan oleh putusan perkara MK No.90/2023, tapi tidak berterima kasih kepadanya yang mengajukan gugatan tersebut di MK.

Almas meminta pengadilan, supaya Gibran menyampaikan ucapan terima kasih dan membayar ganti rugi sebesar Rp 10 juta atas biaya yang dia keluarkan untuk mengurus gugatan tersebut. Menanggapi gugatan itu, Gibran mengatakan tidak tahu dan akan menindaklanjuti. Sidang perdana kasus ini, akan digelar pada Kamis pekan depan.

2. Pasca kemenangan gugatan praperadilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, KPK memutuskan tetap melanjutkan penanganan dugaan korupsi di Kemenkumham. Namun, kata Jubir KPK Ali Fikri, KPK akan lebih dulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara. Ia menegaskan, praperadilan hanya menguji aspek formil, bukan substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka. Eddy Hiariej sebelumnya ditetapkan tersangka, atas dugaan penerimaan gratifikasi Rp 8 miliar. Eddy melawan status tersangkanya dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, dan hakim kemarin mengabulkan gugatannya.

EKONOMI

1. BPS mencatat, tingkat inflasi Januari 2024 sebesar 2,57% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 5,28% pada Januari 2023. Secara bulanan, inflasi Januari 2024 sebesar 0,04%, lebih rendah dari 0,41% pada Desember 2023. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pendorong utama inflasi Januari 2024 adalah komponen harga pangan bergejolak (volatile food) yang mengalami inflasi 7,22% yoy, dengan andil pada inflasi 1,14%, beras, bawang putih, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras. Selanjutnya komponen inti dengan inflasi 1,68% yoy, dan memberi kontribusi 1,08% terhadap inflasi umum. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mencatat inflasi 1,74% yoy, dengan andil pada inflasi umum sebesar 0,35%.

2. Ekonom senior INDEF, Aviliani menduga, menyusutnya tabungan orang kaya dari akhir tahun hingga Januari 2024 dan makin tebalnya tabungan orang miskin merupakan efek dari masa kampanye pemilu. Selama masa kampanye para capres, caleg, dan juga calon kepala daerah nantinya, membelanjakan uangnya untuk meraup suara. Saat itu, banyak proposal masuk kepada mereka, baik individu maupun kelompok. Kondisi ini pula yang bisa menjelaskan tabungan kalangan masyarakat menengah ke bawah naik. Aliran dana dari kelas atas masuk ke kantongnya, ditambah gelontoran bansos dalam bentuk BLT.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan, tabungan dana nasabah orang kaya atau yang senilai Rp 5 miliar mengalami penurunan, dari 14%-15% akhir tahun lalu menjadi 3,51% saat ini. Sementara, tabungan dana nasabah dengan nominal rendah mengalami peningkatan.

Kepala Ekonom BCA, David Sumual mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani sebesar 5,2% bisa tercapai, salah satunya didorong belanja pemilu. Jika pilpres berlangsung dua putaran, dia memproyeksikan ada tambahan pertumbuhan ekonomi ke arah 0,2% dari baseline. Namun kalau berlangsung satu putaran, kata David, tambahan pertumbuhan diperkirakan mengarah ke 0,1%.

3. S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia melanjutkan fase ekspansi ke posisi 52,9 pada Januari 2024. Menguat 0,7 poin dari posisi Desember 2023 di level 52,2. Menurut Jingyi Pan, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence, laju PMI tersebut menandai sektor manufaktur Indonesia terus membaik dan berada di zona ekspansi selama 29 bulan beruntun. Level PMI Januari 2024 terungkit oleh membaiknya permintaan baru secara keseluruhan. Termasuk permintaan asing juga membaik, meski kecepatan pertumbuhan ekspor masih marginal.

TRENDING MEDSOS

1. Lebih dari 5.000 pencarian di Google mengenai Mahfud MD dan Jaleswari Pramodhawardani. Mahfud dan Jaleswari menyatakan pengunduran diri dari jabatan masing-masing, yaitu dari jabatan Menko Polhukam dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP). Jaleswari telah mengisi posisi Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sejak 15 November 2023.

2. RSPAD trending di X, setelah beredar kabar bahwa capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terkena stroke dan tengah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Kabar ini diklaim sebagai hoaks oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

3. Petisi Bulaksumur trending di X, setelah Sivitas Akademika UGM mengeluarkan petisi sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika politik nasional di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

4. Kades trending di X, setelah demo APDESI di depan Gedung DPR, kemarin (31/1/2024), ricuh. Kepala desa yang berdemo menuntut revisi UU Desa mengenai perpanjangan masa jabatan kades sampai 27 tahun.

HIGHLIGHTS

1. Dua universitas terkemuka di Yogyakarta, UGM dan UII, sudah mengeluarkan seruan keprihatinan atas perilaku penguasa yang mengabaikan etika dan moral dalam menjalankan agenda politiknya. Seruan demi seruan serupa sudah juga dikumandangkan oleh sejumlah kelompok gerakan sipil. Rasanya keprihatinan ini akan menggelinding seperti bola salju, yang akan sulit dibendung.

2. Pengunduran diri Mahfud MD dan Jaleswari “Dhani” Pramodhawardani, menyulut keingintahuan publik tentang siapa lagi yang bakal menyusul. Banyak kalangan mengapresiasi sikap mereka sebagai bentuk sindiran keras kepada para pejabat yang menggunakan fasilitas negara, termasuk bansos, untuk kepentingan meraih dukungan suara rakyat.

3. Kabar yang berhembus hari ini tentang kesehatan Prabowo yang memburuk, yang sudah dibantah oleh TKN Prabowo-Gibran, menjadi perhatian publik mengingat sebelumnya beredar video yang menunjukkan wajah Prabowo tanpa ekspresi ketika menyalami pendukungnya. Masalah kesehatan Prabowo memang menjadi perhatian publik, mengingat usia sudah 73 tahun, dan punya riwayat sakit yang tergolong berat.

4. Peringatan telah dilontarkan oleh pengamat independen dari Universitas Murdoch, Australia, jika Pilpres mendatang dimenangkan Prabowo Subianto. Dengan kekuatan otoriternya, Prabowo berpotensi akan menarik demokrasi Indonesia jauh ke belakang, serta akan kekuatan menekan oposisi. Peringatan ini layak menjadi perhatian seluruh warga negara yang dua pekan lagi akan menggunakan hak pilihnya dalam pilpres.

5. DPR seharusnya segera menindaklanjuti temuan Aria Bima, bahwa pembagian bansos dalam dua bulan terakhir yang dilakukan Jokowi secara masif tanpa melibatkan Kemensos, ternyata tidak berbasis pada data penerima bansos yang diperbaiki oleh kementerian tersebut. Sangat besar potensi penyimpangan, jika pembagian bantuan dari dana APBN tersebut dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Apa lagi banyak kalangan sudah menyoroti bagi-bagi bansos tersebut, patut diduga sarat kepentingan politik untuk memenangkan salah satu paslon Pilpres 2024.

6. Gugatan perdata ‘aneh’ Almas Tsaqibbirru kepada Gibran cukup menarik untuk terus disimak. Apa sebetulnya wanprestasi yang telah dilakukan Gibran kepada Almas terkait uji materi tentang aturan batas usia capres-cawapres ke MK saat itu. Apa sebetulnya pesan yang akan disampaikan Almas yang menuntut Gibran menyampaikan ‘terima kasih’ kepadanya, terkait terkabulnya uji materi yang meloloskan Gibran maju sebagai cawapres. Mungkin selanjutnya akan terungkap “pat gulipat” hukum di balik ‘pertengkaran’ Almas dengan Gibran tersebut.

SUMBER

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 1 Februari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 281