Pelanggaran Gibran Membagikan Susu di CFD, Gugatan Praperadilan Hiariej, hingga Pembelian Pesawat Tempur Ditunda

POLITIK

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta Pusat memutuskan bahwa kegiatan Gibran Rakabuming Raka membagikan susu di area car free day (CFD) sebagai pelanggaran. Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey hari ini menjelaskan, kegiatan yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 itu pada Minggu (3/12/2023), melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama Bawaslu Jakarta Pusat dan Bawaslu DKI pada Rabu (3/1/2024) malam. Atas dasar itu, kata Nelson, temuan pelanggaran tersebut akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ditindaklanjuti. Keputusan Bawaslu Jakarta Pusat tersebut diambil setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang menyertai kegiatan Gibran kala itu, dan juga Gibran. Anak Presiden Jokowi itu mengaku tidak berkampanye karena tidak menggunakan alat peraga, tapi memang mengakui membagi susu kepada masyarakat yang beraktivitas karena pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama capres Prabowo Subianto.

2. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa kampanye. Kata Ganjar, hari ini di Blora, Jateng, dari hari ke hari semakin banyak dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan Bawaslu dinilai belum bertaji. Ganjar mengungkit potensi kericuhan yang terjadi, seandainya timbul ketidakpercayaan pada penegakan hukum karena tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya.

3. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud menyatakan, simulasi surat suara Pilpres 2024 yang hanya berisi dua pasangan calon, tetap salah, meski disebut ada unsur ketidaksengajaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Melalui simulasi itu, Pemilu 2024 seolah-olah hanya diikuti oleh dua pasangan calon, padahal ada tiga pasangan calon. Deputi Bidang Hukum TPN Todung Mulya Lubis menuturkan, simulasi semacam itu sedikit banyak membentuk persepsi publik. Simulasi yang tidak adil, kata dia, menambah potensi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu. Ia pun meminta KPU, menunjukkan sikap adil dan tidak berpihak pada paslon mana pun.

Kasus surat suara pilpres untuk simulasi yang cuma berisi 2 paslon tersebut sudah dilaporkan kemarin oleh pengurus PDIP Solo. Padahal, surat suara simulasi untuk pemilu legislatif sudah sesuai dengan jumlah parpol peserta Pemilu 2024 yakni 18 parpol. Menanggapi hal itu, Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa itu human error dan meminta maaf. Ia juga sudah meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan menggunakan surat suara tersebut.

4. Debat ketiga Pilpres 2024 akan digelar pada Minggu, 7 Januari 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Sesi debat kali ini mempertemukan tiga capres, sama seperti debat pertama. Komisioner KPU RI, August Mellaz kemarin menjelaskan, tema debat ketiga ini meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri. Untuk debat ketiga ini, tata letak akan sama dengan debat kedua, dan menggunakan podium.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar meminta 2 panelis debat capres dari Universitas Pertahanan (Unhan) diganti. Ia khawatir ada kecurangan dalam proses penyusunan materi debat. Dalam daftar 11 panelis debat yang diumumkan KPU RI, dua diantaranya berasal dari Unhan yakni Pakar Keamanan, Dr Kusnanto Anggoro dan Ketua Dewan Guru Besar Unhan, Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio. Cak Imin minta keduanya diganti, karena Unhan terafiliasi di bawah Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

5. Kepala Staf Presiden, Moeldoko, menganggap tidak ada yang salah dari kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah yang baru didatangi capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Namun ia tak menjelaskan alasan mengapa lawatan kerja Jokowi selalu sama dengan Ganjar. Isu Jokowi membuntuti Ganjar muncul sejak November 2023, saat Jokowi mengunjungi Sorong, Papua, setelah Ganjar berkunjung ke sana. Begitu pula awal Desember 2023 di NTT. Terbaru, pekan ini Jokowi berkunjung ke Boyolali dan Purworejo. Dua daerah itu telah dikunjungi oleh Eks Gubernur Jawa Tengah beberapa hari lalu.

6. Ormas masyarakat Betawi, Forum Betawi Rempug (FBR), menyatakan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud di Pilpres 2024. Ketua Umum FBR, Lutfi Hakim, hari ini mengatakan, dukungan diberikan atas pertimbangan visi misi Ganjar-Mahfud selaras dengan FBR. Ia mengatakan, Ganjar-Mahfud juga merupakan pasangan kombinasi antara tokoh nasionalis dan agamis yang ideal.

7. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengaku turut berjasa menyelesaikan kasus penolakan pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, di Kota Bogor yang telah berlangsung selama 15 tahun. Hal itu ia sampaikan dalam acara Natal dan Tahun Baru bersama relawan di Balai Sarbini, Jaksel, Rabu (4/1/2024). Penyelesaian kasus itu, ia sering mengundang Wali Kota Bogor, Bima Arya, ke kantornya. Mahfud menyatakan, juga turut memberi arahan kepada Bima Arya untuk segera meresmikan gereja tersebut. Akhirnya pemerintah berhasil meresmikan GKI Yasmin pada 9 April 2023, setelah mendapat penolakan dari sejumlah warga Bogor sejak 2006.

8. Presiden Jokowi menandatangani revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik jilid II, pada Selasa (2/1/2024). Salinan UU ITE terbaru yang diunggah Kementerian Setneg Kamis (4/1/2024) itu, sama dengan yang disahkan DPR pada 5 Desember 2023. DPR dan pemerintah menghapus Pasal 27 ayat 3 yang dianggap pasal karet. Pasal itu, mengatur pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Namun tidak menyentuh pasal lainnya yang dianggap sebagai pasal karet juga, karena mengatur larangan penyebaran informasi dan dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama. Yakni Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 dan 3 serta pasal 29. UU ITE jilid II juga mencantumkan pasal 27A berpotensi menjadi pasal karet baru.

HUKUM

1. Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto membenarkan, gugatan praperadilan yang kembali diajukan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej dan dua tersangka lainnya, yakni Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, telah diterima Rabu (3/1/2024). Ketua PN Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus, Saut Maruli Tua Pasaribu telah menetapkan Estiono sebagai hakim tunggal untuk sidang praperadilan Eddy Hiariej. Sidang pertama praperadilan pun ditetapkan pada Kamis, 11 Januari 2024.

Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Ia disangka memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, di Luwu Timur. Ia diduga menerima suap Rp 7 miliar dari pengusaha nikel Helmut Hermawan melalui dua asistennya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana.

2. Pakar hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita menolak menjadi saksi meringankan (a de charge) untuk mantan Ketua KPK, Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo. Romli mengatakan, akan membalas surat panggilan Polda Metro Jaya dengan menegaskan keberatan menjadi saksi meringankan. Namun ia bersedia menjadi saksi ahli. Prof Romli juga menyarankan, penyidik harus menemukan indikasi harta Firli yang berasal dari kejahatan untuk membuktikan TPPU.

Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, mengatakan menghormati keputusan Prof Romli. Ia mengaku tengah mencari saksi meringankan lain pengganti Romli. Meski begitu, ia mengatakan Romli tetap menjadi saksi ahli untuk Firli. Ia mengaku, banyak masukan dari Romli kepada Firli dan tim penasihat hukumnya.

3. KPK meyakini Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat akan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, pada pembacaan vonis hari ini. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, keyakinan itu didasarkan fakta hukum hasil persidangan. Dalam sidang lanjutan, Selasa (2/1/2024), Alun meminta dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa dengan alasan memiliki jasa terhadap negara. Namun, Ali Fikri percaya fakta hukum hasil persidangan yang dipaparkan akan diakomodasi hakim.

Jaksa KPK, mendakwa Rafael Alun telah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 111,2 miliar. Mantan Kabag Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan itu, melakukan korupsi dengan modus pengondisian perusahaan wajib pajak bermasalah melalui perusahaan jasa konsultasi yang didirikannya bersama istrinya.

EKONOMI

1. Pemerintah menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin mengatakan, penundaan disepakati Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan karena keterbatasan fiskal. Dahnil menjelaskan, saat ini pemerintah akan melakukan retrofit terhadap pesawat yang dimiliki sambil menunggu kedatangan pesawat Dassault Rafale. Pada Juni 2023, Kemhan disebut telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar, sebesar sekitar USD 792 juta atau Rp11,8 triliun.

Rencana pembelian pesawat bekas itu mendapat kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari kubu paslon 1 dan 3, dengan alasan; pemborosan di saat anggaran negara terbatas, pesawat itu sudah tua, dan pembelian tersebut dilakukan melalui pihak ketiga atau broker. Pihak Qatar pernah menawarkan hibah pesawat tersebut, ketika zaman Menhan Juwono Sudarsono pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, tawaran hibah itu ditolak Indonesia karena biaya pemeliharaannya sangat mahal.

2. Presiden Jokowi menaikkan uang kehormatan untuk ketua dan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kebijakan itu tertuang dalam Perpres No. 3/2024 yang diundangkan Selasa (2/1/2024), menggantikan Perpres No. 4/2019. Berdasarkan perpres baru itu, uang kehormatan ketua dan anggota DKPP naik sekitar 46% dari ketentuan perpres lama. Ketua DKPP akan mendapat Rp 37.810.000, naik dari Rp 25.866.000. Sementara anggota menerima Rp 35.070.000, naik dari sebelumnya Rp 23.991.000.

3. Menkeu Sri Mulyani, telah membayar kompensasi BBM selama 2023 ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp 119,31 triliun (tak termasuk PPN). Dirut Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan, pembayaran Rp 132,44 triliun itu merupakan pembayaran untuk dana kompensasi triwulan I-III 2023 sebesar Rp 82,73 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 49,14 triliun, dan 2021 sebesar Rp 569 miliar. Dana tersebut merupakan kompensasi selisih jual formula dan harga jual eceran di SPBU untuk solar dan pertalite. Nicke mengatakan, Pertamina terus berupaya penyaluran BBM bersubsidi diterima mereka yang berhak. Sejak 1 Agustus 2022-31 Desember 2023, Pertamina mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai USD 200 juta (sekitar Rp 3,04 triliun).

TRENDING MEDSOS

1. Prakerja 2024 trending di mesin pencari Google hari ini, dengan lebih dari 2.000 pencarian. Ini terkait dengan dibukanya pendaftaran Kartu Prakerja 2024.

2. Prajogo Pangestu dicari lebih dari 2.000 kali hari ini, terkait dengan sosoknya yang disebut sebagai orang terkaya Indonesia dan ke-24 dunia.

3. Innalillahi trending di X (Twitter), setelah meninggalnya mantan Menteri Keuangan dan Menteri Kemaritiman era pemerintahan SBY, Rizal Ramli.

HIGHLIGHTS

1. Setelah sebulan kasus Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta ditangani, barulah Bawaslu Jakarta Pusat mengambil keputusan bahwa Gibran melakukan pelanggaran. Namun, Bawaslu tidak menetapkan sebagai pelanggaran pemilu, cuma pelanggaran Perda DKI yang melarang kegiatan politik dalam area CFD. Putusan Bawaslu Jakarta Pusat ini seolah melempar urusan sanksi atas pelanggaran itu kepada Pemda DKI.

2. Kasus surat suara pilpres untuk simulasi yang hanya berisi 2 paslon, sungguh tidak masuk akal, bila alasannya ketidaksengajaan KPU. Sebaiknya, KPU tidak lagi main-main dalam melaksanakan proses pemilu yang sudah beberapa kali melakukan kesalahan, termasuk pengiriman surat suara ke Taiwan. Jangan sampai, semakin banyak protes dari masyarakat datang ke KPU dan semakin menjatuhkan kredibilitasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

3. Pemerintah seharusnya tidak menunda sementara pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar, tapi menyetop untuk seterusnya rencana pembelian pesawat itu. Sebab dana pembelian sebesar USD 792 juta atau Rp11,8 triliun yang didapat dari utang luar negeri, akan menambah beban hutang luar negeri kita.

sumber

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 4 Januari 2024

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187