POLITIK
1. Menko Polhukam, Mahfud MD, menjamin pelaksanaan ibadah Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 akan berjalan dengan aman. Pernyataan Mahfud disampaikan setelah pertemuan dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Jakarta, hari ini. Mahfud menjelaskan, Pemerintah sudah menggelar rapat paripurna untuk membahas persiapan Natal dan Tahun Baru. Dalam rapat tersebut, seluruh Menteri serta pihak TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan, bahwa Natal dan Tahun Baru bakal berlangsung dengan aman.
2. Presiden Jokowi meminta temuan PPATK terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan dana Pemilu 2024 segera diproses sesuai hukum. Ia juga meminta semua pihak yang turut serta dalam kontestasi pemilu mengikuti aturan main yang ada. PPATK sudah menyerahkan laporan transaksi janggal terkait Pemilu 2024 kepada KPU dan Bawaslu. Sementara KPK menyatakan belum menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK terkait transaksi janggal tersebut. Meskipun demikian, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, akan menindaklanjutinya jika sudah menerimanya.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menilai, Bawaslu lambat merespons temuan PPATK tentang aliran dana kampanye bersumber dari tambang ilegal dan kegiatan ilegal lain. Ia menyayangkan kelambatan itu karena tindak lanjut setiap laporan terbatas waktunya. Temuan transaksi janggal itu, kata dia, sudah disampaikan ke Bawaslu sejak 12 Desember. Dengan begitu Bawaslu punya waktu hingga 19 Desember untuk menindaklanjuti, namun belum ada langkah konkret untuk mendalami temuan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran dalam transaksi tersebut, kandidat atau partai politik yang terlibat penggunaan dana haram bisa dianulir dan diberi sanksi pidana.
3. Dirut BPR Jepara Artha, Jhendik Handoko, mengaku ada aliran dana yang dikeluarkan dari banknya ke sejumlah debitur. Namun ia tidak tahu dana tersebut kemudian mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang diprakarsai capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seluruh dana, kata Jhendik, dikirimkan ke rekening para debitur. PPATK mengungkapkan, ada dugaan dana kampanye dari BPR di Jawa Tengah ke rekening 27 debitur sebanyak Rp 102 miliar, yang kemudian dipindahkan ke rekening seseorang berinisial MIA yang kemudian meneruskan ke rekening sejumlah perusahaan, individu dan Koperasi Garudayaksa.
Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Sekretaris Umum Garudayaksa Nusantara, Sudaryono, menampik informasi tersebut. Menurut dia, itu adalah fitnah yang sangat serius. Menurutnya, Koperasi Garudayaksa Nusantara, PT Boga Halal Nusantara dan Panganjaya Halal Nusantara, tidak menerima aliran dana dari BPR Jepara Artha.
4. Presiden Jokowi mengaku merasa nyaman dengan Partai Golkar. Pernyataan Jokowi tersebut, yang disampaikan hari ini setelah meresmikan jembatan Otista, Bogor, merupakan jawaban atas pertanyaan dari wartawan yang melakukan konfirmasi atas pernyataan petinggi Golkar yang menyebut Jokowi nyaman bersama Golkar. Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Semarang, hari ini, kembali menegaskan Presiden Jokowi sudah menjadi bagian dari keluarga PAN. PAN juga bagian dari keluarga Jokowi. Ini kali kedua Zulhas mengatakan hal tersebut.
5. Melki Sedek Huang dicopot sementara dari jabatannya selaku ketua BEM UI. Surat pencopotan jabatan tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua BEM UI. Melki hari ini mengaku tidak tahu alasan pencopotan, bahkan ia juga tidak diajak bicara lebih dulu tentang alasan pencopotan. Disebut-sebut bahwa alasan pencopotan karena ada laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Melki. Ia pun sudah menyerahkan dugaan kasus pada tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia (Satgas PPKS UI). Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, mengatakan laporan tersebut ditangani oleh Satgas PPKS UI.
Nama Melki Huang belakangan menjadi perhatian publik karena nyaring menyuarakan penolakan terhadap nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi. Pada Senin kemarin, ia ikut berdemonstrasi di depan Kantor Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, atas undangan BEM dari sejumlah kampus di Solo Raya.
6. Pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Paus Fransiskus di Istana Apostolik di Vatikan kemarin, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kesan itu disampaikan oleh Bendahara Umum DPP PDIP, Olly Dondokambey, yang berada dalam rombongan Megawati, di antaranya Puan Maharani, Ahmad Basarah, Yasonna Laoly dan Dubes RI untuk Vatikan, Trias Kuncahyono. Megawati Soekarnoputri, dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Juri Zayed Award, bertemu Paus Fransiskus untuk berdialog terkait penjurian Zayed Award for Human Fraternity 2024. Megawati menjadi salah satu juri bersama lima tokoh dunia dalam ajang tersebut.
HUKUM
1. KPK menangkap Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dan beberapa orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Ternate, Maluku Utara dan di Jakarta Selatan, kemarin. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, hari ini mengatakan, ada sekitar 15 orang ditangkap. Abdul Ghani Kasuba (71 tahun) ditangkap di Jaksel. Kasus yang menjerat dia adalah dugaan jual beli jabatan dan korupsi pengadaan barang dan jasa. Presiden Jokowi meminta agar proses hukum di KPK dihormati. Abdul Ghani merupakan Gubernur Maluku Utara dua periode (2014-2019 dan 2019-2024). Sebelum menjabat gubernur, ia menduduki posisi Wagub Maluku Utara periode 2008-2013.
2. Hakim tunggal Imelda Herawati, menolak gugatan praperadilan yang diajukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terhadap Polda Metro Jaya. Dalam sidang putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan, sore ini, hakim menyatakan menemukan adanya dalil yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya praperadilan karena merupakan materi pokok perkara.
Firli mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo. Dalam persidangan, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tiga kali penyerahan uang dari SYL ke Firli Bahuri di lokasi dan waktu yang berbeda dengan total yang diserahkan sebesar Rp 2,8 miliar. Sementara pihak Firli Bahuri berkukuh penetapan tersangka dianggap tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti.
3. KPK meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh eks Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) serta asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana dan pengacaranya, Yosi Andika Mulyadi. Permintaan KPK itu disampaikan dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Eddy bersama Yogi dan Yosi. Mereka mengajukan praperadilan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi dan gratifikasi pengurusan surat PT Citra Lampia Mandiri (CLM) di Kemenkumham.
EKONOMI
1. Posisi utang pemerintah hingga November 2023 telah mencapai Rp 8.041,01 triliun, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar Rp 7.950,52 triliun. Rasio utang pemerintah ini terhadap PDB mencapai 38,11%, turun dibandingkan akhir 2022 dan masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Posisi utang didominasi oleh SBN yang mencapai Rp 7.124,98 triliun, terdiri atas SBN domestik Rp 5.752,25 triliun dan SBN valas Rp 1.372,73 triliun. Selain SBN, ada pinjaman Rp 916,03 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp 886 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 29,97 triliun.
2. Rencana pengumuman dana pensiun (dapen) bermasalah, yang seharusnya bulan ini, tertunda. Menteri BUMN Erick Thohir beralasan, audit dari BPKP belum rampung. Dapen perusahaan milik negara yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp 12 triliun. Erick juga mengatakan, pelaporan dua dapen BUMN ke Kejaksaan Agung belum bisa dilakukan karena belum rampung audit oleh BPKP. Ihwal rencana pelaporan itu pernah diungkapkan Erick awal Desember lalu. Tapi dia tak menyebut dapen mana yang hendak dilaporkan tersebut.
3. Permintaan pembiayaan oleh rumah tangga lewat kredit pada November 2023 menurun dari bulan sebelumnya, yakni 10,7%, turun dari Oktober yang sebanyak 11,3%. Menurut Kepala Dept Komunikasi BI, Erwin Haryono, pinjaman yang ditarik masyarakat umumnya dari bank umum, disusul koperasi dan leasing. Mayoritas pembiayaan dilakukan oleh rumah tangga untuk Kredit Multiguna (KMG) dengan pangsa 43,3% dari total pengajuan pembiayaan baru. Jenis pembiayaan lain adalah Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dengan pangsa 23,8% dari total pengajuan pembiayaan baru. Kemudian kredit peralatan rumah tangga 12,8%, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 8,1% dan kartu kredit sebanyak 4,3%.
4. Kebutuhan pembiayaan korporasi melambat pada November 2023. BI mencatat, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi sebesar 14,9%, menurun dari 15,7% pada bulan sebelumnya. Menurut Kepala Dept Komunikasi BI Erwin Haryono, perlambatan kebutuhan pembiayaan korporasi karena penurunan kegiatan operasional sebagai dampak lemahnya permintaan domestik dan ekspor.
Perlambatan pertumbuhan kebutuhan pembiayaan korporasi, terutama pada sektor industri pengolahan serta informasi dan komunikasi. Sementara sektor konstruksi meningkat. Sekitar 63,9% responden menyampaikan kebutuhan pembiayaan pada November 2023 masih dipenuhi oleh dana sendiri, 7,4% menyatakan dari pemanfaatan fasilitas kelonggaran tarik, 6,5% dari perusahaan induk, serta 4,6% responden dari perbankan dalam negeri.
TRENDING MEDSOS
1. Lebih dari 5.000 pencarian di Google Trends mengenai Ajudan Prabowo, Mayor Teddy yang mendapat sorotan netizen karena terlihat menghadiri debat capres, Selasa lalu (12/12/2023). Ia merupakan prajurit TNI dan pada saat debat terlihat mengenakan kemeja biru yang senada dengan tim pemenangan Prabowo.
2. Hari Bela Negara trending di X (Twitter), Presiden RI Joko Widodo dalam amanatnya yang disampaikan Irjen Kemhan mengatakan, Hari Bela Negara merupakan momentum untuk bersatu dan berkontribusi positif demi Indonesia maju.
3. Kasus pencopotan sementara Melki Huang, sebagai ketua BEM UI menjadi perbincangan hangat di X (Twitter).
HIGHLIGHTS
1. Jaminan yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa pelaksanaan ibadah Natal 2023 dan perayaan Tahun Baru 2024 akan berjalan dengan aman, tentu saja patut disambut dengan penuh syukur karena memang kondisi semacam itulah yang diidamkan masyarakat.
2. Permintaan Presiden Jokowi supaya temuan PPATK terkait transaksi janggal yang diduga berhubungan dengan dana Pemilu 2024 segera diproses sesuai hukum, sudah seharusnya direspons para bawahannya yang membidangi penegakan hukum. PPATK sudah menyampaikan temuannya itu sejak beberapa bulan lalu, dan dimunculkan lagi pekan lalu, tapi sejauh ini aparat penegak hukum belum terlihat melakukan tindakan apapun. Jika temuan PPATK terkait kegiatan ilegal untuk pendanaan pemilu tidak segera dituntaskan, akan menyebabkan kredibilitas hasil Pemilu 2024 menjadi tercemar.
3. Gaya komunikasi Jokowi yang suka ‘mengayun’ dengan mengambangkan pernyataan, bisa jadi ‘cek ombak’ terkait popularitas dan ‘efek ekor jas’ dari pernyataannya. Jika dulu terkesan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, di kesempatan lain menyatakan dukungan kepada Prabowo. Kini dia terkesan membenarkan sudah jadi anggota PAN, namun kemudian dia juga mengaku nyaman dengan Golkar. Tak salah, Presiden sekali pun membuat pernyataan bersayap sebagai bagian dari komunikasi politik. Namun itu bisa berpotensi menjatuhkan wibawa pribadi Presiden karena dinilai tidak memiliki ketetapan sikap pribadi yang tegas.
sumber
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Selasa, 19 Desember 2023
