PPATK Laporkan Transaksi Triliunan, Mantan Wamenkumham Minta KPK Cabut Status Tersangka, dan Permintaan Ketua Banggar DPR Soal Anggaran 2023

POLITIK

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah melaporkan kepada KPU melalui surat tentang adanya transaksi keluar-masuk uang di rekening bendahara partai politik, yang jumlahnya mencapai lebih dari setengah triliun. PPATK menduga uang tersebut berpotensi digunakan untuk penggalangan suara pemilu atau politik uang. Komisioner KPU RI, Idham Holik, hari ini menjelaskan, KPU hanya bisa turun tangan jika dugaan transaksi mencurigakan yang dimaksud PPATK terindikasi di rekening khusus dana kampanye (RKDK) peserta pemilu. Rekening ini yang harus digunakan oleh setiap peserta pemilu untuk mencatat setiap transaksi yang berkaitan dengan pemilu dan harus dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu.

Wapres Ma’ruf Amin meminta agar kasus transaksi mencurigakan tersebut diusut secara tuntas, agar tidak timbul kecurigaan. Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta Bawaslu dan KPK untuk menyelidiki dugaan transaksi janggal itu. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan, KPK siap menindaklanjuti temuan PPATK tersebut, apabila transaksi mencurigakan itu diduga berasal dari korupsi. Tapi, kata Ghufron, PPATK belum mengirimkan laporan itu kepada KPK. Pengajar Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mendesak aparat penegak hukum harus menindaklanjuti temuan PPATK, tidak hanya menggunakan UU Pemilu, tapi juga dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena ada keterbatasan aturan dalam UU Pemilu.

2. PPATK mengungkapkan temuan, dugaan adanya dana kampanye berasal dari tambang ilegal dan sumber lainnya (Brief Update, 14/12/2023). Sumber lainnya, salah satunya adalah penyalahgunaan fasilitas pinjaman sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jateng. Pencairan pinjaman yang seharusnya untuk modal kerja debitor-debitor itu, diduga digunakan untuk kepentingan seorang simpatisan partai berinisial MIA. Selama 2022-2023, total pencairan dari BPR tersebut ke rekening 27 debitor mencapai sekitar Rp 102 miliar. Setelah dicairkan, dana itu disetorkan ke rekening MIA sebanyak Rp 94 miliar. Dari rekening MIA, dipindahkan ke beberapa perusahaan, beberapa individu dan ke Koperasi Garudayaksa Nusantara, koperasi yang diprakarsai Prabowo Subianto.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, belum merespons dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari penyalahgunaan fasilitas pinjaman BPR, di salah satu daerah di Jateng itu. Waketum Gerindra, Fadli Zon dan Budi Djiwandono, anggota Dewan Pembina, Andre Rosiade, dan Sekjen, Ahmad Muzani, tak merespons pertanyaan Tempo soal itu. Sementara Wakil Komandan Tim Golf (Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer menyatakan tidak tahu.

3. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno, menilai tiga pasang peserta Pilpres 2024 tidak menawarkan satu pun program tentang keselamatan lalu lintas, padahal masalah tersebut sangat mendesak untuk ditangani, mengingat dari tahun ke tahun angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selalu tinggi. Djoko mengatakan, angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia rata-rata per tahun mencapai 27 ribu jiwa, setara dengan 3-4 orang meninggal per jam. Mayoritas korban kecelakaan lalu lintas sebesar 80% adalah usia produktif umur 15-59 tahun.

4. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyambut baik rencana Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk maju dalam Pilgub Jateng 2024. Saat menyapa warga di Wonosobo, hari ini, Ganjar mengatakan, rencana Kaesang maju pilgub menggantikan dirinya itu bagus, menarik. Pada Minggu kemarin, Kaesang Pangarep, mengatakan tidak masalah jika dirinya diminta warga untuk menjadi Gubernur Jateng. Kesanggupannya itu disampaikan saat ditanya dalam suatu acara di Alun-alun Jepara, Jateng.

5. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mendapat kehormatan sebagai salah satu dari lima hakim atau juri dari lembaga kemanusiaan internasional bernama Zayed Award Human Fraternity (ZAHF), untuk memilih tokoh yang berhak mendapat penghargaan dari lembaga tersebut. Sidang pemilihan dilakukan di Roma, Italia pada 17-19 Desember 2023. Lembaga internasional itu mengambil nama almarhum Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab, yang dikenal concern dengan persaudaraan antarumat beragama.

Menurut keterangan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri yang juga Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, kemarin, penghargaan ini didedikasikan untuk memperingati pertemuan bersejarah antara Imam Besar Al Azhar Ahmed Al-Tayeb dan Paus Fransiskus, pada tanggal 4 Februari 2019, yang menghasilkan Dokumen Persaudaraan Umat Manusia. Megawati dijadwalkan juga akan mengadakan pertemuan khusus dengan Paus Fransiskus.

6. KPU menjelaskan, setelah debat pertama capres 2024 dilakukan di kantor KPU, sesi debat kedua untuk cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakpus, pada 22 Desember 2023. Komisioner KPU RI August Mellaz, hari ini mengatakan, format arena untuk sesi kedua ini semi town hall, berbeda dengan format sesi pertama yang melingkar. Pada debat kedua ini disediakan podium untuk 3 cawapres peserta debat.

7. Bawaslu DKI telah menjatuhkan putusan bahwa acara deklarasi “Desa Bersatu” yang digelar di kompleks GBK Senayan pada Minggu, 19 November 2023, yang menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran melanggar UU Pemilu. Acara yang diikuti ribuan perangkat desa tersebut dihadiri oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka. Namun, meskipun dinyatakan melanggar UU, Bawaslu RI tidak memproses lebih jauh kasus ini. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, hari ini mengatakan, pihaknya hanya memberikan surat imbauan kepada peserta pilpres nomor urut 02 untuk memastikan kejadian tersebut tidak terulang kembali. Lolly menjelaskan tidak memanggil Gibran, lantaran laporannya tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

HUKUM

1. Mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy), meminta KPK mencabut statusnya sebagai tersangka. Hal itu disampaikan dalam petitum pada sidang perdana praperadilan yang diajukan Eddy, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hari ini. Eddy mengajukan praperadilan tersebut bersama tersangka lainnya, yakni, pengacara Yosi Andika Mulyadi dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana. Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima gratifikasi dan suap sekitar Rp 7 miliar untuk mengurus surat PT CLM di Kemenkumham. Atas penetapan ini, Eddy mengajukan praperadilan.

EKONOMI

1. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, meminta agar penebalan anggaran bantuan sosial (Bansos), perlindungan sosial (Perlinsos), dan subsidi 2023 tidak disalahgunakan dan diopinikan seolah sebagai bentuk charity. Dia mengingatkan UU APBN 2023 mengatur program perlinsos dan subsidi harus ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, strategi pemberdayaan dan perlindungan rumah tangga miskin, hingga permodalan UMKM. Said mengatakan, hal itu terkait keterangan Menkeu Sri Mulyani, yang menyatakan telah menggelontorkan Rp 1.060 triliun untuk bansos, perlinsos, dan subsidi. Jumlah itu merupakan 57% dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.840,4 triliun.

2. Badan Pangan Nasional (Bapanas), mencatat sejumlah provinsi masih belum mendapat penyaluran bantuan pangan beras periode Desember 2023. Bulog pun diminta mempercepat penyaluran bantuan beras. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto membeberkan, realisasi bantuan pangan beras untuk periode Desember 2023 di sejumlah provinsi, seperti di Papua, masih nihil. Provinsi tersebut, antara lain, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Hingga 15 Desember 2023, realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap II baru mencapai 77,11%.

Kepala Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Bulog, Tiyas Rispinatri, membenarkan sejumlah wilayah di Papua belum tersalurkan bantuan beras untuk periode Desember 2023, sedangkan untuk Provinsi Papua Tengah, kata dia, telah tersalurkan sekitar 10%. Program bantuan pangan ini menyasar 21.346.294 keluarga miskin di seluruh Indonesia. Per 16 Desember bantuan beras tahap II sudah disalurkan sebanyak 796.354 ton.

3. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, menyatakan kuota solar subsidi akan ditambah pada akhir tahun ini karena konsumsi BBM yang terus naik. Saleh mengungkapkan, kuota solar tahun ini akan naik sekitar 3%-4% dari kuota yang sebesar 17 juta Kilo Liter (KL), atau sekitar 510.000 KL sampai 680.000 KL. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati pernah mengatakan, kenaikan BBM tahun ini cukup signifikan karena semakin tingginya aktivitas masyarakat pasca Pandemi Covid 19. Penambahan kuota di akhir tahun agar tidak terjadi kelangkaan.

TRENDING MEDSOS

1. Seorang anggota DPR dari Partai Demokrat bernama Zulfikar, ketahuan masyarakat berkampanye dengan menggunakan mobil Pajero Sport berplat nomor dinas polisi di Kabupaten Tangerang, Banten. Ulahnya itu, diekspos netizen di media sosial. Kapolresta Tangerang, Kombes Sigit Dany Setiono, hari ini, mengabarkan bahwa polisi telah menilang pemilik kendaraan tersebut. Zulfikar yang mencalonkan diri lagi itu, melalui media sosial mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Ia mengaku, nomor dinas polisi itu benar miliknya yang dia dapat secara resmi dan digunakan untuk kendaraan dinasnya sebagai anggota DPR RI.

HIGHLIGHTS

1. PPATK sudah ‘melempar’ umpan tentang ada begitu banyak transaksi keuangan, yang diduga hasil dari kegiatan curang yang digunakan untuk kepentingan Pemilu 2024. Kegiatan curang alias melanggar hukum itu antara lain dari kegiatan penambangan ilegal, dan ‘pembobolan’ bank (BPR). Laporan yang dibuat PPATK ini tentulah bukan mengada-ada atau hoaks, karena yang dipertaruhkan adalah reputasi PPATK. Kini kembali kepada lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk penyelenggara dan pengawasan pemilu, untuk berani atau tidak menangkap umpan tersebut. Tentu masyarakat sangat berharap, perilaku culas itu benar-benar dibongkar.

2. Peringatan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjadi perhatian. Pada Desember ini saja, ada 4 jenis bansos yang cair. Selain bantuan beras 10 kg per bulan dan Program Keluarga Harapan, ada dua bansos baru, yakni BLT El Nino dan BLT Puso (untuk petani) masing-masing Rp 400.000 dan Rp 8 juta. Meski harus diapresiasi, kekhawatiran Banggar DPR juga beralasan. Berdasarkan survei Indikator Politik dan LSI, kepuasan atau approval rating Presiden Jokowi di atas 70% bukan karena pembangunan yang digenjot habis-habisan ataupun sosok Jokowi yang merakyat, melainkan terutama karena bansos.

sumber

BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI Dengan BDS Alliance
Senin, 18 Desember 2023

Makpi Support
Makpi Support
Articles: 187