POLITIK
1. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan maaf karena calon wapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak bisa menghadiri dialog terbuka yang diselenggarakan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jatim, hari ini, karena menghadiri acara NU di Mojokerto, Jatim. PP Muhammadiyah menggelar acara dialog terbuka dengan tiga pasang capres-cawapres. Anies-Muhaimin sudah hadir pada Rabu (22/11/2023), di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), dan Ganjar-Mahfud hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Semula Prabowo-Gibran dijadwalkan hadir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 21 November 2023, namun tim Prabowo-Gibran minta diubah waktu, dan akhirnya disepakati pada 24 November 2023 di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Namun, sehari menjelang acara, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti mendapat kabar dari tim Prabowo-Gibran, bahwa hanya Prabowo yang bisa hadir. Abdul Mu’ti pun menyayangkan ketidakhadiran Gibran.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Dr Ma’mun Murod, hari ini membantah kabar adanya intimidasi dan kekerasan dari tim Ganjar Pranowo terhadap mahasiswa saat acara diskusi publik Muhammadiyah di UMJ, kemarin. Ia mengatakan keributan yang terjadi setelah acara itu, melibatkan mahasiswa dengan para senior dan pihak keamanan kampus. Menurut Rektor, keributan itu terjadi antara mahasiswa senior yang merasa jengkel melihat para yunior bersikap tidak sopan dalam acara tersebut. Ma’mun juga menegaskan, tidak ada kekerasan pada mahasiswa dalam peristiwa itu.
3. Tokoh intelektual, Romo Franz Magnis-Suseno, mengatakan Indonesia masih memiliki masa depan yang cerah, asalkan masalah yang terjadi sekarang seperti korupsi dan kemerosotan etika demokrasi dapat diatasi. Pernyataan itu disampaikan Romo Magnis setelah mengadakan pertemuan dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakpus hari ini.
Ganjar mengaku menemui Romo Magnis dalam konteks orang muda datang kepada orang yang lebih tua, bukan untuk meminta dukungan. Kata Romo Magnis, mereka berdua membicarakan tentang perpolitikan bukan demi memenangkan kiri, kanan, atau orang, tetapi memenangkan, menyelamatkan dan memajukan bangsa Indonesia.
4. Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023, tanggal 21 November 2023, tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Cuti Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
Pada pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dapat melaksanakan kampanye asalkan mengajukan izin atau cuti kepada atasannya. Menteri mengajukan permohonan cuti kepada Presiden, Gubernur kepada Mendagri dan Wali kota/Bupati kepada Gubernur. Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa kampanye dimulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.
5. Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta para menteri untuk dapat memosisikan dirinya antara bekerja sebagai menteri dan mengampanyekan capres yang mereka jagokan. Hal ini disampaikan Ma’ruf merespons menteri-menteri di kabinet yang sudah mempunyai pilihan politiknya masing-masing serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah. Dengan begitu, kata Ma’ruf, kinerja pemerintahan tidak akan terganggu dengan dinamika Pemilu dan Pilpres 2024.
6. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku memiliki catatan lengkap soal mafia hukum mulai dari siapa pelakunya, siapa bekingannya dan sebagainya. Jumlah mafia hukum sangat banyak, lanjut Mahfud, salah satu pelakunya adalah aparat hukum. Mahfud dalam acara di Kompas TV kemarin, mengatakan jika ia dan Ganjar terpilih, akan menempatkan pemimpin-pemimpin yang kuat dan bersih di setiap lembaga penegakan hukum dari pusat hingga tingkat daerah.
HUKUM
1. Polda Metro Jaya hari ini menetapkan pencegahan pergi ke luar negeri terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk kepentingan penyidikan, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Selain itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pimpinan KPK pada minggu depan. Pimpinan KPK tersebut yakni Alexander Marwata, Johanis Tanak, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. Alexander mengaku tidak malu meski Firli telah ditetapkan tersangka, karena belum terbukti.
2. Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan Presiden Jokowi akan menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan sementara Firli Bahuri sebagai ketua dan komisioner KPK. Keppres pemberhentian tetap kepada Firli baru akan dibuat setelah statusnya menjadi terdakwa, saat memasuki persidangan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengaku bertanggung jawab dan meminta maaf terkait penetapan tersangka Firli. Ghufron menyebut hal itu akan jadi bahan evaluasi KPK, baik internal maupun eksternal.
3. Penyidik senior KPK mengaku gelisah karena Firli masih bekerja seperti biasa, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Kegelisahan itu diketahui melalui surat elektronik yang diunggah kemarin. Penyidik tersebut khawatir keabsahan surat-surat yang ditandatangani Firli kelak akan dipertanyakan banyak pihak.
Ia menyebut, Firli seharusnya langsung dinonaktifkan dan diputus aksesnya ke KPK agar tidak menjatuhkan marwah KPK. Selain itu, ia mengungkapkan adanya isu bahwa Firli akan menolak diberhentikan sementara dengan alasan tidak masuk akal, dan hal itu disetujui pimpinan KPK lainnya, sehingga Firli masih hadir di kantor dan memimpin rapat penting sampai hari ini.
4. KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara di Kaltim terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa, kemarin, di tengah kasus Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap SYL. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebut pihaknya tetap bekerja di tengah permasalahan yang dihadapi Firli dan memastikan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada KPK. Nurul menyebut pihaknya mengamankan 11 orang dari OTT tersebut, antara lain penyelenggara negara yang mengerjakan proyek PUPR dan pihak Dinas Kesehatan. Selain itu, KPK mengamankan sejumlah uang dan barang bukti.
EKONOMI
1. Presiden Jokowi meresmikan kilang LNG Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat, hari ini. Proyek senilai USD 4,83 miliar (Rp 72,45 triliun) ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun. Jokowi mengatakan, 70% pekerjanya adalah orang lokal Papua dan diharapkan akan menjadi 85% tahun 2029. Jokowi juga akan melakukan groundbreaking proyek pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage), proyek hilirisasi blue ammonia, dan proyek Lapangan Gas Asap Kido Merah (AKM).
Sebelumnya, Kamis petang, Presiden melakukan peletakan batu pertama proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Distrik Arguni, Papua Barat. Ia mengatakan, selama 40 tahun Indonesia memiliki 5 industri pupuk yang semua berada di kawasan barat. Industri pupuk dibangun di Fakfak dengan alasan dekat dengan suplai gas. Kedepannya, gas untuk industri pupuk ini akan dipasok dari Lapangan Gas AKM yang akan segera dimulai pengembangannya di Teluk Bintuni.
2. Setelah surplus 9 bulan berturut-turut, APBN mulai defisit. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, per Oktober 2023 APBN defisit Rp 700 miliar, atau setara 0,003% terhadap PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer (pendapatan negara dikurangi anggaran belanja negara, di luar pembayaran bunga utang), surplus Rp 365,4 triliun. Sampai Oktober 2023, pendapatan negara mencapai Rp 2.240,1 triliun atau 90,9% dari target. Sementara belanja negara mencapai Rp 2.240,8 triliun atau 73,2% dari target. Meski nominalnya hampir sama, tapi belanja negara baru 73,2%. Artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7%.
TRENDING MEDSOS
Bahlil trending di X (Twitter), setelah pernyataannya “Presiden sudah baik, kita (orang Papua) tau diri saja”, menuai kritik warganet.
HIGHLIGHTS
1. Permintaan atau imbauan Wapres Ma’ruf Amin, supaya para menteri dapat memosisikan dirinya antara bekerja sebagai menteri dan mengampanyekan capres yang mereka jagokan patut menjadi perhatian. Boleh dikata, sebagian besar menteri di kabinet punya kepentingan langsung dalam persaingan Pilpres 2024, baik sebagai kontestan (Prabowo dan Mahfud MD) maupun sebagai anggota tim pemenangan. Selain itu sebagian menteri juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Konsentrasi kerja di pemerintahan tentu tak boleh dinomorduakan, apalagi data dari BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-3 tahun ini lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Belum lagi, isu korupsi sangat kuat mengemuka di masyarakat.
2. Mahfud MD mengaku mempunyai data lengkap tentang mafia hukum. Sebagai Menko tentu saja ia punya kewenangan terbatas untuk dapat mengeksekusi data yang ia punya.
Sumber
BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Jumat, 24 November 2023
