BRIEF UPDATE Produksi BDS Alliance/ Kerjasama dengan MAKPI – Sabtu, 11 November 2023
POLITIK
1. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menilai saat ini demokrasi sedang di ujung kerusakan yang sangat mengkhawatirkan. Pernyataan itu disampaikan Paloh pada perayaan HUT ke-12 Nasdem, hari ini di Jakarta. Ia menyebut, kerusakan itu ditandai antara lain oleh pengerahan aparat dan negara untuk melayani kepentingan pribadi dan golongan, yang dia khawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
2. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis, yang terdiri antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Imparsial dan Jaringan Gusdurian, menduga kuat pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jatim hari ini, dilakukan polisi karena ada instruksi dari atasan. Tindakan itu menunjukkan bukti ketidaknetralan polisi dalam proses pemilu. Koalisi mendesak kepada Bawaslu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kuat pelanggaran tersebut.
3. Anggota Tim Pemenangan Anies-Cak Imin, Tatak Ujiyati, hari ini mengungkit kasus penculikan aktivis di era Reformasi 1998. Dia menyebut capres Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan, dan menjadi pelanggar hak asasi manusia (HAM). Ia menyebut, keterlibatan Prabowo dalam penculikan ditemukan oleh tim pencari fakta, yang sudah menjadi fakta hukum.
4. Ganjar Pranowo mengaku gelisah dan terusik setelah membaca putusan Majelis Kehormatan MK yang menyimpulkan ada pelanggaran etik berat dalam putusan MK mengenai usia capres/cawapres. Lewat akun Instagram-nya, Sabtu (11/11/2023), Ganjar mempertanyakan mengapa keputusan dari sebuah proses dengan pelanggaran etik berat, dapat begitu saja lolos.
Ia mengaku sebagai bagian dari warga yang kecewa melihat demokrasi dan keadilan sedang mau dihancurkan. Ia mempertanyakan mengapa keputusan dengan masalah etik – di mana etik adalah landasan dari hukum – masih dijadikan rujukan dalam bernegara. Namun Ganjar mengakui, putusan MKMK telah membuktikan bahwa lembaga tertinggi konstitusi masih menjunjung ruh demokrasi.
5. Lembaga Poltracking, kemarin merilis hasil survei yang dilakukan pada 28 Oktober-3 November 2023 dengan sampel 1.220 responden di seluruh Indonesia. Elektabilitas parpol peserta pemilu didapat hasil: PDIP 23%, Partai Gerindra 18,1%, Partai Golkar 8,8% PKB 8,4%, Partai Nasdem 8,3%, PKS 6,5%, Partai Demokrat 5,1%, PAN 4,8%, PPP 3,2%, Perindo 2,1%, PSI 1,8%, Partai Hanura 0,7% Partai Garuda 0,3%, Partai Ummat 0,1%, Partai Bulan Bintang 0,1% PKN 0,1%, Partai Gelora 0,1%, Partai Buruh 0,1%.
Elektabilitas capres-cawapres berdasarkan hasil survei tersebut: Anies-Muhaimin 24,4%, Ganjar-Mahfud 30,1%, Prabowo-Gibran 40,2%. Elektabilitas Anies-Muhaimin meningkat 6,0% dari hasil survei sebelumnya, September 2023, sebesar 18,4 %. Prabowo-Gibran melonjak 9,5%, dari 30,7% pada September 2023. Ganjar-Mahfud MD turun 1,5% dari semula 31,6% menjadi 30,1%.
6. Wakil Rois Syuriyah PWNU Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah, pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong Probolinggo, memuji visi misi dan program capres Prabowo Subianto. Pujian itu ia sampaikan setelah pertemuan kiai se-Mataraman Jawa Timur dengan Prabowo Subianto di Ponpes Tebuireng. Prabowo hadir didampingi Sekretaris TKN Nusron Wahid, Letjen (Purn) TNI Syafri Syamsuddin dan Ketua Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadat.
7. Serikat pekerja menilai Prabowo Subianto melakukan kekeliruan besar karena melarang buruh meminta kenaikan gaji. Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, kemarin mengatakan, Prabowo adalah pemimpin yang tidak memahami dan tidak berpihak pada kepentingan buruh Indonesia.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Prabowo mengatakan, “Buruh, jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain”.
8. Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, pada (9/11/2023) melakukan mutasi dan rotasi terhadap 105 perwira tinggi TNI, antara lain Wakil Kepala BIN (Waka BIN) dijabat Letjen I Nyoman Cantiasa, yang sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf TNI AD (Kasad) dan Letjen Arif Rahman ditunjuk menjadi Wakasad, yang sebelumnya menjabat Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad). Serah terima jabatan tersebut menunggu Keppres.
EKONOMI
1. Data transaksi 6-9 November 2023 menunjukkan terjadi aliran modal asing keluar Indonesia sebanyak Rp 1,27 triliun. Kepala Dept Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pada pekan kedua November itu tercatat nonresiden jual neto Rp 1,59 triliun di pasar SBN, jual neto Rp 1,35 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 1,66 triliun di Sekuritas Rupiah BI (SRBI).
Sepanjang 2023 hingga 9 November 2023, BI mencatat aliran masuk modal asing di pasar SBN mencapai Rp 57,55 triliun dan di SRBI mencapai Rp19,28 triliun. Pada periode yang sama, terjadi aliran modal keluar sebesar Rp 15,97 triliun dari pasar saham. Erwin mengatakan, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 9 November 2023 tercatat sebesar 83,78 bps, relatif stabil dibandingkan per 3 November 2023 sebesar 83,83 bps.
2. Pemerintah menerbitkan aturan baru pengupahan buruh melalui PP No. 51/2023 yang memastikan upah minimum akan naik. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, kenaikan upah minimum adalah bentuk penghargaan kepada buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum yang mencakup 3 variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Indeks tertentu ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.
Pasal 26 ayat 4 PP tersebut, memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan. Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan (Pasal 26 ayat 5). Pemprov harus menetapkan upah minimum pada tanggal 21 November dan pemkab/pemko tanggal 30 November untuk diberlakukan tahun depannya.
3. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah korban penipuan modus file apk terbanyak di dunia, mencakup 15% secara global. Merespon data tersebut, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, BI menyediakan Perlindungan Konsumen (PK) sebagai aksi preventif maupun sarana penyelesaian masalah. Modus penipuan digital beragam, mulai SIM swap, data breaches, skema Ponzi, serta yang mutakhir pengiriman file apk yang dapat menyedot data dan dana nasabah.
Masyarakat dapat mengadukan laporan ke PK, perihal penipuan tersebut, adanya pelanggaran penyelenggara, serta praktik merugikan. Jika sudah mengadukan dan tidak menemukan titik temu, BI akan melakukan edukasi, konsultasi dan fasilitasi dengan menegaskan hak dan kewajiban konsumen maupun penyelenggara layanan keuangan.
TRENDING MEDSOS
1. Beredar luas di media sosial hari ini beberapa rekaman video pendek yang memvisualkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedang mencopot poster-poster bakal Capres Ganjar Pranowo yang terpasang di tiang listrik. Poster-poster itu lantas dimasukkan ke dalam bak truk plat merah dengan nomor polisi BK 8130 W. Plat nomor itu wilayah Medan, Sumatera Utara.
2. Cawapres Cacat Hukum trending di X (Twitter), setelah viral potongan video Ketua BEM UI mengkritik putusan MK dan aparat yang mengintimidasi.
3. Kata Prabowo Anti Buruh trending di X (Twitter), setelah dalam acara CNBC Prabowo mengatakan agar buruh tidak menuntut lonjakan upah sampai menekan perusahaan.
HIGHLIGHTS
1. PP No. 51/2023 yang memastikan kenaikan upah minimum buruh setiap tahun memang cukup menggembirakan. Di sisi lain, pemilih harus sadar bahwa keputusan-keputusan populis seperti ini selalu mewarnai masa menjelang pemilu, apalagi jika pemegang kekuasaan saat ini terlibat dalam kontestasi. Program populis itu termasuk juga keputusan memperpanjang bantuan sosial pangan hingga Desember 2023, dan dilanjutkan pada Januari-Maret 2024, dan mungkin hingga pertengahan 2024.
2. Semakin banyak suara-suara masyarakat, yang menyoal tentang putusan MK No. 90, yang mengandung pelanggaran etik berat, tapi tetap dijadikan landasan hukum. Selain itu, dari berbagai daerah muncul laporan keberpihakan aparat negara kepada kontestan pemilu tertentu. Namun, ada pihak yang menyebut semua keluhan itu hanya bagian dari kampanye untuk menyudutkan pihak lain. Sebaiknya pemerintah perlu lebih cermat membaca keadaan yang terjadi di masyarakat.
Sumber
BRIEF UPDATE
BDS Alliance
Sabtu, 11 November 2023
