POLITIK
1. Presiden Prabowo dikabarkan sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR yang berisi tentang penggantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Untuk jabatan setingkat Kapolri dan Panglima TNI membutuhkan persetujuan DPR. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar adanya surat Presiden tersebut.
Tuntutan dari publik supaya Listyo dicopot dari jabatannya semakin mengemuka, setelah kejadian unjuk rasa rusuh di berbagai kota di Indonesia yang telah menewaskan 10 orang. Publik menilai rusuh itu antara lain akibat tindakan represif polisi, termasuk yang mengakibatkan pengemudi ojol Affan Kurniawan meninggal dunia dilindas mobil lapis baja Brimob.
Berdasarkan kabar yang beredar, dalam surat itu presiden mengusulkan 2 nama pengganti Listyo, yakni Dedi Prasetyo (saat ini menjabat Wakapolri sejak 16 Agustus 2025) dan Suyudi Ario Seto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Keduanya berpangkat komisaris jenderal alias bintang 3.
2. Dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan Kamis lalu, Prabowo setuju dengan saran dari GNB untuk segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian agar kekerasan aparat kepolisian terhadap masyarakat tak terjadi lagi. Salah satu tokoh GNB, Alissa Wahid, menjelaskan, fungsi komisi itu adalah mereformasi paradigma Polri supaya tidak mengedepankan cara represif. Selain itu, kata putri mendiang Presiden Gus Dur, reformasi institusi Polri untuk menghilangkan perilaku koruptif.
3. Sebanyak 6 lembaga hak asasi manusia (HAM) membentuk Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) pencari fakta peristiwa unjuk rasa rusuh akhir Agustus lalu, yang menewaskan 10 orang dan ratusan orang ditahan polisi di berbagai kota. Enam lembaga itu adalah LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas. Wakil Ketua LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Sri Suparyati hari ini menjelaskan, pembentukan tim itu bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang.
4. Presiden Prabowo kemarin berkunjung ke 2 negara Arab, yakni Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Di Qatar Presiden Prabowo menyampaikan dukungan penuh Indonesia atas kedaulatan Qatar, setelah negeri itu diserang Israel Selasa lalu. Israel menyasar petinggi Hamas yang berada di Doha, Ibu Kota Qatar. Selanjutkan Prabowo mengunjungi UAE untuk memperkuat hubungan bilateral, dan mendorong negara-negara Arab bersatu dalam menghadapi dinamika global. Dari kawasan itu, Presiden hari ini sudah berada di Bali, mengunjungi korban bencana banjir.
5. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Tunggul memastikan kabar bahwa TNI AL sedang berusaha untuk mengakuisisi kapal Aircraft Carrier ITS Giuseppe Garibaldi, kapal induk ex-Angkatan Laut Italia. Ia mengatakan, kapal induk itu nantinya diharapkan bisa menjadi bagian Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) di TNI AL dan digunakan untuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kapal induk itu, menurut AL Italia, mampu mengoperasikan drone, helikopter, pesawat sayap tetap dan aset amfibi.
Menurut analis pertahanan Fauzan Malufti, akuisisi kapal induk milik Italia itu harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan bukan semata gengsi. Ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan, antara lain soal harga, termasuk biaya untuk perbaikan dan modifikasi, mengingat kapal itu tergolong sudah tua. Selain itu, kemampuan TNI AL untuk mengoperasikan kapal tersebut dari mulai sumber daya manusia, biaya perawatan, ketersediaan pangkalan, pemeliharaan, dan perawatan, Fauzan – yang kandidat master kajian keamanan global di The Johns Hopkins University – mengingatkan, pengalaman AL Thailand yang membeli kapal induk bekas tapi berakhir dengan kapal itu mangkrak di pangkalan.
EKONOMI
1. Pemerintah akan memberikan bantuan pangan beras selama 4 bulan. Total sebanyak 18,2 juta keluarga akan menerima bantuan ini selama September-Desember 2025. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, masing-masing penerima akan mendapatkan total 40 kg beras atau 10 kg per bulan, yang akan dibagikan dalam dua tahap.
2. Pemerintah akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi hingga akhir tahun 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, paket stimulus tersebut berjumlah 8+4. Menurut dia, paket stimulus itu untuk menjaga geliat ekonomi, terutama produktivitas masyarakat. Antara lain bagi mahasiswa magang maupun lulusan baru, diberikan jalur supaya segera masuk dunia kerja. Selain itu, insentif PPh-21 yang ditanggung pemerintah (DTP) yang semula hanya untuk sektor padat karya, diperluas ke sektor hotel, restoran, dan kafe.
Juga pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan kematian yang turut akan diberikan kepada para pekerja lepas atau freelance, hingga pekerja gig seperti ojol. Lalu, dalam bentuk pemberian fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk keperluan pembiayaan perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Serta, stimulus dalam bentuk program padat karya tunai atau cash for work bagi para pekerja di sektor padat karya seperti di sektor perhubungan dan perumahan.
TRENDING MEDSOS
Kata “Smart TV” trending di X, setelah Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin 330.000 sekolah di seluruh Indonesia mempunyai Smart TV atau layar televisi cerdas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Menurut Prabowo, layar-layar itu dapat digunakan untuk menayangkan konten-konten terkait pelajaran yang diajarkan di sekolah. Banyak warganet yang mengkritik rencana Prabowo tersebut, karena masih banyak sekolah di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas listrik sehingga membagikan Smart TV ke sekolah adalah rencana yang sangat absurd dan tidak penting.
HIGHLIGHTS
1. Kesediaan Presiden Prabowo untuk membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian patut mendapat apresiasi, mengingat sudah sekian lama publik menginginkan perubahan wajah dan perilaku Polri. Unjuk rasa rusuh akhir Agustus lalu menjadi faktor pendorong utama untuk sesegera mungkin keinginan publik itu terwujud. Menurut Alissa Wahid, fungsi komisi itu adalah mereformasi paradigma Polri supaya tidak mengedepankan cara represif, dan koruptif. Dua hal itu memang yang paling nyantol di benak publik mengenai citra Polri. Sudah tentu, reformasi itu juga mencakup penggantian pucuk pimpinan Polri. Untuk keperluan pembentukan komisi reformasi Polri itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang kredibel, berkapasitas, dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.
2. Rencana TNI AL membeli kapal Aircraft Carrier ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia, memang perlu dipikirkan ulang. Selain secara momentum kurang tepat waktu di saat sedang terjadi pengetatan anggaran di semua lini, kondisi kapal induk tersebut yang sudah uzur juga akan menambahkan anggaran perawatan tinggi dan justru akan memberatkan anggaran.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Sabtu, 13 September 2025
