POLITIK
1. Lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengeluarkan evaluasi terhadap setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut CSIS, pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan trade-off atau pengalihan kebijakan pada 3 aspek utama, yakni membentuk kabinet gemuk yang tak pernah terjadi selama 2 dekade terakhir, meninggalkan pembangunan infrastruktur untuk dialihkan ke program-program yang berorientasi pada redistribusi sosial dan kesejahteraan rakyat secara langsung, dan resentralisasi ke tangan pemerintah pusat.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menjelaskan, pembentukan kabinet gemuk menjadi 49 kementerian dari sebelumnya 34, didasarkan pada kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen, bukan efisiensi pemerintahan. Namun, lanjut Arya, stabilitas ini hanya terjadi dalam jangka pendek, karena koalisi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dukungan di DPR dan melalui negosiasi, bukan berdasarkan kesamaan kebijakan dan platform antarpartai. Apalagi nanti menjelang Pemilu 2029, besar kemungkinan partai-partai dalam koalisi mempunyai pilihan yang berbeda.
Trade-off yang kedua, kata Arya, adalah pemerintahan Prabowo melakukan transformasi yang sangat besar dari program-program yang berbasis infrastruktur menjadi program-program yang berbasis redistribusi sosial, melalui kebijakan-kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengalihan (trade-off) besar yang ketiga adalah memperbesar peran pemerintah pusat dengan mengurangi peran pemerintah daerah. Indikatornya adalah sebagian besar program utama pemerintah yang bersifat strategis, kini dikelola langsung oleh pusat, seperti program MBG.
2. Pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun ini belum menunjukkan komitmen nyata terhadap perlindungan perempuan. Penilaian itu disampaikan oleh Lembaga Kajian dan Riset Laboratorium 45 (LAB 45). Peneliti LAB 45 Dyah Ayu Gendiswardani memaparkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), per 1 Januari hingga 15 Oktober 2025, terdapat 15.852 korban perempuan dengan 7.183 di antaranya mengalami kekerasan seksual. Menurut Dyah, perlindungan terhadap perempuan bukan sekadar bagian dari agenda kesetaraan, tetapi menjadi tolak ukur moral sebuah pemerintahan.
3. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah Indonesia, sama prioritasnya dengan bahasa lain yang sudah lebih dahulu diajarkan di sekolah seperti Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, dan Rusia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat acara makan siang bersama Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Alasan Prabowo, itu sebagai bentuk jalinan hubungan baik Indonesia dengan Brasil. Mendengar pernyataan Prabowo itu, Presiden Brasil bertepuk tangan. Bahasa Portugis adalah bahasa resmi Brasil.
4. Politikus PDIP Guntur Romli menyesalkan nama Presiden ke-2 Soeharto dibarengkan dengan tokoh yang dikenal menentang kekuasaan Soeharto, seperti Gus Dur dan Marsinah, untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Kemensos sudah mengusulkan 40 tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Guntur juga menentang Soeharto mendapat gelar pahlawan, yang berpotensi menimbulkan stigma sebagai pengkhianat terhadap gerakan Reformasi 1998 dan para mahasiswa yang memperjuangkannya.
EKONOMI
1. Menkeu Purbaya memastikan, iuran BPJS Kesehatan tidak akan dinaikkan sebelum kondisi perekonomian pulih dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Ia juga telah menyiapkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sesuai janji Presiden. Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron mengatakan, pemutihan akan menyasar Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau peserta bukan penerima upah (BPU) Pemda yang memiliki tunggakan saat masih berstatus peserta mandiri. Maksimal penghapusan tunggakan selama 24 bulan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, setuju pemutihan tunggakan disegerakan kepada peserta kelas III mandiri, dan dialihkan ke PBI. Menurut dia, itu bisa mengembalikan hak konstitusional untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk kelas I dan II tidak dibebaskan begitu saja. Ia mengusulkan diskon 50% sehingga hanya bayar 12 bulan dari tunggakan 24 bulan. Itu, kata dia, bisa menjadi penerimaan riil untuk pendapatan iuran JKN.
2. COO BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Woosh) belum final. Masih ada beberapa poin yang dibahas. Antara lain tenor pinjaman, suku bunga, dan mata uang untuk pembayaran utangnya. Mengenai tenor 60 tahun seperti diungkapkan Ketua DEN Luhut B Pandjaitan, Dony mengatakan itu pun belum ada kesepakatan yang rigid dengan pihak pemberi utang dari China. Ia juga menegaskan, penyelesaian utang itu belum tentu menggunakan dana APBN.
Nilai investasi proyek Whoosh semula diperkirakan sekitar USD 6 miliar, namun membengkak menjadi USD 7,27 miliar atau lebih dari Rp 115 triliun. Sekitar 75% dari total kebutuhan dana berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan tenor hingga 40 tahun, sementara 25% sisanya ditanggung oleh konsorsium pemegang saham.
3. BI mencatat, kredit perbankan per September 2025 tumbuh 7,70% (yoy), sedikit meningkat dari 7,56% pada Agustus. Bunga kredit juga masih tinggi, baru turun 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,05% pada September 2025. Padahal, suku bunga acuan BI Rate sejak September 2024 sudah turun 150 bps dan pemerintah telah menempatkan dana Rp 200 triliun di 5 bank BUMN.
Menkeu Purbaya menilai, efek penempatan dana itu belum besar. Efek penuh dari penempatan dana itu baru akan terjadi pada kuartal IV-2025. Ia yakin, setelah perbankan bisa menyalurkan dana murahnya ke sektor riil, pertumbuhan kredit akan mencapai 2 digit pada akhir 2025.
TRENDING MEDSOS
Kata “Aqua” trending di X, setelah viralnya video kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM di pabrik air mineral Aqua di Subang. Dalam video viral tersebut, KDM kaget ketika mengetahui sumber air baku untuk air minum dalam kemasan (AMDK) yang diproduksi pabrik Aqua berasal dari bawah tanah lewat sumur bor. Banyak warganet yang kaget tentang asal usul air mineral yang dipromosikan berasal dari mata air pegunungan tersebut, ternyata dari bawah tanah. Faktanya, pengambilan air dari bawah tanah memang mengikuti aturan yang berlaku dan sudah jadi standar global. Walau begitu, banyak warganet yang tetap merasa di- prank oleh iklan air mineral Aqua yang sejak lama telah menciptakan branding sebagai air yang berasal dari mata air pegunungan.
HIGHLIGHTS
1. Salah satu catatan dari CSIS yang patut mendapat perhatian lebih adalah kecenderungan resentralisasi oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini jika terus berlanjut akan menimbulkan ketidakpuasan di daerah, yang seolah dianggap sebagai objek saja. Kita tentu tidak berharap terjadi ‘separatisme’, yang berdasarkan sejarah, selalu diakibatkan oleh akumulasi kekuasaan yang terpusat di Jakarta.
2. Penundaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan layak diapresiasi. Demikian juga dengan pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III. Jika kedua komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan, akan terlihat bahwa negara tidak sedang berbisnis dengan rakyatnya. Negara memang harus lebih mementingkan aspek pelayanan kesehatan rakyat daripada memprioritaskan sisi profit keberadaan ‘asuransi resmi milik negara’ tersebut. Namun demikian, pemutihan iuran BPJS dan restrukturisasi utang proyek Whoosh, mencerminkan wajah ekonomi politik Indonesia hari ini: negara tampil dermawan di hilir, tetapi abai menertibkan kekacauan di hulu. Kebijakan fiskal digerakkan lebih oleh logika elektoral ketimbang tata kelola yang berkeadilan; penghapusan tunggakan menjadi alat konsolidasi simpati, sementara proyek raksasa yang sarat konflik kepentingan dibiarkan tanpa transparansi hukum. Di tengah stagnasi pertumbuhan dan kredit mahal, politik redistribusi sosial yang dijalankan tanpa reformasi struktural, hanya memperdalam ketergantungan rakyat pada negara, dan mengaburkan batas antara kebijakan ekonomi, patronase politik, dan impunitas hukum.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Kamis, 23 Oktober 2025
