POLITIK
1. Presiden Prabowo sore hari ini melantik anggota baru Kabinet Merah Putih, menggantikan menteri sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani dari unsur profesional digantikan oleh mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dari PKB digantikan oleh Mukhtarudin dari Partai Golkar, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dari relawan Jokowi digantikan oleh Ferry Juliantono dari Partai Gerindra, yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkop.
Selain itu, Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf untuk memimpin kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umrah. Irfan Yusuf sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Sebelum pelantikan menteri baru itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan, Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo juga akan diganti. Namun, saat pelantikan tidak disebut penggantinya.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, terdapat 48% dari 55,9 juta hektare tanah bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga. Merespons pernyataan Nusron tersebut, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus, mempertanyakan fakta itu apakah akan dijadikan tonggak bagi pemerintah untuk mempercepat reforma agraria dan distribusi agraria, atau sekadar pernyataan saja.
3. Merespons tuntutan ’17+8′ yang disuarakan para pengunjuk rasa dari berbagai segmen masyarakat, Presiden Prabowo menyatakan bahwa sebagian tuntutan itu masuk akal, dan sebagian lainnya perlu dirundingkan. Sikap Presiden tersebut disampaikan dalam acara temu dengan para pimpinan redaksi media di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu kemarin. Salah satunya yang masuk akal adalah pembentukan tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan (21), sopir ojol yang dilindas kendaraan taktis polisi.
Namun, mengenai penarikan TNI segera dari penanganan ketertiban masyarakat, dan keterlibatan dalam ranah sipil, Prabowo menyatakan ‘debatable’. Dia malah menyebut bahwa ada upaya untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dia menilai hal itu sebagai tantangan yang harus dijawab dengan komunikasi dan dialog.
4. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Jabodetabek dikabarkan akan menggelar unjuk rasa di Jakarta minggu depan, Rabu 17 September 2025. Demo diinisiasi oleh salah satu asosiasi ojol, yaitu Garda Indonesia. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, mereka akan kembali menyuarakan aspirasi, termasuk tuntutan baru mengenai kematian rekan sesama ojol, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis polisi.
EKONOMI
1. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah ke zona merah pada perdagangan intraday sesi kedua menjelang reshuffle dan pelantikan menteri baru kabinet Prabowo Subianto, termasuk Sri Mulyani yang digantikan Kepala Lembaga Penjaminan Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Hingga pukul 15.43 WIB, IHSG tercatat melemah 0,63% ke 7.818,12. Pelemahan IHSG tercatat semakin dalam bahkan mencapai lebih dari 1% pada pukul 15.47 WIB. Sebelum ada kabar reshuffle, IHSG bergerak di zona hijau. Indeks tercatat naik 45,60 poin atau menguat 0,58% ke level 7.912,95 pada akhir sesi pertama.
Rupiah berbalik melemah dengan cepat di pasar offshore ketika reshuffle diumumkan. Rupiah Non-Deliverable Forward (NDF) yang sejak pagi tadi menguat hingga menyentuh level paling perkasa di Rp 16.307/USD, berbalik melemah tajam hingga ambles ke level Rp 16.424/USD pada pukul 15:51 WIB. Sementara rupiah di pasar spot valas belum bereaksi karena pasar sudah tutup sebelum pengumuman reshuffle dirilis. Rupiah spot ditutup menguat di level Rp16.304/USD.
2. Jumlah cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Agustus 2025 sebesar sebesar USD 150,7 miliar, turun USD 2 miliar dibanding bulan lalu. Ini merupakan penurunan terbesar dalam 3 bulan terakhir. Terakhir kali cadev turun lebih dari Rp 2 miliar dalam sebulan terjadi pada April lalu saat rupiah diguncang pengumuman tarif Trump. Posisi cadev Rp 150,7 miliar tersebut menjadi terendah sejak November 2024.
Bank Indonesia menyebut, perkembangan tersebut dipengaruhi antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta intervensi BI untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadev per Agustus 2025 itu setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku memantau isu PHK ribuan buruh PT Gudang Garam Tbk di Tuban. Hingga kini, Airlangga belum menerima laporan dari Gudang Garam. Namun, menurut dia, Gudang Garam telah melakukan modernisasi pabriknya. HRD PT Merdeka Nusantara Mitra Produksi Gudang Garam Tuban, Adib Musyafa, membantah terjadi PHK di pabrik Tuban. Namun, ia tak menjelaskan video ribuan karyawan berpamitan setelah pengumuman PHK tersebut dari pabrik Gudang Garam yang mana.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, mengaku mendapat konfirmasi dari pengurus unit kerja KSPSI di Tuban, bahwa ada 400 orang di-PHK. Ada yang karena putus kontrak outsourcing dan ada pula karena efisiensi. Unit kerja KSPSI di Tuban saat ini sedang meminta klarifikasi ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan informasi, Jumhur menyebut PHK banyak dilakukan untuk sektor sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT).
4. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, desakan buruh untuk kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 54 juta per tahun (Rp 4,5 juta per bulan) menjadi Rp 90 juta per tahun (Rp 7,5 juta perbulan) cukup rasional. Menurut dia, kenaikan PTKP akan berdampak positif pada perekonomian, khususnya menjaga konsumsi rumah tangga dan memperluas lapangan kerja.
Bhima menjelaskan, urgensi kenaikan PTKP semakin kuat karena data menunjukkan rasio disposable income terhadap gross national product terus menurun sejak pandemi Covid-19. Buruh harus menanggung beban pemotongan PPh21, iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pungutan lain yang menggerus upah riil. Penurunan penerimaan PPh21 tak perlu dikhawatirkan karena efek berganda konsumsi akan mendorong penerimaan PPN dan pajak lainnya.
5. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyebut, kebutuhan lapangan kerja di Indonesia mencapai 3,5 juta per tahun. Menurut dia, penciptaan lapangan kerja tidak hanya tergantung pada program pemerintah, tapi juga andil sektor swasta. Ia juga menyinggung PHK belakangan ini.
Menurut Bob, PHK ini didasari oleh melemahnya konsumsi masyarakat, serta kenaikan pajak yang memukul industri, seperti kenaikan cukai. Ia menambahkan, terdapat beberapa sektor yang berpotensi kembali melakukan PHK di antaranya sektor-sektor yang terdampak serbuan produk impor.
TRENDING MEDSOS
Kata “reshuffle” trending di X, setelah warganet ramai menyoroti perombakan personil Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo. Banyak yang merasa skeptis atas digantinya Sri Mulyani dari jabatannya sebagai menteri keuangan yang dianggap berdampak terhadap pelemahan kurs rupiah. Beberapa warganet juga takut bila personil baru yang dilantik Prabowo ternyata tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni untuk memimpin Kementerian Keuangan seperti Sri Mulyani. Tak sedikit juga warganet yang mengkritisi penambahan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah yang dirasa tidak terlalu urgent untuk dibentuk dalam pemerintahan yang penuh dengan efisiensi anggaran saat ini.
HIGHLIGHTS
1. Pembarakan TNI adalah amanat reformasi yang harus dijaga sebagai bagian dari upaya bersama menegakkan supremasi sipil. Penanganan kamtibmas adalah tugas dan kewajiban Polri bersama masyarakat. Jika selama ini polisi terkesan keteteran melaksanakan tersebut, bukan berarti harus memasukkan militer sebagai penjaga ketertiban sipil, karena bisa menimbulkan gesekan baru antara rakyat dengan TNI. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja dan citra lembaga kepolisian saat ini. Kemerosotan performa kepolisian perlu dikaji secara objektif, termasuk hal-hal yang menyangkut peran serta Polri di luar tupoksi di antaranya melibatkan diri dalam kontestasi politik sehingga ada istilah parcok (partai coklat) di tengah perbincangan publik secara terbuka. Kejenuhan internal juga dimungkinkan terjadi dan harus dikaji mendalam, sehingga perlu dilakukan penyegaran kepemimpinan di lembaga tersebut.
2. Menteri Nusron Wahid mengungkap 60 keluarga menguasai 48% dari 55,9 juta hektare tanah bersertifikat di Indonesia. Data yang diungkapkan Nusron itu bukan hal baru. Namun, yang perlu dipertanyakan tentu saja apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap fakta tersebut. Apakah Nusron sekadar bergaya seperti BPS; mengumumkan angka statistik atau akan berbuat lebih jauh seperti yang dimintakan oleh Deddy Sitorus? Ataukah Nusron/pemerintah sedang mencari dukungan publik untuk menekan 60 keluarga itu? Yang ditunggu publik adalah tindakan pemerintah untuk mengatasi konsentrasi kepemilikan tanah yang sangat menyayat rasa keadilan masyarakat itu.
3. Gejolak ekonomi kini kian nyata, dan sekali lagi terkait erat dengan politik dan hukum. Bursa saham dan rupiah langsung bergejolak begitu reshuffle diumumkan, terutama karena pergeseran posisi strategis seperti Sri Mulyani digantikan; pasar membaca ada ketidakpastian arah kebijakan. Cadangan devisa juga menurun tajam, mempersempit ruang Bank Indonesia untuk intervensi di tengah derasnya arus keluar modal. Sementara itu, isu PHK massal di Gudang Garam dan desakan buruh menaikkan PTKP menegaskan rapuhnya daya beli masyarakat. Semua ini terjadi ketika publik masih menunggu langkah nyata pemerintah atas ketimpangan struktural, dari monopoli tanah oleh 60 keluarga hingga lambannya reforma agraria. Jika politik hanya sibuk mengelola wacana dan hukum digunakan sekadar meredam protes, maka krisis ekonomi bukan hanya ancaman angka makro, melainkan juga krisis legitimasi negara di mata rakyat.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Senin, 8 September 2025
