POLITIK
1. Pemerintah berencana memanggil perusahaan media sosial, setelah terjadi demonstrasi di DPR Senin lalu yang diwarnai dengan bentrok fisik antara pendemo dengan aparat keamanan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, mengaku sudah menghubungi Tiktok, Meta (pemilik Whatsapp dan Facebook), dan X (dulu Twitter). Angga bilang, pemanggilan itu terkait dengan mudahnya publik mengonsumsi konten provokatif di platform sosial media. Demo tersebut mewujud setelah gencar beredar ajakan unjuk rasa di media sosial.
2. Demonstrasi yang akan digelar oleh kalangan buruh dari wilayah Jabodetabek Kamis besok memusat di DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta. Demo di Jakarta itu bagian dari aksi nasional yang diprakarsai Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengabarkan, demonstrasi serentak digelar di semua provinsi. Gerakan ini mengusung tema ‘Hostum’ (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Said Iqbal menegaskan, aksi dilakukan secara damai dan menjadi momentum bagi buruh menyampaikan aspirasi.
3. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintahan Digital (Dirjen Teknodigi) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mirra Tayyiba mengungkapkan, hampir setengah program bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Potensi kerugian akibat salah sasaran tersebut ditaksir mencapai Rp 14 triliun. Salah sasaran itu terjadi karena data antarkementerian tidak sinkron. Karena itulah, kata Mirra, pemerintah menyiapkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN) yang akan disinkronkan dengan data kependudukan Dukcapil.
EKONOMI
1. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kg untuk sebagian besar wilayah, dan hingga Rp 15.500 di Papua serta Maluku. Dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 299/2025 disebutkan, HET beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini. Menurut Bapanas, penyesuaian hingga Rp 2.000 itu perlu agar industri penggilingan tidak terbebani, dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan. Pernyataan Tito itu disampaikan saat membuka acara ‘pangan murah’ di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kemarin. Menurut Tito, menjaga stabilitas pangan merupakan bagian dari keinginan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan.
2. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan, metode perhitungan pertumbuhan PDB kuartal II-2025 sudah sesuai standar internasional dari Komisi Statistik PBB. Dia menyinggung sejumlah lembaga penelitian yang meragukan data yang dipakai BPS. Lembaga lain itu, kata dia, hanya melakukan proyeksi dengan berbagai model analisis. Sedangkan BPS melakukan pengumpulan data dari hasil survei, termasuk data administrasi pendukung lainnya. BPS, kata dia, menggunakan 1.058 variabel, tidak hanya nasional tapi juga Produk Domestik Regional Bruto di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam rapat dengan BPS, Selasa malam kemarin, beberapa anggota Komisi X DPR mempertanyakan rilis BPS yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12%. Juliyatmono dari Fraksi Golkar mempertanyakan asal muasal akumulasi data pertumbuhan PDB tersebut. Sementara La Tinro La Tunrung dari Fraksi Gerindra menilai secara matematik angka tersebut tidak logis, karena berbeda jauh dari prediksi pakar ekonomi dan lembaga penelitian.
3. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, juga membantah tuduhan memoles perhitungan standar garis kemiskinan demi memperbaiki citra pemerintahan Prabowo. Metode perhitungan standar garis kemiskinan sudah sesuai standar internasional, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setahun 2 kali. Susenas dilakukan dengan menyajikan data lengkap soal indeks rasio gini, kemiskinan ekstrem, hingga indeks modal manusia. Garis kemiskinan juga dihitung berdasarkan pengeluaran makanan dan nonmakanan, yang terus diperbaharui dengan mempertimbangkan kenaikan inflasi.
Selain itu, kata dia, per Maret 2025 garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Sehingga, tingkat pengeluaran rumah tangga supaya dia keluar dari garis kemiskinan adalah di atas Rp 2,875 juta per rumah tangga per bulan. Pengeluaran di atas itu pun bukan berarti kaya. Sebab, kata dia, ada kelompok rentan miskin. Di atas rentan miskin, ada menuju kelas menengah. Di atasnya masih ada kelas menengah. Untuk itu, ia mengatakan, masyarakat perlu literasi cara membaca garis kemiskinan.
HUKUM
1. Bupati Pati Sudewo yang beberapa waktu lalu didemo rakyatnya karena menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%, hari ini datang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Namun, pemanggilan ini bukan terkait dengan urusan pemerintahan Pati, Jawa Tengah, tapi soal dia disebut menerima duit Rp 8 miliar. Uang itu ada hubungannya dengan korupsi proyek pengadaan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan, pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Tahun Anggaran 2018-2022. Saat proyek itu digarap, Sudewo tengah menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Gerindra.
2. Kejagung menyita lahan seluas 6.570 meter persegi beserta rumah mewah di lahan itu yang merupakan milik Muhammad Riza Chalid (MRC), tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Properti itu berada di Perumahan Rancamaya Golf Estate Kertamaya, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. MRC sudah ditetapkan sebagai buronan, dan diduga berada di Malaysia. Kasus tersebut diduga telah merugikan negara sekitar Rp 285 triliun. Kejagung juga sudah menyita beberapa mobil mewah MRC.
TRENDING MEDSOS
Warganet di X masih ramai menyoroti gelombang aksi demo penolakan kenaikan gaji anggota DPR RI di berbagai daerah. Hari ini warganet menyoroti aksi ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara yang berunjuk rasa di DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, yang berakhir ricuh, Selasa (26/8/2025) petang. Kericuhan bermula ketika beberapa massa aksi melempari petugas dengan batu dan mulai merobohkan gerbang DPRD Sumut.
HIGHLIGHTS
1. Rencana pemerintah memanggil perusahaan media sosial, sungguh aneh dan cerminan nyata kepanikan rezim. Arus informasi digital adalah sebuah keniscayaan zaman, dan selama ini juga dimanfaatkan semua pihak, termasuk oleh rezim ketika melakukan kampanye politik untuk memperoleh kekuasaan saat ini. Aturan hukum media sosial juga telah diatur dengan undang-undang. Dalam situasi kalut bisa saja kepanikan pemerintah akan berujung pada pemberangusan informasi publik sebagai kontrol ketat atas nama stabilitas nasional.
2. Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kg untuk sebagian besar wilayah, dan hingga Rp 15.500 di Papua serta Maluku. Kenaikan HET beras ini menegaskan kontradiksi kebijakan pangan: pemerintah mengklaim stok berlimpah, tetapi harga tetap tinggi di pasar. Anomali ini menggerus kredibilitas karena publik melihat negara “tunduk pada pasar” dan bukan mengendalikannya. Di saat bersamaan, BPS harus menjawab tuduhan manipulasi data PDB dan garis kemiskinan, padahal menurut BPS, metodologi yang digunakan sesuai standar internasional. Perdebatan di DPR sendiri memperlihatkan rendahnya literasi ekonomi di kalangan politisi, sekaligus menunjukkan rapuhnya kepercayaan (trust) terhadap lembaga statistik negara. Ketegangan persoalan ekonomi ini juga bersinggungan dengan politik jalanan: demo buruh menuntut upah layak dan demo yang lahir dari dan dikuatkan oleh agitasi media sosial. Semua berpangkal pada hal yang sama: ketika ekonomi rakyat tertekan dan data negara diragukan, ruang politik dan hukum segera terisi oleh ketidakpuasan publik yang bisa meluas menjadi krisis legitimasi.
SUMBER
BRIEF UPDATE
Kerjasama MAKPI dengan BDS Alliance
Rabu, 27 Agustus 2025
